Hasil Survei Global, Tiga dari Empat Orang Dukung Pelarangan Plastik Sekali Pakai

Selasa, 22 Februari 2022 | 09:05 WIB
Hasil Survei Global, Tiga dari Empat Orang Dukung Pelarangan Plastik Sekali Pakai
[ILUSTRASI. Pemulung mengumpulkan sampah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/10/2021). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Tiga dari empat orang di seluruh dunia menginginkan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai sesegera mungkin. Kesimpulan itu muncul dari hasil sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Selasa, menjelang pertemuan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas perjanjian global untuk mengendalikan lonjakan polusi plastik.

Persentase orang yang mendukung pelarangan naik dari 71% sejak 2019. Sementara mereka yang mengatakan menyukai produk dengan kemasan plastik lebih sedikit naik menjadi 82% dari 75%, demikian hasil jajak pendapat IPSOS terhadap lebih dari 20.000 orang di 28 negara.

Aktivis mengatakan hasil tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada pertemuan pemerintah di Nairobi bulan ini untuk mengejar target kesepakatan yang lebih ambisius dalam upaya mengatasi limbah plastik. Pembahasan ini disebut-sebut akan menghasilkan pakta lingkungan yang paling penting sejak Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada tahun 2015.

 Baca Juga: Negara G20 Sepakat Awasi Ketat Kripto

"Orang-orang di seluruh dunia telah memperjelas pandangan mereka," kata Marco Lambertini, direktur jenderal WWF International. "Tanggung jawab dan peluang sekarang ada pada pemerintah untuk mengadopsi perjanjian plastik global, sehingga kita dapat menghilangkan polusi plastik."

Hampir 90% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka mendukung perjanjian. Namun masih harus dilihat apakah pembahasan di Nairobi nanti akan fokus ke upaya pengumpulan dan daur ulang sampah atau mengambil tindakan yang lebih radikal seperti membatasi produksi dan penggunaan plastik sekali pakai.

Reuters pekan lalu mengungkapkan bahwa kelompok industri minyak dan kimia besar sedang menyusun strategi untuk membujuk peserta konferensi agar menolak kesepakatan apa pun yang akan membatasi produksi plastik. Plastik terbuat dari minyak dan gas, yang merupakan sumber utama pendapatan mereka.

Jika PBB tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mengerem polusi plastik, akan ada kerusakan ekologi yang meluas selama beberapa dekade mendatang. Beberapa spesies laut akan berada di bawah risiko kepunahan, dan ekosistem sensitif seperti terumbu karang dan bakau akan hancur, demikian hasil dari sebuah penelitian yang dirilis WWF bulan ini.

Baca Juga: Indonesia Bersiap Bidik Pajak Digital dan Korporasi Multinasional

Proses pembahasan perjanjian kemungkinan akan memakan waktu, paling cepat, dua tahun. Tapi apa pun yang disepakati pada konferensi Nairobi dari 28 Februari hingga 2 Maret akan menentukan elemen kunci dari kesepakatan apa pun.

Dukungan terbesar untuk larangan plastik sekali pakai dalam jajak pendapat datang dari negara-negara seperti Kolombia, Meksiko dan India, negara-negara berkembang di ujung tajam krisis sampah.

Jajak pendapat IPSOS juga menunjukkan bahwa 85% responden secara global menginginkan produsen dan pengecer bertanggung jawab untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang kemasan plastik, naik dari 80% sebelumnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Tarif PPN 12%, Tingkatkan Risiko Kemiskinan hingga Tekan Daya Saing Investasi
| Senin, 18 November 2024 | 12:30 WIB

Tarif PPN 12%, Tingkatkan Risiko Kemiskinan hingga Tekan Daya Saing Investasi

LPEM FEB UI menyebutkan dampak kenaikan PPN akan menambah beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin.

Sengketa Hukum Bank Victoria (BVIC) Vs Inet Global Indo, Berikut Tinjauan Hukumnya
| Senin, 18 November 2024 | 11:00 WIB

Sengketa Hukum Bank Victoria (BVIC) Vs Inet Global Indo, Berikut Tinjauan Hukumnya

PT Inet Globalindo (Inet) melayangkan gugatan material senilai Rp 93,46 miliar kepada PT Bank Victoria International Tbk.

Mencari Reksadana Pasar Uang yang Memiliki Kinerja Gemilang
| Senin, 18 November 2024 | 09:35 WIB

Mencari Reksadana Pasar Uang yang Memiliki Kinerja Gemilang

Reksadana pasar uang menjafi primadona. Yakni menawarkan kemudahan transaksi, kinerja setara deposito, likuiditas setara tabungan. 

The Fed Tak Buru-Buru Pangkas Suku Bunga, Ruang Penurunan BI Rate Semakin Sempit
| Senin, 18 November 2024 | 09:30 WIB

The Fed Tak Buru-Buru Pangkas Suku Bunga, Ruang Penurunan BI Rate Semakin Sempit

Menurut Jerome Powell data-data ekonomi Amerika Serikat kuat, sehingga tidak buru-buru butuh "gula-gula" bagi perekonomian.  

ESG: Strategi RS EMC (SAME) untuk Menjadi Rumahsakit Digital dan Ramah Lingkungan
| Senin, 18 November 2024 | 08:56 WIB

ESG: Strategi RS EMC (SAME) untuk Menjadi Rumahsakit Digital dan Ramah Lingkungan

SAME meng-upgrade diri menjadi rumah sakit digital dan ramah lingkungan. Sahamnya pun menarik untuk trading jangka pendek.

Saham Blue Chip Non Bank Seperti TLKM & TPIA Banyak Dibuang Asing, Kapan Balik Lagi?
| Senin, 18 November 2024 | 08:48 WIB

Saham Blue Chip Non Bank Seperti TLKM & TPIA Banyak Dibuang Asing, Kapan Balik Lagi?

Data inflasi AS terbaru yang naik membuat pasar meragukan The Fed akan memangkas suku bunga Desember 2024.

Pasar Truk Digencet Truk Bekas Impor
| Senin, 18 November 2024 | 08:30 WIB

Pasar Truk Digencet Truk Bekas Impor

Ada prediksi, permintaan truk akan naik dari sektor logistik, dan tergantung kondisi ekonomi, jika stabil pelanggan tidak akan menunda pembelian.

Mengantisipasi Efek Tular Trumponomic
| Senin, 18 November 2024 | 08:10 WIB

Mengantisipasi Efek Tular Trumponomic

Efek tular Trumponomics bakal merembet ke pasar Indonesia lewaat jalur perdagangan serta jalur keuangan,

Produksi TBS dan CPO Austindo Nusantara Jaya (ANJT) Menurun
| Senin, 18 November 2024 | 08:05 WIB

Produksi TBS dan CPO Austindo Nusantara Jaya (ANJT) Menurun

Hingga akhir September 2024 lalu, ANJT telah menghasilkan 577.567 ton TBS, angka produksi ini turun 11,8% jika dibandingkan tahun lalu.

Kena Pukul Lagi
| Senin, 18 November 2024 | 08:00 WIB

Kena Pukul Lagi

Ditengah kondisi pelemahan daya beli masyarakat, pemerintah harusnya memberi insentif yang bisa mendongkrak konsumsi.

INDEKS BERITA

Terpopuler