AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 17:46 WIB
AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif
[ILUSTRASI. Uang kertas yuan dan dolar AS untuk mengilustrasikan hubungan dagang kedua negara, 20 Mei 2019. REUTERS/Jason Lee/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terlibat perang tarif, China dan Amerika Serikat (AS) berupaya merintis kembali hubungan dagang. Perwakilan Dagang AS, yang merupakan wakil pemerintahan AS dalam perundingan dagang, Katherine Tai, melakukan pertemuan secara virtual, pada Jumat malam waktu Washington, dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He. 

Tai pada Senin (4/10), menyatakan, menginginkan pembicaraan yang jujur dan bermaksud menagih komitmen yang dibuat China saat melakukan kesepakatan perdagangan tahap pertama, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Kubu China menggunakan pertemuan itu untuk meminta AS menghilangkan tarif. “Pihak China merundingkan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya pada model pembangunan ekonomi dan kebijakan industri China,” demikian pernyataan kantor berita negara China Xinhua setelah pertemuan tersebut.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

Tai bermaksud menggunakan pembicaraan virtual itu untuk menguji apakah AS dapat menggunakan pendekatan bilateral untuk menyampaikan keluhan tentang praktik perdagangan dan subsid yang dilakukan Beijing, kata seorang pejabat USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil Perdana Menteri Liu meninjau implementasi Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi mengenai isu-isu tertentu yang luar biasa,” demikian pernyataan USTR.

Xinhua mengatakan kedua belah pihak telah “menyatakan inti dari keprihatinan mereka, dan sepakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing pihak melalui konsultasi."

“Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat antara kedua negara dan pemulihan ekonomi dunia,” demikian pernyataan Xinhua.

Dalam acara pengarahan menjelang pertemuan tersebut, seorang pejabat senior USTR mengatakan Tai akan memberi Liu, penilaian AS atas kinerja China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1. Termasuk realisasi pembelian barang-barang AS oleh China, yang tidak sesuai target. Tai juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik ekonomi non-pasar yang dijalankan China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit dalam menggandakan pendekatan otoriter yang berpusat pada negara, dan menolak untuk mengatasi masalah struktural yang kami lihat,” kata pejabat itu. “Karena itu, fokus utama kami adalah terus membangun ketahanan dan daya saing, diversifikasi pasar, dan membatasi dampak dari praktik berbahaya Beijing."

Pejabat itu mengatakan Tai akan mendasarkan keterlibatan masa depan dengan China pada "bagaimana China menanggapi panggilan malam ini" dan menolak untuk membahas kemungkinan langkah selanjutnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Tai tidak akan mencari negosiasi perdagangan Fase 2 dengan Beijing mengenai subsidi negara dan masalah struktural lain.

Baca Juga: Tabrak objek tak dikenal di Laut China Selatan, kapal selam nuklir AS alami kerusakan

Kesepakatan tahap 1 yang tercapai pada Januari meredakan perang tarif yang berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagian besar isi kesepakatan berfokus pada janji China untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$ 200 miliar selama dua tahun, bersama dengan peningkatan perlindungan untuk hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Pemerintahan Trump membayangkan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi masalah yang lebih sulit seperti subsidi untuk perusahaan negara dan kebijakan industri strategis China.

Administrasi Biden juga tidak menutup kemungkinan penggunaan “Section 301” sebagai dasar untuk menggelar investigasi baru, yang dapat berujung pada pengenaan lebih banyak tarif atas barang-barang China, jika pendekatan bilateral gagal. Pejabat itu mengatakan AS akan menggunakan “berbagai alat yang dimiliki untuk melindungi pekerja, petani dan bisnis  di AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.”

Tai, seorang penutur bahasa Mandarin yang fasih dan putri imigran dari Taiwan, menganggap pertemuan virtual itu sebagai "ujian apakah pendekatan bilateral akan membantu mengamankan hasil yang kami cari. Dan kami berharap China akan merespons secara positif," kata pejabat USTR itu.

Selanjutnya: Punya Banyak Pengecualian, Kesepakatan Tarif Minimum Dikritik Tak Bergigi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler