Konsekuensi BBM Naik

Rabu, 24 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Konsekuensi BBM Naik
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, semakin kencang. Sejak pekan lalu, pemerintah berancang-ancang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagi pemerintah, mengerek harga Pertalite dan Solar adalah pilihan paling lazim saat ini. Agar anggaran negara tak jebol hanya untuk menambal subsidi energi -- yang belum tentu tepat sasaran, maka cara paling masuk akal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Apalagi, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi energi (BBM, elpiji, listrik) mencapai Rp 502 triliun.

Mengekor pasar global, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menanjak. Bahkan pemerintah dan parlemen sepakat asumsi ICP pada tahun 2022 menembus level US$ 100 per barel, menanjak hampir 60% dari asumsi awal US$ 63 per barel.

Apabila pemerintah tidak mengerek harga BBM bersubsidi, dan tidak membatasi konsumsinya di masyarakat, maka bisa dipastikan anggaran subsidi akan membengkak lagi. 

Harga Pertalite (RON 90) saat ini di level Rp 7.600 per liter memang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya, yang di atas Rp 10.000 per liter.

Bukan hanya Pertalite, Pertamina juga mematok harga Pertamax (BBM nonsubsidi) di bawah harga pasar yang kini berada di atas Rp 16.000 per liter. Saat ini, Pertamax dipasarkan seharga Rp 12.500 per liter.

Memang, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah perkara gampang bagi pemerintah. Bakal ada konsekuensi dan efek domino dari perubahan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga bensin diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Hampir seluruh sektor bisnis bakal terimbas, mulai dari transportasi, ritel, hingga manufaktur.

Kondisi serupa juga akan terlihat di pasar modal dan finansial. Suku bunga berpotensi naik. Alhasil, daya beli masyarakat bakal melemah dan perekonomian nasional berpotensi melambat.

Oleh karena itu, pemerintah mesti jeli mempertimbangkan dan mengukur efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang terimbas langsung, misalnya bantuan langsung tunai.

Dalam jangka panjang, kita perlu melepas ketergantungan terhadap BBM. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik. Jika populasi kendaraan listrik meningkat, otomatis ketergantungan terhadap mobil bensin berkurang. 

Bagikan

Berita Terbaru

Kejar Target Hingga Akhir Tahun 2025, TMAS Berharap Tumbuh 5%-10%
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:22 WIB

Kejar Target Hingga Akhir Tahun 2025, TMAS Berharap Tumbuh 5%-10%

Manajemen TMAS menyiapkan investasi Rp 2 triliun untuk pengadaan 16 kapal serta sarana pendukungnya.

Bank Indonesia Longgarkan Suku Bunga, Rupiah Jadi Sorotan
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:19 WIB

Bank Indonesia Longgarkan Suku Bunga, Rupiah Jadi Sorotan

Ekonom memprediksi BI rate turun ke 4%-4,25% pada 2026 jika rupiah stabil. Rupiah diprediksi bergerak di rentang Rp 16.300-Rp 17.000 per dolar AS.

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) akan Agresif Menambah Jaringan Bisnis di 2026
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:17 WIB

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) akan Agresif Menambah Jaringan Bisnis di 2026

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) siap menambah laboratorium dan membidik pertumbuhan dua digit pada 2026.

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) Agresif Perkuat Jaringan
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:16 WIB

Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) Agresif Perkuat Jaringan

Anak usaha PT Bundamedik Tbk ini menargetkan pertumbuhan pendapatan 16% pada 2026 dibandingkan proyeksi realisasi 2025

Pertaruhan Dominasi Fiskal dan Independensi Bank Indonesia
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:08 WIB

Pertaruhan Dominasi Fiskal dan Independensi Bank Indonesia

Kita tak bisa menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dengan cara merusak kepercayaan pada mata uang yang membayar upah para pekerja tersebut.

Ekspor 2026 Tertekan Tarif AS dan Lemahnya Permintaan Komoditas dari China
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:05 WIB

Ekspor 2026 Tertekan Tarif AS dan Lemahnya Permintaan Komoditas dari China

Pemerintah targetkan ekspor tumbuh 7,09% di 2026 vs 7,1% di 2025, karena basis tinggi. Ekonom soroti risiko stagnasi surplus dagang.

Target Realistis
| Senin, 29 Desember 2025 | 06:00 WIB

Target Realistis

Jika ekspansi dan investasi segitu-segitu aja, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan segitu-segitu aja.

Risiko Penurunan BI Rate di Tengah Pelemahan Rupiah
| Senin, 29 Desember 2025 | 05:48 WIB

Risiko Penurunan BI Rate di Tengah Pelemahan Rupiah

Para ekonom menyoroti risiko penurunan BI rate 2025 ke level 4,75% di tengah pelemahan rupiah lebih dari 3%.

Tekanan Indeks Dolar AS Berpeluang Lanjut di Awal 2026
| Senin, 29 Desember 2025 | 05:39 WIB

Tekanan Indeks Dolar AS Berpeluang Lanjut di Awal 2026

Tekanan pada indeks dolar seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) pada 2026

Komoditas Logam Jadi Primadona di 2025
| Senin, 29 Desember 2025 | 05:39 WIB

Komoditas Logam Jadi Primadona di 2025

Komoditas logam masih akan melanjutkan dominasinya di tahun 2026. Kebutuhan safe haven, terbatasnya pasokan industri jadi pendorongnya.

INDEKS BERITA