AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 17:46 WIB
AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif
[ILUSTRASI. Uang kertas yuan dan dolar AS untuk mengilustrasikan hubungan dagang kedua negara, 20 Mei 2019. REUTERS/Jason Lee/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terlibat perang tarif, China dan Amerika Serikat (AS) berupaya merintis kembali hubungan dagang. Perwakilan Dagang AS, yang merupakan wakil pemerintahan AS dalam perundingan dagang, Katherine Tai, melakukan pertemuan secara virtual, pada Jumat malam waktu Washington, dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He. 

Tai pada Senin (4/10), menyatakan, menginginkan pembicaraan yang jujur dan bermaksud menagih komitmen yang dibuat China saat melakukan kesepakatan perdagangan tahap pertama, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Kubu China menggunakan pertemuan itu untuk meminta AS menghilangkan tarif. “Pihak China merundingkan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya pada model pembangunan ekonomi dan kebijakan industri China,” demikian pernyataan kantor berita negara China Xinhua setelah pertemuan tersebut.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

Tai bermaksud menggunakan pembicaraan virtual itu untuk menguji apakah AS dapat menggunakan pendekatan bilateral untuk menyampaikan keluhan tentang praktik perdagangan dan subsid yang dilakukan Beijing, kata seorang pejabat USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil Perdana Menteri Liu meninjau implementasi Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi mengenai isu-isu tertentu yang luar biasa,” demikian pernyataan USTR.

Xinhua mengatakan kedua belah pihak telah “menyatakan inti dari keprihatinan mereka, dan sepakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing pihak melalui konsultasi."

“Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat antara kedua negara dan pemulihan ekonomi dunia,” demikian pernyataan Xinhua.

Dalam acara pengarahan menjelang pertemuan tersebut, seorang pejabat senior USTR mengatakan Tai akan memberi Liu, penilaian AS atas kinerja China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1. Termasuk realisasi pembelian barang-barang AS oleh China, yang tidak sesuai target. Tai juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik ekonomi non-pasar yang dijalankan China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit dalam menggandakan pendekatan otoriter yang berpusat pada negara, dan menolak untuk mengatasi masalah struktural yang kami lihat,” kata pejabat itu. “Karena itu, fokus utama kami adalah terus membangun ketahanan dan daya saing, diversifikasi pasar, dan membatasi dampak dari praktik berbahaya Beijing."

Pejabat itu mengatakan Tai akan mendasarkan keterlibatan masa depan dengan China pada "bagaimana China menanggapi panggilan malam ini" dan menolak untuk membahas kemungkinan langkah selanjutnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Tai tidak akan mencari negosiasi perdagangan Fase 2 dengan Beijing mengenai subsidi negara dan masalah struktural lain.

Baca Juga: Tabrak objek tak dikenal di Laut China Selatan, kapal selam nuklir AS alami kerusakan

Kesepakatan tahap 1 yang tercapai pada Januari meredakan perang tarif yang berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagian besar isi kesepakatan berfokus pada janji China untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$ 200 miliar selama dua tahun, bersama dengan peningkatan perlindungan untuk hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Pemerintahan Trump membayangkan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi masalah yang lebih sulit seperti subsidi untuk perusahaan negara dan kebijakan industri strategis China.

Administrasi Biden juga tidak menutup kemungkinan penggunaan “Section 301” sebagai dasar untuk menggelar investigasi baru, yang dapat berujung pada pengenaan lebih banyak tarif atas barang-barang China, jika pendekatan bilateral gagal. Pejabat itu mengatakan AS akan menggunakan “berbagai alat yang dimiliki untuk melindungi pekerja, petani dan bisnis  di AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.”

Tai, seorang penutur bahasa Mandarin yang fasih dan putri imigran dari Taiwan, menganggap pertemuan virtual itu sebagai "ujian apakah pendekatan bilateral akan membantu mengamankan hasil yang kami cari. Dan kami berharap China akan merespons secara positif," kata pejabat USTR itu.

Selanjutnya: Punya Banyak Pengecualian, Kesepakatan Tarif Minimum Dikritik Tak Bergigi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Likuiditas Valas Tetap Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah
| Rabu, 15 April 2026 | 06:45 WIB

Likuiditas Valas Tetap Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah

​Likuiditas valas perbankan masih dalam kondisi cukup longgar, meski permintaan kredit valas cenderung melandai di tengah volatilitas rupiah

Daya Beli Belum Pulih, Emiten Konsumer Harus Rajin Efisiensi
| Rabu, 15 April 2026 | 06:42 WIB

Daya Beli Belum Pulih, Emiten Konsumer Harus Rajin Efisiensi

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia turun tipis pada Maret 2026. Penurunan IKK diproyeksi bisa berpengaruh ke prospek emiten konsumer.

 Catatan Pebisnis untuk Revisi Aturan DHE-SDA
| Rabu, 15 April 2026 | 06:36 WIB

Catatan Pebisnis untuk Revisi Aturan DHE-SDA

Kementerian Keuangan menyebutkan peraturan baru terkait DHE-SDA telah mendapat persetujuan Presiden dan bakal terbit bulan ini

Menjaga Kinerja 2026 Tetap Sehat, Mitra Keluarga (MIKA) Tambah Dua Rumah Sakit Baru
| Rabu, 15 April 2026 | 06:32 WIB

Menjaga Kinerja 2026 Tetap Sehat, Mitra Keluarga (MIKA) Tambah Dua Rumah Sakit Baru

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) menggeber ekspansi bisnis di 2026, dengan membangun dua rumah sakit baru di Jabodetabek dan Jawa Timur.​

Biaya Dana Perbankan Akan Terus Melandai
| Rabu, 15 April 2026 | 06:30 WIB

Biaya Dana Perbankan Akan Terus Melandai

​Relaksasi kebijakan suku bunga Bank Indonesia belum diikuti penurunan signifikan pada biaya dana perbankan

Kredit Tak Lantas Mudah Cair Meski SLIK Tak Tampil
| Rabu, 15 April 2026 | 06:25 WIB

Kredit Tak Lantas Mudah Cair Meski SLIK Tak Tampil

​Kebijakan OJK menghapus catatan utang di bawah Rp 1 juta dari SLIK mulai diberlakukan untuk mempercepat penyaluran KPR subsidi

Jadi Momentum Baik
| Rabu, 15 April 2026 | 06:10 WIB

Jadi Momentum Baik

Adalah langkah tepat, pemerintah memberi lagi subsidi pembelian motor setrum. Kebijakan ini terbukti mendorong penjualan motor listrik.

Penerima PKH Bisa Menjadi Anggota & Pekerja Kopdes
| Rabu, 15 April 2026 | 05:35 WIB

Penerima PKH Bisa Menjadi Anggota & Pekerja Kopdes

Kementerian Koperasi menargetkan sebanyak 1,4 juta penerima PKH bisa menjadi anggota Koperasi Merah Putih.

Faktor Lebaran Dorong Kredit Mobil Baru
| Rabu, 15 April 2026 | 05:35 WIB

Faktor Lebaran Dorong Kredit Mobil Baru

Pertumbuhan dipengaruhi oleh perbaikan daya beli, pergerakan suku bunga, serta pasar otomotif yang melaju cukup kencang di awal tahun

Rusia Bersiap Pasok Minyak dan Teknologi ke RI
| Rabu, 15 April 2026 | 05:25 WIB

Rusia Bersiap Pasok Minyak dan Teknologi ke RI

Indonesia dan Rusia menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.

INDEKS BERITA

Terpopuler