Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi

Senin, 08 November 2021 | 09:11 WIB
Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi
[ILUSTRASI. Danau di depan pembangkit listrik batubara di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China masih menghadapi jalan yang panjang dalam melestarikan alam, demikian pernyataan kabinet yang biasa disebut Dewan Negara, pada Minggu (7/11). Pengakuan semacam itu disampaikan kabinet bersama dengan pengumuman target baru untuk udara dan air yang lebih bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi emisi karbon.

Dewan Negara, kabinet China, mengatakan ada beberapa perbaikan dalam situasi ekologi negara itu sejak peluncuran kampanye anti-polusi, demikian pemberitaan kantor berita negara Xinhua.

Tetapi Dewan mengatakan akan sulit untuk mengatasi polusi dan memastikan bahwa emisi karbon mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan bahwa netralitas karbon tercapai pada tahun 2060, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Xi Jinping.

China adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

Baca Juga: Bursa Asia bervariasi, data ekspor China jadi sentimen positif

“Kampanye perlindungan ekologi dan lingkungan masih panjang,” kata Dewan dalam sebuah pernyataan.

China bertujuan untuk meningkatkan proporsi kualitas air yang baik di wilayah pesisirnya hingga 79%. Untuk mencapai target itu, China bermaksud mengurangi pencemaran cuaca, mengendalikan risiko pencemaran tanah dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengolah limbah padat dan polutan baru, kata Dewan.

Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi jumlah senyawa organik yang mudah menguap (VOC), terutama yang dikeluarkan oleh industri minyak dan kimia, dan nitrogen oksida setidaknya 10% pada tahun 2025 dari tingkat tahun 2020, untuk menghentikan peningkatan polusi ozon di tanah.

Ini akan mencoba untuk memenuhi tujuan lingkungan yang ambisius tanpa gangguan besar kegiatan ekonomi dan industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat, kata Dewan, menambahkan bahwa perjuangan lingkungan juga akan berkoordinasi dengan tindakan nasional lainnya termasuk kampanye energi dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Harga batubara melandai, simak rekomendasi saham emiten batubara

Dewan Negara bertujuan untuk membuat sekitar 93% dari lahan pertaniannya yang kini terkontaminasi menjadi layak untuk dipanen pada akhir tahun 2025, naik dari 90% yang ditetapkan untuk akhir tahun 2020. China juga bermaksud mengurangi limbah logam berat yang dibuang oleh industri utama sebesar 5% dari tingkat tahun 2020 mereka. .

China akan fokus pada sektor-sektor utama seperti energi, baja dan transportasi dalam upayanya untuk mengekang emisi karbon, katanya.

Presiden Xi telah menghadapi kritik, termasuk dari Presiden AS Joe Biden, karena tidak menghadiri pertemuan iklim PBB yang sekarang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Beijing juga tidak menawarkan target baru dalam rencana perubahan iklim nasional yang tidak mengikat, yang dikenal sebagai NDC, yang harus diserahkan secara teratur ke PBB sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 tentang penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya: Sejumlah Investor Ingin Diversifikasi dari Sektor Teknologi, S&P 500 Bisa Tergerus

 

Bagikan

Berita Terbaru

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental
| Senin, 15 Desember 2025 | 10:00 WIB

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental

Reli saham TRIN terpicu kehadiran Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon pemegang saham strategis dan Komisaris Utama.

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan
| Senin, 15 Desember 2025 | 09:12 WIB

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan

Sebagai investor dan pengelola dana yang rasional maka konsep ESG investing akan sangat penting diperhatikan.

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:49 WIB

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun

Korporasi getol meluncurkan obligasi bertema ESG di tahun ini. Nilai penerbitannya melampaui tahun 2024 lalu.

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:36 WIB

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha

Namun dalam pemilihan investasi, investor hendaknya tetap memperhatikan faktor risiko yang harus ditanggung. 

ESG & Keberlanjutan HMSP:  Mengepul Dengan Produk Bebas Asap
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:32 WIB

ESG & Keberlanjutan HMSP: Mengepul Dengan Produk Bebas Asap

Isu kesehatan dan dampak sosial melekat di perusahaan rokok. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus bertransisi untuk mengatasi isu tersebut.

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:23 WIB

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat

BI mencatat, pada periode 8 hingga 11 Desember 2025, nonresiden beli neto sebesar Rp 1,14 triliun di pasar saham dan Rp 2,85 triliun di pasar SBN

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:17 WIB

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI

Kinerja keuangan emiten peritel seperti AMRT, ACES, dan MAPI diprediksi bisa membaik di kuartal IV-2025.

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:05 WIB

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru

Perusahaan akan menambah lini produk baru berupa outdoor furnitur dari salah satu nama beken asal Italia.

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:55 WIB

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN

Ekspansi bisnis keluarga Prabowo diterjemahkan pasar sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi masa depan.

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030                

INDEKS BERITA

Terpopuler