Penerbangan dan Pebisnis Pariwisata di AS Meminta Ini Agar Bisnisnya Jalan Lagi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 10:04 WIB
Penerbangan dan Pebisnis Pariwisata di AS Meminta Ini Agar Bisnisnya Jalan Lagi
[ILUSTRASI. Deretan pesawat Delta Air Lines dikandangkan di landas pacu bandara Atlanta, Georgia AS, akibat pemangkasan rute di masa pandemi. 21 Maret 2020. REUTERS/Elijah Nouvelage TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON (Reuters). Institusi yang terkait dengan industri penerbangan dan pariwisata di Amerika Serikat (AS), Kamis (23/10) meminta pemerintah federal dan negara bagian, serta negara asing untuk mengubah kebijakan pembatasan. Mereka meminta keharusan karantina dan larangan perjalanan bagi penumpang maskapai yang berlaku saat ini, diganti dengan kewajiban bagi penumpang pesawat untuk melakukan uji Covid 19 keberangkatan dan setelah kedatangan.

Langkah itu akan meningkatkan trafik penumpang pesawat di AS untuk rute internasional, yang  menurut data industri penerbangan, telah anjlok hingga 78% dari tahun ke tahun. untuk periode tujuh hari terakhir,.

Kelompok yang meliputi Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Maskapai untuk Amerika, Kamar Dagang AS, serikat maskapai penerbangan, dan Asosiasi Perjalanan AS, meminta Pemerintahan Donald Trump, gubernur di berbagai negara bagian, dan mitra internasional “menggunakan pendekatan berbasis risiko dan berorientasi data untuk memilih pengujian Covid-19, dan meniadakan karantina dan larangan perjalanan. Jadi, jaringan perjalanan dapat dibuka kembali dengan aman,” demikian pernyataan kelompok itu.

Baca Juga: GIAA terapkan stimulus PJP2U pada komponen tarif tiket pesawat

Grup tersebut menambahkan, karantina perjalanan sedang menghancurkan industri penerbangan dan pariwisata.

Saat ini, 18 negara bagian AS memiliki beberapa jenis karantina untuk pelancong yang tiba, kata kelompok itu. Hawaii pekan lalu mulai mengizinkan penumpang maskapai yang dites negatif Covid-19 untuk menghindari karantina wajib selama dua minggu pada saat kedatangan.

AS masih memberlakukan larangan masuk bagi hampir semua warga negara non-AS yang baru-baru ini berada di China, Inggris Raya, Irlandia, Brasil, Iran, dan negara-negara di wilayah yang disebut wilayah bebas perbatasan Schengen di Eropa.

Hampir seluruh negara di Eropa melarang pelancong dari AS. Sementara Inggris mengizinkan orang AS untuk berkunjung, asalkan melakukan karantina selama dua minggu pada saat kedatangan.

"Pembatasan berkelanjutan pada perjalanan internasional dan kebijakan negara bagian dan karantina internasional yang berbeda menghambat pemulihan ekonomi AS," tambah surat itu.

Pemerintahan Trump telah mengadakan diskusi tingkat tinggi dengan negara-negara termasuk Inggris, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia tentang kemungkinan pembentukan "gelembung penerbangan" yang memungkinkan perjalanan atau mengurangi karantina jika penumpang setuju untuk tes Covid-19 sebelum keberangkatan. dan pada saat kedatangan.

Baca Juga: Terdampak pandemi Covid-19, AP II lakukan penghematan hingga Rp 1,8 triliun

Yang sedang dibahas adalah apakah karantina masih diperlukan. Beberapa ahli kesehatan di pemerintahan Trump meminta karantina tetap ada, namun waktunya dipangkas menjadi satu minggu. Pembahasan juga menyoal jenis tes yang akan digunakan.

Peningkatan kasus baru infeksi virus corona di beberapa negara, seperti AS menjadi alasan pemerintah di banyak negara untuk menunda pencabutan berbagai kebijakan pembatasan gerak, seperti karantina.

Selanjutnya: Pebisnis Hotel dan Wisata Menanti Dana Hibah Rp 3,3 triliun dari Pemerintah

 

Bagikan

Berita Terbaru

Ramai-Ramai Menagih Kompensasi Pemadaman
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:41 WIB

Ramai-Ramai Menagih Kompensasi Pemadaman

Kendala teknis dan krisis pasokan batubara memicu pemadaman listrik dan tuntutan kompensasi kepada PLN

Rupiah Loyo Terus, Geopolitik Timur Tengah Jadi Salah Satu Penentu Utama
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:30 WIB

Rupiah Loyo Terus, Geopolitik Timur Tengah Jadi Salah Satu Penentu Utama

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/6) di tengah p[elemahan mata uang kawasan Asia terhadap dolar AS

Belum Ada Katalis yang bisa Kembali Mendongkrak Harga Emas
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:15 WIB

Belum Ada Katalis yang bisa Kembali Mendongkrak Harga Emas

Koreksi harga saat ini merupakan peluang untuk mengoleksi emas untuk tujuan investasi jangka panjang.

Prospek Charoen Pokphand Tbk (CPIN) Tertekan Rupiah dan Biaya Pakan
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:00 WIB

Prospek Charoen Pokphand Tbk (CPIN) Tertekan Rupiah dan Biaya Pakan

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) relatif lebih kuat menghadapi pelemahan rupiah ketimbang emiten pakan lain

Ganti Rugi Setimpal Kala Listrik Padam
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:00 WIB

Ganti Rugi Setimpal Kala Listrik Padam

Publik berhak mengetahui penyebab gangguan listrik, langkah penanganannya yang dilakukan PLN serta dasar perhitungan kompensasi yang diberikan.​

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Menekan Bisnis Media
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:35 WIB

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Menekan Bisnis Media

KTP2JB meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat.​

Dapen Racik Ulang Strategi Investasi
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:35 WIB

Dapen Racik Ulang Strategi Investasi

Kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin, memengaruhi prospek kinerja dari sejumlah instrumen investasi

El Nino Mengancam Produksi Beras Global
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:15 WIB

El Nino Mengancam Produksi Beras Global

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memprediksi produksi beras global turun pada periode 2026-2027.

MBG dan Kepatuhan Pajak
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:09 WIB

MBG dan Kepatuhan Pajak

Partisipasi dalam rantai pasok MBG mendorong pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi yang lebih baik dan menggunakan sistem pembayaran formal.

Penurunan Harga Minyak Brent Pengaruhi BBM Non-subsidi
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:00 WIB

Penurunan Harga Minyak Brent Pengaruhi BBM Non-subsidi

Penyesuaian harga jual di SPBU tidak bisa dilakukan secara serta-merta melainkan harus mengikuti siklus bulanan yang ditetapkan pemerintah.

INDEKS BERITA

Terpopuler