Malaysia Masih Mengkaji Pemangkasan Tarif Pajak Ekspor CPO

Jumat, 20 Mei 2022 | 12:55 WIB
Malaysia Masih Mengkaji Pemangkasan Tarif Pajak Ekspor CPO
[ILUSTRASI. Aksi unjukrasa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). (KONTAN/Fransiskus Simbolon)]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia masih mengkaji kelayakan pemangkasan tarif pajak ekspor minyak sawit mentah, demikian pernyataan Kementerian Komoditas pada Jumat. Pernyataan itu muncul setelah Indonesia mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang mengguncang pasar minyak nabati global.

Malaysia, produsen CPO terbesar kedua di dunia, sedang mencari cara untuk meningkatkan pangsa pasar minyak nabatinya. Peluang bagi Malaysia melakukan itu muncul setelah gangguan pasokan minyak bunga matahari akibat aksi militer Rusia di Ukraina dan Indonesia melarang ekspor CPO.

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia mengatakan akan mencabut larangan tersebut mulai Senin. Pencabutan itu dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan persyaratan penjualan pasar domestik bagi produsen CPO, untuk memastikan pasokan minyak goreng di Indonesia. 

Baca Juga: IMF Meminta Negara-Negara Asia Mewaspadai Spillover Risk

Menteri Zuraida Kamaruddin mengatakan kepada Reuters dalam wawancara minggu lalu bahwa kementeriannya telah mengusulkan penurunan tarif pajak ekspor CPO ke kisaran 4%-6% dari saat ini 8%. Kementerian keuangan Malaysia, yang menerima usulan itu, telah membentuk komite untuk melihat rinciannya.

Pada hari Jumat, Zuraida dalam sebuah pernyataan mengatakan diskusi dengan kementerian keuangan masih berlangsung.

"Pemotongan sementara yang diusulkan ini menunggu keputusan dan kami percaya bahwa eksportir Malaysia kemungkinan akan menjadi pemenang yang jelas dalam jangka pendek karena pembeli global akan mencari minyak sawit Malaysia," katanya.

Baca Juga: Setelah Lima Hari Bebas dari Infeksi Covid, Shanghai Kembali Mencatat Kasus Baru

Kementerian akan terus memantau situasi saat ini yang melibatkan perubahan kebijakan Indonesia, tambahnya.

Zuraida mengatakan, menimbang prospek ke depan harga CPO kemungkinan akan turun karena kenaikan produksi yang tertunda. Namun harga akan tetap tinggi hingga pertengahan 2023 karena pasokan global yang ketat, pasar yang kuat, dan serapan dari China.

Pasar utama China siap untuk meningkatkan permintaan minyak sawitnya di akhir tahun karena secara bertahap membuka kembali ekonominya selama pandemi Covid-19, katanya.

Zuraida mematok pasokan minyak dan lemak yang dapat dimakan akan berkurang pada kuartal keempat, tetapi tidak banyak, dengan prospek pemulihan yang lebih mungkin terjadi pada tahun 2023.

Bagikan

Berita Terbaru

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

INDEKS BERITA

Terpopuler