Dua Bulan Pasca Inalum Mengakuisisi Freeport, BUMD Papua Belum Juga Terbentuk

Jumat, 01 Maret 2019 | 09:28 WIB
Dua Bulan Pasca Inalum Mengakuisisi Freeport, BUMD Papua Belum Juga Terbentuk
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua bulan berlalu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengambil alih 51,23% saham PT Freeport Indonesia. Namun jatah pemerintah daerah (pemda) sebesar 10% belum juga diputuskan.

Hal tersebut lantaran pemda Papua (Pemprov Papua dan Pemkab Mimika) belum membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola saham tersebut.

Sesuai kesepakatan awal, dari jatah 10% saham Freeport yang akan diberikan Inalum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapatkan 30% dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendapatkan jatah 70%. Nah, informasi yang didapat KONTAN, Pemprov Papua yang dipimpin Lukas Enembe itu meminta agar porsi bagi Pemprov Papua dinaikkan.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular bilang, pembentukan BUMD itu masih dibahas oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Maklum, pembentukan BUMD tersebut menjadi ranah Pemda Papua.

Alhasil, manajemen Inalum tinggal menunggu hasil dari pembahasan tersebut. "Bolanya ada di mereka (Pemda Papua). Kami masih menunggu hasil perundingan pemprov dan pemkab terkait pembentukan BUMD," kata Rendy kepada KONTAN, kemarin.

Hanya saja, dia enggan menjelaskan secara mendetail apa poin yang masih dibahas terkait pembentukan BUMD ini. "Yang jelas, porsi saham masih harus sesuai dengan perjanjian awal," tegas dia.

Namun, saat dikonfirmasi terkait dengan pembentukan BUMD dan terkait permintaan naiknya porsi saham, Gubernur Papua Lukas Enembe enggan menjawab.

Asal tahu saja, sebesar 10% saham Freeport yang menjadi jatah Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam perusahaan patungan yang dibentuk Inalum dan Pemda, yakni PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Skemanya, dari 100% saham Freeport Indonesia, sebesar 48,8% saham dimiliki Freeport-Mc.Moran Inc (FCX), dan 51,23% oleh Inalum. Dari mayoritas saham itu, Inalum memegang langsung sebesar 26,2% saham dan sebesar 25% dipegang oleh IPMM.

Dari 25% saham yang dimiliki IPPM tersebut, 60%-nya dimiliki Inalum dan 40%-nya dimiliki BUMD Papua, yang ketika dikonversi setara dengan 10% saham Freeport.

Direktur IPMM Ricky Gunawan mengatakan, belum ada batas waktu kapan BUMD ini harus terbentuk. Hanya saja, ia memastikan BUMD harus sudah ada sebelum pembagian deviden Freeport.

Pasalnya, keberadaan BUMD menjadi syarat agar Pemda Papua bisa mendapatkan dividen dari Freeport. "Syarat dividen dibagi harus ada pihak yang menerimanya, yang berhak menerima kan BUMD," ujar dia.

Saat ditanya mengenai pembentukan BUMD, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengaku hal tersebut tidak menjadi wewenang Kementerian ESDM.

Yunus bilang, sesuai perjanjian induk antara pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia, hal-hal yang terkait dengan porsi saham dan finansial diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Namun Yunus mengatakan pihaknya tetap mesti mendapatkan laporan atas pembentukan BUMD. "Belum ada (pemberitahuan). Sekarang lagi proses," kata dia.

 

Hingga tadi malam, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno belum menjawab konfirmasi KONTAN.

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Profit 24,95% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini (19 Juli 2025)
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 08:34 WIB

Profit 24,95% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini (19 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat 19 Juli 2025 di Logammulia.com Rp 1.927.000 per gram, harga buyback Rp 1.773.000 per gram.

Petrosea (PTRO) Meraih Pinjaman BBNI Rp 2,19 Triliun
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:56 WIB

Petrosea (PTRO) Meraih Pinjaman BBNI Rp 2,19 Triliun

PT Petrosea Tbk (PTRO) menandatangani perjanjian pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai US$ 135 juta, setara Rp 2,19 triliun.

Semester I-2025, Laba PAM Mineral (NICL) Melejit 386%
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:51 WIB

Semester I-2025, Laba PAM Mineral (NICL) Melejit 386%

Di sepanjang enam bulan pertama tahun ini, kinerja top line dan bottom line PT PAM Mineral Tbk (NICL) melesat signifikan.​

Prospek Emiten Terdongkrak Harga Mineral
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:46 WIB

Prospek Emiten Terdongkrak Harga Mineral

Harga sejumlah komoditas logam mineral di pasar global terus mencatatkan kenaikan di sepanjang tahun 2025 berjalan.

Sentimen Lokal dan Global Mendorong IHSG Menguat 3,75% Dalam Sepekan
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:37 WIB

Sentimen Lokal dan Global Mendorong IHSG Menguat 3,75% Dalam Sepekan

Penguatan IHSG di pekan ini, antara lain, ditopang rilis data ekonomi China, data inflasi Amerika Serikat (AS) dan saham-saham konglomerasi.

Pancaran Samudera Transport Membentangkan Layar di Bursa Saham
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:30 WIB

Pancaran Samudera Transport Membentangkan Layar di Bursa Saham

Mengupas profil dan rencana bisnis PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) pasca menggelar penawaran saham perdana

Laba Bersih Sinergi Inti Andalan (INET) Melonjak Tiga Digit di Semester I-2025
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:29 WIB

Laba Bersih Sinergi Inti Andalan (INET) Melonjak Tiga Digit di Semester I-2025

Per 30 Juni 2025, laba bersih PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mencapai Rp 7,77 miliar di semester I-2025, melesat 666,66% secara tahunan.

Penurunan Tarif Impor AS, Membuka Peluang Ekspor CPO
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:22 WIB

Penurunan Tarif Impor AS, Membuka Peluang Ekspor CPO

Penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS jadi 19% bisa jadi katalis positif emiten produsen minyak sawit (CPO​).

Balada BI Rate
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:05 WIB

Balada BI Rate

Penurunan BI rate tidak serta merta membuat suku bunga perbankan ikut-ikutan turun lantaran masih ketatnya likuiditas perbankan. 

Darurat Ekonomi dan Habitus Pemberdayaan
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 07:00 WIB

Darurat Ekonomi dan Habitus Pemberdayaan

Untuk mengatasi darurat ekonomi yang tengah terjadi di Indoneisa maka yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat sasaran.​

INDEKS BERITA

Terpopuler