Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:03 WIB
Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan
[ILUSTRASI. Papan nama jalan Wall Street terlihat di depan New York Stock Exchange (NYSE), New York City, New York, AS., 24 Februari 2022. REUTERS/Caitlin Ochs]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of International Settlements (BIS) memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk turut berperan mengatasi kesenjangan kekayaan. Hasil kajian terbaru BIS terhadap kebijakan moneter di berbagai negara, masalah resesi dan kemiskinan akan memperparah tingkat kesenjangan. 

Sejak era 1980-an, adalah kebijakan pemerintah yang kerap dituding sebagai penyebab peningkatan ketidaksetaraan. Namun beberapa tahun terakhir, para bankir sentral juga turut dipersalahkan karena memberlakukan tingkat bunga yang sangat rendah dan skema pembelian aset.

Kebijakan moneter yang longgar ini memicu banjir likuiditas, yang pada akhirnya memungkinkan sejumlah pihak mencetak untung besar-besaran di pasar modal.

Dari hasil kajian atas 182 resesi di 70 negara, BIS menemukan bahwa bahkan enam tahun setelah penurunan, bagian pendapatan dari 50% terbawah dari penerima dalam ekonomi yang terkena dampak tetap 0,3% di bawah tingkat pra-resesi rata-rata. Sedangkan mereka yang berada di braket 10% teratas, masih menikmati 0,7% pendapatan lebih tinggi.

Baca Juga: Shanghai Izinkan Bisnis di Daerah Bebas Covid Kembali Beroperasi Mulai Juni

Ekonomi yang lebih tidak setara mengalami resesi yang lebih dalam yang pada gilirannya semakin meningkatkan ketidaksetaraan, demikian hasil analisis BIS. Tarif pajak yang kurang progresif dan program dukungan sosial di banyak negara juga memperburuk masalah.

"Semakin jelas bahwa ketidaksetaraan telah berkembang dari masalah akademis menjadi masalah kebijakan yang mendesak," kata surat kabar BIS, menambahkan bahwa salah satu risiko utama bagi bank sentral adalah alat kebijakan mereka menjadi kurang efektif.

Studi BIS menunjukkan bahwa pekerja bergaji rendah di beberapa negara lebih dari tiga kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sementara lonjakan inflasi sekarang memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional.

Baca Juga: Nilai Impor Melonjak ke Rekor Baru, Defisit Perdagangan Jepang Melebar di April

"Begitu ketidaksetaraan dibiarkan tumbuh tidak terkendali, resesi yang lebih dalam dan lebih dalam menuntut dukungan kebijakan tambahan," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama stimulus moneter kehilangan daya tarik, sehingga bank sentral perlu menggunakan instrumen yang lebih berani, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dalam hal ketimpangan kekayaan".

BIS merekomendasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan bahwa pemerintah menggunakan "kebijakan stabilisasi" seperti subsidi atau bantuan sosial yang membantu kelompok miskin.

Bagikan

Berita Terbaru

Surplus Neraca Dagang Meningkat, AS Masih Jadi Penyumbang Terbesar
| Senin, 05 Januari 2026 | 13:56 WIB

Surplus Neraca Dagang Meningkat, AS Masih Jadi Penyumbang Terbesar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 2,66 miliar pada November 2025. ​

Inflasi per Desember 2025 Mencapai 2,92%, Naik dari 1,57% Tahun Lalu
| Senin, 05 Januari 2026 | 13:22 WIB

Inflasi per Desember 2025 Mencapai 2,92%, Naik dari 1,57% Tahun Lalu

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year on year (YoY) pada Desember 2025 sebesar 2,92%.

ESG Mandiri Investasi (MMI): Menimbang Reksadana ESG yang Tak Melulu Soal Cuan
| Senin, 05 Januari 2026 | 09:22 WIB

ESG Mandiri Investasi (MMI): Menimbang Reksadana ESG yang Tak Melulu Soal Cuan

Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menyodorkan produk reksadana ESG. Bagaimana return, risiko, dan prospeknya?

Restrukturisasi Sebatas Demi Bertahan Hidup, Ini Tantangan Danantara di WSKT & KAEF
| Senin, 05 Januari 2026 | 08:52 WIB

Restrukturisasi Sebatas Demi Bertahan Hidup, Ini Tantangan Danantara di WSKT & KAEF

Kasus yang menimpa WSKT dan KAEF menunjukkan garansi nama pemerintah terbukti tidak selalu mampu melindungi kepentingan pemegang saham ritel.

Saham Big Caps Jadi Buruan dan Buangan Investor Asing
| Senin, 05 Januari 2026 | 08:43 WIB

Saham Big Caps Jadi Buruan dan Buangan Investor Asing

Pada 2026, asing diproyeksi akan kembali berburu saham bank big caps​.  Di sepanjang 2025, investor asing mencatatkan net sell Rp 17,34 triliun.​

Dana Asing Dukung Stabilitas Rupiah 2026
| Senin, 05 Januari 2026 | 08:40 WIB

Dana Asing Dukung Stabilitas Rupiah 2026

Arus modal asing pada 2026 diperkirakan akan lebih banyak mengalir ke pasar saham Indonesia         

Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak
| Senin, 05 Januari 2026 | 08:23 WIB

Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 mengatur pelaporan transaksi kripto di atas US$ 50.000

Kontradiksi Grup Salim: Saat BUMI Melesat 210%, Raksasa Konsumer Justru Terjerembap
| Senin, 05 Januari 2026 | 08:18 WIB

Kontradiksi Grup Salim: Saat BUMI Melesat 210%, Raksasa Konsumer Justru Terjerembap

Prospek saham Grup Salim 2026 memasuki fase matang. Intip analisis performa BUMI yang melesat 210% hingga rekomendasi trading buy ICBP..

Saham TLKM Jadi Unggulan Sektor Telko di 2026, Diborong JP Morgan, FMR dan Invesco
| Senin, 05 Januari 2026 | 07:59 WIB

Saham TLKM Jadi Unggulan Sektor Telko di 2026, Diborong JP Morgan, FMR dan Invesco

Fundamental dinilai kuat, simak peluang saham TLKM mencapai target harga Rp 4.000 per saham di tahun 2026.​

Direktur Utama KB Bank: Corporate Banking Jadi Mesin Pertumbuhan Utama
| Senin, 05 Januari 2026 | 07:33 WIB

Direktur Utama KB Bank: Corporate Banking Jadi Mesin Pertumbuhan Utama

Kunardy Darma Lie, Direktur Utama KB Bank, mengandalkan disiplin risiko dan kecepatan eksekusi sebagai kunci transformasi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler