Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi

Senin, 08 November 2021 | 09:11 WIB
Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi
[ILUSTRASI. Danau di depan pembangkit listrik batubara di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China masih menghadapi jalan yang panjang dalam melestarikan alam, demikian pernyataan kabinet yang biasa disebut Dewan Negara, pada Minggu (7/11). Pengakuan semacam itu disampaikan kabinet bersama dengan pengumuman target baru untuk udara dan air yang lebih bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi emisi karbon.

Dewan Negara, kabinet China, mengatakan ada beberapa perbaikan dalam situasi ekologi negara itu sejak peluncuran kampanye anti-polusi, demikian pemberitaan kantor berita negara Xinhua.

Tetapi Dewan mengatakan akan sulit untuk mengatasi polusi dan memastikan bahwa emisi karbon mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan bahwa netralitas karbon tercapai pada tahun 2060, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Xi Jinping.

China adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

Baca Juga: Bursa Asia bervariasi, data ekspor China jadi sentimen positif

“Kampanye perlindungan ekologi dan lingkungan masih panjang,” kata Dewan dalam sebuah pernyataan.

China bertujuan untuk meningkatkan proporsi kualitas air yang baik di wilayah pesisirnya hingga 79%. Untuk mencapai target itu, China bermaksud mengurangi pencemaran cuaca, mengendalikan risiko pencemaran tanah dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengolah limbah padat dan polutan baru, kata Dewan.

Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi jumlah senyawa organik yang mudah menguap (VOC), terutama yang dikeluarkan oleh industri minyak dan kimia, dan nitrogen oksida setidaknya 10% pada tahun 2025 dari tingkat tahun 2020, untuk menghentikan peningkatan polusi ozon di tanah.

Ini akan mencoba untuk memenuhi tujuan lingkungan yang ambisius tanpa gangguan besar kegiatan ekonomi dan industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat, kata Dewan, menambahkan bahwa perjuangan lingkungan juga akan berkoordinasi dengan tindakan nasional lainnya termasuk kampanye energi dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Harga batubara melandai, simak rekomendasi saham emiten batubara

Dewan Negara bertujuan untuk membuat sekitar 93% dari lahan pertaniannya yang kini terkontaminasi menjadi layak untuk dipanen pada akhir tahun 2025, naik dari 90% yang ditetapkan untuk akhir tahun 2020. China juga bermaksud mengurangi limbah logam berat yang dibuang oleh industri utama sebesar 5% dari tingkat tahun 2020 mereka. .

China akan fokus pada sektor-sektor utama seperti energi, baja dan transportasi dalam upayanya untuk mengekang emisi karbon, katanya.

Presiden Xi telah menghadapi kritik, termasuk dari Presiden AS Joe Biden, karena tidak menghadiri pertemuan iklim PBB yang sekarang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Beijing juga tidak menawarkan target baru dalam rencana perubahan iklim nasional yang tidak mengikat, yang dikenal sebagai NDC, yang harus diserahkan secara teratur ke PBB sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 tentang penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya: Sejumlah Investor Ingin Diversifikasi dari Sektor Teknologi, S&P 500 Bisa Tergerus

 

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek Emiten Semen Tak Kelabu Lagi
| Senin, 18 November 2024 | 06:30 WIB

Prospek Emiten Semen Tak Kelabu Lagi

Saham emiten semen terangkat sentimen program pembangunan 3 juta rumah karena bakal meningkatkan permintaan semen

Defisit Transaksi Berjalan Melebar Hingga Tahun 2025
| Senin, 18 November 2024 | 06:13 WIB

Defisit Transaksi Berjalan Melebar Hingga Tahun 2025

Pada kuartal III-2024,defisit transaksi berjalan alias CAD diperkirakan melebar dibanding kuartal sebelumnya.

Tiru Singapura, RI Bisa Hemat Anggaran Negara Hingga 40%
| Senin, 18 November 2024 | 06:10 WIB

Tiru Singapura, RI Bisa Hemat Anggaran Negara Hingga 40%

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia bisa menghemat anggaran negara mencapai kisaran 30% hingga 40%

Reksadana Offshore Terangkat Penguatan Dolar AS
| Senin, 18 November 2024 | 06:00 WIB

Reksadana Offshore Terangkat Penguatan Dolar AS

Penguatan dolar AS dan kinerja saham AS menjadi katalis positif. Penguatan kurs dolar AS meningkatkan nilai investasi dalam mata uang lokal. 

Pelemahan Rupiah Menekan APBN
| Senin, 18 November 2024 | 05:56 WIB

Pelemahan Rupiah Menekan APBN

Setiap nilai tukar rupiah melemah maka akan berdampak terhadap kenaikan defisit anggaran dalam APBN 2024

Wajib Pajak Wajib Bersiap Hadapi Sistem Pajak Baru
| Senin, 18 November 2024 | 05:50 WIB

Wajib Pajak Wajib Bersiap Hadapi Sistem Pajak Baru

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan mengimplementasikan coretax system mulai 1 Januari 2025

Rupiah Tunggu Aksi Riil Kabinet
| Senin, 18 November 2024 | 05:44 WIB

Rupiah Tunggu Aksi Riil Kabinet

Rupiah ke depan akan mendapatkan tantangan dari meningkatnya ketidakpastian global tersebut. Namun secara fundamental, rupiah masih baik

Awal Pekan Kembali Tiba, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini dari Analis
| Senin, 18 November 2024 | 05:01 WIB

Awal Pekan Kembali Tiba, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini dari Analis

Investor dan trader tetap harus mewaspadai potensi pelemahan indeks pada awal pekan, Senin (18/11) ini.

Prospek Emiten Konsumer Tersandera Kenaikan PPN
| Senin, 18 November 2024 | 03:36 WIB

Prospek Emiten Konsumer Tersandera Kenaikan PPN

Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan bakal memukul bisnis emiten​ konsumer.

Besaran Upah Minimum 2025 Masih Tarik Ulur
| Senin, 18 November 2024 | 03:29 WIB

Besaran Upah Minimum 2025 Masih Tarik Ulur

Pebisnis berharap penentuan upah minimum provinsi (UMP) mengacu PP No 51/2024, tapi serikat pekerja menolak.

INDEKS BERITA

Terpopuler