Juru Bicara Menhan Prabowo Jelaskan Beleid Raperpres Alutsista US$ 124,99 Miliar

Senin, 31 Mei 2021 | 21:42 WIB
Juru Bicara Menhan Prabowo Jelaskan Beleid Raperpres Alutsista US$ 124,99 Miliar
[ILUSTRASI. Dahnil Aznar Simanjuntak, Jumat (26/10/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beleid Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang disusun pemerintah, menuai polemik. Raperpres tersebut, berisi kebutuhan dana untuk rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 senilai US$ 124,99 miliar atau setara Rp 1.785 triliun.

Dahnil Anzar Simanjuntak Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lantas angkat bicara. Dia menegaskan, Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final.

Dokumen perencanaan pertahanan tersebut, lanjut Dahnil, merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.

Dia menyesali, ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik).

Baca Juga: DPR Belum Setujui Bujet Jumbo Belanja Senjata

"Dan tentu, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," tulis Dahnil lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Senin (31/5).

Dahnil menambahkan, sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan: lima sampai dengan 25 tahun ke depan kita bisa memiliki alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) apa saja?

Kata Dahnil, kondisi alpahankam Indonesia faktualnya memang sudah tua. Bahkan kata Dahnil, 60% alpahankam Indonesia sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula  modernisasi alpahankam melalui 'Reorganisasi Belanja dan Pembiayaan Alpalhankam'.

Reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam tersebut, lanjut Dahnil, rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.

Sehingga, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044. 

Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianalogikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah.

"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," imbuh Dahnil.

Dahnil pun menegaskan, pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri.

Nilainya, kata Dahnil, dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Hal tersebut karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini, diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN.

"Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," sebut Dahnil.

Pamungkas, Dahnil menegaskan semua formula di atas masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait dan bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan.

Sekadar mengingatkan, Raperpres senilai US$ 124,99 miliar itu menyebutkan bahwa dana tersebut diantaranya akan digunakan untuk membeli alat perang senilai US$ 79,09 miliar.

Ada pula kebutuhan pembiayaan tetap renstra US$ 13,39 miliar, serta dana kontijensi, pemeliharaan dan perawatan sebesar US$ 32,5 miliar.

Dari anggaran tersebut, sebesar US$ 20,74 miliar telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus untuk tahun 2020-2024. Sementara sisanya sebesar US$ 104,24 miliar akan dipenuhi dalam renstra periode 2020-2024.

Bagikan

Berita Terbaru

Pendapatan Berulang Jadi Senjata Andalan Pakuwon Jati (PWON) Tahun 2026
| Kamis, 27 November 2025 | 19:24 WIB

Pendapatan Berulang Jadi Senjata Andalan Pakuwon Jati (PWON) Tahun 2026

Satu pengembangan terbesar yang dilakukan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) adalah pengembangan fase 4 Kota Kasablanka.

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas
| Kamis, 27 November 2025 | 15:57 WIB

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas

Margin yang dibukukan para pemain di sektor emas jauh lebih tinggi dan konsisten, terutama karena peran emas sebagai aset lindung nilai.

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 27 November 2025 | 10:00 WIB

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi

PetroChina International Jabung Ltd. merupakan produsen migas terbesar ke-9 di Indonesia, dengan produksi 58 MBOEPD pada 2024.

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat
| Kamis, 27 November 2025 | 09:37 WIB

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat

Manajemen menargetkan pemulihan profitabilitas pada 2026 lewat efisiensi biaya, perluasan jaringan layanan, serta penguatan portofolio. 

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera
| Kamis, 27 November 2025 | 09:33 WIB

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera

Kontrak itu memperkuat langkah PPRE dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. 

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP
| Kamis, 27 November 2025 | 09:24 WIB

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP

Perkembangan proses hukum ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun layanan bisnis PTPP.  

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group
| Kamis, 27 November 2025 | 07:58 WIB

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group

Semestinya kalau informasi tersebut benar, ANZ maupun Panin Financial berkewajiban melaporkan perubahan itu kepada publik dan otoritas.

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan
| Kamis, 27 November 2025 | 07:53 WIB

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan

Amerika Serikat (AS) merupakan pasar ekspor ban terbesar bagi Indonesia, dengan porsi mencapai 40%-45%.

Kasus Pajak
| Kamis, 27 November 2025 | 07:05 WIB

Kasus Pajak

Jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat ditengah marak kasus korupsi pajak.

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP
| Kamis, 27 November 2025 | 07:00 WIB

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP

Kasus korupsi di ASDP yang melibatkan para mantan petinggi BUMN ini merupakan ujian integritas dan kualitas pengambilan keputusan.​

INDEKS BERITA

Terpopuler