Juru Bicara Menhan Prabowo Jelaskan Beleid Raperpres Alutsista US$ 124,99 Miliar

Senin, 31 Mei 2021 | 21:42 WIB
Juru Bicara Menhan Prabowo Jelaskan Beleid Raperpres Alutsista US$ 124,99 Miliar
[ILUSTRASI. Dahnil Aznar Simanjuntak, Jumat (26/10/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beleid Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang disusun pemerintah, menuai polemik. Raperpres tersebut, berisi kebutuhan dana untuk rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 senilai US$ 124,99 miliar atau setara Rp 1.785 triliun.

Dahnil Anzar Simanjuntak Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lantas angkat bicara. Dia menegaskan, Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final.

Dokumen perencanaan pertahanan tersebut, lanjut Dahnil, merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.

Dia menyesali, ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik).

Baca Juga: DPR Belum Setujui Bujet Jumbo Belanja Senjata

"Dan tentu, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," tulis Dahnil lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Senin (31/5).

Dahnil menambahkan, sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan: lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) apa saja?

Kata Dahnil, kondisi alpahankam Indonesia faktualnya memang sudah tua. Bahkan kata Dahnil, 60% alpahankam Indonesia sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula  modernisasi alpahankam melalui 'Reorganisasi Belanja dan Pembiayaan Alpalhankam'.

Reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam tersebut, lanjut Dahnil, rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.

Sehingga, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044. 

Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianalogikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah.

"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," imbuh Dahnil.

Dahnil pun menegaskan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri.

Nilainya, kata Dahnil, dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Hal tersebut karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini, diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN.

"Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," sebut Dahnil.

Pamungkas, Dahnil menegaskan semua formula di atas masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait dan bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan.

Sekadar mengingatkan, Raperpres senilai US$ 124,99 miliar itu menyebutkan bahwa dana tersebut diantaranya akan digunakan untuk membeli alat perang senilai US$ 79,09 miliar.

Ada pula kebutuhan pembiayaan tetap renstra US$ 13,39 miliar, serta dana kontijensi, pemeliharaan dan perawatan sebesar US$ 32,5 miliar.

Dari anggaran tersebut, sebesar US$ 20,74 miliar telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus untuk tahun 2020-2024. Sementara sisanya sebesar US$ 104,24 miliar akan dipenuhi dalam renstra periode 2020-2024.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:08 WIB

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis

Pengiriman menggunakan pesawat perintis merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan energi di wilayah terdampak

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:03 WIB

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana

FiberStar juga menghadirkan layanan internet darurat menggunakan teknologi Starlink untuk mendukung komunikasi bagi penyintas, relawan dan aparat

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:00 WIB

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan

AUM reksadana mencapai all time high (ATH) per Oktober 2025 dengan mencatat Rp 621,67 triliun per Oktober 2025

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:58 WIB

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur

Merujuk laporan SKK Migas, realisasi investasi hulu migas Indonesia hingga Agustus 2025 mencapai US$ 9,38 miliar atau setara Rp 152,96 triliun.

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:55 WIB

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik

Harga DMO batubara untuk kelistrikan US$ 70 ton per ton berlaku sejak 2018, sehingga pelaku usaha minta penyesuaian

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:48 WIB

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare,

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:35 WIB

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR

Bank Indonesia (BI) mencatat KPR perbankan per Oktober 2025 hanya naik 6,77% secara tahunan, melambat dari Desember 2024 yang tumbuh 10,14%. ​

Perbankan Memupuk Pencadangan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:30 WIB

Perbankan Memupuk Pencadangan

 Kendati LAR menurun, perbankan tetap memupuk pencadangan guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. ​

Kinerja Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Diproyeksi Semakin Membaik di 2026
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:30 WIB

Kinerja Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Diproyeksi Semakin Membaik di 2026

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) akan memperkuat pasar ekspor dan normalisasi margin seiring perbaikan konsumsi masyarakat

Bank KBMI 1 Mulai Jajaki Kemungkinan Melakukan Konsolidasi
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:20 WIB

Bank KBMI 1 Mulai Jajaki Kemungkinan Melakukan Konsolidasi

Sejumlah bank kecil buka suara terkait rencana OJK merampingkan jumlah bank umum di Tanah Air dengan menghapus KBMI 1​

INDEKS BERITA

Terpopuler