Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi

Senin, 08 November 2021 | 09:11 WIB
Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi
[ILUSTRASI. Danau di depan pembangkit listrik batubara di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China masih menghadapi jalan yang panjang dalam melestarikan alam, demikian pernyataan kabinet yang biasa disebut Dewan Negara, pada Minggu (7/11). Pengakuan semacam itu disampaikan kabinet bersama dengan pengumuman target baru untuk udara dan air yang lebih bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi emisi karbon.

Dewan Negara, kabinet China, mengatakan ada beberapa perbaikan dalam situasi ekologi negara itu sejak peluncuran kampanye anti-polusi, demikian pemberitaan kantor berita negara Xinhua.

Tetapi Dewan mengatakan akan sulit untuk mengatasi polusi dan memastikan bahwa emisi karbon mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan bahwa netralitas karbon tercapai pada tahun 2060, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Xi Jinping.

China adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

Baca Juga: Bursa Asia bervariasi, data ekspor China jadi sentimen positif

“Kampanye perlindungan ekologi dan lingkungan masih panjang,” kata Dewan dalam sebuah pernyataan.

China bertujuan untuk meningkatkan proporsi kualitas air yang baik di wilayah pesisirnya hingga 79%. Untuk mencapai target itu, China bermaksud mengurangi pencemaran cuaca, mengendalikan risiko pencemaran tanah dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengolah limbah padat dan polutan baru, kata Dewan.

Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi jumlah senyawa organik yang mudah menguap (VOC), terutama yang dikeluarkan oleh industri minyak dan kimia, dan nitrogen oksida setidaknya 10% pada tahun 2025 dari tingkat tahun 2020, untuk menghentikan peningkatan polusi ozon di tanah.

Ini akan mencoba untuk memenuhi tujuan lingkungan yang ambisius tanpa gangguan besar kegiatan ekonomi dan industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat, kata Dewan, menambahkan bahwa perjuangan lingkungan juga akan berkoordinasi dengan tindakan nasional lainnya termasuk kampanye energi dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Harga batubara melandai, simak rekomendasi saham emiten batubara

Dewan Negara bertujuan untuk membuat sekitar 93% dari lahan pertaniannya yang kini terkontaminasi menjadi layak untuk dipanen pada akhir tahun 2025, naik dari 90% yang ditetapkan untuk akhir tahun 2020. China juga bermaksud mengurangi limbah logam berat yang dibuang oleh industri utama sebesar 5% dari tingkat tahun 2020 mereka. .

China akan fokus pada sektor-sektor utama seperti energi, baja dan transportasi dalam upayanya untuk mengekang emisi karbon, katanya.

Presiden Xi telah menghadapi kritik, termasuk dari Presiden AS Joe Biden, karena tidak menghadiri pertemuan iklim PBB yang sekarang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Beijing juga tidak menawarkan target baru dalam rencana perubahan iklim nasional yang tidak mengikat, yang dikenal sebagai NDC, yang harus diserahkan secara teratur ke PBB sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 tentang penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya: Sejumlah Investor Ingin Diversifikasi dari Sektor Teknologi, S&P 500 Bisa Tergerus

 

Bagikan

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler