Insentif Properti Mengalir, KPR Bank Bakal Tumbuh

Rabu, 04 September 2024 | 04:45 WIB
Insentif Properti Mengalir,  KPR Bank Bakal Tumbuh
[ILUSTRASI. Foto udara deretan rumah yang masih dalam tahap pembangunan perumahan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/9/2024). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penurunan angka kebutuhan rumah dalam negeri atau backblog kurun waktu lima tahun terakhir dari angka 12,7 juta unit rumah menjadi 9,6 juta unit rumah dengan target zero backblog pada 2045. ANTARA FOTO/Andry Denisah/Spt.]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angin segar berhembus di sektor properti. Efeknya, bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan terus tumbuh ke depan. 

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran KPR per Juli 2024 tumbuh 14,32% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibanding pada bulan sebelumnya, di mana penyaluran KPR naik 14,36% secara tahunan. 

Saat terjadi perlambatan tersebut, pemerintah memberi kabar baik untuk menggenjot penyaluran KPR subsidi maupun non-subsidi. Di antaranya menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

Baca Juga: Begini Rekomendasi Analis untuk CTRA, Pasca Rencana Pembangunan Rumah Sakit

Pemerintah menambah kuota subsidi FLPP menjadi 200.000 unit pada tahun ini, dari semula sebanyak 166.000 unit rumah. Ini sejalan dengan kondisi di beberapa bank yang mencatat kuota rumah subsidi FLPP hampir habis.

Ambil contoh di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Hingga 28 Agustus lalu BTN telah menyalurkan FLPP sebanyak 121.593 unit. Kuota yang dimiliki BTN pada tahun 2024 ini sekitar 124.000 unit.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang, kebutuhan kuota KPR selama Agustus hingga Desember 2024 mencapai 29.000 unit. 
Menurut Nixon, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap penjualan rumah segmen bawah masih tinggi. "Tidak ada yang menyangka di awal Agustus kuota sudah habis," kata dia.

Nixon optimistis, permintaan rumah di kalangan MBR masih meningkat hingga tahun depan. Selain itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan 3 juta rumah baru di Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani backlog perumahan. 
Permintaan tinggi

Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Ritel PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga menilai permintaan KPR FLPP masih tergolong tinggi. Buktinya, kuota KPR FLPP yang dimiliki Bank Sumsel Babel sudah habis sejak Juli 2024. 

Di tahun ini, bank ini mendapat kuota 3.500 unit. Saat ini pihaknya belum mendapat kepastian terkait kuota tambahan. Tapi ia melihat Bank Sumsel Babel masih mampu menyalurkan 100 unit. 

Baca Juga: Dapat Insentif PPN DTP dan FLPPP, Bank BTN Yakin Kredit Naik

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi menyebut sampai Juli 2024 telah menyalurkan FLPP sebanyak 4.178 unit rumah. Target FLPP bank ini sebanyak 4.322 unit. 

"Sudah ada lampu hijau agar alokasi kuota yang masih tersisa bisa digunakan sampai akhir tahun 2024 nanti,” terang Yuddy.

Perpanjangan insentif PPN DTP juga berdampak positif. "Dari pengalaman kami, dampak PPN DTP ini memberikan peningkatan bisnis KPR minimal 10%," ujar Executive Vice President Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko. BTN juga memperkirakan kredit naik 10% di tahun ini.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:50 WIB

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat

Legalisasi sumur rakyat merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian WK untuk Peningkatan Produksi

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:43 WIB

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi

Utilitas produksi smelter di Indonesia berpotensi menyusut 25%-30% pada tahun ini seiring pemangkasan produksi

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:38 WIB

Tugas Berat Pacu Ekonomi & Buka Lapangan Kerja

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat daya saing nasional dan percepat pembangunan.

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:11 WIB

Prospek Bisnis Mal Masih Stabil

Keterbatasan suplai mal baru di Jakarta menjadi sinyal yang cukup baik bagi potensi permintaan sewa, khususnya mal dengan pengunjung yang kuat.

INDEKS BERITA

Terpopuler