Pebisnis Kripto Global Mulai Menghentikan Layanan di China

Senin, 27 September 2021 | 14:31 WIB
Pebisnis Kripto Global Mulai Menghentikan Layanan di China
[ILUSTRASI. Ilustrasi model uang kripto, 29 Juni 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Pengelola bursa dan penyedia layanan uang kripto bergegas memutus hubungan bisnis dengan klien di China daratan. Ini merupakan buntut dari larangan atas semua perdagangan dan penambangan uang kripto di China yang diumumkan pada Jumat (24/9). 

Setelah berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan uang kripto selama bertahun-tahun, 10 badan pemerintah China, termasuk bank sentral, mengatakan bursa di luar negeri dilarang memberikan layanan kepada investor daratan melalui internet, area yang sebelumnya abu-abu. Kesepuluh institusi itu juga berikhtiar untuk bersama-sama membasmi aktivitas cryptocurrency.

Huobi Global dan Binance, dua bursa uang kripto global terbesar, yang juga populer di kalangan pengguna China, telah menghentikan pendaftaran akun baru oleh penduduk di China daratan. Huobi juga mengatakan akan menghapus akun milik warga China daratan, yang sudah ada. Pembersihan keanggotaan dari penduduk China ditargetkan tuntas pada akhir tahun.

Baca Juga: Beijing Bersumpah Membasmi Penambangan Kripto Secara Nasional, Bitcoin dkk Rontok

"Pada hari kami melihat pemberitahuan itu, kami mulai mengambil tindakan korektif," kata Du Jun, salah satu pendiri Huobi Group dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Du tidak memberikan perkiraan berapa banyak penggunanya yang akan terpengaruh. Namun ia mengatakan bahwa Huobi, yang pernah menjadi bursa crypto terbesar di dunia, telah memulai strategi ekspansi global bertahun-tahun yang lalu dan melihat pertumbuhan yang stabil di Asia Tenggara dan Eropa.

Saham sejumlah perusahaan terkait crypto, melandai pada perdagangan Senin. Saham manajer aset crypto dan perusahaan perdagangan Huobi Tech anjlok 23% dan saham OKG Technology Holdings Ltd, mayoritas perusahaan fintech yang dimiliki oleh Xu Mingxing, pendiri cryptoexchange OKcoin, melemah 12%.

TokenPocket, penyedia layanan dompet kripto yang populer, mengatakan dalam pemberitahuan kepada klien bahwa mereka akan menghentikan layanan kepada klien China daratan, untuk mentaati aturan Beijing yang baru. Perusahaan itu menambahkan pihaknya menyambut baik kerja sama dari China dalam teknologi blockchain.

Baca Juga: Ini alasan mengapa Warren Buffett ogah bermain mata uang kripto

Banyak bursa kripto China ditutup atau dipindahkan ke luar negeri pada tahun 2017, setelah China, yang pernah menjadi pusat perdagangan dan penambangan bitcoin terbesar di dunia, melarang platform semacam itu untuk mengubah uang fiat menjadi uang kripto, dan sebaliknya. Kemudian pada Mei tahun ini, Dewan Negara China berjanji untuk melarang perdagangan dan penambangan bitcoin.

Di tengah tindakan keras, banyak perusahaan crypto China meninggalkan kandangnya selama beberapa bulan terakhir, kata Flex Yang, pendiri dan CEO Babel Finance. Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan terbaru akan "terbatas".

Penyedia layanan keuangan kripto China bulan ini membuka kantor pusat bisnis baru di Singapura. Cobo, platform manajemen dan penjaga aset kripto, juga baru-baru ini memindahkan kantor pusatnya dari Beijing ke Singapura.

Selanjutnya: Ingin Ekspansi, CNOOC Galang Dana di Bursa Shanghai

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:51 WIB

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi

OJK membuka ruang bagi terbentuknya struktur pasar aset kripto yang lebih kompetitif dan tidak bertumpu pada satu pelaku usaha.

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:40 WIB

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi

Jika proyek DME mulai direalisasikan pada awal 2026, ini bisa membebani arus kas jangka pendek PTBA. 

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:31 WIB

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus

Namun, nilai aset tiang monorel ini menyusut dari awal sebesar Rp 132,05 miliar menjadi Rp 79,3 miliar dan Rp 73,01 miliar per 30 September 2025. 

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi

Ada banyak jenis investasi valas yang bisa jadi pilihan. Simak untuk apa tujuan investasi valas serta menentukan mata uang yang tepat.​

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:35 WIB

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan

Perbankan tak hanya penopang modal usaha, juga penentu praktik bisnis yang berkelanjutan. Apa saja yang dilakukan perbankan untuk keberlanjutan?

Ekspresi Diri di Dapur lewat Bantuan Aplikasi Memasak
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30 WIB

Ekspresi Diri di Dapur lewat Bantuan Aplikasi Memasak

Konten cara masak ramai di media sosial. Intip strategi dan inovasi aplikasi resep masakan biar tetap eksis. 

Digitalisasi Pergadaian Menguat, Cabang Fisik Tetap Jadi Andalan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:15 WIB

Digitalisasi Pergadaian Menguat, Cabang Fisik Tetap Jadi Andalan

Digitalisasi layanan gadai mulai berkembang, meski transaksi berbasis cabang masih menjadi tulang punggung industri pergadaian.

Biro Travel Jumpalitan Mencari Dana Talangan Haji Khusus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:10 WIB

Biro Travel Jumpalitan Mencari Dana Talangan Haji Khusus

Jemaah haji khusus menghadapi ketidakpastian keberangkatan pada musim haji 2026 akibat tersendatnya pencairan pengembalian simpanan haji.

Rp 1.032 Triliun Melayang: Dampak Judol Hancurkan Daya Beli Domestik
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:10 WIB

Rp 1.032 Triliun Melayang: Dampak Judol Hancurkan Daya Beli Domestik

​Sejak 2017 hingga kuartal III-2025, PPATK mencatat akumulasi perputaran uang judi online di Indonesia menembus Rp 1.032 triliun.

Tambah Daya Paksa biar Produsen Patuh Mengurangi Sampah
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:00 WIB

Tambah Daya Paksa biar Produsen Patuh Mengurangi Sampah

Pemerintah menerapkan extended producer responsibility (EPR) untuk membuat produsen bertanggungjawab atas dampak lingkungan dari produk mereka.

INDEKS BERITA