Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun
[ILUSTRASI. Prajurit memasukkan roket latihan ke sebuah pod helikopter penyerang AH-64E Apache saat latihan militer 'Combat Readiness Week' di Hsinchu, Taiwan, Kamis (29/10/2020). REUTERS/Ann Wang]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penjualan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing selama tahun fiskal terakhir turun 21% menjadi US$ 138 miliar, demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS pada Rabu (22/12).

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan administrasi Joe Biden yang meninggalkan beberapa praktik penjualan senjata yang lebih agresif, yang dijalankan di masa pemerintahan Donald Trump.

Angka penjualan militer untuk tahun fiskal 2021 yang diumumkan kemarin berakhir pada 30 September. Nilai penjualan yang dilaporkan termasuk penjualan helikopter serang AH-64E Apache senilai US$ 3,5 miliar ke Australia dan helikopter CH-53K senilai US$ 3,4 miliar ke Israel.

Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya bernilai US$ 175 miliar.

Baca Juga: Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata serang ke Arab Saudi setelah banyaknya korban sipil yang jatuh di Yaman. AS akan mengumumkan kebijakan baru yang menyertakan pertimbangan hak asasi manusia dalam proses evaluasi penjualan senjata.

Di tahun terakhir pemerintahan Trump, AS mencatat penjualan tertinggi dalam jet tempur dan peluru kendali. Kesepakatan transaksi senjata bernilai besar tahun 2020 termasuk pembelian Jepang atas 63 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin yang menyumbang US$ 23 miliar terhadap total penjualan di tahun itu.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan.

Baca Juga: Militer China Akhirnya Mengungkap Detail Kemampuan Helikopter Tempur Z-10

Kedua, penjualan dalam skema militer asing, di mana pemerintah sebuah negara menghubungi perwakilan dari Kementerian Pertahanan di kedutaan AS di ibukotanya. Kedua skema penjualan itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS.

Penjualan militer langsung oleh perusahaan AS turun 17% menjadi US$ 103 miliar pada tahun fiskal 2021 dari US$ 124 miliar pada tahun fiskal 2020. Sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS turun 31% menjadi US$ 34,8 miliar pada tahun 2021 dari US$ 50,8 miliar pada tahun sebelumnya, demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pada tahun 2018, administrasi Trump meluncurkan program "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis negaranya di luar negeri, termasuk bisnis senjata.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA

Terpopuler