Masyarakat Sipil Kritisi RUU TNI dan Polri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri bakal bergulir di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah melayangkan surat presiden (Surpres) kedua RUU itu kepada wakil rakyat.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan ada dua hal penting dari kesimpulan rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada 6 Agustus 2024. Pertama, seluruh RUU yang sudah dalam pembahasan akan ditunda (carry over) dalam pembahasan di DPR dan dilanjutkan pada masa bakti 2024-2029.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukKontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.