Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Berganti, Penjualan Senjata Militer AS Menurun
[ILUSTRASI. Prajurit memasukkan roket latihan ke sebuah pod helikopter penyerang AH-64E Apache saat latihan militer 'Combat Readiness Week' di Hsinchu, Taiwan, Kamis (29/10/2020). REUTERS/Ann Wang]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penjualan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing selama tahun fiskal terakhir turun 21% menjadi US$ 138 miliar, demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS pada Rabu (22/12).

Penurunan ini sejalan dengan kebijakan administrasi Joe Biden yang meninggalkan beberapa praktik penjualan senjata yang lebih agresif, yang dijalankan di masa pemerintahan Donald Trump.

Angka penjualan militer untuk tahun fiskal 2021 yang diumumkan kemarin berakhir pada 30 September. Nilai penjualan yang dilaporkan termasuk penjualan helikopter serang AH-64E Apache senilai US$ 3,5 miliar ke Australia dan helikopter CH-53K senilai US$ 3,4 miliar ke Israel.

Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya bernilai US$ 175 miliar.

Baca Juga: Jepang Akan Pangkas Nilai Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan di Tahun Depan

Pemerintahan Biden menghentikan penjualan senjata serang ke Arab Saudi setelah banyaknya korban sipil yang jatuh di Yaman. AS akan mengumumkan kebijakan baru yang menyertakan pertimbangan hak asasi manusia dalam proses evaluasi penjualan senjata.

Di tahun terakhir pemerintahan Trump, AS mencatat penjualan tertinggi dalam jet tempur dan peluru kendali. Kesepakatan transaksi senjata bernilai besar tahun 2020 termasuk pembelian Jepang atas 63 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin yang menyumbang US$ 23 miliar terhadap total penjualan di tahun itu.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan.

Baca Juga: Militer China Akhirnya Mengungkap Detail Kemampuan Helikopter Tempur Z-10

Kedua, penjualan dalam skema militer asing, di mana pemerintah sebuah negara menghubungi perwakilan dari Kementerian Pertahanan di kedutaan AS di ibukotanya. Kedua skema penjualan itu membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS.

Penjualan militer langsung oleh perusahaan AS turun 17% menjadi US$ 103 miliar pada tahun fiskal 2021 dari US$ 124 miliar pada tahun fiskal 2020. Sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS turun 31% menjadi US$ 34,8 miliar pada tahun 2021 dari US$ 50,8 miliar pada tahun sebelumnya, demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pada tahun 2018, administrasi Trump meluncurkan program "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis negaranya di luar negeri, termasuk bisnis senjata.

Bagikan

Berita Terbaru

Bank Mandiri Tanggapi Kabar Pelepasan Saham BSI
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 20:50 WIB

Bank Mandiri Tanggapi Kabar Pelepasan Saham BSI

Bank Mandiri menegaskan bahwa wacana spin off saham BSI tidak ada dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025 yang telah disampaikan kepada OJK.

Gas Alam Jadi Penyelamat Prospek Emiten Migas di Tengah Tekanan Harga Minyak Dunia
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 20:06 WIB

Gas Alam Jadi Penyelamat Prospek Emiten Migas di Tengah Tekanan Harga Minyak Dunia

Kenaikan harga gas alam ditopang perkiraan cuaca yang lebih dingin dan permintaan gas alam cair (LNG) yang kuat.

WIFI Buka-Bukaan Soal Alasan Menambah Tiga KBLI Baru dalam Usahanya
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 18:26 WIB

WIFI Buka-Bukaan Soal Alasan Menambah Tiga KBLI Baru dalam Usahanya

Penambahan tiga KBLI merupakan bagian dari strategi jangka panjang WIFI dalam memperluas kegiatan usaha dan memperkuat kapabilitas operasional.

Prospek Saham GTSI dan HUMI: Ekspansi Gasifikasi dan Delisting Induk Jadi Katalis
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 17:12 WIB

Prospek Saham GTSI dan HUMI: Ekspansi Gasifikasi dan Delisting Induk Jadi Katalis

GTSI dan HUMI mencatatkan kenaikan harga saham yang cukup signifikan, dipicu sentimen ekspansi bisnis serta rotasi investor dari perusahaan induk.

Sudah Turun 5 Kali, Bank Indonesia (BI) Menahan BI Rate di 4,75% pada Oktober 2025
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 15:40 WIB

Sudah Turun 5 Kali, Bank Indonesia (BI) Menahan BI Rate di 4,75% pada Oktober 2025

Bank Indonesia tetap jaga BI‑Rate di 4,75% pada RDG 21‑22 Okt 2025. Kebijakan ini dukung inflasi rendah & stabilitas rupiah. 

Di Balik Proyek PLTSa: Truk Sampah Akan Makin Ramai hingga Beban PLN Makin Berat
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 13:39 WIB

Di Balik Proyek PLTSa: Truk Sampah Akan Makin Ramai hingga Beban PLN Makin Berat

Jika pembangkit sampah dibangun di dekat pemukiman, ini akan menimbulkan masalah baru. Truk sampah akan melewati komplek dan mengganggu masyarakat

PP Presisi (PPRE) Memperkuat Segmen Bisnis Pertambangan
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 08:00 WIB

PP Presisi (PPRE) Memperkuat Segmen Bisnis Pertambangan

Diversifikasi usaha PPRE kini terfokus pada jasa pertambangan, yang telah menjadi penyumbang dominan terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat saat Nataru
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 07:46 WIB

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat saat Nataru

Diskon tarif pesawat berlaku spesifik untuk tiket domestik kelas ekonomi untuk periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Bisnis Petikemas Entitas Grup Pelindo Tumbuh 15%
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 07:45 WIB

Bisnis Petikemas Entitas Grup Pelindo Tumbuh 15%

Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan arus petikemas yang konsisten dari tahun ke tahun di seluruh lini operasi perusahaan.

Danantara Siap Merampingkan Jumlah BUMN
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 07:43 WIB

Danantara Siap Merampingkan Jumlah BUMN

Danantara menargetkan pemangkasan jumlah BUMN dari ribuan entitas saat ini menjadi hanya ratusan dalam lima tahun ke depan.  

INDEKS BERITA

Terpopuler