Pebisnis Kripto Global Mulai Menghentikan Layanan di China

Senin, 27 September 2021 | 14:31 WIB
Pebisnis Kripto Global Mulai Menghentikan Layanan di China
[ILUSTRASI. Ilustrasi model uang kripto, 29 Juni 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Pengelola bursa dan penyedia layanan uang kripto bergegas memutus hubungan bisnis dengan klien di China daratan. Ini merupakan buntut dari larangan atas semua perdagangan dan penambangan uang kripto di China yang diumumkan pada Jumat (24/9). 

Setelah berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan uang kripto selama bertahun-tahun, 10 badan pemerintah China, termasuk bank sentral, mengatakan bursa di luar negeri dilarang memberikan layanan kepada investor daratan melalui internet, area yang sebelumnya abu-abu. Kesepuluh institusi itu juga berikhtiar untuk bersama-sama membasmi aktivitas cryptocurrency.

Huobi Global dan Binance, dua bursa uang kripto global terbesar, yang juga populer di kalangan pengguna China, telah menghentikan pendaftaran akun baru oleh penduduk di China daratan. Huobi juga mengatakan akan menghapus akun milik warga China daratan, yang sudah ada. Pembersihan keanggotaan dari penduduk China ditargetkan tuntas pada akhir tahun.

Baca Juga: Beijing Bersumpah Membasmi Penambangan Kripto Secara Nasional, Bitcoin dkk Rontok

"Pada hari kami melihat pemberitahuan itu, kami mulai mengambil tindakan korektif," kata Du Jun, salah satu pendiri Huobi Group dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Du tidak memberikan perkiraan berapa banyak penggunanya yang akan terpengaruh. Namun ia mengatakan bahwa Huobi, yang pernah menjadi bursa crypto terbesar di dunia, telah memulai strategi ekspansi global bertahun-tahun yang lalu dan melihat pertumbuhan yang stabil di Asia Tenggara dan Eropa.

Saham sejumlah perusahaan terkait crypto, melandai pada perdagangan Senin. Saham manajer aset crypto dan perusahaan perdagangan Huobi Tech anjlok 23% dan saham OKG Technology Holdings Ltd, mayoritas perusahaan fintech yang dimiliki oleh Xu Mingxing, pendiri cryptoexchange OKcoin, melemah 12%.

TokenPocket, penyedia layanan dompet kripto yang populer, mengatakan dalam pemberitahuan kepada klien bahwa mereka akan menghentikan layanan kepada klien China daratan, untuk mentaati aturan Beijing yang baru. Perusahaan itu menambahkan pihaknya menyambut baik kerja sama dari China dalam teknologi blockchain.

Baca Juga: Ini alasan mengapa Warren Buffett ogah bermain mata uang kripto

Banyak bursa kripto China ditutup atau dipindahkan ke luar negeri pada tahun 2017, setelah China, yang pernah menjadi pusat perdagangan dan penambangan bitcoin terbesar di dunia, melarang platform semacam itu untuk mengubah uang fiat menjadi uang kripto, dan sebaliknya. Kemudian pada Mei tahun ini, Dewan Negara China berjanji untuk melarang perdagangan dan penambangan bitcoin.

Di tengah tindakan keras, banyak perusahaan crypto China meninggalkan kandangnya selama beberapa bulan terakhir, kata Flex Yang, pendiri dan CEO Babel Finance. Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan terbaru akan "terbatas".

Penyedia layanan keuangan kripto China bulan ini membuka kantor pusat bisnis baru di Singapura. Cobo, platform manajemen dan penjaga aset kripto, juga baru-baru ini memindahkan kantor pusatnya dari Beijing ke Singapura.

Selanjutnya: Ingin Ekspansi, CNOOC Galang Dana di Bursa Shanghai

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pendanaan Proyek ESG Lewat Urun Dana Mulai Ramai
| Rabu, 29 April 2026 | 04:15 WIB

Pendanaan Proyek ESG Lewat Urun Dana Mulai Ramai

ESG bukan sekadar tren jangka pendek. Melainkan mulai masuk ke dalam proses pengembangan awal di industri urun dana.

Prospek Bisnis CPO Terdorong Program B50
| Rabu, 29 April 2026 | 04:10 WIB

Prospek Bisnis CPO Terdorong Program B50

Produksi CPO nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk tambahan kebutuhan dari program B50

Menanti Tuah Stimulus Meredam Harga Plastik
| Rabu, 29 April 2026 | 04:00 WIB

Menanti Tuah Stimulus Meredam Harga Plastik

Harapan pelaku usaha adalah adanya revisi terhadap biaya pajak impor bahan baku plastik agar harga jual akhir produk tidak semakin mahal.

Outlook Negatif Membayangi Rupiah, Risiko Domestik tak Lagi bisa Diabaikan
| Selasa, 28 April 2026 | 10:05 WIB

Outlook Negatif Membayangi Rupiah, Risiko Domestik tak Lagi bisa Diabaikan

Dua jangkar penentu nasib rupiah: kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah dan kredibilitas otoritas moneter.

Harga Ayam Naik, Tapi Margin Pebisnis Unggas Tetap Tertekan
| Selasa, 28 April 2026 | 09:30 WIB

Harga Ayam Naik, Tapi Margin Pebisnis Unggas Tetap Tertekan

Analis menilai outlook sektor unggas masih positif, tetapi pertumbuhannya akan alami perlambatan dibandingkan tahun 2025.

Saham-Saham Bank di Luar KBMI IV Moncer, Simak Faktor Pendorongnya
| Selasa, 28 April 2026 | 09:28 WIB

Saham-Saham Bank di Luar KBMI IV Moncer, Simak Faktor Pendorongnya

Investor mesti tetap mewaspadai potensi membengkaknya pos cadangan kerugian pinjaman dan biaya dana.

Siapkan Insentif Industri Terdampak Harga Plastik
| Selasa, 28 April 2026 | 09:00 WIB

Siapkan Insentif Industri Terdampak Harga Plastik

Pemerintah akan segera membahas rencana pemberian stimulus bagi industri yang terdampak kenaikan harga plastik

Terungkap, Investor Bisa Membeli Instrumen Emas Baru Ini Layaknya Saham
| Selasa, 28 April 2026 | 08:58 WIB

Terungkap, Investor Bisa Membeli Instrumen Emas Baru Ini Layaknya Saham

OJK ngebut siapkan ETF emas, tiga MI serius susun prospektus. Tren harga emas naik jadi pendorong. Cek keuntungannya.

Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru Mencapai 62%
| Selasa, 28 April 2026 | 08:56 WIB

Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru Mencapai 62%

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hngga 26 April 2026 mencapai 11,95 juta.

Puncak Kinerja Sudah Terjadi di Kuartal I, Emiten Konsumer Bersiap Hadapi Perlambatan
| Selasa, 28 April 2026 | 08:42 WIB

Puncak Kinerja Sudah Terjadi di Kuartal I, Emiten Konsumer Bersiap Hadapi Perlambatan

Daya beli masyarakat terutama menengah ke bawah paling rawan tertekan efisiensi anggaran pemerintah.

INDEKS BERITA