ILUSTRASI. Suasana sidang pelanggar PPKM Darurat di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (19/07). KONTAN/Baihaki/19/07/2021
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti kebijakan pemerintah yang kerap mengganti istilah dalam penanganan Covid-19. Terbaru, mulai tanggal 21 Juli ini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, melainkan PPKM level 4.
Tulus menyatakan, perubahan istilah hanya akan membuat kebingungan di masyarakat. "Mbok jangan sering gonta-ganti istilah, bikin publik bingung," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (21/7).
Pemerintah, menurut Tulus cenderung inkonsisten dengan kebijakan pengendalian Covid-19. Dia mencermati, pergantian istilah bukan hanya sekedar pergantian, tetapi juga disertai pelonggaran-pelonggaran. Hal ini yang disesalkannya.
Menurut Tulus, selama dua pekan pelaksanaan PPKM darurat kemarin, belum menghasilkan penurunan kasus positif Covid-19 yang signifikan. "Kalau pun turun kasus positifnya, itu karena jumlah testingnya diturunkan. Jadi seolah-olah turun," tandasnya.
Baca Juga: IHSG Bisa Menjauhi Target Optimistis jika Kasus Covid Tetap Tinggi
Dia berpendapat, perpanjangan PPKM darurat yang kini bernama PPKM Level 4 itu hingga 25 Juli, tidak akan efektif menurunkan angka positif. "India perlu waktu 1,5 bulan dengan lockdown total, baru turun kasusnya," imbuh Tulus.
Sekadar mengingatkan, situasi pandemi level 4 jika jumlah kasus Covid-19 lebih dari 150 kasus per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian, perawatan di rumah sakit lebih dari 30 pasien per 100.000 penduduk per minggu. Serta kasus kematian lebih dari 5 kasus per 100.000 penduduk per minggu.
Sementara situasi pandemi level 3 jika terdapat 50-150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian, terdapat 10-30 pasien yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk per minggu. Serta terdapat 2-5 kasus kematian per 100.000 penduduk per minggu.
