Insentif Properti Mengalir, KPR Bank Bakal Tumbuh

Rabu, 04 September 2024 | 04:45 WIB
Insentif Properti Mengalir,  KPR Bank Bakal Tumbuh
[ILUSTRASI. Foto udara deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/9/2024). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penurunan angka kebutuhan rumah dalam negeri atau backblog kurun waktu lima tahun terakhir dari angka 12,7 juta unit rumah menjadi 9,6 juta unit rumah dengan target zero backblog pada 2045. ANTARA FOTO/Andry Denisah/Spt.]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angin segar berhembus di sektor properti. Efeknya, bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan terus tumbuh ke depan. 

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran KPR per Juli 2024 tumbuh 14,32% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibanding pada bulan sebelumnya, di mana penyaluran KPR naik 14,36% secara tahunan. 

Saat terjadi perlambatan tersebut, pemerintah memberi kabar baik untuk menggenjot penyaluran KPR subsidi maupun non-subsidi. Di antaranya menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

Baca Juga: Begini Rekomendasi Analis untuk CTRA, Pasca Rencana Pembangunan Rumah Sakit

Pemerintah menambah kuota subsidi FLPP menjadi 200.000 unit pada tahun ini, dari semula sebanyak 166.000 unit rumah. Ini sejalan dengan kondisi di beberapa bank yang mencatat kuota rumah subsidi FLPP hampir habis.

Ambil contoh di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Hingga 28 Agustus lalu BTN telah menyalurkan FLPP sebanyak 121.593 unit. Kuota yang dimiliki BTN pada tahun 2024 ini sekitar 124.000 unit.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang, kebutuhan kuota KPR selama Agustus hingga Desember 2024 mencapai 29.000 unit. 
Menurut Nixon, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap penjualan rumah segmen bawah masih tinggi. "Tidak ada yang menyangka di awal Agustus kuota sudah habis," kata dia.

Nixon optimistis, permintaan rumah di kalangan MBR masih meningkat hingga tahun depan. Selain itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan 3 juta rumah baru di Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani backlog perumahan. 
Permintaan tinggi

Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Ritel PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga menilai permintaan KPR FLPP masih tergolong tinggi. Buktinya, kuota KPR FLPP yang dimiliki Bank Sumsel Babel sudah habis sejak Juli 2024. 

Di tahun ini, bank ini mendapat kuota 3.500 unit. Saat ini pihaknya belum mendapat kepastian terkait kuota tambahan. Tapi ia melihat Bank Sumsel Babel masih mampu menyalurkan 100 unit. 

Baca Juga: Dapat Insentif PPN DTP dan FLPPP, Bank BTN Yakin Kredit Naik

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi menyebut sampai Juli 2024 telah menyalurkan FLPP sebanyak 4.178 unit rumah. Target FLPP bank ini sebanyak 4.322 unit. 

"Sudah ada lampu hijau agar alokasi kuota yang masih tersisa bisa digunakan sampai akhir tahun 2024 nanti,” terang Yuddy.

Perpanjangan insentif PPN DTP juga berdampak positif. "Dari pengalaman kami, dampak PPN DTP ini memberikan peningkatan bisnis KPR minimal 10%," ujar Executive Vice President Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko. BTN juga memperkirakan kredit naik 10% di tahun ini.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS
| Rabu, 15 April 2026 | 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS

Pemerintah akan menyerahkan dokumen submission comment paling lambat 15 April 2026                  

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba
| Rabu, 15 April 2026 | 10:13 WIB

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba

Tekanan terhadap bottom line masih bersifat sementara dan mencerminkan fase transisi menuju efisiensi operasional.

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%
| Rabu, 15 April 2026 | 09:54 WIB

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI oleh ADB masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4% pada tahun ini

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai
| Rabu, 15 April 2026 | 09:47 WIB

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai

Presiden Prabowo Subianto ingin rasio pajak alias tax ratio Indonesia pada tahun ini mencapai 13%   

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal
| Rabu, 15 April 2026 | 09:15 WIB

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal

Bank Indonesia mengintensifkan frekuensi lelang hingga mengerek imbal hasil SRBI                    

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam
| Rabu, 15 April 2026 | 08:32 WIB

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam

Rupiah menyentuh rekor terburuk Rp17.127 per dolar AS. Pelemahan bukan hanya karena perang, tetapi rapuhnya fondasi domestik. 

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai
| Rabu, 15 April 2026 | 08:10 WIB

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai

Berbagai instrumen pengawasan, notasi, penghentian sementara, dan parameter teknis kerap hadir tanpa penjelasan yang memadai.

Cadangan Devisa Turun, Ketahanan Fiskal Mengkhawatirkan, Cek Proyeksi Rupiah Hari Ini
| Rabu, 15 April 2026 | 07:54 WIB

Cadangan Devisa Turun, Ketahanan Fiskal Mengkhawatirkan, Cek Proyeksi Rupiah Hari Ini

Di domestik, pasar tertuju pada data fundamental dan persepsi ketahanan fiskal Indonesia. Ini mempengaruhi gerak rupiah.

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)
| Rabu, 15 April 2026 | 07:24 WIB

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)

Hari ini, investor perlu mewaspadai  potensi profit taking dalam jangka pendek. Mengingat kondisi IHSG yang sudah memasuki area overbought.

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat
| Rabu, 15 April 2026 | 07:21 WIB

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta produsen rokok ilegal beralih menjadi legal paling lambat Mei 2026

INDEKS BERITA

Terpopuler