Berita HOME

BPSK dan BPKN Turun Tangan Dorong Penyelesaian Dana Nasabah Wanaartha

Sabtu, 08 Mei 2021 | 15:21 WIB
BPSK dan BPKN Turun Tangan Dorong Penyelesaian Dana Nasabah Wanaartha

ILUSTRASI. Pelayanan nasabah di Kantor WanaArtha Life, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (23/3). KONTAN/Baihaki/23/3/2011

Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

Muhammad Mufti Mubarok, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) yang turut hadir pada sidang BPSK itu menyatakan akan melayangkan surat rekomendasi kepada Presiden RI terkait persoalan di industri perasuransian. "Ini sudah menjadi pandemi, persoalannya bersifat terstruktur, masif dan sistemik. Harus segera diselesaikan," ujar Mufti.  

Mufti juga menegaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kami mendorong OJK sebagai pengawas ikut membantu menyelesaikan. Sedangkan dari PPATK, kita ingin tahu kemana aliran dananya" tutur Mufti.

Selain itu, dalam rekomendasikan kepada Presiden, dia juga mencatat kebutuhan mendesak lembaga penjamin polis. Bila nasabah perbankan mendapat perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka nasabah asuransi saat ini tidak memiliki lembaga penjamin.

Baca Juga: Saksi Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Menjadi Korban Penegakan Hukum yang Unfair

Mufti menegaskan, BPKN akan memanggil Direktur Utama dan Komisaris Utama Wanaartha, untuk menjelaskan persoalan dana nasabah tersebut.

Kuasa hukum Wanaartha, Kasmudi, menyatakan akan menyampaikan suara nasabah kepada manajemen Wanaartha. "Kami belum ada penyelesaian, kami akan koordinasi dengan Wanaartha," ujar Kasmudi.

Dia menjelaskan, pada sidang BPSK ini pihaknya menyampaikan upaya-upaya hukum yang dilakukan Wanaartha, guna membebaskan rekening yang di sita oleh Kejagung.

Pihak kuasa hukum menegaskan, Wanaartha telah 46 tahun beroperasi dan tidak pernah mengalami gagal bayar atas kewajiban kepada nasabah. Namun kondisi sulit dialami Wanaartha seiring jatuhnya putusan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Juga: Pinjaman Bank Mengalir ke Multifinance

Putusan itu salah satunya berisikan perampasan seluruh aset Bentjok, termasuk didalamnya seluruh aset yang berada dalam instrumen investasi. Atas putusan pengadilan itu, Wanaartha lantas mengajukan keberatan dengan nomor perkara 15/Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Hingga kini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan.


Baca juga

IHSG
6.106,40
0.08%
4,71
LQ45
841,82
0.46%
-3,89
USD/IDR
14.501
-0,05
EMAS
942.000
0,11%