ILUSTRASI. Dahnil Aznar Simanjuntak, Jumat (26/10/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beleid Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang disusun pemerintah, menuai polemik. Raperpres tersebut, berisi kebutuhan dana untuk rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 senilai US$ 124,99 miliar atau setara Rp 1.785 triliun.
Dahnil Anzar Simanjuntak Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lantas angkat bicara. Dia menegaskan, Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final.
Dokumen perencanaan pertahanan tersebut, lanjut Dahnil, merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.
Dia menyesali, ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik).
Baca Juga: DPR Belum Setujui Bujet Jumbo Belanja Senjata
"Dan tentu, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," tulis Dahnil lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Senin (31/5).
Dahnil menambahkan, sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan: lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) apa saja?
Kata Dahnil, kondisi alpahankam Indonesia faktualnya memang sudah tua. Bahkan kata Dahnil, 60% alpahankam Indonesia sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.
Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui 'Reorganisasi Belanja dan Pembiayaan Alpalhankam'.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam tersebut, lanjut Dahnil, rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.
Sehingga, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianalogikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah.
"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," imbuh Dahnil.
Dahnil pun menegaskan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri.
Nilainya, kata Dahnil, dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini, diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," sebut Dahnil.
Pamungkas, Dahnil menegaskan semua formula di atas masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait dan bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan.
Sekadar mengingatkan, Raperpres senilai US$ 124,99 miliar itu menyebutkan bahwa dana tersebut diantaranya akan digunakan untuk membeli alat perang senilai US$ 79,09 miliar.
Ada pula kebutuhan pembiayaan tetap renstra US$ 13,39 miliar, serta dana kontijensi, pemeliharaan dan perawatan sebesar US$ 32,5 miliar.
Dari anggaran tersebut, sebesar US$ 20,74 miliar telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus untuk tahun 2020-2024. Sementara sisanya sebesar US$ 104,24 miliar akan dipenuhi dalam renstra periode 2020-2024.
