Selain Tarif Pajak Minimum Global, G20 Bahas Ancaman Varian Baru Corona

KONTAN.CO.ID - VENESIA. Pengelola keuangan negara-negara anggota G20 mendukung langkah untuk menyetop perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke tax haven dalam pembicaraan pada hari Sabtu (10/7). Dalam pertemuan itu, mereka juga akan memperingatkan dunia tentang ancaman varian baru virus corona terhadap prospek pemulihan ekonomi global.

Para menteri keuangan negara-negara ekonomi besar itu juga mengakui perlunya memastikan akses yang adil, termasuk bagi negara-negara miskin, terhadap vaksin Covid-19. Namun sebuah draf komunike yang akan distempel pada pertemuan di kota Venesia, Italia, tidak memuat proposal baru yang spesifik tentang bagaimana G20 akan mencapai tujuan itu.

Kesepakatan pajak akan menjadi inisiatif kebijakan baru terbesar yang muncul dari pertemuan G20. Ini mengakhiri perselisihan di antara banyak negara selama delapan tahun terakhir dalam masalah pajak. Pertemuan itu bertujuan agar para pemimpin negara G20 bisa langsung memberikan persetujuan pada KTT G20 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang di Roma.

Baca Juga: RUP KUP tengah dibahas, Hipmi minta pemerintah keluarkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Pakta tersebut akan menetapkan tarif pajak minimum untuk perusahaan global setidaknya 15%. Ini juga akan mengubah cara perusahaan multinasional yang sangat menguntungkan seperti Amazon dan Google dikenai pajak. Sebagian didasarkan pada tempat mereka menjual produk dan layanan, bukan pada lokasi kantor pusat mereka.

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa semua ekonomi G20 mendukung pakta tersebut. Sementara Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan beberapa negara kecil masih menentang ketentuan baru itu, seperti Irlandia dan Hongaria. Negara-negara penentang, yang kini memberlakukan tarif rendah itu, akan didorong untuk menandatangani sampai Oktober.

“Kami akan mencoba melakukan itu, tetapi saya harus menekankan bahwa tidak penting bahwa setiap negara ikut serta,” tutur dia. “Perjanjian ini berisi semacam mekanisme penegakan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa negara-negara yang tidak setuju, tidak dapat mengganggu operasi perjanjian global ini.”

Baca Juga: WHO: Varian Delta memenangkan lomba melawan vaksin Covid-19

Anggota G20 menyumbang lebih dari 80% produk domestik bruto dunia, 75% perdagangan global, dan 60% populasi planet ini. Negara anggota kelompok itu termasuk AS, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, dan India.

Selain Irlandia, dan Hungaria, negara-negara lain yang belum menandatangani termasuk Estonia, Kenya, Nigeria, Sri Lanka, Barbados dan St Vincent dan Grenadines.

Hal penting lain seputar pemberlakuan pakta pajak yang baru ini adalah AS akan mengalami pertarungan yang sengit di Kongres dan Uni Eropa (UE) yang merencanakan pungutan fiskal digital atas perusahaan teknologi.

Pejabat Kementerian Keuangan AS mengatakan rencana UE tidak konsisten dengan kesepakatan global yang lebih luas. Bahkan, jika pungutan tersebut sebagian besar ditujukan untuk perusahaan-perusahaan Eropa.

Di luar perjanjian pajak, G20 akan mengatasi kekhawatiran bahwa munculnya varian virus corona Delta yang menyebar cepat, dikombinasikan dengan akses yang tidak setara ke vaksin, menimbulkan risiko bagi pemulihan ekonomi global.

Mengutip perbaikan dalam pandangan global sejauh ini, draf tersebut menambahkan: "Namun, pemulihan ditandai oleh perbedaan besar di seluruh dan di dalam negara dan tetap terkena risiko penurunan, khususnya penyebaran varian baru virus COVID-19 dan kecepatan yang berbeda. dari vaksinasi."

Baca Juga: Sri Mulyani tegaskan investasi di bidang infrastruktur kunci pemulihan ekonomi global

Penghitungan Reuters tentang infeksi baru COVID-19 menunjukkan mereka meningkat di 69 negara. Tingkat infeksi baru harian mengarah ke atas sejak akhir Juni dan sekarang mencapai 478.000.

“Kita semua harus meningkatkan kinerja vaksinasi kita di mana pun di seluruh dunia,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Marie kepada wartawan. "Kami memiliki perkiraan ekonomi yang sangat baik untuk ekonomi G20 dan satu rintangan dalam perjalanan menuju pemulihan ekonomi yang cepat dan solid adalah risiko gelombang baru."

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan pemulihan ekonomi dunia berjalan melalui dua jalur yang berbeda. Pemicunya, perbedaan ketersediaan vaksin. “Ini adalah momen kritis yang menyerukan tindakan mendesak oleh G20 dan pembuat kebijakan di seluruh dunia,” ujar Georgieva dalam seruan yang dibuat menjelang pertemuan.

Baca Juga: Indonesia turun kelas jadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah

Komunike, sementara menekankan dukungan untuk berbagi vaksin secara adil di tingkat global, tidak mengusulkan langkah-langkah baru yang konkret. Pernyataan itu cuma memuat rekomendasi penyaluran pembiayaan vaksin baru senilai $50 miliar oleh IMF, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia.

IMF juga mendorong negara-negara G20 untuk memutuskan jalur yang jelas untuk mengizinkan negara-negara kaya menyumbangkan sekitar US$ 100 miliar cadangan IMF yang baru diterbitkan kepada negara-negara miskin.

Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF Geoffrey Okamoto mengatakan kepada Reuters bahwa tujuannya adalah untuk dapat menghadirkan opsi yang layak untuk menyalurkan Hak Penarikan Khusus yang baru diterbitkan ke negara-negara yang membutuhkan pada saat alokasi baru $650 miliar selesai pada akhir Agustus.

Selanjutnya: Lanjutkan Penyidikan atas Raksasa Digital, China Minta 25 Aplikasi Didi Dihapus