Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

Ambisi Mencetak Ladang Angin Terganjal Banyak Masalah
| Minggu, 23 November 2025 | 06:20 WIB

Ambisi Mencetak Ladang Angin Terganjal Banyak Masalah

Pengembangan pembangkit tenaga bayu masih jalan di tempat. Pemerintah siap mencetak lebih banyak lagi ladang angin. Tapi, masih banyak PR.

Menyulap Proses Antrean dan Klaim Asuransi Jadi Sekejap
| Minggu, 23 November 2025 | 06:15 WIB

Menyulap Proses Antrean dan Klaim Asuransi Jadi Sekejap

Perusahaan makin ke sini tidak hanya mencari asuransi kesehatan bagi karyawan, tetapi juga pengalaman layanan yang cepat dan efisien. 

Cara Praktis Membaca Buku bagi yang Sibuk
| Minggu, 23 November 2025 | 06:10 WIB

Cara Praktis Membaca Buku bagi yang Sibuk

Secara global, nilai pasar industri audiobook terus meningkat. Pengembang aplikasi lokal belum ada yang fokus menghadirkan platform buku audio. 

Rakyat Tak Lagi Was-Was Molot Tambang Sumur Minyak
| Minggu, 23 November 2025 | 06:05 WIB

Rakyat Tak Lagi Was-Was Molot Tambang Sumur Minyak

Aktivitas penambangan minyak rakyat kini punya payung hukum jelas. Masyarakat bisa mengelola sumur rakyat melalui koperasi, UMKM, serta BUMD.

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Sentimen Eksternal
| Minggu, 23 November 2025 | 06:00 WIB

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Sentimen Eksternal

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup naik 0,12% secara harian ke Rp 16.716 per dolar AS pada Jumat (21/11)

Saat Kendaraan Bermotor Berbagi Jalan dengan Kawanan Gajah
| Minggu, 23 November 2025 | 05:15 WIB

Saat Kendaraan Bermotor Berbagi Jalan dengan Kawanan Gajah

Koridor di bawah Tol Pekanbaru-Dumai menjadi jalur lalu-lalang kawanan gajah. Koridor itu hasil kompromi proyek infrastruktur dan konservasi.

Persoalan P2P Lending
| Minggu, 23 November 2025 | 05:05 WIB

Persoalan P2P Lending

Kenapa OJK lambat menindak Crowde, padahal kasak kusuk mengenai ketidak beresan di P2P lending itu sudah santer terdengar sejak awal tahun 2025.

Kiprah Pejalan Kaki Menghidupkan Ruang-ruang Kota
| Minggu, 23 November 2025 | 04:30 WIB

Kiprah Pejalan Kaki Menghidupkan Ruang-ruang Kota

Kebiasaan berolahraga belakangan jadi kegiatan yang banyak dilakukan, termasuk berjalan kaki. Tren berjalan, kini menjamur di berbagai daerah.

Siap-Siap Potensi Dividen Interim UNVR Cukup Besar, Tapi Awas Dividend Trap
| Sabtu, 22 November 2025 | 20:10 WIB

Siap-Siap Potensi Dividen Interim UNVR Cukup Besar, Tapi Awas Dividend Trap

UNVR lebih cocok untuk investor jangka menengah–panjang yang mencari saham defensif dengan dividen stabil, bukan untuk momentum trading.

Selain Sawit Bisnis Kayu Grup Sampoerna Juga Dijual Karena Merugi, Fokus Filantropi
| Sabtu, 22 November 2025 | 18:24 WIB

Selain Sawit Bisnis Kayu Grup Sampoerna Juga Dijual Karena Merugi, Fokus Filantropi

Presiden Direktur Grup Sampoerna Bambang Sulistyo mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler