Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun
[ILUSTRASI. Prajurit memasukkan roket latihan ke sebuah pod helikopter penyerang AH-64E Apache saat latihan militer 'Combat Readiness Week' di Hsinchu, Taiwan, Kamis (29/10/2020). REUTERS/Ann Wang]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penjualan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing selama tahun fiskal terakhir turun 21% menjadi US$ 138 miliar, demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS pada Rabu (22/12).

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan administrasi Joe Biden yang meninggalkan beberapa praktik penjualan senjata yang lebih agresif, yang dijalankan di masa pemerintahan Donald Trump.

Angka penjualan militer untuk tahun fiskal 2021 yang diumumkan kemarin berakhir pada 30 September. Nilai penjualan yang dilaporkan termasuk penjualan helikopter serang AH-64E Apache senilai US$ 3,5 miliar ke Australia dan helikopter CH-53K senilai US$ 3,4 miliar ke Israel.

Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya bernilai US$ 175 miliar.

Baca Juga: Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata serang ke Arab Saudi setelah banyaknya korban sipil yang jatuh di Yaman. AS akan mengumumkan kebijakan baru yang menyertakan pertimbangan hak asasi manusia dalam proses evaluasi penjualan senjata.

Di tahun terakhir pemerintahan Trump, AS mencatat penjualan tertinggi dalam jet tempur dan peluru kendali. Kesepakatan transaksi senjata bernilai besar tahun 2020 termasuk pembelian Jepang atas 63 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin yang menyumbang US$ 23 miliar terhadap total penjualan di tahun itu.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan.

Baca Juga: Militer China Akhirnya Mengungkap Detail Kemampuan Helikopter Tempur Z-10

Kedua, penjualan dalam skema militer asing, di mana pemerintah sebuah negara menghubungi perwakilan dari Kementerian Pertahanan di kedutaan AS di ibukotanya. Kedua skema penjualan itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS.

Penjualan militer langsung oleh perusahaan AS turun 17% menjadi US$ 103 miliar pada tahun fiskal 2021 dari US$ 124 miliar pada tahun fiskal 2020. Sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS turun 31% menjadi US$ 34,8 miliar pada tahun 2021 dari US$ 50,8 miliar pada tahun sebelumnya, demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pada tahun 2018, administrasi Trump meluncurkan program "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis negaranya di luar negeri, termasuk bisnis senjata.

Bagikan

Berita Terbaru

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026

Tatkala perbankan memacu KPR agar terus melesat di tengah daya beli masyarakat yang layu, aral melintang justru menghadang.​

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram

Harga emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:25 WIB

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menabuh genderang pengawasan lebih ketat bagi industri perbankan digital.​

APBN Pembayar Tagihan
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:05 WIB

APBN Pembayar Tagihan

Data APBN 2025 menelanjangi betapa mahalnya harga sebuah stabilitas. Alokasi subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan menembus Rp 315 triliun.

Banjir Surat Berharga Negara di 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Banjir Surat Berharga Negara di 2026

Pasar surat utang pemerintah masih memiliki daya tarik karena peringkat sovereign Indonesia masih terus stabil di BBB.

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun

Realisasi penyaluran beras SPHP baru menyentuh 897.000 ton atau setara 59,8% total target tahunan pemerintah 1,5 juta ton.

BEER Berharap Kinerja Tetap Berbuih di 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:35 WIB

BEER Berharap Kinerja Tetap Berbuih di 2026

BEER menyiapkan belanja modal periode 2025-2026 untuk memperkuat kapasitas dan daya saing jangka panjang.

Beberapa Daerah Sudah Tetapkan UMP 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:25 WIB

Beberapa Daerah Sudah Tetapkan UMP 2026

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk  provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta baru ditetapkan 24 Desember 2025.

Kebijakan Diskon Tarif Jalan Tol Mulai Berlaku
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kebijakan Diskon Tarif Jalan Tol Mulai Berlaku

Jasa Marga mulai menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk delapan ruas tol utama, sedangkan Astra Infra juga melakukan hal serupa.

BULL Genjot Empat Pilar Bisnis
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:20 WIB

BULL Genjot Empat Pilar Bisnis

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) siap mengikuti tender proyek Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) PLN.

INDEKS BERITA

Terpopuler