Bank-bank Besar Bisa Terpapar Krisis Utang Duniatex

Selasa, 23 Juli 2019 | 07:19 WIB
Bank-bank Besar Bisa Terpapar Krisis Utang Duniatex
[]
Reporter: Ahmad Febrian, Anggar Septiadi, Titis Nurdiana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan dibuat kaget dengan kabar masalah likuiditas yang membelit Duniatex Group. Pemicunya, gagal bayar utang anak usaha Duniatex, yakni PT Delta Dunia Sandang Tekstile.

Entitas anak Duniatex Group memiliki pinjaman bernilai besar ke sejumlah bank. PT Delta Dunia Sandang Textile, misalnya, memiliki pinjaman sindikasi sebesar US$ 260 juta yang jatuh tempo. Beberapa bank pelat merah disebut-sebut menjadi anggota sindikasi tersebut.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) semisal, dikabarkan menggelontorkan pinjaman Rp 789 miliar. Mengakui memiliki exsposure kredit dalam bentuk sindikasi ke Duniatex Grup, Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahju Setyawan menampik jumlahnya segede itu. "Porsi BNI di sindikasi Rp 301 miliar," kata Putra ke KONTAN (22/7)

Tak hanya Bank BNI yang memiliki tagihan ke Duniatex Grup. Bank Mandiri juga tercatat memiliki exsposure kredit di salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia itu. Hanya, menurut Vice President Corporate Solution Group Bank Mandiri Farida Thamrin, Mandiri tak ikut dalam pinjaman sindikasi.

Namun Bank Mandiri memiliki exposure di Duniatex Group di segmen commercial banking.

Jawaban gamblang diberikan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Tiko panggilan karib Dirut Mandiri itu menyebut, pinjaman ke Duniatex Grup adalah pinjaman bilateral. "Duniatex salah satu debitur lama kami. Selama ini tak pernah menunggak pembayaran cicilan kredit," ujar Tiko kepada KONTAN (22/7).

Kasus gagal bayar obligasi membuatnya terkejut. Dalam rekam jejak di Bank Mandiri, outstanding utang Duniatex sempat Rp 5,5 triliun. Tapi, saat ini exposure ke Duniatex tersisa Rp 2,2 triliun.

Punya jaminan

Tak ingin berspekulasi dengan kondisi likuiditas debiturnya, Tiko memastikan, Bank Mandiri memiliki jaminan berupa mesin dan tanah yang memadai. "Saat ini, kami sedang proses untuk negoisasi restrukturisasi bilateral dengan debitur," ujarnya.

Adapun kabar yang sampai ke KONTAN, BNI memiliki jaminan hotel dan tanah.

Berdasarkan hasil analyst meeting Bank Mandiri, Rabu (17/7) yang dipublikasikan Reuters, Sabtu (20/7), Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menjelaskan, per akhir Desember 2018, Mandiri masih memiliki exposure Rp 3,5 triliun. Namun sepanjang Januari–Juli 2019, Duniatex telah membayar pinjamannya ke senilai Rp 1,24 triliun. Sisa tanggungan Duniatex ke Bank Mandiri Rp 2,2 triliun.

Di Bank Mandiri, Duniatex adalah debitur lama sejak tahun 2002. Hanya, sejak 2015, Bank Mandiri sudah tak lagi menyalurkan kredit ke Duniatex.

Untuk antisipasi kredit bermasalah, Bank Mandiri telah menyiapkan cadangan atas kreditnya dari aset Duniatex yang dijaminkan dengan rasio 160% dari utang. Kami juga telah bertemu pemilik Duniatex," Jika kelak bermasalah, solusinya Mandiri akan diskusi dengan 40 kreditur lain," ujarnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menyebut, bertemu dengan manajemen Duniatex akan membuat Bank Mandiri mengetahui masalah debitur untuk kemudian ditentukan obat restrukturisasinya.

Bagikan

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler