Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Balas dendam itu ditunaikan sudah. Setelah dua tahun Lebaran gagal mudik karena pembatasan mobilitas selama pandemi, Lebaran tahun 2022 ini hasrat para pemudik terlampiaskan.
Berbondong-bondonglah sekitar 85 juta orang melakukan perjalanan mudik. Efeknya pun berganda. Tempat-tempat wisata yang mati suri bangkit lagi, pengunjungnya meruah. Hotel yang melompong kembali bisa terisi kamar-kamarnya. Begitu juga bisnis kuliner, oleh-oleh, otomotif, rental kendaraan laku keras.
Jumlah uang kartal yang beredar melonjak pula selama musim Lebaran. Perusahaan sudah harus bayar penuh THR. Dan, Bank Indonesia pun menyiapkan uang kartal Rp 175,26 triliun atau naik 13,42%. Bank-bank juga menyiapkan banyak uang kontan di mesin ATM mereka.
Hanya eksesnya, banyak pula pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan energi. Begitu banyak orang mudik dan pelesiran, sampai-sampai permintaan bahan bakar minyak (BBM) rata-rata naik 41%, dus, melonjak dari perkiraan semula naik 29%.
Supaya jangan sampai masyarakat sulit mendapatkan BBM, Pertamina kudu mengamankan stok dengan biaya US$ 5 miliar per hari.
BUMN migas itu harus kerja ekstrakeras menjalankan penugasan ini, karena tak bisa leluasa menaikkan harga BBM ke harga pasar sebagaimana pesaingnya. Bandingkan Shell Super beroktan 92 dijual Rp 16.630 per liter, sementara Pertamax ditahan di Rp 12.500 per liter.
Dan akibat besarnya perbedaan harga energi, banyak pemilik kendaraan yang biasanya beli Pertamax 'turun kelas' ikut menyerbu Pertalite. Walau harus antre panjang.
Di tengah tren kenaikan harga energi ini, jelas, pemerintah harus segera membuat kebijakan yang tepat. Harga komoditas alam maupun hasil bumi melambung, antara lain akibat perang Rusia versus Ukraina, harga barang dan jasa pun menanjak.
Demi menjaga inflasi tak meroket dan membuyarkan harapan pemulihan ekonomi, pemerintah mesti menyiapkan bantalan sosial dan subsidi dalam jumlah besar. Subsidi energi yang dianggarkan Rp 134 triliun jelas tidak mencukupi, dan butuh tambahan puluhan triliun. Begitu juga dana bantuan sosial.
Situasi ini mengingatkan kita untuk segera beralih ke energi hijau. Meski tetap butuh subsidi, tapi lebih berkelanjutan dan terbarukan.
Komoditas CPO yang melimpah produknya pun perlu ditata lagi, agar kebutuhan pangan dan energi (biofuel) dalam negeri terpenuhi, aman stoknya, dan stabil harganya. Baru selebihnya untuk ekspor.
