Layanan Coretax System yang Telan Anggaran Negara Rp 1,2 Triliun Masih Menuai Sorotan

Senin, 20 Januari 2025 | 04:24 WIB
Layanan Coretax System yang Telan Anggaran Negara Rp 1,2 Triliun Masih Menuai Sorotan
[ILUSTRASI. Suasana Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II, Selasa (14/1/2025). Sistem inti administrasi pajak alias Coretax dari DJP Kemenkeu yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 mendapat kritikan tajam. Banyak kalangan pengusaha dan pakar pajak menilai, penerapan sistem Coretax ini belum siap sepenuhnya untuk digunakan secara optimal. Keluhan utamanya meliputi lambatnya akses sistem dan kurangnya sinkronisasi data wajib pajak yang terintegrasi. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak meluncur pada awal tahun ini, sistem Coretax DJP senilai Rp 1,2 triliun yang dirancang Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaporan pajak elektronik terus mendapat sorotan.

Alih-alih mempermudah, banyak wajib pajak mengeluhkan berbagai masalah teknis yang mereka hadapi dalam mengakses layanan itu. Hingga kemarin atau 19 hari sejak Coretax DJP meluncur, media sosial X (sebelumnya Twitter) masih ramai dengan keluhan terkait sistem ini. 

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Sulitnya Mengungkap Praktik Insider Trading di Pasar Saham Meski Indikasinya Kentara
| Jumat, 13 Juni 2025 | 11:19 WIB

Sulitnya Mengungkap Praktik Insider Trading di Pasar Saham Meski Indikasinya Kentara

OJK memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana di pasar modal, termasuk dugaan insider trading

Substansi Penanggulangan Kemiskinan
| Jumat, 13 Juni 2025 | 10:31 WIB

Substansi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak dilakukan secara sepotong-potong, parsial, dan hanya bersifat temporer.

Antara Psikologi Kognitif dan Harga Saham
| Jumat, 13 Juni 2025 | 10:25 WIB

Antara Psikologi Kognitif dan Harga Saham

Investor juga cenderung konservatif. Mereka terlalu lambat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi atau berita-berita baru.

Bancakan Koperasi
| Jumat, 13 Juni 2025 | 10:00 WIB

Bancakan Koperasi

Di desa, jabatan pengurus Koperasi Merah Putih jadi rebutan kader partai penguasa hingga di tingkat akar rumput.

Kemkeu Bebaskan Pajak 1.800 Barang Jemaah Haji
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:58 WIB

Kemkeu Bebaskan Pajak 1.800 Barang Jemaah Haji

 Nilai barang bawaan jemaah haji yang dibebaskan pajaknya mencapai US$ 149.000, setara Rp 2,4 miliar 

Revisi Standar Garis Kemiskinan Nasional Tunggu Restu Prabowo
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:55 WIB

Revisi Standar Garis Kemiskinan Nasional Tunggu Restu Prabowo

Kajian mengenai perubahan standar garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik sudah dibahas sejak lama

Politikus dan TNI/Polri  di BUMN Tambang
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:45 WIB

Politikus dan TNI/Polri di BUMN Tambang

Pemerintah merombak jajaran direksi dan komisaris BUMN dari mulai Mind ID, Inalum, Antam, PTBA hingga Pertamina

Profit 33,86% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lumayan (13 Juni 2025)
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:43 WIB

Profit 33,86% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lumayan (13 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (13 Juni 2025) 1.951.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 33,86% jika menjual hari ini.

Pemerintah Siap Bayar Utang Jumbo di Juni
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:42 WIB

Pemerintah Siap Bayar Utang Jumbo di Juni

Puncak jatuh tempo utang pemerintah, khususnya dari surat berharga negara (SBN), terjadi pada bulan Juni 2025. 

Sulit Membuat Kinerja Pajak Kembali Tumbuh
| Jumat, 13 Juni 2025 | 08:35 WIB

Sulit Membuat Kinerja Pajak Kembali Tumbuh

Bercermin pada tahun 2024 lalu, setoran pajak periode Januari-Juni mengalami kontraksi secara tahunan

INDEKS BERITA

Terpopuler