Konsekuensi BBM Naik

Rabu, 24 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Konsekuensi BBM Naik
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, semakin kencang. Sejak pekan lalu, pemerintah berancang-ancang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagi pemerintah, mengerek harga Pertalite dan Solar adalah pilihan paling lazim saat ini. Agar anggaran negara tak jebol hanya untuk menambal subsidi energi -- yang belum tentu tepat sasaran, maka cara paling masuk akal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apalagi, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi energi (BBM, elpiji, listrik) mencapai Rp 502 triliun.

Mengekor pasar global, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menanjak. Bahkan pemerintah dan parlemen sepakat asumsi ICP pada tahun 2022 menembus level US$ 100 per barel, menanjak hampir 60% dari asumsi awal US$ 63 per barel.

Apabila pemerintah tidak mengerek harga BBM bersubsidi, dan tidak membatasi konsumsinya di masyarakat, maka bisa dipastikan anggaran subsidi akan membengkak lagi. 

Harga Pertalite (RON 90) saat ini di level Rp 7.600 per liter memang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya, yang di atas Rp 10.000 per liter.

Bukan hanya Pertalite, Pertamina juga mematok harga Pertamax (BBM nonsubsidi) di bawah harga pasar yang kini berada di atas Rp 16.000 per liter. Saat ini, Pertamax dipasarkan seharga Rp 12.500 per liter.

Memang, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah perkara gampang bagi pemerintah. Bakal ada konsekuensi dan efek domino dari perubahan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga bensin diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Hampir seluruh sektor bisnis bakal terimbas, mulai dari transportasi, ritel, hingga manufaktur.

Kondisi serupa juga akan terlihat di pasar modal dan finansial. Suku bunga berpotensi naik. Alhasil, daya beli masyarakat bakal melemah dan perekonomian nasional berpotensi melambat.

Oleh karena itu, pemerintah mesti jeli mempertimbangkan dan mengukur efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang terimbas langsung, misalnya bantuan langsung tunai.

Dalam jangka panjang, kita perlu melepas ketergantungan terhadap BBM. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik. Jika populasi kendaraan listrik meningkat, otomatis ketergantungan terhadap mobil bensin berkurang. 

Bagikan

Berita Terbaru

Profit 31,37% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Tercuwil Tipis (20 Juni 2025)
| Jumat, 20 Juni 2025 | 08:45 WIB

Profit 31,37% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Tercuwil Tipis (20 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (20 Juni 2025) 1.936.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 31,37% jika menjual hari ini.

Adu Rudal Iran-Israel, Trump & Fed Bikin IHSG Anjlok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 20 Juni 2025 | 07:06 WIB

Adu Rudal Iran-Israel, Trump & Fed Bikin IHSG Anjlok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar juga merespons kehati-hatian suku bunga Federal Reserve yang kemungkinan besar akan bertahan lebih lama di level tinggi.

Peluang dan Tantangan Investasi di Kawasan Industri
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:45 WIB

Peluang dan Tantangan Investasi di Kawasan Industri

Kawasan industri di Indonesia punya ruang untuk berkembang. Tapi sektor ini menghadapi sejumlah tantangan.

Siasat Primadaya Plastisindo (PDPP) Memulihkan Kinerja di Tahun 2025
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:30 WIB

Siasat Primadaya Plastisindo (PDPP) Memulihkan Kinerja di Tahun 2025

Manajemen PDPP meyakini bisa memperbaiki kinerja di sisa tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah transisi dari galon PC ke PET.

Sinyal Bahaya di Sektor UMKM, Angka NPL Semakin Mendekati 5%
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:25 WIB

Sinyal Bahaya di Sektor UMKM, Angka NPL Semakin Mendekati 5%

Rasio NPL UMKM sudah mencapai 4,49% pada Mei, naik dari 4,36% pada bulan sebelumnya dan 3,76% pada Desember 2024​

Kontraksi Belanja Mengurangi Daya Dorong Ekonomi
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:25 WIB

Kontraksi Belanja Mengurangi Daya Dorong Ekonomi

 Belanja negara terkontraksi 11,26% secara tahunan dan pendapatan negara terkontraksi sebesar 11,41% secara tahunan

Daya Saing Anjlok, PR Indonesia Banyak
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:17 WIB

Daya Saing Anjlok, PR Indonesia Banyak

Daya saing Indonesia anjlok 13 peringkat ke posisi 40 dari total 69 negara dalam laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 

Harga Emas Masih Seksi, BUMI dan BRMS Genjot Produksi
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:15 WIB

Harga Emas Masih Seksi, BUMI dan BRMS Genjot Produksi

Emiten pertambangan Grup Bakrie PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menggenjot pertumbuhan bisnis pada 2025.

Valas Hasil Ekspor Belum Signifikan Topang Devisa
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:10 WIB

Valas Hasil Ekspor Belum Signifikan Topang Devisa

Devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masuk ke dalam negeri melalui term deposit valas hanya US$ 194 juta

 Cegah NPL, Insentif Kartu Kredit Dilanjut
| Jumat, 20 Juni 2025 | 06:10 WIB

Cegah NPL, Insentif Kartu Kredit Dilanjut

BI kembali memperpanjang relaksasi batas minimum pembayaran cicilan kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan hingga 31 Desember 2025.​

INDEKS BERITA

Terpopuler