Hanya Rp 10.000 selama 30 hari untuk berita pilihan, independen, dan inspiratif Berlangganan Sekarang
Berita Regulasi

Omnibus Law Jadi Pil Pahit Buat Pekerja, Pesangon PHK Dipangkas dan Dibatasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 08:27 WIB
Omnibus Law Jadi Pil Pahit Buat Pekerja, Pesangon PHK Dipangkas dan Dibatasi

ILUSTRASI. Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Omnibus law Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu poin kontroversial di Bagian Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam beleid sapu jagat, uang pesangon dan penghargaan masa kerja dipatok maksimal maksimal 25 kali upah. Jumlah tersebut terdiri dari 19 kali upah dibayar pengusaha.

Ini Artikel Spesial
Hanya dengan berlangganan Rp 10.000 selama 30 hari Anda dapat membaca berita pilihan, independen, dan inspiratif ini.
ATAU
Reporter: Abdul Basith Bardan, Ratih Waseso, Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto
Editor: Tedy Gumilar

Baca juga