Penerbangan dan Pebisnis Pariwisata di AS Meminta Ini Agar Bisnisnya Jalan Lagi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 10:04 WIB
Penerbangan dan Pebisnis Pariwisata di AS Meminta Ini Agar Bisnisnya Jalan Lagi
[ILUSTRASI. Deretan pesawat Delta Air Lines dikandangkan di landas pacu bandara Atlanta, Georgia AS, akibat pemangkasan rute di masa pandemi. 21 Maret 2020. REUTERS/Elijah Nouvelage TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON (Reuters). Institusi yang terkait dengan industri penerbangan dan pariwisata di Amerika Serikat (AS), Kamis (23/10) meminta pemerintah federal dan negara bagian, serta negara asing untuk mengubah kebijakan pembatasan. Mereka meminta keharusan karantina dan larangan perjalanan bagi penumpang maskapai yang berlaku saat ini, diganti dengan kewajiban bagi penumpang pesawat untuk melakukan uji Covid 19 keberangkatan dan setelah kedatangan.

Langkah itu akan meningkatkan trafik penumpang pesawat di AS untuk rute internasional, yang  menurut data industri penerbangan, telah anjlok hingga 78% dari tahun ke tahun. untuk periode tujuh hari terakhir,.

Kelompok yang meliputi Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Maskapai untuk Amerika, Kamar Dagang AS, serikat maskapai penerbangan, dan Asosiasi Perjalanan AS, meminta Pemerintahan Donald Trump, gubernur di berbagai negara bagian, dan mitra internasional “menggunakan pendekatan berbasis risiko dan berorientasi data untuk memilih pengujian Covid-19, dan meniadakan karantina dan larangan perjalanan. Jadi, jaringan perjalanan dapat dibuka kembali dengan aman,” demikian pernyataan kelompok itu.

Baca Juga: GIAA terapkan stimulus PJP2U pada komponen tarif tiket pesawat

Grup tersebut menambahkan, karantina perjalanan sedang menghancurkan industri penerbangan dan pariwisata.

Saat ini, 18 negara bagian AS memiliki beberapa jenis karantina untuk pelancong yang tiba, kata kelompok itu. Hawaii pekan lalu mulai mengizinkan penumpang maskapai yang dites negatif Covid-19 untuk menghindari karantina wajib selama dua minggu pada saat kedatangan.

AS masih memberlakukan larangan masuk bagi hampir semua warga negara non-AS yang baru-baru ini berada di China, Inggris Raya, Irlandia, Brasil, Iran, dan negara-negara di wilayah yang disebut wilayah bebas perbatasan Schengen di Eropa.

Hampir seluruh negara di Eropa melarang pelancong dari AS. Sementara Inggris mengizinkan orang AS untuk berkunjung, asalkan melakukan karantina selama dua minggu pada saat kedatangan.

"Pembatasan berkelanjutan pada perjalanan internasional dan kebijakan negara bagian dan karantina internasional yang berbeda menghambat pemulihan ekonomi AS," tambah surat itu.

Pemerintahan Trump telah mengadakan diskusi tingkat tinggi dengan negara-negara termasuk Inggris, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia tentang kemungkinan pembentukan "gelembung penerbangan" yang memungkinkan perjalanan atau mengurangi karantina jika penumpang setuju untuk tes Covid-19 sebelum keberangkatan. dan pada saat kedatangan.

Baca Juga: Terdampak pandemi Covid-19, AP II lakukan penghematan hingga Rp 1,8 triliun

Yang sedang dibahas adalah apakah karantina masih diperlukan. Beberapa ahli kesehatan di pemerintahan Trump meminta karantina tetap ada, namun waktunya dipangkas menjadi satu minggu. Pembahasan juga menyoal jenis tes yang akan digunakan.

Peningkatan kasus baru infeksi virus corona di beberapa negara, seperti AS menjadi alasan pemerintah di banyak negara untuk menunda pencabutan berbagai kebijakan pembatasan gerak, seperti karantina.

Selanjutnya: Pebisnis Hotel dan Wisata Menanti Dana Hibah Rp 3,3 triliun dari Pemerintah

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan
| Senin, 30 Juni 2025 | 22:16 WIB

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan

 Harga terangkat karena risiko terhadap pasokan bahan baku dan juga taruhan bahwa permintaan manufaktur akan tetap kuat tahun ini. 

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu
| Senin, 30 Juni 2025 | 13:37 WIB

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu

Indikator instrumen investasi bertema ESG masih merah. Dari saham, reksadana, dan obligasi, apa pilihan menarik bagi investor saat ini?

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di BRI (BBRI), ini Profil Mitra BRI
| Senin, 30 Juni 2025 | 11:26 WIB

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di BRI (BBRI), ini Profil Mitra BRI

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi KONTAN mengenai keberadaan PCS mengatakan, pihaknya masih menyidik kasus tersebut.

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)
| Senin, 30 Juni 2025 | 09:02 WIB

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (30 Juni 2025) Rp 1.880.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 26,3% jika menjual hari ini.

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar

Kinerja ekspor pada bulan Mei diperkirakan meningkat akibat normalisasi setelah liburhari raya pada April lalu

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi

Hanya MI dengan permodalan kuat yang mampu mendanai pengembangan ini, memperkuat prinsip Pareto (20/80) dan survival of the fittest.

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:40 WIB

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni

Inflasi kelompok harga bergejolak diperkirakan meningkat, terutama disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pangan

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:32 WIB

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Mei 2025 melampaui Rp 300 triliun

Mengawal Harga Beras
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:05 WIB

Mengawal Harga Beras

Pemerintah perlu mengawal harga beras yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) agar tidak menimbulkan gejolak di publik.

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:00 WIB

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif

Relasi negara dengan masyarakatnya adalah sebuah modal yang penting untuk membangun demokrasi berkualitas.​

INDEKS BERITA

Terpopuler