Dua Bulan Pasca Inalum Mengakuisisi Freeport, BUMD Papua Belum Juga Terbentuk

Jumat, 01 Maret 2019 | 09:28 WIB
Dua Bulan Pasca Inalum Mengakuisisi Freeport, BUMD Papua Belum Juga Terbentuk
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua bulan berlalu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengambil alih 51,23% saham PT Freeport Indonesia. Namun jatah pemerintah daerah (pemda) sebesar 10% belum juga diputuskan.

Hal tersebut lantaran pemda Papua (Pemprov Papua dan Pemkab Mimika) belum membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola saham tersebut.

Sesuai kesepakatan awal, dari jatah 10% saham Freeport yang akan diberikan Inalum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapatkan 30% dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendapatkan jatah 70%. Nah, informasi yang didapat KONTAN, Pemprov Papua yang dipimpin Lukas Enembe itu meminta agar porsi bagi Pemprov Papua dinaikkan.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular bilang, pembentukan BUMD itu masih dibahas oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Maklum, pembentukan BUMD tersebut menjadi ranah Pemda Papua.

Alhasil, manajemen Inalum tinggal menunggu hasil dari pembahasan tersebut. "Bolanya ada di mereka (Pemda Papua). Kami masih menunggu hasil perundingan pemprov dan pemkab terkait pembentukan BUMD," kata Rendy kepada KONTAN, kemarin.

Hanya saja, dia enggan menjelaskan secara mendetail apa poin yang masih dibahas terkait pembentukan BUMD ini. "Yang jelas, porsi saham masih harus sesuai dengan perjanjian awal," tegas dia.

Namun, saat dikonfirmasi terkait dengan pembentukan BUMD dan terkait permintaan naiknya porsi saham, Gubernur Papua Lukas Enembe enggan menjawab.

Asal tahu saja, sebesar 10% saham Freeport yang menjadi jatah Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam perusahaan patungan yang dibentuk Inalum dan Pemda, yakni PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Skemanya, dari 100% saham Freeport Indonesia, sebesar 48,8% saham dimiliki Freeport-Mc.Moran Inc (FCX), dan 51,23% oleh Inalum. Dari mayoritas saham itu, Inalum memegang langsung sebesar 26,2% saham dan sebesar 25% dipegang oleh IPMM.

Dari 25% saham yang dimiliki IPPM tersebut, 60%-nya dimiliki Inalum dan 40%-nya dimiliki BUMD Papua, yang ketika dikonversi setara dengan 10% saham Freeport.

Direktur IPMM Ricky Gunawan mengatakan, belum ada batas waktu kapan BUMD ini harus terbentuk. Hanya saja, ia memastikan BUMD harus sudah ada sebelum pembagian deviden Freeport.

Pasalnya, keberadaan BUMD menjadi syarat agar Pemda Papua bisa mendapatkan dividen dari Freeport. "Syarat dividen dibagi harus ada pihak yang menerimanya, yang berhak menerima kan BUMD," ujar dia.

Saat ditanya mengenai pembentukan BUMD, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengaku hal tersebut tidak menjadi wewenang Kementerian ESDM.

Yunus bilang, sesuai perjanjian induk antara pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia, hal-hal yang terkait dengan porsi saham dan finansial diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Namun Yunus mengatakan pihaknya tetap mesti mendapatkan laporan atas pembentukan BUMD. "Belum ada (pemberitahuan). Sekarang lagi proses," kata dia.

 

Hingga tadi malam, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno belum menjawab konfirmasi KONTAN.

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 15:05 WIB

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)

Pernyataan mengenai percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, di dalam tujuan transaksi 15% saham FAST, memancing sas sis sus di pasar saham

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:00 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)

Harga emas Antam hari ini (5 Juli 2025) Rp 1.908.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,07% jika menjual hari ini.

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:25 WIB

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak

Donald Rachmat tidak tiba di posisi puncak saat ini lewat jalur instan. Dia meniti kariernya dari bawah.

Janji Ekonomi
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:05 WIB

Janji Ekonomi

Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang saat ini saja masih jauh dari target tersebut.

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:00 WIB

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel

Dominasi negara China di industri nikel dalam negeri, efeknya dapat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler