ILUSTRASI. TAJUK - Ardian Taufik Gesuri
Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - Mungkin sudah capek atau karena sudah bulan Ramadan. Tiada lagi yang teriak-teriak soal mahalnya harga beras.
Harga beras saat ini sudah melandai, walau masih tinggi. Saat memasuki musim panen April–Mei nanti, pasokan beras bakal melimpah, dan harganya akan kembali turun.
Tapi, jangan terlena, karena masa panen rata-rata hanya dua kali setahun. Selebihnya bisa terjadi bulan-bulan defisit beras bila pengelolaan stok beras di pasar kedodoran, sebagaimana kejadian awal tahun ini.
Di tahun ini pun produksi beras rawan merosot dan siap-siap impor dalam jumlah besar. Sawah warisan nenek moyang terus menyusut. Terjadi involusi. Banyak kaum tani cuma punya lahan sepetak. Banyak pula warga yang hanya jadi penggarap lantaran tak punya sawah lagi.
Selain sempitnya lahan, memang banyak faktor yang membuat usaha pertanian makin tak menarik untuk dipertahankan. Pupuk, bibit, saprotan memang tersedia, tapi subsidi dari negara tidak penuh. Petani tak bisa memaksimalkan produksi lantaran tak sanggup menebus pupuk non-subsidi yang mahal.
Tak heran, lalu penyusutan lahan persawahan susah dihentikan. Hasil validasi akhir luas lahan baku sawah saat ini 7,46 juta hektare. Tapi angka ini bakal terus mengecil, karena secara nasional terjadi alih fungsi lahan ke non-sawah sekitar 60.000–80.000 ha atau 165–220 ha per hari.
Sebetulnya sudah ada peraturan presiden yang keluar tahun 2019 untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjuitan. Sayangnya hingga kini masih banyak pemda yang belum membikin peraturan daerah untuk melaksanakan perpres tersebut. Sehingga belum jelas pula insentif apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mempertahankan lahan sawahnya.
Untuk mencapai kedaulatan pangan, seyogianya pemerintah tidak hanya mengalokasikan sumber daya dalam jumlah besar untuk membangun food estate, tapi juga memberikan banyak insentif bagi petani, serta peternak dan nelayan. Terlebih langkah ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan.
Sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk dan benih secara penuh, ketersediaan infrastruktur, membuka akses modal dan bunga kredit murah, pelayanan kesehatan, membebaskan PBB pertanian di bawah 2 ha, serta jaminan pendidikan bagi anak petani hingga jenjang sarjana.
Bila bagi-bagi makan siang gatis dan membangun IKN Nusantara sanggup, masa melindungi hajat hidup para petani tidak sanggup?
