Siapa Peduli Efek AI?
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur The Fed Michael Barr berdiri di podium konferensi inklusi keuangan di Washington, Amerika Serikat (AS) (14/7) lalu. Ia menyampaikan sesuatu yang jarang keluar dari mulut pejabat bank sentral: peringatan eksplisit tentang akal imitasi (AI).
Bukan soal inflasi. Bukan soal suku bunga. Barr memperingatkan bahwa AI bisa menjadi mesin baru konsentrasi kekayaan, sekaligus menyingkirkan jutaan pekerjaan kelas menengah sambil mempertebal kantong segelintir elite teknologi. Dalam waktu bersamaan, Ketua Fed Kevin Warsh bersaksi di hadapan Kongres. Dua pejabat bank sentral AS dalam satu hari, bicara lantang tentang AI dan masa depan ekonomi kepada para wakil rakyat mereka.
Lalu kita melirik ke sini. Apakah pemerintah Indonesia juga menakar gejala yang sama?
Laporan ILO menyebut sekitar 56% pekerjaan di Indonesia teridentifikasi berisiko tinggi terhadap otomatisasi dalam dua dekade ke depan. Jumlah orang yang putus asa mencari kerja melonjak dari 883.000 pada 2019 menjadi 2,7 juta pada 2024, menurut riset BRIN. Lapangan kerja administrasi menyusut nyata, dan setiap bulan AI menggerogoti lebih banyak fungsi yang selama ini dikerjakan manusia.
Namun sejauh ini tidak ada satu pun lembaga pemerintah yang secara resmi menerbitkan kalkulasi terbuka: berapa juta pekerjaan yang akan hilang, sektor mana paling rentan, dan dalam rentang waktu berapa tahun.
Yang ada hanyalah kebijakan tambal sulam. Komdigi menyusun draft Perpres AI yang berfokus pada etika dan tata kelola sistem. OJK menerbitkan panduan AI untuk perbankan. Kemnaker menawarkan kerja sama pelatihan vokasi di forum ILO. Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi. Semuanya bergerak tapi tidak ada yang berani menyebut angka risiko secara terbuka, tidak ada satuan tugas yang ditugaskan khusus menakar dampak AI terhadap pasar tenaga kerja nasional secara menyeluruh. Negara sibuk mengatur cara memakai AI, tapi lupa menghitung apa dan berapa yang akan menjadi korban oleh gelombang ini.
Bonus demografi Indonesia sedang berjalan. Jendela peluangnya menyempit setiap tahun. Jika pemerintah terus absen dari tugas mendasar menakar risikonya sendiri, bisa dipastikan kelak kita tak akan kekurangan regulasi AI. Yang akan terjadi, kita akan kekurangan jawaban atas pertanyaan: ke mana perginya jutaan pekerja kita?
