DPR AS Minta Pemerintah Joe Biden Kenakan Tarif Lebih Tinggi Bagi Drone Asal China

Kamis, 21 Maret 2024 | 11:15 WIB
DPR AS Minta Pemerintah Joe Biden Kenakan Tarif Lebih Tinggi Bagi Drone Asal China
[ILUSTRASI. DPR AS minta drone produksi China dikenakan tarif lebih tinggi. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Sejumlah legislator Amerika Serikat (AS) meminta pemerintahan Joe Biden untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada drone produksi China. Para legislator ini juga meminta pemerintah mengeluarkan insentif baru bagi produsen drone AS.

Ketua Komisi China di DPR AS Mike Gallagher,  Raja Krishnamoorthi, dan 11 anggota parlemen lainnya, mendesak pemerintah mengambil tindakan segera terhadap pembuat drone China. Termasuk di antaranya DJI dan Autel.

Salah satu tindakan yang diusulkan adalah menaikkan tarif. “Perlu menaikkan tarif untuk menghentikan proliferasi massal teknologi di pasar AS yang jelas-jelas merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan ekonomi,” kata para anggota DPR tersebut dalam surat kepada US Trade Representative (USTR), Departemen Perdagangan dan Departemen Pertahanan Nasional, Rabu (20/3) waktu AS, dikutip Reuters.

Baca Juga: Bertemu di AS, Jokowi Minta Presiden AS Joe Biden Hentikan Perang Israel - Palestina

Para anggota parlemen tersebut mengatakan, tarif tambahan sebesar 25% yang diberlakukan terhadap drone Tiongkok saat ini tidak cukup untuk memerangi lonjakan impor. Dorongan penetapan tarif bagi drone buatan China ini muncul setelah beberapa anggota parlemen meminta pemerintahan Biden untuk menaikkan tarif kendaraan buatan Tiongkok.

Reuters menghubungi USTR dan Departemen Perdagangan. Keduanya mengakui telah menerima surat tersebut, tetapi menolak berkomentar.

DJI mengatakan pihaknya menentang pembatasan berdasarkan negara asal dan mengatakan pihaknya mematuhi semua undang-undang, peraturan dan norma perlindungan privasi data yang berlaku di AS. DJI juga menambahkan drone produksi perusahaan ini membantu bisnis AS berjalan lebih efisien dan memecahkan masalah.

Autel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Baca Juga: AS dan China Sepakat Menyukseskan Pertemuan Joe Biden-Xi Jinping

Menurut para anggota parlemen yang meminta penetapan tarif, perusahaan drone Tiongkok menguasai lebih dari 77% pasar drone hobi di AS. Di pasar drone komersial, pangsa pasar drone Tiongkok bahkan lebih dari 90%.

Surat tersebut mencatat ekspor drone dari Malaysia ke Amerika Serikat, yang awalnya tidak signifikan pada tahun 2019, melonjak menjadi 242.000 unit pada tahun 2022 dan dalam 11 bulan pertama tahun 2023 mencapai 565.000 unit.

“Angka-angka ini meningkatkan kekhawatiran bahwa China mungkin menggunakan Malaysia untuk menghindari hukum AS melalui transshipment,” kata surat itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

INDEKS BERITA

Terpopuler