AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 17:46 WIB
AS Menagih Komitmen Pembelian Barang, China Minta Penghapusan Tarif
[ILUSTRASI. Uang kertas yuan dan dolar AS untuk mengilustrasikan hubungan dagang kedua negara, 20 Mei 2019. REUTERS/Jason Lee/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Setelah terlibat perang tarif, China dan Amerika Serikat (AS) berupaya merintis kembali hubungan dagang. Perwakilan Dagang AS, yang merupakan wakil pemerintahan AS dalam perundingan dagang, Katherine Tai, melakukan pertemuan secara virtual, pada Jumat malam waktu Washington, dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He. 

Tai pada Senin (4/10), menyatakan, menginginkan pembicaraan yang jujur dan bermaksud menagih komitmen yang dibuat China saat melakukan kesepakatan perdagangan tahap pertama, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Kubu China menggunakan pertemuan itu untuk meminta AS menghilangkan tarif. “Pihak China merundingkan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya pada model pembangunan ekonomi dan kebijakan industri China,” demikian pernyataan kantor berita negara China Xinhua setelah pertemuan tersebut.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

Tai bermaksud menggunakan pembicaraan virtual itu untuk menguji apakah AS dapat menggunakan pendekatan bilateral untuk menyampaikan keluhan tentang praktik perdagangan dan subsid yang dilakukan Beijing, kata seorang pejabat USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil Perdana Menteri Liu meninjau implementasi Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi mengenai isu-isu tertentu yang luar biasa,” demikian pernyataan USTR.

Xinhua mengatakan kedua belah pihak telah “menyatakan inti dari keprihatinan mereka, dan sepakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing pihak melalui konsultasi."

“Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat antara kedua negara dan pemulihan ekonomi dunia,” demikian pernyataan Xinhua.

Dalam acara pengarahan menjelang pertemuan tersebut, seorang pejabat senior USTR mengatakan Tai akan memberi Liu, penilaian AS atas kinerja China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1. Termasuk realisasi pembelian barang-barang AS oleh China, yang tidak sesuai target. Tai juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik ekonomi non-pasar yang dijalankan China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit dalam menggandakan pendekatan otoriter yang berpusat pada negara, dan menolak untuk mengatasi masalah struktural yang kami lihat,” kata pejabat itu. “Karena itu, fokus utama kami adalah terus membangun ketahanan dan daya saing, diversifikasi pasar, dan membatasi dampak dari praktik berbahaya Beijing."

Pejabat itu mengatakan Tai akan mendasarkan keterlibatan masa depan dengan China pada "bagaimana China menanggapi panggilan malam ini" dan menolak untuk membahas kemungkinan langkah selanjutnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Tai tidak akan mencari negosiasi perdagangan Fase 2 dengan Beijing mengenai subsidi negara dan masalah struktural lain.

Baca Juga: Tabrak objek tak dikenal di Laut China Selatan, kapal selam nuklir AS alami kerusakan

Kesepakatan tahap 1 yang tercapai pada Januari meredakan perang tarif yang berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagian besar isi kesepakatan berfokus pada janji China untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$ 200 miliar selama dua tahun, bersama dengan peningkatan perlindungan untuk hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Pemerintahan Trump membayangkan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi masalah yang lebih sulit seperti subsidi untuk perusahaan negara dan kebijakan industri strategis China.

Administrasi Biden juga tidak menutup kemungkinan penggunaan “Section 301” sebagai dasar untuk menggelar investigasi baru, yang dapat berujung pada pengenaan lebih banyak tarif atas barang-barang China, jika pendekatan bilateral gagal. Pejabat itu mengatakan AS akan menggunakan “berbagai alat yang dimiliki untuk melindungi pekerja, petani dan bisnis  di AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.”

Tai, seorang penutur bahasa Mandarin yang fasih dan putri imigran dari Taiwan, menganggap pertemuan virtual itu sebagai "ujian apakah pendekatan bilateral akan membantu mengamankan hasil yang kami cari. Dan kami berharap China akan merespons secara positif," kata pejabat USTR itu.

Selanjutnya: Punya Banyak Pengecualian, Kesepakatan Tarif Minimum Dikritik Tak Bergigi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler