AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 17:46 WIB
AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif
[ILUSTRASI. Uang kertas yuan dan dolar AS untuk mengilustrasikan hubungan dagang kedua negara, 20 Mei 2019. REUTERS/Jason Lee/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terlibat perang tarif, China dan Amerika Serikat (AS) berupaya merintis kembali hubungan dagang. Perwakilan Dagang AS, yang merupakan wakil pemerintahan AS dalam perundingan dagang, Katherine Tai, melakukan pertemuan secara virtual, pada Jumat malam waktu Washington, dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He. 

Tai pada Senin (4/10), menyatakan, menginginkan pembicaraan yang jujur dan bermaksud menagih komitmen yang dibuat China saat melakukan kesepakatan perdagangan tahap pertama, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Kubu China menggunakan pertemuan itu untuk meminta AS menghilangkan tarif. “Pihak China merundingkan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya pada model pembangunan ekonomi dan kebijakan industri China,” demikian pernyataan kantor berita negara China Xinhua setelah pertemuan tersebut.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

Tai bermaksud menggunakan pembicaraan virtual itu untuk menguji apakah AS dapat menggunakan pendekatan bilateral untuk menyampaikan keluhan tentang praktik perdagangan dan subsid yang dilakukan Beijing, kata seorang pejabat USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil Perdana Menteri Liu meninjau implementasi Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi mengenai isu-isu tertentu yang luar biasa,” demikian pernyataan USTR.

Xinhua mengatakan kedua belah pihak telah “menyatakan inti dari keprihatinan mereka, dan sepakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing pihak melalui konsultasi."

“Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat antara kedua negara dan pemulihan ekonomi dunia,” demikian pernyataan Xinhua.

Dalam acara pengarahan menjelang pertemuan tersebut, seorang pejabat senior USTR mengatakan Tai akan memberi Liu, penilaian AS atas kinerja China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1. Termasuk realisasi pembelian barang-barang AS oleh China, yang tidak sesuai target. Tai juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik ekonomi non-pasar yang dijalankan China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit dalam menggandakan pendekatan otoriter yang berpusat pada negara, dan menolak untuk mengatasi masalah struktural yang kami lihat,” kata pejabat itu. “Karena itu, fokus utama kami adalah terus membangun ketahanan dan daya saing, diversifikasi pasar, dan membatasi dampak dari praktik berbahaya Beijing."

Pejabat itu mengatakan Tai akan mendasarkan keterlibatan masa depan dengan China pada "bagaimana China menanggapi panggilan malam ini" dan menolak untuk membahas kemungkinan langkah selanjutnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Tai tidak akan mencari negosiasi perdagangan Fase 2 dengan Beijing mengenai subsidi negara dan masalah struktural lain.

Baca Juga: Tabrak objek tak dikenal di Laut China Selatan, kapal selam nuklir AS alami kerusakan

Kesepakatan tahap 1 yang tercapai pada Januari meredakan perang tarif yang berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagian besar isi kesepakatan berfokus pada janji China untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$ 200 miliar selama dua tahun, bersama dengan peningkatan perlindungan untuk hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Pemerintahan Trump membayangkan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi masalah yang lebih sulit seperti subsidi untuk perusahaan negara dan kebijakan industri strategis China.

Administrasi Biden juga tidak menutup kemungkinan penggunaan “Section 301” sebagai dasar untuk menggelar investigasi baru, yang dapat berujung pada pengenaan lebih banyak tarif atas barang-barang China, jika pendekatan bilateral gagal. Pejabat itu mengatakan AS akan menggunakan “berbagai alat yang dimiliki untuk melindungi pekerja, petani dan bisnis  di AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.”

Tai, seorang penutur bahasa Mandarin yang fasih dan putri imigran dari Taiwan, menganggap pertemuan virtual itu sebagai "ujian apakah pendekatan bilateral akan membantu mengamankan hasil yang kami cari. Dan kami berharap China akan merespons secara positif," kata pejabat USTR itu.

Selanjutnya: Punya Banyak Pengecualian, Kesepakatan Tarif Minimum Dikritik Tak Bergigi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Bangun dari Tidur Panjang, Saham BIPI Melesat 95% di Tengah Isu Akuisisi Bakrie
| Senin, 16 Februari 2026 | 11:15 WIB

Bangun dari Tidur Panjang, Saham BIPI Melesat 95% di Tengah Isu Akuisisi Bakrie

Fundamental  PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) tengah tertekan, bahkan per September 2025 berbalik mengalami kerugian.

Paradoks Bursa Efek Indonesia (BEI): Saham Bagus Sepi, Saham Ramai Dicurigai
| Senin, 16 Februari 2026 | 10:18 WIB

Paradoks Bursa Efek Indonesia (BEI): Saham Bagus Sepi, Saham Ramai Dicurigai

Yang harus diburu, perilaku manipulatif: transaksi semu, cornering, spoofing, atau penyebaran informasi menyesatkan untuk menggerakkan harga.

Banyak Sentimen Positif Menyertai, Saham UNVR Diserbu Investor Asing Institusi
| Senin, 16 Februari 2026 | 10:05 WIB

Banyak Sentimen Positif Menyertai, Saham UNVR Diserbu Investor Asing Institusi

Iming-iming dividen jumbo dengan dividend yield yang menarik jadi daya tarik saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Strategi Cuan di Pekan Pendek Saat Imlek dan Awal Ramadan
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:45 WIB

Strategi Cuan di Pekan Pendek Saat Imlek dan Awal Ramadan

Investor disarankan mengatur alokasi aset portofolio pada pekan pendek di tengah sentimen Tahun Baru Imlek dan awal bulan Ramadan 2026. 

Masih Terbebani Biaya Merger, EXCL Rugi Rp 4,43 Triliun
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:40 WIB

Masih Terbebani Biaya Merger, EXCL Rugi Rp 4,43 Triliun

Rugi bersih yang dialami EXCL lebih bersifat pada kerugian akuntansi sebagai dampak pasca merger dengan Smartfren.

Produksi Dipangkas, Emiten Jasa Tambang Ikut Terdampak
| Senin, 16 Februari 2026 | 08:38 WIB

Produksi Dipangkas, Emiten Jasa Tambang Ikut Terdampak

Tak hanya bagi produsen, kebijakan pemerintah yang memangkas produksi batubara dan nikel pada 2026 juga memengaruhi emiten jasa pertambangan

ESG Perbankan: Kredit Keberlanjutan Menjadi Pendorong Baru Pertumbuhan
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:50 WIB

ESG Perbankan: Kredit Keberlanjutan Menjadi Pendorong Baru Pertumbuhan

Sektor berkelanjutan dan hijau berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru kredit bank. Seperti apa laju pertumbuhan kredi

Mengukur Potensi Efisiensi Bank dari Larangan Komisaris Terima Bonus
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:15 WIB

Mengukur Potensi Efisiensi Bank dari Larangan Komisaris Terima Bonus

​Bonus jumbo direksi dan komisaris bank BUMN kembali disorot jelang RUPST 2025, di tengah pengetatan tata kelola dan evaluasi skema tantiem.

Bank Pelat Merah Siap Dorong ROA
| Senin, 16 Februari 2026 | 07:00 WIB

Bank Pelat Merah Siap Dorong ROA

Presiden Prabowo Subianto telah meminta Danantara untuk mencetak ROA atau tingkat pengembalian dari aset sebesar 7% tahun ini. ​

Daya Beli Lesu Menyeret Kualitas KPR Perbankan
| Senin, 16 Februari 2026 | 06:50 WIB

Daya Beli Lesu Menyeret Kualitas KPR Perbankan

Bisnis KPR perbankan tengah menghadapi tekanan ganda. Tak hanya dibayangi perlambatan pertumbuhan pada 2025, kualitas asetnya pun tergerus. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler