Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun
[ILUSTRASI. Prajurit memasukkan roket latihan ke sebuah pod helikopter penyerang AH-64E Apache saat latihan militer 'Combat Readiness Week' di Hsinchu, Taiwan, Kamis (29/10/2020). REUTERS/Ann Wang]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penjualan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing selama tahun fiskal terakhir turun 21% menjadi US$ 138 miliar, demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS pada Rabu (22/12).

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan administrasi Joe Biden yang meninggalkan beberapa praktik penjualan senjata yang lebih agresif, yang dijalankan di masa pemerintahan Donald Trump.

Angka penjualan militer untuk tahun fiskal 2021 yang diumumkan kemarin berakhir pada 30 September. Nilai penjualan yang dilaporkan termasuk penjualan helikopter serang AH-64E Apache senilai US$ 3,5 miliar ke Australia dan helikopter CH-53K senilai US$ 3,4 miliar ke Israel.

Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya bernilai US$ 175 miliar.

Baca Juga: Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata serang ke Arab Saudi setelah banyaknya korban sipil yang jatuh di Yaman. AS akan mengumumkan kebijakan baru yang menyertakan pertimbangan hak asasi manusia dalam proses evaluasi penjualan senjata.

Di tahun terakhir pemerintahan Trump, AS mencatat penjualan tertinggi dalam jet tempur dan peluru kendali. Kesepakatan transaksi senjata bernilai besar tahun 2020 termasuk pembelian Jepang atas 63 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin yang menyumbang US$ 23 miliar terhadap total penjualan di tahun itu.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan.

Baca Juga: Militer China Akhirnya Mengungkap Detail Kemampuan Helikopter Tempur Z-10

Kedua, penjualan dalam skema militer asing, di mana pemerintah sebuah negara menghubungi perwakilan dari Kementerian Pertahanan di kedutaan AS di ibukotanya. Kedua skema penjualan itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS.

Penjualan militer langsung oleh perusahaan AS turun 17% menjadi US$ 103 miliar pada tahun fiskal 2021 dari US$ 124 miliar pada tahun fiskal 2020. Sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS turun 31% menjadi US$ 34,8 miliar pada tahun 2021 dari US$ 50,8 miliar pada tahun sebelumnya, demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pada tahun 2018, administrasi Trump meluncurkan program "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis negaranya di luar negeri, termasuk bisnis senjata.

Bagikan

Berita Terbaru

Gubernur BI di Zaman yang Tak Pasti
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:13 WIB

Gubernur BI di Zaman yang Tak Pasti

Ukuran keberhasilan gubernur BI bukan popularitas atau ketenangan pasar selama satu-dua hari, melainkan kepercayaan.

Transparansi ETF Emas
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 10:55 WIB

Transparansi ETF Emas

Ingat, tanpa transparansi emas fisik dan jaminan likuiditas, maka ETF emas berisiko merugikan investor. 

Rapor Merah IPO BUMN Membayangi Rencana Danantara Boyong Pelat Merah ke Lantai Bursa
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 10:01 WIB

Rapor Merah IPO BUMN Membayangi Rencana Danantara Boyong Pelat Merah ke Lantai Bursa

Dari 13 BUMN dan anak usaha BUMN non-bank yang IPO sejak 2010, hanya PGEO yang sahamnya mampu bertahan di atas harga perdana.

Penjualan Ritel Juga Diperkirakan Menurun
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 09:16 WIB

Penjualan Ritel Juga Diperkirakan Menurun

Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 diperkirakan berada di level 224,4, turun 0,7% per bulan      

Penerimaan Pajak Baru Setengah Target
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 09:11 WIB

Penerimaan Pajak Baru Setengah Target

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 baru mencapai 51% dari target                     

Kasus Korupsi Ekspor CPO 15 Perusahaan Sawit Masuk Pengadilan, Kerugian Rp 7,3 T
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 09:07 WIB

Kasus Korupsi Ekspor CPO 15 Perusahaan Sawit Masuk Pengadilan, Kerugian Rp 7,3 T

Skandal ini menjadi sorotan tajam setelah hasil audit BPKP mengungkap angka fantastis kerugian negara yang mencapai Rp 7,3 triliun.​

Usai Dapat Kontrak Rp 22 Triliun Saham DEWA Melandai, Investor Tunggu Pembuktian
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 08:38 WIB

Usai Dapat Kontrak Rp 22 Triliun Saham DEWA Melandai, Investor Tunggu Pembuktian

Efek kontrak Sebuku Sejaka Coal (SSC) ke EBITDA PT Darma Henwa Tbk (DEWA) diproyeksikan sekitar 4% pada 2026.

Saham Duo Garuda GIAA dan GMFI Kompak Terbang, Masih Aman Buat Dikejar?
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 08:10 WIB

Saham Duo Garuda GIAA dan GMFI Kompak Terbang, Masih Aman Buat Dikejar?

Kenaikan harga saham Grup Garuda, yakni GIAA dan GMFI dibumbui cerita soal aksi korporasi dan dukungan pemerintah.

Antara MSCI dan Indeks Kepercayaan Konsumen, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 07:44 WIB

Antara MSCI dan Indeks Kepercayaan Konsumen, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Investor juga cenderung wait and see menjelang review MSCI pada 12 Agustus. Ini katalis penting bagi arah IHSG dan aliran dana asing.

Menyimak Strategi Trading Saham KLBF Saat Tren Penguatan Harga Mulai Terbentuk
| Rabu, 12 Agustus 2026 | 07:37 WIB

Menyimak Strategi Trading Saham KLBF Saat Tren Penguatan Harga Mulai Terbentuk

Kenaikan harga saham KLBF kemarin (11/8) melanjutkan tren positif yang telah terbentuk dalam sepekan dan sebulan terakhir.

INDEKS BERITA

Terpopuler