Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P

Selasa, 11 Juni 2019 | 13:35 WIB
Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan obligasi global (global bond) berdenominasi euro dan/atau dollar AS. Hal ini diketahui dari pemeringkatan yang dilakukan dua lembaga rating internasional, Moody's Investor Service dan Standard&Poor's (S&P Global Ratings), Selasa (11/6). 

Dalam informasi resminya, Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi Indonesia yang bakal jatuh tempo dalam waktu 7-10 tahun ini. 

Sementara itu, S&P memberikan peringkat jangka panjang di level BBB terhadap rencana penerbitan surat utang tersebut.

Surat utang tersebut mencerminkan kewajiban yang langsung, tidak bersyarat, tidak berjaminan, tidak tersubordinasi dengan obligasi serupa Indonesia. 

"Hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau untuk tujuan pembiayaan umum," ungkap Moody's. 

Peringkat tersebut menurut Moody's, juga mencerminkan peringkat jangka panjang Pemerintah Indonesia Baa2 dengan prospek stabil. Berdasarkan catatan Moody's, dari ketentuan yang berlaku, obligasi baru tersebut akan diterbitkan untuk program eksisting pemerintah di bawah US$ 10 miliar yang saat ini diajukan dengan Securities and Exchange Commission (SEC) di AS. 

Sebelumnya, S&P juga telah menaikkan kenaikan peringkat kredit jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB.

Pada saat bersamaan, S&P juga menaikan peringkat kredit jangka pendek Indonesia dari A-3 menjadi A-2. Prospek kedua peringkat tersebut ditetapkan stabil.

Terakhir kali, hadiah kenaikan peringkat dari S&P datang pada Mei dua tahun lalu. Saat itu, S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi alias investment grade di posisi BBB-.

Kenaikan peringkat menjadi BBB mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Keputusan kenaikan peringkat juga mencerminkan dinamika kebijakan yang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi menyusul terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo.

Menurut S&P Global Ratings, peringkat Indonesia terus didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Faktor ini menyeimbangkan kelemahan yang terkait dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah dan penerimaan transaksi berjalan alias current account receipts (CAR) yang rendah.

Ada dua pertimbangan yang menopang kenaikan peringkat Indonesia menjadi BBB. Pertama, dari sisi profil kelembagaan dan ekonomi, Indonesia memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan kesiambunagan kebijakan yang mendukung kelayakan kredit.

Kedua, dari sisi profil fleksiblitas dan kinerja, Indonesia memiliki defisit fiskal yang harus dijaga di kisaran 2% dengan potensi adanya reformasi subsidi.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan
| Senin, 23 Maret 2026 | 03:00 WIB

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan

Di sepanjang 2025 total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,859 juta ton di tahun 2024 jadi 24,772 juta ton pada tahun 2025.

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket
| Minggu, 22 Maret 2026 | 14:00 WIB

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket

Sejak awal puasa, biasanya emiten ritel supermarket dan minimarket isi stok berlipat untuk antisipasi kenaikan permintaan masyarakat.

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini
| Minggu, 22 Maret 2026 | 12:00 WIB

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini

Reksadana saham syariah tak sekadar menawarkan peluang pertumbuhan yang solid, melainkan juga menggaransi ketenangan batin.

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I
| Minggu, 22 Maret 2026 | 11:00 WIB

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I

Head of Reseach Retail MNC Sekuritas menyampaikan momentum Ramadan dan Lebaran memang menjadi katalis positif bagi emiten perunggasan.

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran
| Minggu, 22 Maret 2026 | 09:00 WIB

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran

Penggunaan produk kecantikan sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Yuk, simak cara mengelola anggarannya!

INDEKS BERITA

Terpopuler