BBM, Tarif Ojol, Inflasi

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 08:00 WIB
BBM, Tarif Ojol, Inflasi
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pembaca, bersiaplah! Harga barang-barang berpotensi naik. 

Pekan ini, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Bank sentral beralasan, kenaikan suku bunga ini menjadi langkah bank sentral untuk mendahului inflasi yang lebih tinggi. 

Bank sentral tak cuma berkaca dari inflasi Agustus yang mencapai level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Kenaikan suku bunga sebagai antisipasi inflasi ini lebih dini ketimbang survei ekonom yang meramalkan BI baru akan mengerek suku bunga acuan bulan depan.

Tanda-tanda inflasi lebih tinggi pun mulai muncul dari kenaikan berbagai harga. Paling utama adalah harga BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kuota Pertalite bisa habis pada September dan Solar pada Oktober.

Jika Pertalite habis, mau tidak mau masyarakat harus membeli Pertamax yang lebih mahal dan tanpa subsidi. Bagi pebisnis, harga bahan bakar yang lebih tinggi berarti ongkos yang lebih mahal. Cara paling gampang untuk menutup ongkos produksi adalah menaikkan harga barang ke konsumen.

Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif ojek online (ojol) yang pasti memerlukan BBM. Tarif baru ojol berlaku mulai 29 Agustus. Tak cuma tarif ojol, bisa jadi ongkos kirim marketplace tak lagi gratis.

Barang konsumsi yang tak langsung bersentuhan dengan BBM pun bisa naik karena barang-barang tersebut juga melewati proses pengiriman untuk lebih dekat ke konsumen. Ini termasuk harga pangan yang tetap dibeli konsumen baik itu mahal atau murah.

Jangan lupa, ada sisi positif kenaikan konsumsi BBM di Indonesia. Penggunaan bahan bakar yang jauh lebih tinggi ketimbang prediksi pemerintah bisa berarti bahwa geliat ekonomi makin kuat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan. Di kuartal ketiga ini ekonomi Indonesia dipandang masih membaik. Tapi tak ada jaminan kondisi ini terus berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 5,3%. Artinya, ada potensi penurunan dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa turun kalau inflasi tinggi menyebabkan konsumen mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi konsumsi.

Biar anggaran tidak makin jebol untuk bantuan langsung, pemerintah perlu juga memikirkan cara agar warganya bisa memiliki pendapatan lebih tinggi dan tak lagi bergantung pada subsidi.

Bagikan

Berita Terbaru

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup
| Jumat, 12 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup

Penting untuk dipahami bahwa melakukan jeda bekerja bukan berarti kita menjauhkan diri dari penghasilan.

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:50 WIB

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun

Berdasarkan pemantauan awal, OJK menyebut potensi klaim yang ditanggung industri asuransi sudah hampir mencapai Rp 1 triliun.

Kementerian LH Segel Lahan Tambang di Sumbar
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:48 WIB

Kementerian LH Segel Lahan Tambang di Sumbar

Penyegelan dilaksanakan setelah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi

Proses Investasi Kilang Tuban Masih Mandek
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:45 WIB

Proses Investasi Kilang Tuban Masih Mandek

Proyek ini dikelola oleh Kilang Pertamina Internasional bersama Rosneft melalui perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia

Simak Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (12/12)
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (12/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,23% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat total 21,76%.

Kelayakan Proyek DME Belum Jelas
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:43 WIB

Kelayakan Proyek DME Belum Jelas

Kajian investasi DME turut dibahas bersama Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi untuk mencari pola distribusi dan skema komersialisasi yang menarik.

Pro Kontra Besaran Denda Pelanggar Kawasan Hutan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:40 WIB

Pro Kontra Besaran Denda Pelanggar Kawasan Hutan

Pengusaha meminta penjelasan metodologi perhitungan denda yang berbeda-beda karena dianggap tidak adil

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:15 WIB

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif

Kredit produktif dan UMKM diharapkan bisa mengalir lebih deras seiring upaya pemerintah mendorong sektor tersebut. 

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing
| Kamis, 11 Desember 2025 | 19:52 WIB

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing

PT Bahtera Bintang Nusantara menjual seluruh 64.425.000 saham KETR yang dimilikinya pada periode 3–8 Desember 2025.

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 11:00 WIB

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP

Kebijakan pemberian diskon tarif tol di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksi menyumbang kenaikan volume atau trafik.

INDEKS BERITA

Terpopuler