Konsekuensi BBM Naik

Rabu, 24 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Konsekuensi BBM Naik
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, semakin kencang. Sejak pekan lalu, pemerintah berancang-ancang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagi pemerintah, mengerek harga Pertalite dan Solar adalah pilihan paling lazim saat ini. Agar anggaran negara tak jebol hanya untuk menambal subsidi energi -- yang belum tentu tepat sasaran, maka cara paling masuk akal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apalagi, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi energi (BBM, elpiji, listrik) mencapai Rp 502 triliun.

Mengekor pasar global, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menanjak. Bahkan pemerintah dan parlemen sepakat asumsi ICP pada tahun 2022 menembus level US$ 100 per barel, menanjak hampir 60% dari asumsi awal US$ 63 per barel.

Apabila pemerintah tidak mengerek harga BBM bersubsidi, dan tidak membatasi konsumsinya di masyarakat, maka bisa dipastikan anggaran subsidi akan membengkak lagi. 

Harga Pertalite (RON 90) saat ini di level Rp 7.600 per liter memang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya, yang di atas Rp 10.000 per liter.

Bukan hanya Pertalite, Pertamina juga mematok harga Pertamax (BBM nonsubsidi) di bawah harga pasar yang kini berada di atas Rp 16.000 per liter. Saat ini, Pertamax dipasarkan seharga Rp 12.500 per liter.

Memang, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah perkara gampang bagi pemerintah. Bakal ada konsekuensi dan efek domino dari perubahan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga bensin diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Hampir seluruh sektor bisnis bakal terimbas, mulai dari transportasi, ritel, hingga manufaktur.

Kondisi serupa juga akan terlihat di pasar modal dan finansial. Suku bunga berpotensi naik. Alhasil, daya beli masyarakat bakal melemah dan perekonomian nasional berpotensi melambat.

Oleh karena itu, pemerintah mesti jeli mempertimbangkan dan mengukur efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang terimbas langsung, misalnya bantuan langsung tunai.

Dalam jangka panjang, kita perlu melepas ketergantungan terhadap BBM. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik. Jika populasi kendaraan listrik meningkat, otomatis ketergantungan terhadap mobil bensin berkurang. 

Bagikan

Berita Terbaru

MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Bakal Gencar Ekspansi Gerai Lego
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:30 WIB

MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) Bakal Gencar Ekspansi Gerai Lego

MAPA berencana membuka sejumlah gerai Lego tahun ini. Meski tak memerinci jumlahnya, ekspansi akan dilakukan di sejumlah wilayah..

Perang Timur Tengah Menekan Permintaan, Harga Kakao Ambles
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:20 WIB

Perang Timur Tengah Menekan Permintaan, Harga Kakao Ambles

Merujuk data BPS, nilai ekspor kakao kita di 2024 mencapai 348.000  ton dengan nilai US$ 2,65 miliar.

Pengembang Minta Kejelasan Regulasi Rusun
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:15 WIB

Pengembang Minta Kejelasan Regulasi Rusun

Pemerintah tengah mengkaji penyediaan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung atau MBT

 Dari Manufaktur ke Kesehatan
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:06 WIB

Dari Manufaktur ke Kesehatan

Perjalanan karier Navin Sonthalia, lebih dari 30 tahun di berbagai bidang sampai memimpin Mayapada Hospital

DJP Benahi Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:00 WIB

DJP Benahi Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan

Temuan BPK soal pengawasan pajak DJP belum optimal jadi alarm serius. Rp14,92 triliun potensi penerimaan terancam hilang.

Beban Operasional Tekan Bisnis PTPP
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:20 WIB

Beban Operasional Tekan Bisnis PTPP

PTPP mencermati  dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kelangsungan bisnis.

RKAB Dipangkas, Multifinance Dorong Diversifikasi
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:10 WIB

RKAB Dipangkas, Multifinance Dorong Diversifikasi

Pemangkasan RKAB batubara membuat multifinance semakin giat mendorong diversifikasi pasar pembiayaan alat berat. 

Tarik Ulur Pajak Kendaraan Listrik
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:00 WIB

Tarik Ulur Pajak Kendaraan Listrik

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dipicu Kenaikan Harga Timah, Laba Bersih TINS Lampaui Target
| Jumat, 24 April 2026 | 11:55 WIB

Dipicu Kenaikan Harga Timah, Laba Bersih TINS Lampaui Target

PT Timah (TINS) bukukan laba bersih Rp 1,31 triliun di 2025, 119% dari target. Kenaikan harga timah global jadi pendorong utama. 

Bayang-Bayang Lonjakan NPL, Rapuhnya UMKM, dan Peringatan Keras bagi Perbankan RI
| Jumat, 24 April 2026 | 10:10 WIB

Bayang-Bayang Lonjakan NPL, Rapuhnya UMKM, dan Peringatan Keras bagi Perbankan RI

Alarm kewaspadaan berdering keras di segmen UMKM, dengan rasio non-performing loan (NPL) yang sudah menyentuh 4,60%.

INDEKS BERITA