Wakil Rakyat Mengusulkan Aturan Pajak Bermasalah Dihapus di RUU KUP

Kamis, 17 Juni 2021 | 07:35 WIB
Wakil Rakyat Mengusulkan Aturan Pajak Bermasalah Dihapus di RUU KUP
[]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontroversi Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengenai rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan,  jasa kesehatan dan lain-lain makin menuai kontroversi di banyak kalangan. Kondisi ini juga menjadi perhatian anggota DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro meminta pemerintah menyiapkan draf revisi  RUU KUP dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Ia harap, substansi dari revisi aturan KUP tersebut tidak membebani masyarakat di tengah kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga kini.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Carsurin (CRSN) Tancap Gas Menyasar Industri Hijau
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 11:22 WIB

Carsurin (CRSN) Tancap Gas Menyasar Industri Hijau

CRSN menargetkan pertumbuhan pendapatan 22,4% dan EBITDA 36% di 2026. Perusahaan kini fokus ke ekonomi hijau, biru, dan transisi energi. 

Saham Komoditas Jadi Penyelamat IHSG, Arah Bursa Masih Rentan Ambruk
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 11:17 WIB

Saham Komoditas Jadi Penyelamat IHSG, Arah Bursa Masih Rentan Ambruk

Rumor penundaan kebijakan ekspor DSI dibantah pemerintah. Saham komoditas yang sempat melonjak kini berisiko.

Bom Waktu
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 07:10 WIB

Bom Waktu

Krisis tidak lahir dalam semalam, melainkan berasal dari akumulasi berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Sinyal Alam yang Belum Kita Baca
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 07:05 WIB

Sinyal Alam yang Belum Kita Baca

Aksi lokal yang sudah berdampak global, seperti Pokmaswas harus bisa diakui dan dibiayai oleh arsitektur global.​

Tekanan Dolar AS Menguat: Rupiah, Rupee, Peso Makin Terjepit
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 07:00 WIB

Tekanan Dolar AS Menguat: Rupiah, Rupee, Peso Makin Terjepit

Mata uang Asia tertekan, rupiah jadi yang terburuk sebulan terakhir. Cari tahu faktor penyebab pelemahan ini dan prediksi hingga 2026.

Rupiah Terancam Anjlok Lebih Dalam: Sentimen Global Jadi Penentu
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 07:00 WIB

Rupiah Terancam Anjlok Lebih Dalam: Sentimen Global Jadi Penentu

Rupiah melemah 0,28% ke Rp 17.717/dolar AS. Ketahui faktor geopolitik dan kebijakan domestik yang terus menekan nilai tukar.

PHRI Dukung Penertiban Akomodasi Ilegal
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 06:56 WIB

PHRI Dukung Penertiban Akomodasi Ilegal

PHRI juga mendukung langkah pemerintah untuk mendesak pengelola platform OTA agar tidak lagi memasarkan akomodasi ilegal yang tak punya perizinan.

 Tertatih Mencari Investor 118 Wilayah Kerja Migas
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 06:52 WIB

Tertatih Mencari Investor 118 Wilayah Kerja Migas

Baru 8 wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) yang terkontrak dari 118 WK yang dilelang oleh Kementerian ESDM

 Dari Perbankan ke Tambang Emas
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 06:44 WIB

Dari Perbankan ke Tambang Emas

Herwin Wahyu Hidayat meniti karier dari perbankan hingga menjadi Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk

Amankan Penerimaan, Penagihan Pajak Digencarkan
| Sabtu, 23 Mei 2026 | 06:09 WIB

Amankan Penerimaan, Penagihan Pajak Digencarkan

Ditjen Pajak melakukan pemblokiran rekening para wakib pajak yang masih memiliki tunggakan          

INDEKS BERITA

Terpopuler