Holding BUMN Farmasi Belum diputuskan, KAEF dan INAF Sulit Jadi Induk

Kamis, 25 Juli 2019 | 05:53 WIB
Holding BUMN Farmasi Belum diputuskan, KAEF dan INAF Sulit Jadi Induk
[]
Reporter: Kenia Intan | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga semester pertama tahun ini, holding BUMN farmasi belum juga terbentuk. Pemerintah juga belum memastikan BUMN farmasi mana yang akan menjadi induk holding tersebut. Namun, emiten farmasi seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF) nampaknya bakal sulit menjadi holding BUMN farmasi.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan holding BUMN Farmasi bisa terbentuk pada akhir semester I 2019. Meski demikian, tiga BUMN Farmasi yakni PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF) siap menjalankan aksi korporasi tersebut. Bahkan mereka sudah berbagi tugas.

Sejatinya, jalan menuju holding farmasi dipermudah setelah Kimia Farma mengakuisisi saham mayoritas PT Phapros Tbk (PEHA) dan BUMN lainnya, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), pada awal tahun lalu. Adapun RNI memiliki 56,8% saham di Phapros.

Pemerintah sempat menyebutkan Kimia Farma dan Bio Farma berpeluang menjadi induk BUMN farmasi. Akan tetapi, mengacu praktik holding yang pernah dilakukan sebelumnya, induk holding BUMN merupakan perusahaan yang 100% dimiliki negara.

Asal tahu saja, KAEF saat ini tercatat sebagai perusahaan terbuka dengan 554 juta sahamnya atau setara 9,97% dari total saham dimiliki oleh investor publik.

Dengan demikian, yang paling berpeluang menjadi holding farmasi adalah Bio Farma. Namun manajemen Bio Farma enggan berkomentar lebih lanjut tentang perkembangan dari pembentukan holding farmasi.

"Terkait holding, kewenangan menjawabnya ada di pemegang saham, Kementerian BUMN," ungkap Head of Corporate Communications PT Bio Farma, Iwan Setiawan ketika dihubungi KONTAN, Rabu (24/7).

Sebelumnya, Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan farmasi Kementerian BUMN mengatakan, pihaknya optimistis dapat merealisasikan pembentukan holding di semester pertama. "Sudah ada pembahasan antar-kementerian," ujar dia, beberapa waktu lalu.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA