Kebijakan Pemerintah Berpotensi Memicu Rupiah Jadi Melemah

Kamis, 27 Maret 2025 | 09:21 WIB
Kebijakan Pemerintah Berpotensi Memicu Rupiah Jadi Melemah
[ILUSTRASI. Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.]
Reporter: Melysa Anggreni | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Setelah sempat tersungkur ke level terendah sejak krisis moneter tahun 1998, rupiah menguat tipis. 

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (26/3) rupiah spot tutup di Rp 16.588 per dolar AS, menguat 0,15% dari sehari sebelumnya. Di Jisdor Bank Indonesia (BI) menguat 0,20%  ke Rp 16.588.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mencermati, penguatan rupiah dipicu oleh koreksi pada dolar AS. Dari domestik, menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan momentum rebound. “Bila sentimen risk on di pasar ekuitas berlanjut, rupiah kembali terapresiasi,” ujar Lukman, Rabu (26/3).

Baca Juga: Mata Uang Garuda Loyo, Defisit Bakal Makin Lebar

Perkembangan domestik belakangan ini sedikit banyak membebani rupiah. Menurut Lukman, pergerakan rupiah pada Kamis (27/3) diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat atau melemah terbatas. 

Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo pesimistis dengan pergerakan rupiah.  Kebijakan fiskal domestik masih membatasi keunggulan rupiah.  Ia memproyeksi, rupiah ke Rp 16.600 - Rp 17.000. Prediksi Lukman di kisaran Rp 16.500 - Rp 16.650 per dolar AS.
 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA