Berita Special Report

Asing bebas masuk, UMKM bisa tergusur

Rabu, 28 November 2018 | 20:39 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Karpet merah kembali pemerintah bentangkan untuk menarik minat investor asing agar sudi masuk ke Indonesia. Kali ini pemerintah membuka banyak gembok sektor usaha yang selama ini terkunci rapat bagi pemodal mancanegara.

Langkah itu termaktub dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dirilis pemerintah Jumat (16/11) pekan lalu. Pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI), yang artinya 54 bidang usaha tersebut kini terbuka untuk asing. Ini kali ketiga pemerintah merelaksasi DNI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pembukaan bidang usaha bagi investor asing itu lantaran Indonesia belum memiliki cukup modal membangun sektor-sektor bisnis tersebut. Harapannya, relaksasi DNI ini mampu menggenjot daya tarik dan daya saing negara kita. Investor membawa dana ke sini, hingga kita yang memang harus mengundang, ujarnya.

Tentu, sebagai pengundang, pemerintah harus menebar berbagai insentif dan kemudahan biar investor asing mau datang ke negara kita. Relaksasi juga dilakukan karena pelaksanaan DNI sejak 2016 masih belum optimal, kata Darmin.

Pada 2016 lalu, pemerintah merevisi DNI dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam perubahan Perpres No. 39/2014 tersebut, pemerintah mengeluarkan 41 bidang usaha dari DNI. Sebut saja, industri pariwisata, perfilman, dan bahan baku obat, serta gudang pendingin.

Bila ditotal dengan relaksasi DNI 2018, maka sudah ada 95 bidang usaha yang sekarang terbuka 100% bagi kepemilikan asing. Dengan begitu, sektor bisnis dalam DNI saat ini tinggal 303 bidang usaha saja.

Sebagai program yang memberikan kemudahan, seharusnya relaksasi DNI di 2016 mendapat sambutan positif dari investor asing. Namun faktanya tidaklah demikian. Alih-alih menggaet pemodal kakap, sampai sekarang insentif itu malah tidak banyak yang melirik.

Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, dari hasil evaluasi DNI 2016, tak terlihat pertumbuhan signifikan pada bidang-bidang usaha yang dibebaskan untuk asing. Secara kuantitatif, ada 82% atau 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA (penanaman modal asing). Hasilnya belum optimal, ada 51 bidang usaha yang tak ada peminatnya sama sekali, beber dia.

Perinciannya, dari total 41 bidang usaha yang dicoret dari DNI pada 2016, yang belum optimal sebanyak 22 bidang usaha dengan 13 di antaranya enggak ada peminatnya sama sekali. Lalu, dari total 13 bidang usaha yang sebelumnya hanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi dibolehkan untuk PMA, juga tak ada investor asing yang tertarik masuk. Sementara untuk 47 bidang usaha yang termasuk dalam peningkatan kepemilikan PMA, sebanyak 25 bidang usaha tidak ada peminat satu pun.

Alhasil, total ada 51 bidang usaha yang tak berhasil menarik investor asing. Misalnya, gelanggang olahraga, baik sport center maupun kegiatan olahraga lainnya. Kemudian, jasa pengetesan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan. Juga penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai danau.

Dorong kepercayaan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi PMA sepanjang 2016 total mencapai Rp 396,6 triliun. Lalu di 2017 angkanya naik menjadi Rp 430,5 triliun. Sedang hingga triwulan III-2018, investasi asing Rp 289,3 triliun.

Ngakan Timur Antara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian (Kemprin), mengatakan, banyak faktor yang membuat penerapan DNI belum optimal menjaring investor asing. Contoh, perizinan yang masih berlapis, sosialisasi minim, dan koordinasi dengan berbagai kementerian kurang.

Kondisi itu membuat banyak PMA urung merealisasikan komitmen investasinya. Nah, berkaca dari pengalaman 2016, dalam revisi DNI kali ini pemerintah akan lebih ekspansif. Jadi, bukan saja mengobral sektor usaha yang boleh digarap asing, pemerintah juga berupaya memberikan berbagai kemudahan.

Misalnya, mengatur agar investasi asing yang akan masuk ke Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti pengurusan izin ke BKPM. Selain itu, kriteria dan ukurannya juga dibuat lebih jelas, semisal definisi dari kemitraan. Contohnya, pemasok katering di perusahaan asing, apakah itu bentuk kemitraan? Harusnya kan, tidak begitu, ujar Bambang.

Pemerintah juga memfokuskan relaksasi DNI pada industri berbasis ekspor dan substitusi impor. Meski begitu, pemerintah menjamin tidak akan ada nasionalisasi dan mereka bebas menggunakan devisanya.

Bukan cuma itu, untuk bidang usaha yang selama ini sudah dibuka namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar. Kami ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, tegas Darmin.

Buruk buat UMKM

Namun, kebijakan pemerintah menggelar karpet merah bagi investasi asing ini menuai pro-kontra. Banyak kalangan menilai, relaksasi DNI tersebut bisa berdampak buruk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) domestik.

Ini kami sayangkan, mengapa bidang-bidang usaha yang bisa dikerjakan oleh UMKM lokal dikasih ke asing. Seolah-olah, apapun konsekuensinya yang penting asing masuk, kata Muhammad Faisal, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia.

Bahkan, Faisal meragukan revisi DNI kali mampu menarik investasi asing lebih besar. Menurutnya, sulit menarik investasi asing di tengah kondisi perekonomia yang sedang lesu akibat perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Sekarang, investor wait and see, ditambah tahun depan juga merupakan tahun politik, imbuh dia.

Pendapat senada juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ia memandang, relaksasi DNI tidak akan terlalu berdampak bagi peningkatan investasi asing di tanah air. Soalnya, banyak sektor yang dibuka bagi asing tidak menarik. Mungkin pengaruhnya tidak besar, katanya.

Pemerintah, Hariyadi menyebutkan, cenderung asal membuka pintu masuk bagi investor asing, tanpa melakukan riset mendalam guna melihat sektor usaha mana saja yang potensial. Pola sama juga terjadi saat pemerintah merevisi DNI 2016. Terbukti, investasi asing yang masuk sedikit, ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur memastikan, pemerintah tetap melindungi UMKM dalam negeri. Lagi pula, keterbukaan kepada investor asing tak semuanya 100%, dan hanya berlaku untuk industri tertentu. Contoh, usaha pengupasan umbi-umbian dan warung internet (warnet).

Khusus untuk industri rumput laut, pemerintah mengalokasikannya untuk UMKM dan koperasi. Jadi, hanya yang sebelumnya sudah ada kepemilikan asing 50% ke atas yang dibuka. Itu juga banyak persyaratan, tegas Ngakan Timur.

Memang, Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui, relaksasi DNI 2018 untuk 54 bidang usaha mencakup juga UMKM. Ke-54 bidang usaha itu dibagi menjadi lima kelompok utama.

Tapi, Susiwijono menegaskan, bukan berarti investor asing bisa masuk 100% ke semua sektor tersebut. Sebab, ada batasan minimal investasi. Contoh, bidang usaha yang masuk kelompok A. Di kelompok ini, ada empat bidang usaha, yakni pengupasan umbi-umbian, warung internet, percetakan kain, serta industri kain rajut.

Untuk usaha pengupasan umbi-umbian dan warnet, ketentuannya berubah jadi tidak perlu perizinan. Sektor UMKM yang kami keluarkan dari DNI 2018 dimaksudkan untuk mempermudah perizinan bagi usaha rakyat. Buat apa usaha pengupasan umbi-umbian atau industri kain rajut khususnya renda bersusah payah untuk mengurus izin, imbuh Darmin.

Meskipun demikian, PMA akan sulit masuk di kelompok A lantaran nilai investasi mereka harus di atas Rp 10 miliar. Ketentuan investasi minimal ini sesuai Peraturan BKPM No. 13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 12 ayat 3 beleid itu menyatakan, PMA harus memenuhi nilai investasi lebih besar dari Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan. Sesuai aturan tersebut, kalau PMA maka hanya boleh paling sedikit Rp 10 miliar, ujar Susuwijono.

Untuk kelompok B, ada satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Yakni, perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet. PMA juga akan sulit masuk di kelompok ini karena terkendala batas minimal investasi.

Kelompok C yang pemerintah relaksasi adalah persyaratan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 100% menjadi tidak harus 100%. Sehingga, terbuka untuk UMKM dan koperasi (UMKM-K), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan PMA. Kelompok ini terdiri dari lima usaha jasa survei dan dua usaha persewaan mesin.

Sementara kelompok D dengan 17 bidang usaha yang sebelumnya sudah dibuka untuk PMA tapi membutuhkan rekomendasi dari kementerian. Dalam DNI 2018, bidang usaha itu tak lagi mensyaratkan rekomendasi dari kementerian. Kelompok ini meliputi lima bidang usaha: industri rokok, pulp dan kayu, kehutanan, kelautan yakni budidaya koral atau karang hias, serta kesehatan. Perizinan masih menjadi kendala, sebab itu kami ingin mempermudah usaha, kata Darmin.

Terakhir, kelompok E yang mencakup 25 bidang usaha yang sudah ditingkatkan kepemilikan PMA di 2016, tapi belum optimal. Dalam relaksasi DNI, porsi asing dalam kelompok ini dikerek hingga 100%. Artinya, hanya bidang usaha di kelompok ini yang benar-benar boleh dimiliki asing sampai 100%.

Kelompok E mencakup sektor ESDM (7 bidang usaha), kehutanan (1 bidang usaha), perdagangan (1 bidang usaha), pariwisata (2 bidang usaha), dan perhubungan (2 bidang usaha). Lalu, komunikasi dan informasi (8 bidang usaha), ketenagakerjaan (1 bidang usaha), dan kesehatan (3 bidang usaha).

Banyak orang salah membaca kebijakan ini, karena sebetulnya pemerintah tetap mendukung UMKM dan koperasi melalui relaksasi DNI 2018, tegas Darmin. Padahal, membuka kesempatan asing untuk masuk bukan satu-satunya alasan mengeluarkan sebuah bidang usaha dari DNI.

Kendati pemerintah sudah melakukan terobosan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), kegiatan usaha tetap membutuhkan pemenuhan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah. Tapi, jangan sampai mengorbankan pelaku mikro, kecil, menengah.

Reporter: Havid Vebri, Ragil Nugroho
Editor:


Baca juga