Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi

Senin, 08 November 2021 | 09:11 WIB
Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi
[ILUSTRASI. Danau di depan pembangkit listrik batubara di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China masih menghadapi jalan yang panjang dalam melestarikan alam, demikian pernyataan kabinet yang biasa disebut Dewan Negara, pada Minggu (7/11). Pengakuan semacam itu disampaikan kabinet bersama dengan pengumuman target baru untuk udara dan air yang lebih bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi emisi karbon.

Dewan Negara, kabinet China, mengatakan ada beberapa perbaikan dalam situasi ekologi negara itu sejak peluncuran kampanye anti-polusi, demikian pemberitaan kantor berita negara Xinhua.

Tetapi Dewan mengatakan akan sulit untuk mengatasi polusi dan memastikan bahwa emisi karbon mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan bahwa netralitas karbon tercapai pada tahun 2060, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Xi Jinping.

China adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

Baca Juga: Bursa Asia bervariasi, data ekspor China jadi sentimen positif

“Kampanye perlindungan ekologi dan lingkungan masih panjang,” kata Dewan dalam sebuah pernyataan.

China bertujuan untuk meningkatkan proporsi kualitas air yang baik di wilayah pesisirnya hingga 79%. Untuk mencapai target itu, China bermaksud mengurangi pencemaran cuaca, mengendalikan risiko pencemaran tanah dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengolah limbah padat dan polutan baru, kata Dewan.

Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi jumlah senyawa organik yang mudah menguap (VOC), terutama yang dikeluarkan oleh industri minyak dan kimia, dan nitrogen oksida setidaknya 10% pada tahun 2025 dari tingkat tahun 2020, untuk menghentikan peningkatan polusi ozon di tanah.

Ini akan mencoba untuk memenuhi tujuan lingkungan yang ambisius tanpa gangguan besar kegiatan ekonomi dan industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat, kata Dewan, menambahkan bahwa perjuangan lingkungan juga akan berkoordinasi dengan tindakan nasional lainnya termasuk kampanye energi dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Harga batubara melandai, simak rekomendasi saham emiten batubara

Dewan Negara bertujuan untuk membuat sekitar 93% dari lahan pertaniannya yang kini terkontaminasi menjadi layak untuk dipanen pada akhir tahun 2025, naik dari 90% yang ditetapkan untuk akhir tahun 2020. China juga bermaksud mengurangi limbah logam berat yang dibuang oleh industri utama sebesar 5% dari tingkat tahun 2020 mereka. .

China akan fokus pada sektor-sektor utama seperti energi, baja dan transportasi dalam upayanya untuk mengekang emisi karbon, katanya.

Presiden Xi telah menghadapi kritik, termasuk dari Presiden AS Joe Biden, karena tidak menghadiri pertemuan iklim PBB yang sekarang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Beijing juga tidak menawarkan target baru dalam rencana perubahan iklim nasional yang tidak mengikat, yang dikenal sebagai NDC, yang harus diserahkan secara teratur ke PBB sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 tentang penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya: Sejumlah Investor Ingin Diversifikasi dari Sektor Teknologi, S&P 500 Bisa Tergerus

 

Bagikan

Berita Terbaru

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:15 WIB

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026

Hingga November 2025, segmen precast menjadi kontributor utama kontrak baru dengan total Rp 559 miliar atau sebesar 41,15% dari kontrak baru.

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:13 WIB

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital

Memasuki masa penawaran umum saham perdana PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), sentimen terhadap saham bank digital melemah. ​

Window Dressing 12.12
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:10 WIB

Window Dressing 12.12

Masalahnya, saat dompet cekak seperti sekarang, orang cenderung mengejar diskon lewat paylater, beli sekarang, bayar nanti.

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:00 WIB

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,07% secara harian ke level Rp 16.688 per dolar AS pada Rabu (10/12/)

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

INDEKS BERITA

Terpopuler