Insentif Properti Mengalir, KPR Bank Bakal Tumbuh

Rabu, 04 September 2024 | 04:45 WIB
Insentif Properti Mengalir,  KPR Bank Bakal Tumbuh
[ILUSTRASI. Foto udara deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/9/2024). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penurunan angka kebutuhan rumah dalam negeri atau backblog kurun waktu lima tahun terakhir dari angka 12,7 juta unit rumah menjadi 9,6 juta unit rumah dengan target zero backblog pada 2045. ANTARA FOTO/Andry Denisah/Spt.]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angin segar berhembus di sektor properti. Efeknya, bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan terus tumbuh ke depan. 

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran KPR per Juli 2024 tumbuh 14,32% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibanding pada bulan sebelumnya, di mana penyaluran KPR naik 14,36% secara tahunan. 

Saat terjadi perlambatan tersebut, pemerintah memberi kabar baik untuk menggenjot penyaluran KPR subsidi maupun non-subsidi. Di antaranya menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

Baca Juga: Begini Rekomendasi Analis untuk CTRA, Pasca Rencana Pembangunan Rumah Sakit

Pemerintah menambah kuota subsidi FLPP menjadi 200.000 unit pada tahun ini, dari semula sebanyak 166.000 unit rumah. Ini sejalan dengan kondisi di beberapa bank yang mencatat kuota rumah subsidi FLPP hampir habis.

Ambil contoh di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Hingga 28 Agustus lalu BTN telah menyalurkan FLPP sebanyak 121.593 unit. Kuota yang dimiliki BTN pada tahun 2024 ini sekitar 124.000 unit.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang, kebutuhan kuota KPR selama Agustus hingga Desember 2024 mencapai 29.000 unit. 
Menurut Nixon, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap penjualan rumah segmen bawah masih tinggi. "Tidak ada yang menyangka di awal Agustus kuota sudah habis," kata dia.

Nixon optimistis, permintaan rumah di kalangan MBR masih meningkat hingga tahun depan. Selain itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan 3 juta rumah baru di Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani backlog perumahan. 
Permintaan tinggi

Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Ritel PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga menilai permintaan KPR FLPP masih tergolong tinggi. Buktinya, kuota KPR FLPP yang dimiliki Bank Sumsel Babel sudah habis sejak Juli 2024. 

Di tahun ini, bank ini mendapat kuota 3.500 unit. Saat ini pihaknya belum mendapat kepastian terkait kuota tambahan. Tapi ia melihat Bank Sumsel Babel masih mampu menyalurkan 100 unit. 

Baca Juga: Dapat Insentif PPN DTP dan FLPPP, Bank BTN Yakin Kredit Naik

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi menyebut sampai Juli 2024 telah menyalurkan FLPP sebanyak 4.178 unit rumah. Target FLPP bank ini sebanyak 4.322 unit. 

"Sudah ada lampu hijau agar alokasi kuota yang masih tersisa bisa digunakan sampai akhir tahun 2024 nanti,” terang Yuddy.

Perpanjangan insentif PPN DTP juga berdampak positif. "Dari pengalaman kami, dampak PPN DTP ini memberikan peningkatan bisnis KPR minimal 10%," ujar Executive Vice President Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko. BTN juga memperkirakan kredit naik 10% di tahun ini.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Volatilitas Valas Asia Relatif Berkurang di Akhir Tahun
| Rabu, 31 Desember 2025 | 05:00 WIB

Volatilitas Valas Asia Relatif Berkurang di Akhir Tahun

Selasa (30/12), baht Thailand (THB) menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia dengan kenaikan 0,65% secara harian ke 31,41.

Siantar Top (STTP) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:20 WIB

Siantar Top (STTP) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

STTP akan memfokuskan pengembangan dengan dua pendekatan utama, yakni memperluas distribusi ke negara yang belum terjangkau 

Izin Dipermudah, Persaingan Bisnis Gadai Makin Sengit di Tahun Depan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:15 WIB

Izin Dipermudah, Persaingan Bisnis Gadai Makin Sengit di Tahun Depan

Pasar gadai di dalam negeri masih menawarkan daya tarik tinggi bagi pemain yang ingin menjajal bisnis ini.

Pelaku Industri Masih di Posisi Wait and See
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:10 WIB

Pelaku Industri Masih di Posisi Wait and See

IKI untuk industri yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik kompak melambat pada akhir tahun ini.

Prospek RMK Energy (RMKE) Cerah Meski Harga Batubara Terpuruk
| Selasa, 30 Desember 2025 | 15:00 WIB

Prospek RMK Energy (RMKE) Cerah Meski Harga Batubara Terpuruk

Menurut analis, model bisnis RMKE memiliki keunggulan, terutama dari sisi efektifitas biaya, keselamatan, kepatuhan regulasi, dan biaya.

MLBI Jaga Kinerja di Momen Penting Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
| Selasa, 30 Desember 2025 | 13:00 WIB

MLBI Jaga Kinerja di Momen Penting Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Manajemen MLBI memastikan, merek-merek mereka berada dalam posisi yang kuat dan tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen.

Prospek Minyak Dunia 2026 Masih Tertekan, Surplus Pasokan Jadi Tema Utama
| Selasa, 30 Desember 2025 | 11:00 WIB

Prospek Minyak Dunia 2026 Masih Tertekan, Surplus Pasokan Jadi Tema Utama

Goldman Sachs dalam risetnya menilai pasar minyak global masih akan berada dalam kondisi kelebihan pasokan pada 2026.

Richer Versus Faster Richer : Perhitungan Kalkulus di Balik Investasi
| Selasa, 30 Desember 2025 | 09:22 WIB

Richer Versus Faster Richer : Perhitungan Kalkulus di Balik Investasi

Di masa lalu, kekayaan ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS) terdengar mustahil. Hari ini, angka-angka itu menjadi berita rutin. 

Menavigasi Jalan Terjal Ekonomi Global 2026
| Selasa, 30 Desember 2025 | 07:12 WIB

Menavigasi Jalan Terjal Ekonomi Global 2026

Di sejumlah negara dengan pendekatan populis yang kuat, peran pemerintah melalui jalur fiskal begitu kuat, mengalahkan peran ekonomi swasta.

Bayar Tagihan Ekologis
| Selasa, 30 Desember 2025 | 07:02 WIB

Bayar Tagihan Ekologis

Penerapan kebijakan keberlanjutan di sektor perkebunan dan pertambangan tak cukup bersifat sukarela (voluntary compliance).

INDEKS BERITA