BBM, Tarif Ojol, Inflasi

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 08:00 WIB
BBM, Tarif Ojol, Inflasi
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pembaca, bersiaplah! Harga barang-barang berpotensi naik. 

Pekan ini, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Bank sentral beralasan, kenaikan suku bunga ini menjadi langkah bank sentral untuk mendahului inflasi yang lebih tinggi. 

Bank sentral tak cuma berkaca dari inflasi Agustus yang mencapai level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Kenaikan suku bunga sebagai antisipasi inflasi ini lebih dini ketimbang survei ekonom yang meramalkan BI baru akan mengerek suku bunga acuan bulan depan.

Tanda-tanda inflasi lebih tinggi pun mulai muncul dari kenaikan berbagai harga. Paling utama adalah harga BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kuota Pertalite bisa habis pada September dan Solar pada Oktober.

Jika Pertalite habis, mau tidak mau masyarakat harus membeli Pertamax yang lebih mahal dan tanpa subsidi. Bagi pebisnis, harga bahan bakar yang lebih tinggi berarti ongkos yang lebih mahal. Cara paling gampang untuk menutup ongkos produksi adalah menaikkan harga barang ke konsumen.

Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif ojek online (ojol) yang pasti memerlukan BBM. Tarif baru ojol berlaku mulai 29 Agustus. Tak cuma tarif ojol, bisa jadi ongkos kirim marketplace tak lagi gratis.

Barang konsumsi yang tak langsung bersentuhan dengan BBM pun bisa naik karena barang-barang tersebut juga melewati proses pengiriman untuk lebih dekat ke konsumen. Ini termasuk harga pangan yang tetap dibeli konsumen baik itu mahal atau murah.

Jangan lupa, ada sisi positif kenaikan konsumsi BBM di Indonesia. Penggunaan bahan bakar yang jauh lebih tinggi ketimbang prediksi pemerintah bisa berarti bahwa geliat ekonomi makin kuat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan. Di kuartal ketiga ini ekonomi Indonesia dipandang masih membaik. Tapi tak ada jaminan kondisi ini terus berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 5,3%. Artinya, ada potensi penurunan dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa turun kalau inflasi tinggi menyebabkan konsumen mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi konsumsi.

Biar anggaran tidak makin jebol untuk bantuan langsung, pemerintah perlu juga memikirkan cara agar warganya bisa memiliki pendapatan lebih tinggi dan tak lagi bergantung pada subsidi.

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025
| Rabu, 26 November 2025 | 15:45 WIB

Kinerja BBTN Sesuai Target, Laba Bersih Mencapai Rp 2,50 Triliun per Oktober 2025

Laba bersih BTN naik 13,72% jadi Rp 2,50 triliun per Oktober 2025, didukung kredit dan DPK. Analis proyeksikan laba Rp 3,30 triliun di 2025.

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja
| Rabu, 26 November 2025 | 08:59 WIB

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja

SMGR sudah pulih, terutama pada kuartal III-2025 terlihat dari pencapaian laba bersih setelah pada kuartal II-2025 perusahaan masih merugi.

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid
| Rabu, 26 November 2025 | 08:53 WIB

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid

Simak analisis prospek saham rumah sakit HEAL, SILO, dan MIKA) tahun 2026 yang berpotensi disulut kenaikan iuran BPJS dan implementasi KRIS.

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS
| Rabu, 26 November 2025 | 08:45 WIB

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS

Pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data makroekonomi penting seperti indeks harga produsen, penjualan ritel dan produksi industri AS.

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 08:22 WIB

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsultan pajak

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
| Rabu, 26 November 2025 | 08:17 WIB

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat

Ditjen Bea dan Cukai bakal memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikan ke pasar domestik

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik
| Rabu, 26 November 2025 | 08:10 WIB

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik

Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025, yang naik 1,5% dibanding minggu sebelumnya ke level 312,8

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK
| Rabu, 26 November 2025 | 07:53 WIB

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK

Keberhasilan Akuisisi LINK dan peluncuran FWA IRA jadi kunci pertumbuhan bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga
| Rabu, 26 November 2025 | 07:51 WIB

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga

Ditjen Pajak menemukan dugaan praktik underinvoicing yang dilakukan 463 wajib pajak                 

Menguak Labirin Korupsi Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 07:10 WIB

Menguak Labirin Korupsi Pajak

Publik saat ini tengah menantikan langkah tegas Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi sektor pajak.​

INDEKS BERITA

Terpopuler