Para Pemimpin Uni Eropa Masih Berjuang Mencari Solusi Cepat Mengatasi Krisis Energi

Sabtu, 26 Maret 2022 | 11:26 WIB
Para Pemimpin Uni Eropa Masih Berjuang Mencari Solusi Cepat Mengatasi Krisis Energi
[ILUSTRASI. Menara pendingin dan fasilitas reaktor di pembangkit listrik di Cattenom, Prancis, 14 Februari 2022. REUTERS/Pascal Rossignol]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Para pemimpin di negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Jumat (25/3) gagal menyepakati solusi jangka pendek untuk krisis pasar energi yang menjadi semakin buruk akibat invasi Rusia ke Ukraina. UE hanya menawarkan langkah kompromi bagi Spanyol, yang lumpuh selama 12 hari akibat aksi mogok pengemudi truk, yang dipicu kenaikan harga bahan bakar.

Hari kedua konferensi tingkat tinggi (KTT) UE diwarnai perdebatan sengit antara kubu negara-negara di belahan selatan Eropa dengan Jerman dan Belanda. Pembahasan berlangsung berlarut-larut hingga malam hari.  Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sempat berjalan keluar, meninggalkan pertemuan. Pertemuan berakhir dengan kompromi dan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan.

Perang di Ukraina telah mendorong harga energi ke titik tertingginya. Ini yang menjadi alasan negara-negara Eropa untuk berusaha mengurangi penggunaan gas dari Rusia hingga dua pertiga di tahun ini, dan mencari gas di tempat lain serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Negara-negara di kawasan Laut Mediterania menuntut adanya pembatasan harga gas bagi rumah tangga, untuk melindungi masyarakat kelas bawah. Namun gagasan itu mendapat tantangan, yang menilai langkah tersebut berarti memanfaatkan uang publik untuk menyubsidi  pembangkit bahan bakar fosil.

Baca Juga: Regulator Telekomunikasi AS Catat Kaspersky dan Dua Perusahaan China di Daftar Hitam

Para pemimpin menuntut Komisi Eropa untuk segera mengevaluasi opsi jangka pendek yang tersedia, mulai batas harga hingga potongan pajak, yang dapat membantu mengurangi harga gas dan listrik.

Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan pada konferensi pers setelah KTT bahwa eksekutif UE akan membahas opsi dengan perusahaan minyak dan listrik besar. "Kami berharap ada beberapa proposal pada Mei," katanya.

Spanyol dan Portugal mendapatkan izin untuk menerapkan langkah-langkah sementara untuk mengekang harga listrik mereka.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan "perlakuan khusus" ini diberikan mengingat sebagian besar wilayah di semenanjung Iberia terpisah dari jaringan listrik UE. Komite eksekutif UE masih akan menilai usulan rencana jangka pendek yang disampaikan negara anggota UE lainnya.

Baca Juga: Swiss Sudah Tidak Aman Lagi bagi Aset Miliarder Rusia

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menghadiri hari pertama KTT pada Jumat, menyatakan komitmen negaranya untuk meningkatkan pasokan gas alam ke Uni Eropa. AS mengambil langkah itu untuk mengurangi ketergantungan UE pada pasokan energi dari Rusia.

Rusia memasok 40% gas yang dibutuhkan UE untuk pemanas dan pembangkit listrik. Lebih dari seperempat minyak yang diimpor UE juga berasal dari Rusia. 

Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo, yang mendukung dorongan negara-negara Eropa selatan untuk intervensi pasar, mengatakan pemerintah di seluruh Uni Eropa menghadapi tekanan publik yang meningkat.

"Hari ini tentang masalah sehari-hari rakyat dan itu adalah tagihan listrik dan gas rakyat," katanya. "Kami sedang berperang dan dalam perang Anda perlu mengambil tindakan luar biasa."

Ada kesepakatan di antara 27 negara anggota tentang rencana pembelian bersama gas untuk menjinakkan harga.

Komisi Eropa telah mengatakan siap untuk memimpin negosiasi tentang pengumpulan permintaan dan pencarian gas sebelum musim dingin mendatang, mengikuti model serupa di mana blok tersebut membeli vaksin COVID-19 atas nama negara-negara anggota.

"Kami telah melihat beberapa negara pergi ke negara lain untuk menegosiasikan kontrak mereka sendiri. Itu, dan saya katakan kepada rekan-rekan ini, bukan cara terbaik karena kami mendorong harga naik," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Namun, UE tetap terbagi atas apakah akan melarang impor minyak dan gas Rusia di samping sejumlah sanksi yang telah dijatuhkannya ke Moskow sejak invasi sebulan lalu.

Baca Juga: Rusia Peringatkan Barat: Penagihan Rubel Untuk Ekspor Gas Tinggal Beberapa Hari Lagi

Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" Ukraina. Kyiv dan Barat mengatakan Putin melancarkan perang tanpa alasan.

Ketergantungan Eropa pada energi dari Rusia berarti pertanyaan tentang embargo, seperti yang telah diberlakukan Amerika Serikat, berisiko secara ekonomi, dan tidak ada keputusan yang diambil pada hari Jumat.

Jerman, Hungaria dan Austria termasuk di antara yang paling segan untuk memberlakukan larangan minyak dan gas Rusia. Tidak ada pernyataan sikap tentang permintaan Rusia bahwa negara-negara "tidak ramah" harus menggunakan rubel untuk membayar minyak dan gasnya. Draghi mengatakan para pemimpin sepakat bahwa permintaan Rusia untuk ekspor gas seperti itu akan merupakan pelanggaran kontrak.

Permintaan Kremlin menimbulkan dilema bagi negara-negara yang bergantung pada energi Rusia karena, dengan menyetujuinya, mereka akan menopang rubel dan menyalurkan mata uang keras ke Moskow - tetapi penolakan dapat berarti pasokan energi mereka mengering.

Bagikan

Berita Terbaru

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental
| Senin, 15 Desember 2025 | 10:00 WIB

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental

Reli saham TRIN terpicu kehadiran Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon pemegang saham strategis dan Komisaris Utama.

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan
| Senin, 15 Desember 2025 | 09:12 WIB

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan

Sebagai investor dan pengelola dana yang rasional maka konsep ESG investing akan sangat penting diperhatikan.

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:49 WIB

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun

Korporasi getol meluncurkan obligasi bertema ESG di tahun ini. Nilai penerbitannya melampaui tahun 2024 lalu.

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:36 WIB

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha

Namun dalam pemilihan investasi, investor hendaknya tetap memperhatikan faktor risiko yang harus ditanggung. 

ESG & Keberlanjutan HMSP:  Mengepul Dengan Produk Bebas Asap
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:32 WIB

ESG & Keberlanjutan HMSP: Mengepul Dengan Produk Bebas Asap

Isu kesehatan dan dampak sosial melekat di perusahaan rokok. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus bertransisi untuk mengatasi isu tersebut.

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:23 WIB

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat

BI mencatat, pada periode 8 hingga 11 Desember 2025, nonresiden beli neto sebesar Rp 1,14 triliun di pasar saham dan Rp 2,85 triliun di pasar SBN

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:17 WIB

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI

Kinerja keuangan emiten peritel seperti AMRT, ACES, dan MAPI diprediksi bisa membaik di kuartal IV-2025.

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:05 WIB

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru

Perusahaan akan menambah lini produk baru berupa outdoor furnitur dari salah satu nama beken asal Italia.

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:55 WIB

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN

Ekspansi bisnis keluarga Prabowo diterjemahkan pasar sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi masa depan.

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030                

INDEKS BERITA

Terpopuler