Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, semakin kencang. Sejak pekan lalu, pemerintah berancang-ancang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Bagi pemerintah, mengerek harga Pertalite dan Solar adalah pilihan paling lazim saat ini. Agar anggaran negara tak jebol hanya untuk menambal subsidi energi -- yang belum tentu tepat sasaran, maka cara paling masuk akal adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Apalagi, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi energi (BBM, elpiji, listrik) mencapai Rp 502 triliun.
Mengekor pasar global, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menanjak. Bahkan pemerintah dan parlemen sepakat asumsi ICP pada tahun 2022 menembus level US$ 100 per barel, menanjak hampir 60% dari asumsi awal US$ 63 per barel.
Apabila pemerintah tidak mengerek harga BBM bersubsidi, dan tidak membatasi konsumsinya di masyarakat, maka bisa dipastikan anggaran subsidi akan membengkak lagi.
Harga Pertalite (RON 90) saat ini di level Rp 7.600 per liter memang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya, yang di atas Rp 10.000 per liter.
Bukan hanya Pertalite, Pertamina juga mematok harga Pertamax (BBM nonsubsidi) di bawah harga pasar yang kini berada di atas Rp 16.000 per liter. Saat ini, Pertamax dipasarkan seharga Rp 12.500 per liter.
Memang, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah perkara gampang bagi pemerintah. Bakal ada konsekuensi dan efek domino dari perubahan harga BBM bersubsidi.
Misalnya, inflasi akan meningkat akibat kenaikan harga bensin diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Hampir seluruh sektor bisnis bakal terimbas, mulai dari transportasi, ritel, hingga manufaktur.
Kondisi serupa juga akan terlihat di pasar modal dan finansial. Suku bunga berpotensi naik. Alhasil, daya beli masyarakat bakal melemah dan perekonomian nasional berpotensi melambat.
Oleh karena itu, pemerintah mesti jeli mempertimbangkan dan mengukur efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang terimbas langsung, misalnya bantuan langsung tunai.
Dalam jangka panjang, kita perlu melepas ketergantungan terhadap BBM. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik. Jika populasi kendaraan listrik meningkat, otomatis ketergantungan terhadap mobil bensin berkurang.
