ILUSTRASI. Dahnil Aznar Simanjuntak, Jumat (26/10/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beleid Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang disusun pemerintah, menuai polemik. Raperpres tersebut, berisi kebutuhan dana untuk rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 senilai US$ 124,99 miliar atau setara Rp 1.785 triliun.
Dahnil Anzar Simanjuntak Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lantas angkat bicara. Dia menegaskan, Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final.
Dokumen perencanaan pertahanan tersebut, lanjut Dahnil, merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.
Dia menyesali, ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik).
Baca Juga: DPR Belum Setujui Bujet Jumbo Belanja Senjata
"Dan tentu, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," tulis Dahnil lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Senin (31/5).
Dahnil menambahkan, sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan: lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) apa saja?
Kata Dahnil, kondisi alpahankam Indonesia faktualnya memang sudah tua. Bahkan kata Dahnil, 60% alpahankam Indonesia sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.
