Usai Rapat Tertutup Dengan Jiwasraya, Hendrawan Supratikno: Penyakitnya Parah

Kamis, 07 November 2019 | 21:35 WIB
Usai Rapat Tertutup Dengan Jiwasraya, Hendrawan Supratikno: Penyakitnya Parah
[ILUSTRASI. Warga melintas di depan kantor Pusat Asuransi Jiwasraya Jakarta, Selasa (15/1). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/15/01/2019.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR hari ini, Kamis (7/11) menggelar rapat dengar pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Asuransi Jiwasraya, dan AJB Bumiputera. Rapat yang berlangsung tertutup itu, membicarakan kondisi terkini dua perusahaan asuransi yang sedang dirundung masalah tersebut.

Saat dihubungi seusai rapat, Hendrawan Supratikno Anggota Komisi XI DPR mengatakan untuk Jiwasraya secara umum kondisinya memang berat dan harus segera ada solusi.

"Penyakitnya parah, solusinya harus tegas dan butuh komitmen tegas. Mismanagement terlanjur akumulatif," tutur politisi senior PDI Perjuangan itu, kepada KONTAN.

Mengenai langkah penyehatan Jiwasraya, menurut Hendrawan konsepnya belum jelas. "Model bisnisnya model yang aneh. Hanya logis untuk dibobol, bukan untuk sehat dan menguntungkan," keluhnya.

Namun untuk lebih detail Hendrawan enggan mengungkapkan, lantaran peserta rapat dengar pendapat sudah sepakat rapat tersebut bersifat confidential dan berlangsung tertutup.

Baca Juga: Jiwasraya butuh Rp 32,89 triliun untuk benahi likuiditas, begini kondisi keuangannya

Hendrawan menambahkan, banyak pihak berharap agar OJK benar-benar menjalankan fungsi sebagai pengawas dengan baik. Hal ini agar industri jasa keuangan nasional menjadi terpercaya dan kredibel.

OJK, lanjut Hendrawan, juga harus membuat roadmap penyehatan lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga asuransi sehingga dapat memunculkan harapan yang realistis.

"OJK jangan sibuk mengerjakan hal-hal yang bukan tupoksinya," pungkas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Bagikan

Berita Terbaru

Kedaulatan Rakyat dalam Perpajakan
| Selasa, 27 Januari 2026 | 04:43 WIB

Kedaulatan Rakyat dalam Perpajakan

Catatan historis menunjukkan bahwa pajak kerap menjadi isu sensitif ketika keadilan tidak dirasakan, dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri.

Asuransi Jiwa Putar Otak Perkuat Kanal Bancassurance
| Selasa, 27 Januari 2026 | 04:15 WIB

Asuransi Jiwa Putar Otak Perkuat Kanal Bancassurance

Dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi jiwa mencetak kinerja kurang menggembirakan dari kanal bancassurance.

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli
| Senin, 26 Januari 2026 | 18:22 WIB

Waspadai Tren Bearish Lanjutan Saham WIFI, Masih Dominan Tekanan Jual dibanding Beli

Fundamental WIFI yang diuntungkan oleh basis biaya yang lebih rendah, capex Rp 750 ribu/koneksi rumah di bawah rata-rata industri Rp 1,5 juta.

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang
| Senin, 26 Januari 2026 | 14:45 WIB

Menimbang Saham Tambang Logam yang Harganya Terbang

Saham tambang logam di bursa melanjutkan reli. Kenaikannya masih menarik bagi investor. Saham-sahamnya masih menarik dik

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:35 WIB

Ekspansi Hulu Gas Indonesia Bisa Lebih Semarak Saat Investasi Global Diramal Landai

Lesunya transaksi merger dan akuisisi global tak lepas dari volatilitas harga minyak yang cenderung bearish sepanjang 2025.

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 09:29 WIB

Mari Menghitung Kinerja Saham Grup Konglomerasi

Konglomerat mempunyai pendanaan yang relatif kuat serta bagi yang sudah mengucurkan penambahan modal kerja atau investasi perlu dicermati

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:38 WIB

Risiko Setor Surplus BI Sebelum Audit

Ekonom memproyeksikan surplus BI akan meningkat pada 2025 sebelum kembali menurun pada 2026         

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:29 WIB

Tak Berkutik, Pajak Bisa Blokir Layanan Publik

Ditjen Pajak bisa memblokir penunggak pajak dengan utang minimal Rp 100 juta                        

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:26 WIB

Ada Wacana Penerapan Layer Cukai Baru, Wismilak (WIIM) Disebut Paling Diuntungkan

Penambahan layer cukai agar pelaku usaha dapat bertransformasi menjadi legal tanpa tekanan biaya yang terlalu berat.

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan
| Senin, 26 Januari 2026 | 08:12 WIB

Lonjakan Harga Emas Meniup Angin Segar ke Arah Emiten, Saham Boy Thohir Paling Cuan

Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan moneter membuat tren harga emas global masih cenderung uptrend.

INDEKS BERITA

Terpopuler