Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:03 WIB
Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan
[ILUSTRASI. Papan nama jalan Wall Street terlihat di depan New York Stock Exchange (NYSE), New York City, New York, AS., 24 Februari 2022. REUTERS/Caitlin Ochs]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of International Settlements (BIS) memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk turut berperan mengatasi kesenjangan kekayaan. Hasil kajian terbaru BIS terhadap kebijakan moneter di berbagai negara, masalah resesi dan kemiskinan akan memperparah tingkat kesenjangan. 

Sejak era 1980-an, adalah kebijakan pemerintah yang kerap dituding sebagai penyebab peningkatan ketidaksetaraan. Namun beberapa tahun terakhir, para bankir sentral juga turut dipersalahkan karena memberlakukan tingkat bunga yang sangat rendah dan skema pembelian aset.

Kebijakan moneter yang longgar ini memicu banjir likuiditas, yang pada akhirnya memungkinkan sejumlah pihak mencetak untung besar-besaran di pasar modal.

Dari hasil kajian atas 182 resesi di 70 negara, BIS menemukan bahwa bahkan enam tahun setelah penurunan, bagian pendapatan dari 50% terbawah dari penerima dalam ekonomi yang terkena dampak tetap 0,3% di bawah tingkat pra-resesi rata-rata. Sedangkan mereka yang berada di braket 10% teratas, masih menikmati 0,7% pendapatan lebih tinggi.

Baca Juga: Shanghai Izinkan Bisnis di Daerah Bebas Covid Kembali Beroperasi Mulai Juni

Ekonomi yang lebih tidak setara mengalami resesi yang lebih dalam yang pada gilirannya semakin meningkatkan ketidaksetaraan, demikian hasil analisis BIS. Tarif pajak yang kurang progresif dan program dukungan sosial di banyak negara juga memperburuk masalah.

"Semakin jelas bahwa ketidaksetaraan telah berkembang dari masalah akademis menjadi masalah kebijakan yang mendesak," kata surat kabar BIS, menambahkan bahwa salah satu risiko utama bagi bank sentral adalah alat kebijakan mereka menjadi kurang efektif.

Studi BIS menunjukkan bahwa pekerja bergaji rendah di beberapa negara lebih dari tiga kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sementara lonjakan inflasi sekarang memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional.

Baca Juga: Nilai Impor Melonjak ke Rekor Baru, Defisit Perdagangan Jepang Melebar di April

"Begitu ketidaksetaraan dibiarkan tumbuh tidak terkendali, resesi yang lebih dalam dan lebih dalam menuntut dukungan kebijakan tambahan," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama stimulus moneter kehilangan daya tarik, sehingga bank sentral perlu menggunakan instrumen yang lebih berani, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dalam hal ketimpangan kekayaan".

BIS merekomendasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan bahwa pemerintah menggunakan "kebijakan stabilisasi" seperti subsidi atau bantuan sosial yang membantu kelompok miskin.

Bagikan

Berita Terbaru

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah, Guncang Industri Otomotif Dalam Negeri
| Rabu, 11 Maret 2026 | 12:00 WIB

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah, Guncang Industri Otomotif Dalam Negeri

Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi pabrik perakitan domestik yang masih bergantung pada komponen impor.

Simulasi Perang Timur Tengah Terjadi 2-4 Bulan ke Harga Minyak & Ekonomi Indonesia
| Rabu, 11 Maret 2026 | 11:00 WIB

Simulasi Perang Timur Tengah Terjadi 2-4 Bulan ke Harga Minyak & Ekonomi Indonesia

Dalam kasus ekstrem, serangan luas terhadap infrastruktur energi di seluruh wilayah Teluk dapat menciptakan guncangan mirip Krisis Minyak 1973.

Menakar Seberapa Menarik Saham BSDE Dilirik Saat Manajemen Pasang Target Konservatif
| Rabu, 11 Maret 2026 | 09:45 WIB

Menakar Seberapa Menarik Saham BSDE Dilirik Saat Manajemen Pasang Target Konservatif

Di tengah permintaan properti yang belum pulih seratus persen, recurring income menjadi jangkar penting bagi stabilitas kinerja BSDE.

Dibayangi Risiko Pemangkasan Bobot di MSCI, tapi Asing Masih Borong Saham ASII
| Rabu, 11 Maret 2026 | 08:30 WIB

Dibayangi Risiko Pemangkasan Bobot di MSCI, tapi Asing Masih Borong Saham ASII

Volume penjualan mobil Astra diperkirakan naik 4% YoY mencapai sekitar 428.000 unit dengan pangsa pasar 52%.

Saham MDKA Gacor Diborong Investor Institusi Asing Sejak Awal Tahun 2026
| Rabu, 11 Maret 2026 | 07:30 WIB

Saham MDKA Gacor Diborong Investor Institusi Asing Sejak Awal Tahun 2026

Saat ini valuasi MDKA relatif mahal, kenaikan di periode tahun berjalan sudah priced-in karena tingginya harga emas dan operasional proyek baru.

Menakar Prospek Kinerja Keuangan dan Saham BWPT di Balik Rencana Penerbitan Obligasi
| Rabu, 11 Maret 2026 | 07:00 WIB

Menakar Prospek Kinerja Keuangan dan Saham BWPT di Balik Rencana Penerbitan Obligasi

Sepanjang tahun 2025, BWPT mencetak pendapatan sebesar Rp 5,6 triliun, tumbuh 30,23% secara tahunan (YoY).

Asing Kabur Bawa Rp 1,93 Triliun dari Pasar Saham RI, Investor Mesti Berhati-hati
| Rabu, 11 Maret 2026 | 06:45 WIB

Asing Kabur Bawa Rp 1,93 Triliun dari Pasar Saham RI, Investor Mesti Berhati-hati

Meski IHSG berada di bawah nilai wajar, para analis mewanti-wanti pemodal agar meracik strategi secara selektif. 

Laba dan Pendapatan Teladan Prima Agro (TLDN) Melejit Dua Digit Pada 2025
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:09 WIB

Laba dan Pendapatan Teladan Prima Agro (TLDN) Melejit Dua Digit Pada 2025

PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) mengantongi laba bersih Rp 1,10 triliun pada 2025, naik 34,03% secara tahunan.​

Itsec Asia (CYBR) Berencana Menggelar Stock Split dengan Rasio 1:2
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:06 WIB

Itsec Asia (CYBR) Berencana Menggelar Stock Split dengan Rasio 1:2

PT Itsec Asia Tbk (CYBR) berencana melakukan aksi pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2.

Hibah Lahan di Meikarta, Emiten Grup Lippo Bisa Terpapar Program 3 Juta Rumah
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:01 WIB

Hibah Lahan di Meikarta, Emiten Grup Lippo Bisa Terpapar Program 3 Juta Rumah

Grup Lippo resmi memberikan lahan hibah seluas 30,7 hektare di Cikarang untuk program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).​

INDEKS BERITA

Terpopuler