Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi

Senin, 08 November 2021 | 09:11 WIB
Tetapkan Tujuan Ekologi, Kabinet Akui China Masih Jauh dari Target Penghapusan Emisi
[ILUSTRASI. Danau di depan pembangkit listrik batubara di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China masih menghadapi jalan yang panjang dalam melestarikan alam, demikian pernyataan kabinet yang biasa disebut Dewan Negara, pada Minggu (7/11). Pengakuan semacam itu disampaikan kabinet bersama dengan pengumuman target baru untuk udara dan air yang lebih bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi emisi karbon.

Dewan Negara, kabinet China, mengatakan ada beberapa perbaikan dalam situasi ekologi negara itu sejak peluncuran kampanye anti-polusi, demikian pemberitaan kantor berita negara Xinhua.

Tetapi Dewan mengatakan akan sulit untuk mengatasi polusi dan memastikan bahwa emisi karbon mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan bahwa netralitas karbon tercapai pada tahun 2060, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Xi Jinping.

China adalah penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

Baca Juga: Bursa Asia bervariasi, data ekspor China jadi sentimen positif

“Kampanye perlindungan ekologi dan lingkungan masih panjang,” kata Dewan dalam sebuah pernyataan.

China bertujuan untuk meningkatkan proporsi kualitas air yang baik di wilayah pesisirnya hingga 79%. Untuk mencapai target itu, China bermaksud mengurangi pencemaran cuaca, mengendalikan risiko pencemaran tanah dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengolah limbah padat dan polutan baru, kata Dewan.

Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi jumlah senyawa organik yang mudah menguap (VOC), terutama yang dikeluarkan oleh industri minyak dan kimia, dan nitrogen oksida setidaknya 10% pada tahun 2025 dari tingkat tahun 2020, untuk menghentikan peningkatan polusi ozon di tanah.

Ini akan mencoba untuk memenuhi tujuan lingkungan yang ambisius tanpa gangguan besar kegiatan ekonomi dan industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat, kata Dewan, menambahkan bahwa perjuangan lingkungan juga akan berkoordinasi dengan tindakan nasional lainnya termasuk kampanye energi dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Harga batubara melandai, simak rekomendasi saham emiten batubara

Dewan Negara bertujuan untuk membuat sekitar 93% dari lahan pertaniannya yang kini terkontaminasi menjadi layak untuk dipanen pada akhir tahun 2025, naik dari 90% yang ditetapkan untuk akhir tahun 2020. China juga bermaksud mengurangi limbah logam berat yang dibuang oleh industri utama sebesar 5% dari tingkat tahun 2020 mereka. .

China akan fokus pada sektor-sektor utama seperti energi, baja dan transportasi dalam upayanya untuk mengekang emisi karbon, katanya.

Presiden Xi telah menghadapi kritik, termasuk dari Presiden AS Joe Biden, karena tidak menghadiri pertemuan iklim PBB yang sekarang sedang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

Beijing juga tidak menawarkan target baru dalam rencana perubahan iklim nasional yang tidak mengikat, yang dikenal sebagai NDC, yang harus diserahkan secara teratur ke PBB sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 tentang penanganan perubahan iklim.

Selanjutnya: Sejumlah Investor Ingin Diversifikasi dari Sektor Teknologi, S&P 500 Bisa Tergerus

 

Bagikan

Berita Terbaru

Wijaya Karya (WIKA) Genjot Raihan Nilai Kontrak Baru
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:00 WIB

Wijaya Karya (WIKA) Genjot Raihan Nilai Kontrak Baru

Kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen infrastruktur dan building, yang ditopang oleh proyek jalan, jembatan, sumber daya air.

Waspada Ruang Fiskal Kian Sempit Bila Defisit Melebar
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:59 WIB

Waspada Ruang Fiskal Kian Sempit Bila Defisit Melebar

Kemkeu mencatat defisit anggaran sepanjang 2025 mencapai 2,92% dari PDB, setara Rp 695,1 triliun    

Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 24% ke 41% pada 2026, TLKM Dominasi 66%
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:58 WIB

Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 24% ke 41% pada 2026, TLKM Dominasi 66%

Analis proyeksikan penetrasi fixed broadband Indonesia melonjak dari 24% (2025) menjadi hingga 41% pada 2026.

Pangkas Produksi untuk Menjaga Harga Batubara
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:25 WIB

Pangkas Produksi untuk Menjaga Harga Batubara

Kementerian ESDM bersiap untuk memangkas target produksi batubara 2026 menjadi berkisar 600 juta ton.

Harapan Baru Alamtri Minerals (ADMR) dari Diversifikasi
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:21 WIB

Harapan Baru Alamtri Minerals (ADMR) dari Diversifikasi

Prospek saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) masih positif di tengah upaya diversifikasi bisnis

Kejagung Mulai Menyigi Tambang di Hutan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:20 WIB

Kejagung Mulai Menyigi Tambang di Hutan

Kejagung mendatangi Kemenhut untuk mencocokan data terkait perizinan pertambangan di hutan yang berada di beberapa lokasi.

Electronic City Indonesia (ECII) Tetap Selektif Ekspansi Bisnis
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:20 WIB

Electronic City Indonesia (ECII) Tetap Selektif Ekspansi Bisnis

Manajemen ECII menargetkan pertumbuhan kinerja minimal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Reksadana Saham Masih Jadi Unggulan untuk Tahun 2026
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:18 WIB

Reksadana Saham Masih Jadi Unggulan untuk Tahun 2026

Penurunan BI rate dan suku bunga deposito perbankan membuat masyarakat akan mencari alternatif investasi dengan imbal hasil menarik.

Antrean Gugatan Uji Materi KUHP dan KUHAP di MK
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:15 WIB

Antrean Gugatan Uji Materi KUHP dan KUHAP di MK

Sejak akhir tahun hingga awal tahun 2026 ini beragam gugatan uji materi KUHPdan KUHAP sudah terdaftar di MK.

Tekanan Rupiah Belum Usai, Bisa Menuju Rp 17.000
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:14 WIB

Tekanan Rupiah Belum Usai, Bisa Menuju Rp 17.000

Tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS sepanjang 2025 lalu diprediksi akan terulang lagi pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler