Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun
[ILUSTRASI. Prajurit memasukkan roket latihan ke sebuah pod helikopter penyerang AH-64E Apache saat latihan militer 'Combat Readiness Week' di Hsinchu, Taiwan, Kamis (29/10/2020). REUTERS/Ann Wang]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penjualan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing selama tahun fiskal terakhir turun 21% menjadi US$ 138 miliar, demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS pada Rabu (22/12).

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan administrasi Joe Biden yang meninggalkan beberapa praktik penjualan senjata yang lebih agresif, yang dijalankan di masa pemerintahan Donald Trump.

Angka penjualan militer untuk tahun fiskal 2021 yang diumumkan kemarin berakhir pada 30 September. Nilai penjualan yang dilaporkan termasuk penjualan helikopter serang AH-64E Apache senilai US$ 3,5 miliar ke Australia dan helikopter CH-53K senilai US$ 3,4 miliar ke Israel.

Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya bernilai US$ 175 miliar.

Baca Juga: Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata serang ke Arab Saudi setelah banyaknya korban sipil yang jatuh di Yaman. AS akan mengumumkan kebijakan baru yang menyertakan pertimbangan hak asasi manusia dalam proses evaluasi penjualan senjata.

Di tahun terakhir pemerintahan Trump, AS mencatat penjualan tertinggi dalam jet tempur dan peluru kendali. Kesepakatan transaksi senjata bernilai besar tahun 2020 termasuk pembelian Jepang atas 63 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin yang menyumbang US$ 23 miliar terhadap total penjualan di tahun itu.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan.

Baca Juga: Militer China Akhirnya Mengungkap Detail Kemampuan Helikopter Tempur Z-10

Kedua, penjualan dalam skema militer asing, di mana pemerintah sebuah negara menghubungi perwakilan dari Kementerian Pertahanan di kedutaan AS di ibukotanya. Kedua skema penjualan itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS.

Penjualan militer langsung oleh perusahaan AS turun 17% menjadi US$ 103 miliar pada tahun fiskal 2021 dari US$ 124 miliar pada tahun fiskal 2020. Sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS turun 31% menjadi US$ 34,8 miliar pada tahun 2021 dari US$ 50,8 miliar pada tahun sebelumnya, demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pada tahun 2018, administrasi Trump meluncurkan program "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis negaranya di luar negeri, termasuk bisnis senjata.

Bagikan

Berita Terbaru

Siap-Siap, CMRY Akan Membagikan Dividen Tunai Rp 793 Miliar
| Sabtu, 11 April 2026 | 08:46 WIB

Siap-Siap, CMRY Akan Membagikan Dividen Tunai Rp 793 Miliar

Nantinya, setiap pemegang saham emiten produsen susu olahan akan memperoleh dividen final tunai sebesar Rp 100 per saham.

Masyarakat Mulai Berhitung Cermat
| Sabtu, 11 April 2026 | 08:01 WIB

Masyarakat Mulai Berhitung Cermat

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 tercatat sebesar 122,9, turun 2,3 poin                    

Rupiah Anjlok dan Harga Energi Naik, INTP Ambil Langkah Naikkan Harga Semen
| Sabtu, 11 April 2026 | 08:00 WIB

Rupiah Anjlok dan Harga Energi Naik, INTP Ambil Langkah Naikkan Harga Semen

Kinerja Indocement 2026 diproyeksi tertekan oleh biaya energi dan rupiah yang melemah drastis. Akankah INTP mampu bertahan dari badai ekonomi?

Tokocrypto Gandeng BRI & Mandiri: Akses Kripto Kini Makin Mudah
| Sabtu, 11 April 2026 | 08:00 WIB

Tokocrypto Gandeng BRI & Mandiri: Akses Kripto Kini Makin Mudah

Tokocrypto kini tawarkan deposit via BRI & Mandiri. Ini langkah menarik investor di tengah pasar kripto yang les

Restitusi Disikat, Pebisnis Tercekat
| Sabtu, 11 April 2026 | 07:52 WIB

Restitusi Disikat, Pebisnis Tercekat

Kementerian Keuangan menggandeng BPKP dalam melakukan audit menyeluruh terhadap restitusi pajak     

Emas Bangkit Lagi! Analis Ungkap Alasan di Balik Kenaikan Harga
| Sabtu, 11 April 2026 | 07:15 WIB

Emas Bangkit Lagi! Analis Ungkap Alasan di Balik Kenaikan Harga

Harga emas spot menguat 2,25% dalam sepekan. Koreksi harga justru jadi peluang investor. Ketahui pemicu kenaikannya sekarang

Gejala Resentralisasi dalam Senyap
| Sabtu, 11 April 2026 | 07:05 WIB

Gejala Resentralisasi dalam Senyap

Atas nama otonomi, ada gejala resentralisasi yang bekerja secara perlahan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.​

Nasib Rupiah Sepekan ke Depan: Inflasi AS dan Harga BBM Jadi Kunci
| Sabtu, 11 April 2026 | 07:00 WIB

Nasib Rupiah Sepekan ke Depan: Inflasi AS dan Harga BBM Jadi Kunci

Rupiah terancam melemah lebih dalam. Konflik Timur Tengah dan data inflasi AS jadi penentu nasib mata uang Garuda.

Bibit Ancaman Sosial dan Ekonomi
| Sabtu, 11 April 2026 | 07:00 WIB

Bibit Ancaman Sosial dan Ekonomi

Lonjakan harga energi, pelemahan rupiah dan ancaman kemarau ekstrem patut diantisipasi lantaran rawan secara sosial maupun ekonomi.​

Kredit Infrastruktur Perbankan Masih Mengucur Deras
| Sabtu, 11 April 2026 | 05:30 WIB

Kredit Infrastruktur Perbankan Masih Mengucur Deras

Penyaluran kredit infrastruktur Bank Mandiri selama dua bulan pertama 2026 mencetak kenaikan 30,8% secara tahunan menjadi Rp 491,63 triliun.

INDEKS BERITA