Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P

Selasa, 11 Juni 2019 | 13:35 WIB
Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan obligasi global (global bond) berdenominasi euro dan/atau dollar AS. Hal ini diketahui dari pemeringkatan yang dilakukan dua lembaga rating internasional, Moody's Investor Service dan Standard&Poor's (S&P Global Ratings), Selasa (11/6). 

Dalam informasi resminya, Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi Indonesia yang bakal jatuh tempo dalam waktu 7-10 tahun ini. 

Sementara itu, S&P memberikan peringkat jangka panjang di level BBB terhadap rencana penerbitan surat utang tersebut.

Surat utang tersebut mencerminkan kewajiban yang langsung, tidak bersyarat, tidak berjaminan, tidak tersubordinasi dengan obligasi serupa Indonesia. 

"Hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau untuk tujuan pembiayaan umum," ungkap Moody's. 

Peringkat tersebut menurut Moody's, juga mencerminkan peringkat jangka panjang Pemerintah Indonesia Baa2 dengan prospek stabil. Berdasarkan catatan Moody's, dari ketentuan yang berlaku, obligasi baru tersebut akan diterbitkan untuk program eksisting pemerintah di bawah US$ 10 miliar yang saat ini diajukan dengan Securities and Exchange Commission (SEC) di AS. 

Sebelumnya, S&P juga telah menaikkan kenaikan peringkat kredit jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB.

Pada saat bersamaan, S&P juga menaikan peringkat kredit jangka pendek Indonesia dari A-3 menjadi A-2. Prospek kedua peringkat tersebut ditetapkan stabil.

Terakhir kali, hadiah kenaikan peringkat dari S&P datang pada Mei dua tahun lalu. Saat itu, S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi alias investment grade di posisi BBB-.

Kenaikan peringkat menjadi BBB mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Keputusan kenaikan peringkat juga mencerminkan dinamika kebijakan yang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi menyusul terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo.

Menurut S&P Global Ratings, peringkat Indonesia terus didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Faktor ini menyeimbangkan kelemahan yang terkait dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah dan penerimaan transaksi berjalan alias current account receipts (CAR) yang rendah.

Ada dua pertimbangan yang menopang kenaikan peringkat Indonesia menjadi BBB. Pertama, dari sisi profil kelembagaan dan ekonomi, Indonesia memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan kesiambunagan kebijakan yang mendukung kelayakan kredit.

Kedua, dari sisi profil fleksiblitas dan kinerja, Indonesia memiliki defisit fiskal yang harus dijaga di kisaran 2% dengan potensi adanya reformasi subsidi.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 12:28 WIB

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat kita mudah tergiur investasi ala Mukidi adalah kondisi ekonomi yang buruk dan ingin kaya secara cepat.

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:20 WIB

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti resmi diperpanjang hingga akhir 2026.

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:02 WIB

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?

Potensi pemulihan ARPU diprediksi menjadi bahan bakar baru bagi emiten menara telekomunikasi di tahun 2026.

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun
| Rabu, 07 Januari 2026 | 09:03 WIB

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun

Belum diketahui target pembiayaan utang 2026, mengingat UU APBN 2026 yang disepakati tak kunjung dipublikasikan pemerintah kepada publik

Konsumsi Terangkat, Tapi Ada Sinyal Tahan Belanja
| Rabu, 07 Januari 2026 | 08:54 WIB

Konsumsi Terangkat, Tapi Ada Sinyal Tahan Belanja

Masyarakat belanja di akhir tahun, terutama pada sektor rekreasi dan barang konsumsi                

Saham WIIM Terbang 135,71 Persen Sepanjang 2025, Begini Prospek Wismilak di 2026
| Rabu, 07 Januari 2026 | 08:50 WIB

Saham WIIM Terbang 135,71 Persen Sepanjang 2025, Begini Prospek Wismilak di 2026

Performa saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) di sepanjang 2025 didorong kinerja kuat dan kebijakan cukai.

Goldman Sachs hingga Invesco Pasang Posisi di ANTM, Sinyal Harga Bisa Tembus 4.000?
| Rabu, 07 Januari 2026 | 08:31 WIB

Goldman Sachs hingga Invesco Pasang Posisi di ANTM, Sinyal Harga Bisa Tembus 4.000?

Investor asing institusi rajin memborong saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)di tengah gejolak geopolitik.

Terbang 34 Persen di Awal Tahun 2026, Kemana Arah Saham MINA Selanjutnya?
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:48 WIB

Terbang 34 Persen di Awal Tahun 2026, Kemana Arah Saham MINA Selanjutnya?

Secara teknikal saham PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) masih berpeluang melanjutkan penguatan dalam jangka pendek.​

Dikabarkan Bakal Dicaplok Emiten BEI Senilai Rp 2 Triliun, Ini Konfirmasi Dirut NELY
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:28 WIB

Dikabarkan Bakal Dicaplok Emiten BEI Senilai Rp 2 Triliun, Ini Konfirmasi Dirut NELY

Rumor soal akuisisi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) bikin harga saham perusahaan jasa angkutan laut ini melejit. 

Operator Jalan Tol Mengalap Berkah Nataru
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:25 WIB

Operator Jalan Tol Mengalap Berkah Nataru

Banyak masyarakat memakai kendaraan pribadi maupun angkutan umum menggunakan layanan jalan bebas hambatan ini.​

INDEKS BERITA

Terpopuler