Hasil Survei Global, Tiga dari Empat Orang Dukung Pelarangan Plastik Sekali Pakai

Selasa, 22 Februari 2022 | 09:05 WIB
Hasil Survei Global, Tiga dari Empat Orang Dukung Pelarangan Plastik Sekali Pakai
[ILUSTRASI. Pemulung mengumpulkan sampah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/10/2021). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Tiga dari empat orang di seluruh dunia menginginkan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai sesegera mungkin. Kesimpulan itu muncul dari hasil sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Selasa, menjelang pertemuan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas perjanjian global untuk mengendalikan lonjakan polusi plastik.

Persentase orang yang mendukung pelarangan naik dari 71% sejak 2019. Sementara mereka yang mengatakan menyukai produk dengan kemasan plastik lebih sedikit naik menjadi 82% dari 75%, demikian hasil jajak pendapat IPSOS terhadap lebih dari 20.000 orang di 28 negara.

Aktivis mengatakan hasil tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada pertemuan pemerintah di Nairobi bulan ini untuk mengejar target kesepakatan yang lebih ambisius dalam upaya mengatasi limbah plastik. Pembahasan ini disebut-sebut akan menghasilkan pakta lingkungan yang paling penting sejak Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada tahun 2015.

 Baca Juga: Negara G20 Sepakat Awasi Ketat Kripto

"Orang-orang di seluruh dunia telah memperjelas pandangan mereka," kata Marco Lambertini, direktur jenderal WWF International. "Tanggung jawab dan peluang sekarang ada pada pemerintah untuk mengadopsi perjanjian plastik global, sehingga kita dapat menghilangkan polusi plastik."

Hampir 90% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka mendukung perjanjian. Namun masih harus dilihat apakah pembahasan di Nairobi nanti akan fokus ke upaya pengumpulan dan daur ulang sampah atau mengambil tindakan yang lebih radikal seperti membatasi produksi dan penggunaan plastik sekali pakai.

Reuters pekan lalu mengungkapkan bahwa kelompok industri minyak dan kimia besar sedang menyusun strategi untuk membujuk peserta konferensi agar menolak kesepakatan apa pun yang akan membatasi produksi plastik. Plastik terbuat dari minyak dan gas, yang merupakan sumber utama pendapatan mereka.

Jika PBB tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mengerem polusi plastik, akan ada kerusakan ekologi yang meluas selama beberapa dekade mendatang. Beberapa spesies laut akan berada di bawah risiko kepunahan, dan ekosistem sensitif seperti terumbu karang dan bakau akan hancur, demikian hasil dari sebuah penelitian yang dirilis WWF bulan ini.

Baca Juga: Indonesia Bersiap Bidik Pajak Digital dan Korporasi Multinasional

Proses pembahasan perjanjian kemungkinan akan memakan waktu, paling cepat, dua tahun. Tapi apa pun yang disepakati pada konferensi Nairobi dari 28 Februari hingga 2 Maret akan menentukan elemen kunci dari kesepakatan apa pun.

Dukungan terbesar untuk larangan plastik sekali pakai dalam jajak pendapat datang dari negara-negara seperti Kolombia, Meksiko dan India, negara-negara berkembang di ujung tajam krisis sampah.

Jajak pendapat IPSOS juga menunjukkan bahwa 85% responden secara global menginginkan produsen dan pengecer bertanggung jawab untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang kemasan plastik, naik dari 80% sebelumnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Kredit Sindikasi Perbankan Mulai Berangsur Pulih
| Jumat, 28 November 2025 | 14:13 WIB

Kredit Sindikasi Perbankan Mulai Berangsur Pulih

Sepanjang 2025 berjalan, penyaluran kredit sindikasi perbankan mencapai US$ 23,62 miliar angka ini menurun sekitar 12%.

PetroChina Investasi Besar Demi Eksplorasi Blok Jabung, RATU Punya 8 Persen PI
| Jumat, 28 November 2025 | 10:40 WIB

PetroChina Investasi Besar Demi Eksplorasi Blok Jabung, RATU Punya 8 Persen PI

PetroChina akan menggelar eksplorasi 6 sumur baru dan 11 sumur work over di Blok Jabung hingga 2028.

Operator Telekomunikasi Optimalkan Layanan AI
| Jumat, 28 November 2025 | 08:50 WIB

Operator Telekomunikasi Optimalkan Layanan AI

Perkembangan ini menjadi hal positif apalagi industri telekomunikasi saat ini sudah menyebar ke banyak wilayah Tanah Air.

Voksel Electric (VOKS) Mengejar Target Pertumbuhan 15%
| Jumat, 28 November 2025 | 08:40 WIB

Voksel Electric (VOKS) Mengejar Target Pertumbuhan 15%

VOKS membidik proyek ketenagalistrikan baru, termasuk melalui lelang yang akan dilakukan PT PLN (Persero).

Berharap Bisnis Melaju dengan Diskon Nataru
| Jumat, 28 November 2025 | 08:30 WIB

Berharap Bisnis Melaju dengan Diskon Nataru

Tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap program diskon belanja ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Prodia Widyahusada (PRDA) Siapkan Strategi Bisnis di 2026
| Jumat, 28 November 2025 | 08:10 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Siapkan Strategi Bisnis di 2026

Pada tahun depan, Prodia jWidyahusada membidik posisi sebagai South East Asia (SEA) Referral Laboratory.

DOID Akan Terbitkan Global Bond Setara Rp 8,31 Triliun
| Jumat, 28 November 2025 | 08:01 WIB

DOID Akan Terbitkan Global Bond Setara Rp 8,31 Triliun

Rencana penerbitan global bond merupakan bagian dari strategi DOID untuk mempertahankan sumber pendanaan yang terdiversifikasi. 

Konsumsi Produk Bisa Meningkat, Prospek KLBF Semakin Sehat
| Jumat, 28 November 2025 | 07:53 WIB

Konsumsi Produk Bisa Meningkat, Prospek KLBF Semakin Sehat

Kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) KLBF pada 2026 masih prospektif dengan ditopang segmen pharma (prescription) dan consumer health. 

Realisasi Marketing Sales Anjlok, Kinerja Agung Podomoro Land (APLN) Ikut Jeblok
| Jumat, 28 November 2025 | 07:47 WIB

Realisasi Marketing Sales Anjlok, Kinerja Agung Podomoro Land (APLN) Ikut Jeblok

Kinerja PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) loyo di sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Lemahnya daya beli jadi salah satu pemicunya.

Demutualisasi Bisa Mendorong Penerapan GCG di BEI
| Jumat, 28 November 2025 | 07:36 WIB

Demutualisasi Bisa Mendorong Penerapan GCG di BEI

Penerapan demutualisasi dinilai tidak akan berdampak kepada investor. Justru, itu jadi sarana BEI untuk menerapkan good corporate governance. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler