Konsekuensi BBM Naik

Rabu, 24 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Konsekuensi BBM Naik
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, semakin kencang. Sejak pekan lalu, pemerintah berancang-ancang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagi pemerintah, mengerek harga Pertalite dan Solar adalah pilihan paling lazim saat ini. Agar anggaran negara tak jebol hanya untuk menambal subsidi energi -- yang belum tentu tepat sasaran, maka cara paling masuk akal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apalagi, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi energi (BBM, elpiji, listrik) mencapai Rp 502 triliun.

Mengekor pasar global, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menanjak. Bahkan pemerintah dan parlemen sepakat asumsi ICP pada tahun 2022 menembus level US$ 100 per barel, menanjak hampir 60% dari asumsi awal US$ 63 per barel.

Apabila pemerintah tidak mengerek harga BBM bersubsidi, dan tidak membatasi konsumsinya di masyarakat, maka bisa dipastikan anggaran subsidi akan membengkak lagi. 

Harga Pertalite (RON 90) saat ini di level Rp 7.600 per liter memang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya, yang di atas Rp 10.000 per liter.

Bukan hanya Pertalite, Pertamina juga mematok harga Pertamax (BBM nonsubsidi) di bawah harga pasar yang kini berada di atas Rp 16.000 per liter. Saat ini, Pertamax dipasarkan seharga Rp 12.500 per liter.

Memang, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah perkara gampang bagi pemerintah. Bakal ada konsekuensi dan efek domino dari perubahan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga bensin diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Hampir seluruh sektor bisnis bakal terimbas, mulai dari transportasi, ritel, hingga manufaktur.

Kondisi serupa juga akan terlihat di pasar modal dan finansial. Suku bunga berpotensi naik. Alhasil, daya beli masyarakat bakal melemah dan perekonomian nasional berpotensi melambat.

Oleh karena itu, pemerintah mesti jeli mempertimbangkan dan mengukur efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang terimbas langsung, misalnya bantuan langsung tunai.

Dalam jangka panjang, kita perlu melepas ketergantungan terhadap BBM. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik. Jika populasi kendaraan listrik meningkat, otomatis ketergantungan terhadap mobil bensin berkurang. 

Bagikan

Berita Terbaru

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli
| Senin, 26 Januari 2026 | 18:22 WIB

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli

Fundamental WIFI yang diuntungkan oleh basis biaya yang lebih rendah, capex Rp 750 ribu/koneksi rumah di bawah rata-rata industri Rp 1,5 juta.

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang
| Senin, 26 Januari 2026 | 14:45 WIB

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang

Saham tambang logam di bursa melanjutkan reli. Kenaikannya masih menarik bagi investor. Saham-sahamnya masih menarik dik

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:35 WIB

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai

Lesunya transaksi merger dan akuisisi global tak lepas dari volatilitas harga minyak yang cenderung bearish sepanjang 2025.

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:29 WIB

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi

Konglomerat mempunyai pendanaan yang relatif kuat serta bagi yang sudah mengucurkan penambahan modal kerja atau investasi perlu dicermati

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:38 WIB

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit

Ekonom memproyeksikan surplus BI akan meningkat pada 2025 sebelum kembali menurun pada 2026         

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:29 WIB

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik

Ditjen Pajak bisa memblokir penunggak pajak dengan utang minimal Rp 100 juta                        

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:26 WIB

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan

Penambahan layer cukai agar pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi legal tanpa tekanan biaya yang terlalu berat.

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:12 WIB

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan

Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan moneter membuat tren harga emas global masih cenderung uptrend.

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:50 WIB

Menghitung Dampak Rencana Pemangkasan Komisi dan Asuransi Terhadap Kinerja GOTO

Teradang rencana aturan baru, harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terjerembap 11,76% dalam sepekan.​

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer
| Senin, 26 Januari 2026 | 07:10 WIB

Jadi Price Anchor, Harga Pasar Saham SGRO Berpotensi Mendekati Harga Tender Offer

Kehadiran Posco turut berpotensi memberikan akses pendanaan yang lebih kompetitif untuk mendukung ekspansi agresif SGRO ke depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler