BBM, Tarif Ojol, Inflasi

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 08:00 WIB
BBM, Tarif Ojol, Inflasi
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pembaca, bersiaplah! Harga barang-barang berpotensi naik. 

Pekan ini, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Bank sentral beralasan, kenaikan suku bunga ini menjadi langkah bank sentral untuk mendahului inflasi yang lebih tinggi. 

Bank sentral tak cuma berkaca dari inflasi Agustus yang mencapai level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Kenaikan suku bunga sebagai antisipasi inflasi ini lebih dini ketimbang survei ekonom yang meramalkan BI baru akan mengerek suku bunga acuan bulan depan.

Tanda-tanda inflasi lebih tinggi pun mulai muncul dari kenaikan berbagai harga. Paling utama adalah harga BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kuota Pertalite bisa habis pada September dan Solar pada Oktober.

Jika Pertalite habis, mau tidak mau masyarakat harus membeli Pertamax yang lebih mahal dan tanpa subsidi. Bagi pebisnis, harga bahan bakar yang lebih tinggi berarti ongkos yang lebih mahal. Cara paling gampang untuk menutup ongkos produksi adalah menaikkan harga barang ke konsumen.

Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif ojek online (ojol) yang pasti memerlukan BBM. Tarif baru ojol berlaku mulai 29 Agustus. Tak cuma tarif ojol, bisa jadi ongkos kirim marketplace tak lagi gratis.

Barang konsumsi yang tak langsung bersentuhan dengan BBM pun bisa naik karena barang-barang tersebut juga melewati proses pengiriman untuk lebih dekat ke konsumen. Ini termasuk harga pangan yang tetap dibeli konsumen baik itu mahal atau murah.

Jangan lupa, ada sisi positif kenaikan konsumsi BBM di Indonesia. Penggunaan bahan bakar yang jauh lebih tinggi ketimbang prediksi pemerintah bisa berarti bahwa geliat ekonomi makin kuat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan. Di kuartal ketiga ini ekonomi Indonesia dipandang masih membaik. Tapi tak ada jaminan kondisi ini terus berlanjut.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 5,3%. Artinya, ada potensi penurunan dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa turun kalau inflasi tinggi menyebabkan konsumen mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi konsumsi.

Biar anggaran tidak makin jebol untuk bantuan langsung, pemerintah perlu juga memikirkan cara agar warganya bisa memiliki pendapatan lebih tinggi dan tak lagi bergantung pada subsidi.

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler