AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 17:46 WIB
AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif
[ILUSTRASI. Uang kertas yuan dan dolar AS untuk mengilustrasikan hubungan dagang kedua negara, 20 Mei 2019. REUTERS/Jason Lee/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terlibat perang tarif, China dan Amerika Serikat (AS) berupaya merintis kembali hubungan dagang. Perwakilan Dagang AS, yang merupakan wakil pemerintahan AS dalam perundingan dagang, Katherine Tai, melakukan pertemuan secara virtual, pada Jumat malam waktu Washington, dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He. 

Tai pada Senin (4/10), menyatakan, menginginkan pembicaraan yang jujur dan bermaksud menagih komitmen yang dibuat China saat melakukan kesepakatan perdagangan tahap pertama, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Kubu China menggunakan pertemuan itu untuk meminta AS menghilangkan tarif. “Pihak China merundingkan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya pada model pembangunan ekonomi dan kebijakan industri China,” demikian pernyataan kantor berita negara China Xinhua setelah pertemuan tersebut.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

Tai bermaksud menggunakan pembicaraan virtual itu untuk menguji apakah AS dapat menggunakan pendekatan bilateral untuk menyampaikan keluhan tentang praktik perdagangan dan subsid yang dilakukan Beijing, kata seorang pejabat USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil Perdana Menteri Liu meninjau implementasi Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi mengenai isu-isu tertentu yang luar biasa,” demikian pernyataan USTR.

Xinhua mengatakan kedua belah pihak telah “menyatakan inti dari keprihatinan mereka, dan sepakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing pihak melalui konsultasi."

“Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat antara kedua negara dan pemulihan ekonomi dunia,” demikian pernyataan Xinhua.

Dalam acara pengarahan menjelang pertemuan tersebut, seorang pejabat senior USTR mengatakan Tai akan memberi Liu, penilaian AS atas kinerja China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1. Termasuk realisasi pembelian barang-barang AS oleh China, yang tidak sesuai target. Tai juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik ekonomi non-pasar yang dijalankan China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit dalam menggandakan pendekatan otoriter yang berpusat pada negara, dan menolak untuk mengatasi masalah struktural yang kami lihat,” kata pejabat itu. “Karena itu, fokus utama kami adalah terus membangun ketahanan dan daya saing, diversifikasi pasar, dan membatasi dampak dari praktik berbahaya Beijing."

Pejabat itu mengatakan Tai akan mendasarkan keterlibatan masa depan dengan China pada "bagaimana China menanggapi panggilan malam ini" dan menolak untuk membahas kemungkinan langkah selanjutnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Tai tidak akan mencari negosiasi perdagangan Fase 2 dengan Beijing mengenai subsidi negara dan masalah struktural lain.

Baca Juga: Tabrak objek tak dikenal di Laut China Selatan, kapal selam nuklir AS alami kerusakan

Kesepakatan tahap 1 yang tercapai pada Januari meredakan perang tarif yang berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagian besar isi kesepakatan berfokus pada janji China untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$ 200 miliar selama dua tahun, bersama dengan peningkatan perlindungan untuk hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Pemerintahan Trump membayangkan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi masalah yang lebih sulit seperti subsidi untuk perusahaan negara dan kebijakan industri strategis China.

Administrasi Biden juga tidak menutup kemungkinan penggunaan “Section 301” sebagai dasar untuk menggelar investigasi baru, yang dapat berujung pada pengenaan lebih banyak tarif atas barang-barang China, jika pendekatan bilateral gagal. Pejabat itu mengatakan AS akan menggunakan “berbagai alat yang dimiliki untuk melindungi pekerja, petani dan bisnis  di AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.”

Tai, seorang penutur bahasa Mandarin yang fasih dan putri imigran dari Taiwan, menganggap pertemuan virtual itu sebagai "ujian apakah pendekatan bilateral akan membantu mengamankan hasil yang kami cari. Dan kami berharap China akan merespons secara positif," kata pejabat USTR itu.

Selanjutnya: Punya Banyak Pengecualian, Kesepakatan Tarif Minimum Dikritik Tak Bergigi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen
| Kamis, 16 April 2026 | 18:38 WIB

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan rencana menambah lini bisnis ke hidrogen dan data center.

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting
| Kamis, 16 April 2026 | 17:42 WIB

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting

Dari sisi laporan keuangan, akan ada impairement yang signifikan karena perusahaan harus melakukan write-off atas nilai investasinya.

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter
| Kamis, 16 April 2026 | 09:46 WIB

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter

Kendati dibayangi pemangkasan kuota, para analis masih memandang positif prospek kinerja keuangan dan saham INCO.

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang
| Kamis, 16 April 2026 | 09:25 WIB

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang

TINS akan menyuplai bahan baku mineral tanah jarang dari Sisa Hasil Produksi timah ke fasilitas produksi bersama Perminas. 

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue
| Kamis, 16 April 2026 | 08:57 WIB

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue

Saham baru ini dipatok dengan harga Rp 350 per saham. Dus, dari rights issue, RMKO berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 159,9 miliar.​

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara
| Kamis, 16 April 2026 | 08:55 WIB

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara

Letak geografis yang relatif aman dari zona konflik membuat ADMR dalam kondisi yang pas untuk menyuplai pasar Asia Timur.

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat
| Kamis, 16 April 2026 | 08:50 WIB

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat

Prospek PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) pada 2026 diproyeksi masih cerah. Ini berkaca pada pertumbuhan kinerja MTDL pada 2025.

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah
| Kamis, 16 April 2026 | 08:41 WIB

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah

Pelemahan rupiah dalam jangka menengah bisa menekan margin emiten konsumer, termasuk PT Mayora Indah Tbk (MYOR). ​

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar
| Kamis, 16 April 2026 | 08:32 WIB

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berencana menjual seluruh saham tambang batubara Kestrel Coal Group Pyt Ltd di Australia.

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik
| Kamis, 16 April 2026 | 08:11 WIB

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik

Posisi utang luar negeri Indonesia melonjak pada Februari 2026. Kenaikan drastis ini didorong bank sentral.    

INDEKS BERITA

Terpopuler