Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:03 WIB
Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan
[ILUSTRASI. Papan nama jalan Wall Street terlihat di depan New York Stock Exchange (NYSE), New York City, New York, AS., 24 Februari 2022. REUTERS/Caitlin Ochs]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of International Settlements (BIS) memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk turut berperan mengatasi kesenjangan kekayaan. Hasil kajian terbaru BIS terhadap kebijakan moneter di berbagai negara, masalah resesi dan kemiskinan akan memperparah tingkat kesenjangan. 

Sejak era 1980-an, adalah kebijakan pemerintah yang kerap dituding sebagai penyebab peningkatan ketidaksetaraan. Namun beberapa tahun terakhir, para bankir sentral juga turut dipersalahkan karena memberlakukan tingkat bunga yang sangat rendah dan skema pembelian aset.

Kebijakan moneter yang longgar ini memicu banjir likuiditas, yang pada akhirnya memungkinkan sejumlah pihak mencetak untung besar-besaran di pasar modal.

Dari hasil kajian atas 182 resesi di 70 negara, BIS menemukan bahwa bahkan enam tahun setelah penurunan, bagian pendapatan dari 50% terbawah dari penerima dalam ekonomi yang terkena dampak tetap 0,3% di bawah tingkat pra-resesi rata-rata. Sedangkan mereka yang berada di braket 10% teratas, masih menikmati 0,7% pendapatan lebih tinggi.

Baca Juga: Shanghai Izinkan Bisnis di Daerah Bebas Covid Kembali Beroperasi Mulai Juni

Ekonomi yang lebih tidak setara mengalami resesi yang lebih dalam yang pada gilirannya semakin meningkatkan ketidaksetaraan, demikian hasil analisis BIS. Tarif pajak yang kurang progresif dan program dukungan sosial di banyak negara juga memperburuk masalah.

"Semakin jelas bahwa ketidaksetaraan telah berkembang dari masalah akademis menjadi masalah kebijakan yang mendesak," kata surat kabar BIS, menambahkan bahwa salah satu risiko utama bagi bank sentral adalah alat kebijakan mereka menjadi kurang efektif.

Studi BIS menunjukkan bahwa pekerja bergaji rendah di beberapa negara lebih dari tiga kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sementara lonjakan inflasi sekarang memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional.

Baca Juga: Nilai Impor Melonjak ke Rekor Baru, Defisit Perdagangan Jepang Melebar di April

"Begitu ketidaksetaraan dibiarkan tumbuh tidak terkendali, resesi yang lebih dalam dan lebih dalam menuntut dukungan kebijakan tambahan," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama stimulus moneter kehilangan daya tarik, sehingga bank sentral perlu menggunakan instrumen yang lebih berani, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dalam hal ketimpangan kekayaan".

BIS merekomendasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan bahwa pemerintah menggunakan "kebijakan stabilisasi" seperti subsidi atau bantuan sosial yang membantu kelompok miskin.

Bagikan

Berita Terbaru

UNTR Berisiko Menghadapi Low Cycle, Diversifikasi ke Emas dan Nikel Masih Menantang
| Kamis, 20 November 2025 | 14:00 WIB

UNTR Berisiko Menghadapi Low Cycle, Diversifikasi ke Emas dan Nikel Masih Menantang

Prospek bisnis United Tractors (UNTR) diprediksi menantang hingga 2026, terlihat dari revisi proyeksi kinerja operasional.

Neraca Pembayaran Q3-2025 Defisit US$ 6,4 Miliar, Tertekan Arus Keluar Dana Asing
| Kamis, 20 November 2025 | 11:07 WIB

Neraca Pembayaran Q3-2025 Defisit US$ 6,4 Miliar, Tertekan Arus Keluar Dana Asing

Defisit NPI Indonesia berlanjut tiga kuartal berturut-turut. Transaksi berjalan surplus didorong ekspor nonmigas, namun modal finansial defisit.

Belanja Beberapa Lembaga & Kementerian Masih Seret
| Kamis, 20 November 2025 | 09:53 WIB

Belanja Beberapa Lembaga & Kementerian Masih Seret

Realisasi anggaran tiga K/L tercat baru mencapai sekitar 60% dari pagu                              

Wamenkeu Ikut Koordinasi Fiskal Moneter
| Kamis, 20 November 2025 | 09:45 WIB

Wamenkeu Ikut Koordinasi Fiskal Moneter

Kementerian Keuangan akan turut hadir dalam setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang digelar Bank Indonesia

Setoran Pajak Masih Loyo, Target Berisiko Jebol
| Kamis, 20 November 2025 | 09:27 WIB

Setoran Pajak Masih Loyo, Target Berisiko Jebol

Hingga akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat masih terkontraksi 3,92%                         

Agresif Menambah Armada, Seberapa Menarik Saham MBSS Untuk Dilirik?
| Kamis, 20 November 2025 | 08:15 WIB

Agresif Menambah Armada, Seberapa Menarik Saham MBSS Untuk Dilirik?

Kinerja MBSS diprediksi membaik dengan penambahan kapal. Diversifikasi ke nikel dan utilisasi armada jadi sorotan.

Ekspansi RAJA Kian Agresif di Bisnis Energi, Lewat Jalur Organik dan Non-Organik
| Kamis, 20 November 2025 | 07:50 WIB

Ekspansi RAJA Kian Agresif di Bisnis Energi, Lewat Jalur Organik dan Non-Organik

Seiring rencana akuisisi dan pendirian anak usaha, ekspektasi terhadap saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) tetap terjaga. 

BEI Mengkaji Penyesuaian Efek Redenominasi Rupiah Ke Pasar Saham
| Kamis, 20 November 2025 | 07:34 WIB

BEI Mengkaji Penyesuaian Efek Redenominasi Rupiah Ke Pasar Saham

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji dampak penerapan redenominasi rupiah terhadap perdagangan saham.

Menakar Prospek Saham BNGA Seiring Kinerja Keuangan yang Diprediksi Makin Sehat
| Kamis, 20 November 2025 | 07:33 WIB

Menakar Prospek Saham BNGA Seiring Kinerja Keuangan yang Diprediksi Makin Sehat

Mulai tahun buku 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA( telah menaikkan dividend payout ratio (DPR) menjadi 60%.

ADMR Ekspansi Smelter Aluminium
| Kamis, 20 November 2025 | 07:32 WIB

ADMR Ekspansi Smelter Aluminium

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) akan mengoperasikan smelter aluminium fase pertama berkapasitas 500.000 ton per tahun

INDEKS BERITA

Terpopuler