Insentif Properti Mengalir, KPR Bank Bakal Tumbuh

Rabu, 04 September 2024 | 04:45 WIB
Insentif Properti Mengalir,  KPR Bank Bakal Tumbuh
[ILUSTRASI. Foto udara deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/9/2024). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penurunan angka kebutuhan rumah dalam negeri atau backblog kurun waktu lima tahun terakhir dari angka 12,7 juta unit rumah menjadi 9,6 juta unit rumah dengan target zero backblog pada 2045. ANTARA FOTO/Andry Denisah/Spt.]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angin segar berhembus di sektor properti. Efeknya, bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan terus tumbuh ke depan. 

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran KPR per Juli 2024 tumbuh 14,32% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibanding pada bulan sebelumnya, di mana penyaluran KPR naik 14,36% secara tahunan. 

Saat terjadi perlambatan tersebut, pemerintah memberi kabar baik untuk menggenjot penyaluran KPR subsidi maupun non-subsidi. Di antaranya menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

Baca Juga: Begini Rekomendasi Analis untuk CTRA, Pasca Rencana Pembangunan Rumah Sakit

Pemerintah menambah kuota subsidi FLPP menjadi 200.000 unit pada tahun ini, dari semula sebanyak 166.000 unit rumah. Ini sejalan dengan kondisi di beberapa bank yang mencatat kuota rumah subsidi FLPP hampir habis.

Ambil contoh di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Hingga 28 Agustus lalu BTN telah menyalurkan FLPP sebanyak 121.593 unit. Kuota yang dimiliki BTN pada tahun 2024 ini sekitar 124.000 unit.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang, kebutuhan kuota KPR selama Agustus hingga Desember 2024 mencapai 29.000 unit. 
Menurut Nixon, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap penjualan rumah segmen bawah masih tinggi. "Tidak ada yang menyangka di awal Agustus kuota sudah habis," kata dia.

Nixon optimistis, permintaan rumah di kalangan MBR masih meningkat hingga tahun depan. Selain itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan 3 juta rumah baru di Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani backlog perumahan. 
Permintaan tinggi

Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Ritel PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga menilai permintaan KPR FLPP masih tergolong tinggi. Buktinya, kuota KPR FLPP yang dimiliki Bank Sumsel Babel sudah habis sejak Juli 2024. 

Di tahun ini, bank ini mendapat kuota 3.500 unit. Saat ini pihaknya belum mendapat kepastian terkait kuota tambahan. Tapi ia melihat Bank Sumsel Babel masih mampu menyalurkan 100 unit. 

Baca Juga: Dapat Insentif PPN DTP dan FLPPP, Bank BTN Yakin Kredit Naik

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi menyebut sampai Juli 2024 telah menyalurkan FLPP sebanyak 4.178 unit rumah. Target FLPP bank ini sebanyak 4.322 unit. 

"Sudah ada lampu hijau agar alokasi kuota yang masih tersisa bisa digunakan sampai akhir tahun 2024 nanti,” terang Yuddy.

Perpanjangan insentif PPN DTP juga berdampak positif. "Dari pengalaman kami, dampak PPN DTP ini memberikan peningkatan bisnis KPR minimal 10%," ujar Executive Vice President Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko. BTN juga memperkirakan kredit naik 10% di tahun ini.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:10 WIB

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN

Investasi ini bukan hanya nilai ekonomi, tapi membangun kedaulatan digital Indonesia yang menghasilkan inovasi dan nilai tambah ekonomi nasional.

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:09 WIB

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI

AS tuding Indonesia mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian tarif Juli          

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:29 WIB

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Analis memperkirakan, pasar mulai priced in terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Dari domestik, pasar berharap pada momentum akhir tahun.

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:07 WIB

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026

AGII memproyeksikan bakal menyediakan capital expenditure (capex) atau belanja modal sekitar Rp 350 miliar pada 2026. 

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:45 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan reksadana mencapai Rp 656,96 triliun per November 2025. 

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:40 WIB

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik

Trafik jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bakal lebih ramai, sehingga bisa memoles kinerja JSMR

Cermat Memilih Saham Selera Pasar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:37 WIB

Cermat Memilih Saham Selera Pasar

Saham BUMI, DEWA, GOTO, hingga BKSL menjadi saham dengan volume perdagangan saham terbesar tahun ini

Bea Keluar Berlaku, Emiten Emas Masih Bisa Berkilau
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:34 WIB

Bea Keluar Berlaku, Emiten Emas Masih Bisa Berkilau

Pemerintah resmi menetapkan pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor seperti emas, akan menjadi sentimen bagi pergerakan harga emiten emas

Efisiensi agar Kinerja Perusahaan Gas Negara (PGAS) Makin Berisi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:30 WIB

Efisiensi agar Kinerja Perusahaan Gas Negara (PGAS) Makin Berisi

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) perlu mempercepat proyek strategis agar mengangkat kinerja fundamental ke depan

Pelototi Rasio NPL Tinggi di Bank Daerah
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:30 WIB

Pelototi Rasio NPL Tinggi di Bank Daerah

Kualitas aset BPD perlu terus dicermati, di tengah berbagai kasus hukum yang membelit sejumlah BPD, terutama terkait pemberian kredit fiktif. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler