ILUSTRASI. Permintaan Erick Thohir agar Kementerian ESDM membatasi izin penyediaan listrik dinilai tidak tepat.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arah kebijakan tentang kelistrikan di Tanah Air masih buram. Di periode awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah bersemangat menggenjot proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW).
Namun di periode kedua rezim Jokowi, pemerintah maju mundur memacu kapasitas pembangkit. Kabar terkini, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Kementerian ESDM membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik. Hal itu bisa menghambat investasi baru dalam pengembangan pembangkit listrik.
