Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

SSIA Buka Peluang Kolaborasi Lanjutan dengan Konglomerasi Grup Djarum & Barito
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:00 WIB

SSIA Buka Peluang Kolaborasi Lanjutan dengan Konglomerasi Grup Djarum & Barito

Presiden Direktur SSIA Johannes Suriadjaja menyampaikan, kedua grup tersebut terbuka atas kesempatan atau peluang kolaborasi bersama SSIA.

Kiat Setyono Djuandi Darmono: Investasi Sektor Riil Sambil Menciptakan Lapangan Kerja
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:15 WIB

Kiat Setyono Djuandi Darmono: Investasi Sektor Riil Sambil Menciptakan Lapangan Kerja

Tujuan saya berinvestasi bukan hanya mencari untung, tetapi menciptakan lapangan kerja dan manfaat bagi masyarakat,

Vanda Laura Jadi Presdir Perempuan Pertama Urus SPBU
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:45 WIB

Vanda Laura Jadi Presdir Perempuan Pertama Urus SPBU

Perjalanan karier ari Vanda Laura yang memulai dari cuci sayuran hingga menjadi figur yang memimpin ekspansi SPBU BP-AKR

Kucuran Kredit dari Perbankan ke Segmen UMKM Semakin Mampet
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:55 WIB

Kucuran Kredit dari Perbankan ke Segmen UMKM Semakin Mampet

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, kredit UMKM hanya tumbuh 1,6% secara tahunan per Juli jadi Rp 1.397,4 triliun

Aksi Investasi Korporasi Menopang Penyaluran Kredit Perbankan
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:51 WIB

Aksi Investasi Korporasi Menopang Penyaluran Kredit Perbankan

Di saat pertumbuhan penyaluran kredit terus melambat, penyaluran kredit investasi masih tumbuh tinggi, meski juga melambat

BI Akan Perluas QRIS  ke China dan Arab Saudi
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:21 WIB

BI Akan Perluas QRIS ke China dan Arab Saudi

Saat ini, QRIS telah dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Istana Sebut Tunjangan DPR Kewenangan Kemkeu
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:17 WIB

Istana Sebut Tunjangan DPR Kewenangan Kemkeu

Tunjangan tambahan ini menuai perhatian lantaran dianggap tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah

Tepis Kekhawatiran Sentralisasi Fiskal
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:10 WIB

Tepis Kekhawatiran Sentralisasi Fiskal

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyusut signifikan. 

Duit Rp 3 Miliar Mengalir ke Wamenaker
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Duit Rp 3 Miliar Mengalir ke Wamenaker

Wkil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel diduga menerima aliran uang sebesar Rp 3 miliar

Sektor Riil Tahan Ekspansi, Duit Tak Berputar
| Sabtu, 23 Agustus 2025 | 07:53 WIB

Sektor Riil Tahan Ekspansi, Duit Tak Berputar

Bank Indonesia mencatat uang beredar Juli 2025 sebesar Rp 9.569,7 triliun, turun dari Juni          

INDEKS BERITA

Terpopuler