Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:03 WIB
Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan
[ILUSTRASI. Papan nama jalan Wall Street terlihat di depan New York Stock Exchange (NYSE), New York City, New York, AS., 24 Februari 2022. REUTERS/Caitlin Ochs]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of International Settlements (BIS) memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk turut berperan mengatasi kesenjangan kekayaan. Hasil kajian terbaru BIS terhadap kebijakan moneter di berbagai negara, masalah resesi dan kemiskinan akan memperparah tingkat kesenjangan. 

Sejak era 1980-an, adalah kebijakan pemerintah yang kerap dituding sebagai penyebab peningkatan ketidaksetaraan. Namun beberapa tahun terakhir, para bankir sentral juga turut dipersalahkan karena memberlakukan tingkat bunga yang sangat rendah dan skema pembelian aset.

Kebijakan moneter yang longgar ini memicu banjir likuiditas, yang pada akhirnya memungkinkan sejumlah pihak mencetak untung besar-besaran di pasar modal.

Dari hasil kajian atas 182 resesi di 70 negara, BIS menemukan bahwa bahkan enam tahun setelah penurunan, bagian pendapatan dari 50% terbawah dari penerima dalam ekonomi yang terkena dampak tetap 0,3% di bawah tingkat pra-resesi rata-rata. Sedangkan mereka yang berada di braket 10% teratas, masih menikmati 0,7% pendapatan lebih tinggi.

Baca Juga: Shanghai Izinkan Bisnis di Daerah Bebas Covid Kembali Beroperasi Mulai Juni

Ekonomi yang lebih tidak setara mengalami resesi yang lebih dalam yang pada gilirannya semakin meningkatkan ketidaksetaraan, demikian hasil analisis BIS. Tarif pajak yang kurang progresif dan program dukungan sosial di banyak negara juga memperburuk masalah.

"Semakin jelas bahwa ketidaksetaraan telah berkembang dari masalah akademis menjadi masalah kebijakan yang mendesak," kata surat kabar BIS, menambahkan bahwa salah satu risiko utama bagi bank sentral adalah alat kebijakan mereka menjadi kurang efektif.

Studi BIS menunjukkan bahwa pekerja bergaji rendah di beberapa negara lebih dari tiga kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sementara lonjakan inflasi sekarang memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional.

Baca Juga: Nilai Impor Melonjak ke Rekor Baru, Defisit Perdagangan Jepang Melebar di April

"Begitu ketidaksetaraan dibiarkan tumbuh tidak terkendali, resesi yang lebih dalam dan lebih dalam menuntut dukungan kebijakan tambahan," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama stimulus moneter kehilangan daya tarik, sehingga bank sentral perlu menggunakan instrumen yang lebih berani, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dalam hal ketimpangan kekayaan".

BIS merekomendasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan bahwa pemerintah menggunakan "kebijakan stabilisasi" seperti subsidi atau bantuan sosial yang membantu kelompok miskin.

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek Emiten RS Bakal Semakin Sehat Tahun Ini, Pilih Saham MIKA, HEAL atau SILO?
| Selasa, 20 Januari 2026 | 09:45 WIB

Prospek Emiten RS Bakal Semakin Sehat Tahun Ini, Pilih Saham MIKA, HEAL atau SILO?

Dominasi segmen pasien swasta yang memiliki margin lebih bagus diprediksi akan berlanjut tahun 2026.

Faktor Fundamental Memacu Laju Indeks Sektoral
| Selasa, 20 Januari 2026 | 08:38 WIB

Faktor Fundamental Memacu Laju Indeks Sektoral

Indeks sektoral saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja apik di sepanjang tahun 2026 berjalan.

Penjualan Semen Lambat di Akhir 2025, Tahun Ini Diproyeksi Sudah bisa Mulai Berlari
| Selasa, 20 Januari 2026 | 08:37 WIB

Penjualan Semen Lambat di Akhir 2025, Tahun Ini Diproyeksi Sudah bisa Mulai Berlari

Simak rekomendasi saham INTP dan SMGR serta proyeksi pemulihan pasar konstruksi yang berefek ke industri semen di kuartal II-2026.

Dirikan Anak Usaha Baru, Indika Energy (INDY) Memperluas Ekspansi Non Batubara
| Selasa, 20 Januari 2026 | 08:34 WIB

Dirikan Anak Usaha Baru, Indika Energy (INDY) Memperluas Ekspansi Non Batubara

PT Indika Energy Tbk (INDY) mendirikan perusahaan baru di bidang manufaktur kendaraan listrik komersial.​

Ekspansi Agresif dan Aksi Borong Prajogo Pangestu Jadi Amunisi Saham BREN
| Selasa, 20 Januari 2026 | 08:10 WIB

Ekspansi Agresif dan Aksi Borong Prajogo Pangestu Jadi Amunisi Saham BREN

Efek ekspansi kapasitas yang digelar PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) tidak akan terlihat seketika.

Geely Memulai Perakitan di Indonesia
| Selasa, 20 Januari 2026 | 07:58 WIB

Geely Memulai Perakitan di Indonesia

Kolaborasi PT Handal Indonesia Motor (HIM) menegaskan komitmen jangka panjang Geely untuk memperkuat fondasi industri otomotif nasional 

Psokan Gas Seret, Industri di Jawa Timur Terganggu
| Selasa, 20 Januari 2026 | 07:45 WIB

Psokan Gas Seret, Industri di Jawa Timur Terganggu

Pada Januari 2026, PGN menyurati pelanggan industri untuk menginformasikan kuota gas hanya diberikan di kisaran 43%–68%.

Simak Proyeksi Saham AALI di Tengah Beragam Tarik Ulur Kebijakan Industri Sawit
| Selasa, 20 Januari 2026 | 07:41 WIB

Simak Proyeksi Saham AALI di Tengah Beragam Tarik Ulur Kebijakan Industri Sawit

Beberapa hari terakhir harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menunjukkan tanda-tanda tertekan.

Prabowo Tunjuk Ponakan, Pasar Khawatir Independensi BI Terancam, Rupiah Makin Anjlok
| Selasa, 20 Januari 2026 | 07:39 WIB

Prabowo Tunjuk Ponakan, Pasar Khawatir Independensi BI Terancam, Rupiah Makin Anjlok

Rupiah anjlok setelah Prabowo Subianto menominasikan keponakannya, yang juga Wakil Menteri Keuangan  Thomas Djiwandono, masuk Dewan Gubernur BI. 

Perdana di 2026, Dana Asing Kabur dari Bursa, Dampak Prabowo Tunjuk Ponakan ke BI?
| Selasa, 20 Januari 2026 | 07:22 WIB

Perdana di 2026, Dana Asing Kabur dari Bursa, Dampak Prabowo Tunjuk Ponakan ke BI?

Rekor terbaru itu di tengah terjadinya aksi jual bersih perdana di 2026, sebesar Rp 708,61 miliar. Juga di tengah rupiah yang semakin suram. 

INDEKS BERITA

Terpopuler