Huawei Terus Mencari Cara Cepat untuk Membebaskan Meng Wanzhou

Rabu, 23 Januari 2019 | 16:49 WIB
Huawei Terus Mencari Cara Cepat untuk Membebaskan Meng Wanzhou
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - DAVOS. Huawei Technologies China mencari solusi cepat untuk membebaskan putri bos Huawei, Meng Wanzhou yang ditahan di Kanada lantaran dituduh melanggar sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. 

AS sendiri telah mengajukan permohonan esktradisi Meng ke Kanada. Namun, David AS belum memastikan kapan hal ini akan dilakukan. Huawei sendiri belum melakukan kontak dengan pihak berwenang mengenai rencana ekstradisi tersebut. "Kami mengikuti masalah ini dengan hati-hati. Tapi, kami belum membuat kontak langsung dengan pihak berwenang. Kami akan minta kesimpulan cepat untuk Meng sehingga bisa mendapat kebebasan pribadi," ujar eksekutif Huawei, Liang Hua, di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos. 

Huawei sendiri telah berulang kali membantah tuduhan AS. Bahkan, Liang bilang, untuk membuktikannya Huawei mengizinkan pejabat asing untuk mengunjungi lab Huawei. "Kami menjalankan bisnis kami secara global, dan di setiap negara kami sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan setempat," kata Liang. 

Seperti diketahui, Weng, yang merupakan putri pendiri Huawei Ren Zhengfei, ditangkap di Kanada pada 1 Desember dan dibebaskan dengan jaminan pada bulan lalu. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ekstradisi yakni pada 30 Januari sehingga Meng akan diadili di Vancouver pada 6 Februari.

Pabrikan peralatan telekomunikasi terbesar di dunia itu mendapat dituding memiliki perangkat untuk memata-matai AS. Penangkapan Meng ini telah memperburuk hubungan antara China dan Kanada. Beijing juga menahan dua orang Kanada dan menghukum mati warga Kanada yang sebelumnya dinyatakan bersalah atas penyelundupan narkoba.

Penahanan itu juga merusak hubungan China dengan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Reuters pada bulan lalu, kalau ia akan turun tangan dalam kasus ini demi kepentingan keamanan nasional. 

Kemunculan Liang di Davos adalah bagian dari strategi public relation Huawei untuk meredakan kecemasan di negara-negara Barat. "Kami tidak melihat bukti yang mengatakan bahwa Huawei tidak aman. Keamanan cyber adalah tantangan umum. Ini bukan masalah tentang satu perusahaan," katanya.

Pemerintah Polandia juga sebelumnya menangkap seorang eksekutif Huawei dengan tuduhan mata-mata. Australia dan Selandia Baru telah memblokir pasokan peralatan 5G Huawei. Trump melarang semua peralatan Huawei atas perintah eksekutif.

"Ini pilihan pelanggan jika mereka tidak memilih Huawei, dan untuk pelanggan yang memilih kami, kami akan fokus pada penyediaan layanan yang lebih baik," kata Liang.

Liang mengatakan keamanan dunia maya dan perlindungan privasi adalah prioritas utama. Ia juga bilang, Huawei akan menginvestasikan US$ 2 miliar dalam lima tahun ke depan untuk mengembangkan kemampuan rekayasa perangkat lunak dan keandalan produk.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler