Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P

Selasa, 11 Juni 2019 | 13:35 WIB
Pemerintah Akan Rilis Obligasi Euro dan Dollar AS, Ini Rating dari Moody's dan S&P
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan obligasi global (global bond) berdenominasi euro dan/atau dollar AS. Hal ini diketahui dari pemeringkatan yang dilakukan dua lembaga rating internasional, Moody's Investor Service dan Standard&Poor's (S&P Global Ratings), Selasa (11/6). 

Dalam informasi resminya, Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi Indonesia yang bakal jatuh tempo dalam waktu 7-10 tahun ini. 

Sementara itu, S&P memberikan peringkat jangka panjang di level BBB terhadap rencana penerbitan surat utang tersebut.

Surat utang tersebut mencerminkan kewajiban yang langsung, tidak bersyarat, tidak berjaminan, tidak tersubordinasi dengan obligasi serupa Indonesia. 

"Hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau untuk tujuan pembiayaan umum," ungkap Moody's. 

Peringkat tersebut menurut Moody's, juga mencerminkan peringkat jangka panjang Pemerintah Indonesia Baa2 dengan prospek stabil. Berdasarkan catatan Moody's, dari ketentuan yang berlaku, obligasi baru tersebut akan diterbitkan untuk program eksisting pemerintah di bawah US$ 10 miliar yang saat ini diajukan dengan Securities and Exchange Commission (SEC) di AS. 

Sebelumnya, S&P juga telah menaikkan kenaikan peringkat kredit jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB.

Pada saat bersamaan, S&P juga menaikan peringkat kredit jangka pendek Indonesia dari A-3 menjadi A-2. Prospek kedua peringkat tersebut ditetapkan stabil.

Terakhir kali, hadiah kenaikan peringkat dari S&P datang pada Mei dua tahun lalu. Saat itu, S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi alias investment grade di posisi BBB-.

Kenaikan peringkat menjadi BBB mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Keputusan kenaikan peringkat juga mencerminkan dinamika kebijakan yang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi menyusul terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo.

Menurut S&P Global Ratings, peringkat Indonesia terus didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Faktor ini menyeimbangkan kelemahan yang terkait dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah dan penerimaan transaksi berjalan alias current account receipts (CAR) yang rendah.

Ada dua pertimbangan yang menopang kenaikan peringkat Indonesia menjadi BBB. Pertama, dari sisi profil kelembagaan dan ekonomi, Indonesia memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan kesiambunagan kebijakan yang mendukung kelayakan kredit.

Kedua, dari sisi profil fleksiblitas dan kinerja, Indonesia memiliki defisit fiskal yang harus dijaga di kisaran 2% dengan potensi adanya reformasi subsidi.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:16 WIB

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?

Dengan kecenderungan uptrend yang mulai terbentuk, investor bisa menerapkan strategi buy on weakness saham BUVA yang dinilai masih relevan.

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:53 WIB

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri

Meski ikut terimbas flash crash IHSG, hingga 12 Januari 2026 persentase kenaikan saham Bakrie non-minerba masih berkisar antara 15% hingga 83%.

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:39 WIB

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran

Inaplas belum percaya diri dengan prospek industri plastik keseluruhan pada 2026, lantaran barang jadi asal China membanjiri pasar lokal.

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat

Sektor logistik hingga tambang masih jadi penopang terhadap penjualan kendaraan niaga pada tahun ini

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim

Dividen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) diprediksi makin menarik usai spin off es krim dan lepas Sariwangi.

INDEKS BERITA