Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:03 WIB
Hasil Kajian BIS Kebijakan Moneter Ultra Longgar Meningkatkan Kesenjangan
[ILUSTRASI. Papan nama jalan Wall Street terlihat di depan New York Stock Exchange (NYSE), New York City, New York, AS., 24 Februari 2022. REUTERS/Caitlin Ochs]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bank of International Settlements (BIS) memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk turut berperan mengatasi kesenjangan kekayaan. Hasil kajian terbaru BIS terhadap kebijakan moneter di berbagai negara, masalah resesi dan kemiskinan akan memperparah tingkat kesenjangan. 

Sejak era 1980-an, adalah kebijakan pemerintah yang kerap dituding sebagai penyebab peningkatan ketidaksetaraan. Namun beberapa tahun terakhir, para bankir sentral juga turut dipersalahkan karena memberlakukan tingkat bunga yang sangat rendah dan skema pembelian aset.

Kebijakan moneter yang longgar ini memicu banjir likuiditas, yang pada akhirnya memungkinkan sejumlah pihak mencetak untung besar-besaran di pasar modal.

Dari hasil kajian atas 182 resesi di 70 negara, BIS menemukan bahwa bahkan enam tahun setelah penurunan, bagian pendapatan dari 50% terbawah dari penerima dalam ekonomi yang terkena dampak tetap 0,3% di bawah tingkat pra-resesi rata-rata. Sedangkan mereka yang berada di braket 10% teratas, masih menikmati 0,7% pendapatan lebih tinggi.

Baca Juga: Shanghai Izinkan Bisnis di Daerah Bebas Covid Kembali Beroperasi Mulai Juni

Ekonomi yang lebih tidak setara mengalami resesi yang lebih dalam yang pada gilirannya semakin meningkatkan ketidaksetaraan, demikian hasil analisis BIS. Tarif pajak yang kurang progresif dan program dukungan sosial di banyak negara juga memperburuk masalah.

"Semakin jelas bahwa ketidaksetaraan telah berkembang dari masalah akademis menjadi masalah kebijakan yang mendesak," kata surat kabar BIS, menambahkan bahwa salah satu risiko utama bagi bank sentral adalah alat kebijakan mereka menjadi kurang efektif.

Studi BIS menunjukkan bahwa pekerja bergaji rendah di beberapa negara lebih dari tiga kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sementara lonjakan inflasi sekarang memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional.

Baca Juga: Nilai Impor Melonjak ke Rekor Baru, Defisit Perdagangan Jepang Melebar di April

"Begitu ketidaksetaraan dibiarkan tumbuh tidak terkendali, resesi yang lebih dalam dan lebih dalam menuntut dukungan kebijakan tambahan," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama stimulus moneter kehilangan daya tarik, sehingga bank sentral perlu menggunakan instrumen yang lebih berani, yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan dalam hal ketimpangan kekayaan".

BIS merekomendasikan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan bahwa pemerintah menggunakan "kebijakan stabilisasi" seperti subsidi atau bantuan sosial yang membantu kelompok miskin.

Bagikan

Berita Terbaru

Sewa Dahulu, Mobil Listrik Bisa Membawa Cuan Kemudian
| Kamis, 19 Maret 2026 | 11:36 WIB

Sewa Dahulu, Mobil Listrik Bisa Membawa Cuan Kemudian

Mobil listrik menjadi incaran banyak orang saat mudik untuk Lebaran. Cuan pun menanti pengusaha jasa penyewaannya.

 
Saham TKIM Terbang 24% Lawan Arus IHSG, Cek Bocoran Rekomendasi 3 Sekuritas Top!
| Kamis, 19 Maret 2026 | 11:05 WIB

Saham TKIM Terbang 24% Lawan Arus IHSG, Cek Bocoran Rekomendasi 3 Sekuritas Top!

Kombinasi kenaikan harga pulp global, pulihnya keran permintaan ekspor, dan suburnya pertumbuhan e-commerce bakal jadi motor utama penggerak TKIM.

Kawan Lama Solution Hadirkan Fitur B2C di Platform Digital
| Kamis, 19 Maret 2026 | 10:39 WIB

Kawan Lama Solution Hadirkan Fitur B2C di Platform Digital

PT Kawan Lama Solusi (Kawan Lama Solution) memperluas jangkauan bisnisnya dengan menghadirkan fitur B2C pada platform digital kawanlama.com.​

Garuda Food (GOOD) Siapkan Dana Rp 50 Miliar untuk Buyback Saham
| Kamis, 19 Maret 2026 | 10:29 WIB

Garuda Food (GOOD) Siapkan Dana Rp 50 Miliar untuk Buyback Saham

Jumlah saham yang dibeli Garuda Food sebesar 0,39% atau sebanyak 143,31 juta saham dari total saham yang dikeluarkan perusahaan.

TPIA Siap Lunasi Pokok Obligasi Tahun 2021 Senilai Rp 587,95 Miliar
| Kamis, 19 Maret 2026 | 10:22 WIB

TPIA Siap Lunasi Pokok Obligasi Tahun 2021 Senilai Rp 587,95 Miliar

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan dana Rp 587,95 miliar untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2021 Seri B.

Penjualan Tahun 2025 Melesat, Laba Bersih MLBI Ikut Menguat
| Kamis, 19 Maret 2026 | 10:15 WIB

Penjualan Tahun 2025 Melesat, Laba Bersih MLBI Ikut Menguat

Di sepanjang tahun 2025, laba bersih MLBI melejit 3,62% (yoy) jadi Rp 1,18 triliun, dari Rp 1,14 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.​

Perang di Timur Tengah Bikin Panik, Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap Justru Menarik
| Kamis, 19 Maret 2026 | 10:05 WIB

Perang di Timur Tengah Bikin Panik, Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap Justru Menarik

Harga minyak yang terus naik akan memicu cost push inflation, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan persepsi risiko.

Berkah Mudik Lebaran 2026, Penjualan Mobil Bekas MPMX via AUKSI Melesat Tajam
| Kamis, 19 Maret 2026 | 09:05 WIB

Berkah Mudik Lebaran 2026, Penjualan Mobil Bekas MPMX via AUKSI Melesat Tajam

Pertimbangan nilai ekonomis dan efisiensi kantong menjadi salah satu magnet utama yang memancing minat konsumen untuk meminang mobil bekas.

Aset Melesat Hingga Rp 19,12 Triliun, Ini Alasan Laba PNBS Justru Susut di 2025
| Kamis, 19 Maret 2026 | 08:05 WIB

Aset Melesat Hingga Rp 19,12 Triliun, Ini Alasan Laba PNBS Justru Susut di 2025

Rontoknya laba PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) tidak serta-merta mencerminkan rapuhnya kualitas fundamental.

Efek Domino Aksi Bersih-Bersih Ala OJK, Antrean IPO Bakal Sepi Sepanjang Tahun Ini
| Kamis, 19 Maret 2026 | 07:00 WIB

Efek Domino Aksi Bersih-Bersih Ala OJK, Antrean IPO Bakal Sepi Sepanjang Tahun Ini

Langkah OJK memperkuat pengawasan merupakan fondasi vital untuk menjaga integritas pasar modal Tanah Air.

INDEKS BERITA

Terpopuler