Gugatan PKPU belum memberikan dampak yang signifikan terhadap hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha PTPP.

Kas dan setara kas PTPP turun hingga 41% YoY dari Rp 4,32 triliun di semester I-2024 menjadi Rp 2,54 triliun di semester I-2025.

PTPP menargetkan kontribusi yang kian masif dari segmen jasa pertambangan, tak hanya hingga akhir tahun 2025 tetapi juga secara jangka panjang.

Proyek ini digarap lewat skema joint operation (JO), yang mana PTPP bertindak sebagai leader dengan porsi 80%

NPEA akan menjadi akses baru yang memperkuat akses existing, termasuk kawasan industri Cikarang, Cibitung ke Pelabuhan Tanjung Priok,

Realisasi belanja infrastruktur pemerintah saat ini relatif rendah lantaran ada keterbatasan fiskal. Ini berdampak pada kinerja keuangan PTPP.​

Perolehan nilai kontrak tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana dari badan usaha milik negaa (BUMN) sebesar 46,29%.

Risiko tingkat utang masih jadi pemberat langkah PTPP. Tapi PTPP bersiap menambal penurunan kinerja ini dengan cara melepas sejumlah asetnya.

Sebelumnya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diajukan terhadap anak usaha PTPP dan WIKA.

PTPP tidak dalam kondisi likuiditas yang seret. Aset lancarnya masih mencukupi untuk digunakan memenuhi semua liabilitas jangka pendeknya.