Ekonomi Membaik, Nilai Emisi MTN Melonjak

Kamis, 23 Juni 2022 | 04:10 WIB
Ekonomi Membaik, Nilai Emisi MTN Melonjak
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang jangka menengah alias medium term notes (MTN) rupanya kembali bergairah di tahun ini. Nilai penerbitan MTN sepanjang tahun ini tercatat meningkat.

Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo mengungkapkan, realisasi penerbitan MTN di semester I tahun ini jauh lebih semarak. Ia menyebut, secara nominal, nilainya melonjak tinggi menjadi Rp 4,09 triliun dari sembilan emisi MTN hingga 21 Juni 2022. 

Padahal pada tahun lalu, nilainya hanya Rp 620 miliar dari 10 emisi. "Peningkatan yang cukup drastis ini tidak terlepas dari nilai MTN yang jatuh tempo tahun ini yang lumayan besar, yakni mencapai Rp 13,29 triliun,” kata Hendro kepada KONTAN pada  Rabu (22/6).

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Penerbitan MTN Mencapai Rp 4,09 Triliun

Menurut Hendro, periode awal tahun ini memang menjadi waktu tepat untuk menerbitkan surat utang. Pasalnya, suku bunga acuan masih rendah di awal tahun. Ini dimanfaatkan perusahaan mengganti dengan MTN baru dengan beban bunga yang lebih rendah, sebelum suku bunga naik jelang akhir tahun.

Selain itu, Hendro melihat pemulihan ekonomi juga berkontribusi memperbaiki kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. Dampaknya juga nampak pada profil kredit perusahaan mulai membaik. 

"Kami juga melihat investor lebih percaya diri berinvestasi ke MTN, mempertimbangkan perbaikan profil kredit di tengah pemulihan ekonomi dan imbal hasil yang lebih kompetitif," kata dia. 

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto pun sepakat mengungkapkan, melonjaknya nominal penerbitan MTN lebih dikarenakan kondisi ekonomi yang semakin membaik. Perusahaan juga tertarik menerbitkan karena tren bunga masih rendah di semester satu ini. 

"Tahun lalu, fokus perusahaan masih memulihkan atau menjaga cashflow. Tahun ini kondisinya jauh lebih baik, sehingga perusahaan lebih berani menerbitkan MTN," ujar Ramdhan, Rabu (22/6).

Baca Juga: Manfaatkan Momentum, Nilai Penerbitan MTN Melonjak Signifikan di Semester I-2022

Efek ekonomi

Di satu sisi, Ramdhan juga melihat, membaiknya ekonomi turut mengurangi risiko gagal bayar MTN. Ditambah saat ini OJK telah cukup ketat membuat aturan penerbitan MTN, sehingga potensi kegagalan membayar kewajiban juga jauh lebih rendah. 

Mulai Juni 2020, OJK mengatur penerbitan MTN. Ketentuannya adalah harus diterbitkan oleh perusahaan publik atau badan usaha yang berbadan hukum. Selain itu, penerbitan dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar harus ada pengawasnya, seperti kustodian dan arranger, serta beberapa aturan lain. 

Pembatasan ini diharapkan mampu membuat risiko berinvestasi di MTN lebih terkendali. Sebab, sebelumnya saat aturan longgar, tingkat risiko gagal bayar cukup tinggi. Ini terbukti dari terjadinya beberapa kejadian MTN gagal membayar bunga dan pokok.

Namun, di satu sisi, Ramdhan melihat ketatnya aturan tersebut berpotensi membuat penerbitan MTN semakin susut ke depannya. Pasalnya, dengan aturan baru tersebut, kini menerbitkan MTN tidak jauh berbeda dengan menerbitkan obligasi korporasi. 

Alhasil, perusahaan akan cenderung memilih menerbitkan obligasi korporasi bertenor pendek karena punya pasar dan minat yang jauh lebih baik. "Jadi, MTN yang diterbitkan belakangan berasal dari perusahaan yang memang biasa menerbitkan MTN ataupun sebatas refinancing saja,” imbuh dia.  

Baca Juga: Bakal Terbitkan MTN, Dwi Guna Laksana (DWGL) Incar Dana Rp 200 Miliar

Bagikan

Berita Terbaru

Pajak Tak Cerminkan Konsumsi
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:30 WIB

Pajak Tak Cerminkan Konsumsi

Penerimaan pajak melonjak 23,2%, tetapi penurunan restitusi dan tantangan konsumsi membayangi pencapaian target 2026. 

Ujian dan Badai di IHSG
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:15 WIB

Ujian dan Badai di IHSG

Sebagai bentuk jawaban atas krisis transparansi, BEI mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan 383 saham HSC dari perhitungan IHSG.

Belanja Negara Dikebut, Efisiensi Dipertaruhkan
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:00 WIB

Belanja Negara Dikebut, Efisiensi Dipertaruhkan

Pemerintah mempercepat belanja negara Rp 945,2 triliun dengan tetap menjaga efisiensi.                    

Pencairan Restitusi Jangan Tebang Pilih
| Sabtu, 14 November 2026 | 05:30 WIB

Pencairan Restitusi Jangan Tebang Pilih

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi pajak mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. 

Mewujudkan Indonesia Emas dengan Biosolusi
| Sabtu, 14 November 2026 | 05:25 WIB

Mewujudkan Indonesia Emas dengan Biosolusi

Terdapat berbagai cara untuk mengatasi aneka faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah melalui biosolusi (solusi hayati).

Asing Mulai Koleksi Saham Bank Besar
| Sabtu, 14 November 2026 | 05:15 WIB

Asing Mulai Koleksi Saham Bank Besar

Di jajaran big banks, penguatan harga juga kompak terjadi, meski dengan arus dana asing yang beragam. 

Bisnis Tabungan Haji Bank Syariah Semakin Merekah
| Sabtu, 14 November 2026 | 04:55 WIB

Bisnis Tabungan Haji Bank Syariah Semakin Merekah

Rekening maupun dana kelolaan di sejumlah bank syariah yang terus menggemuk hingga menjelang akhir tahun ini.

Estika Tata Tiara (BEEF) Bidik Pasar Olahan Protein
| Sabtu, 14 November 2026 | 04:20 WIB

Estika Tata Tiara (BEEF) Bidik Pasar Olahan Protein

BEEF akan berperan mengembangkan permintaan lokal dengan memanfaatkan ekosistem bisnis pangan terintegrasi milik perusahaan.

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

INDEKS BERITA

Terpopuler