Utang Bayan Resources (BYAN) Melonjak, Ini Penjelasan Konglomerat Low Tuck Kwong

Sabtu, 27 Juli 2019 | 08:00 WIB
Utang Bayan Resources (BYAN) Melonjak, Ini Penjelasan Konglomerat Low Tuck Kwong
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja semester I-2019 PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tertekan beban berat.

Kenaikan beban menjegal perolehan keuntungan Bayan Resources karena pendapatan cuma tumbuh tipis.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero menyebutkan, kinerja perusahaan terimbas harga komoditas yang turun. Harga batubara sepanjang Januari-Juni turun 27%. 

Mengutip laporan keuangan perusahaan, pendapatan Bayan Resources tercatat US$ 858,58 juta di akhir Juni 2019, naik 2,57% dari perolehan semester satu tahun sebelumnya, sebesar US$ 837,09 juta.

Pendapatan terbesar dari penjualan batubara mencapai US$ 849,93 juta, naik 3,16% year on year.

Namun, beban pokok pendapatan perusahaan ini membengkak 34% jadi US$ 510,63 juta.

Kenaikan beban terutama terjadi pada biaya produksi pengupasan tanah alias overburden removal yang naik 35% jadi US$ 212,08 juta.

Baca Juga: Laporan Terbaru, Cadangan Batubara Bayan (BYAN) Melonjak Signifikan

Kenaikan beban juga terjadi biaya pertambangan dan pengangkutan batubara, hingga iuran eksploitasi dan penjualan.

Alhasil, laba Bayan Resources yang diatribusikan ke entitas induk mengalami penurunan hingga 34% menjadi sebesar US$ 178,71 juta.

Sedangkan pada semester I-2018, laba bersihnya mencapai US$ 272,89.

Bayan Resources juga menyelipkan catatan untuk utangnya.

Utang Bayan Resources di akhir semester I-2019 melejit 70% menjadi US$ 806,40 juta dibanding posisi di periode yang berakhir 31 Desember lalu, yakni sebesar US$ 472,79 juta.

Pendiri sekaligus Direktur Utama Bayan Resources Low Tuck Kwong dalam rilisnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, kenaikan liabilitas ini akibat adanya utang dividen US$ 300 juta dan peningkatan pinjaman untuk modal kerja perusahaan.

Low Tuck Kwong baru membayar dividen tunai pada 17 Juli 2019, tercatat sebagai utang dividen di laporan keuangan Juni.

Sementara itu, asetnya naik 20,9% menjadi US$ 1,39 miliar dari periode akhir tahun 2018 yang sebesar US$ 1,15 miliar. Pendorongnya adalah meningkatnya kas dan setara kas dari laba perusahaan, piutang usaha karena peningkatan penjualan dan uang muka untuk pembelian batubara dan pengadaan aset tetap.

Baca Juga: Low Tuck Kwong, Orang Terkaya Nomor 7 di Indonesia Jual Saham Voksel (VOKS)

Sementara itu, saham BYAN masih anteng di Rp 16.900 per saham. Harganya turun sejak 1 Juli setelah sempat menyentuh Rp 19.375 per saham.

Analis Astronacci International Anthonius Edyson tidak menyarankan untuk trading di saham ini. "BYAN masih akan bergerak melemah menuju level support terdekat," jelas Anthonius.

Saham BYAN, menurut dia, bergerak di bawah EMA 21. Stochastic tampak overbought alias jenuh beli. Kondisi tersebut terkadang menunjukkan sinyal sell. Analis menilai, hal ini mengonfirmasi BYAN masih akan melemah. Adapun support berada di level Rp 16.000, sementara resistance di level Rp 17.600.

Baca Juga: Menimbang Saham Milik Konglomerat Tanah Air

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler