Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

Profit 31,43% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Kinclong (6 Juni 2025)
| Jumat, 06 Juni 2025 | 09:32 WIB

Profit 31,43% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Kinclong (6 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (6 Juni 2025) Rp 1.929.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 31,43% jika menjual hari ini.

Volatilitas Saham MBMA Meningkat Usai Masuk MSCI, Asing Profit Taking di Harga Pucuk
| Jumat, 06 Juni 2025 | 08:00 WIB

Volatilitas Saham MBMA Meningkat Usai Masuk MSCI, Asing Profit Taking di Harga Pucuk

PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) kemungkinan tidak akan membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2024.

Terkenal Defensif, Saham ICBP, CMRY, Hingga MYOR bisa Jadi Pilihan Hadapi Masa Sulit
| Jumat, 06 Juni 2025 | 07:00 WIB

Terkenal Defensif, Saham ICBP, CMRY, Hingga MYOR bisa Jadi Pilihan Hadapi Masa Sulit

Paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah diharapkan bisa menjadi katalis positif jangka pendek.

Jumlah Investor Kripto Dua Kali Lipat Investor Saham, ke Depan Kian Mendominasi
| Jumat, 06 Juni 2025 | 06:00 WIB

Jumlah Investor Kripto Dua Kali Lipat Investor Saham, ke Depan Kian Mendominasi

Pertambahan jumlah Investor dan trader kripto terus berlangsung di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Sebagian Duit Private Placement FAST Untuk Efisiensi Karyawan, PHK di KFC Berlanjut?
| Jumat, 06 Juni 2025 | 05:00 WIB

Sebagian Duit Private Placement FAST Untuk Efisiensi Karyawan, PHK di KFC Berlanjut?

Sepanjang tahun lalu PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) telah melakukan pengurangan jumlah karyawan sebanyak 2.883 orang.

Kantor Bank Sepi, Premi Bancassurance Susut
| Jumat, 06 Juni 2025 | 04:20 WIB

Kantor Bank Sepi, Premi Bancassurance Susut

Penjualan produk asuransi jiwa lewat kerja sama dengan perbankan tertekan di awal tahun 2025 karena perubahan pola layanan bank.

Kinerja April Kompak Melemah, Sektor Perbankan Diprediksi Tetap Akan Menguat
| Kamis, 05 Juni 2025 | 19:39 WIB

Kinerja April Kompak Melemah, Sektor Perbankan Diprediksi Tetap Akan Menguat

Perbaikan NIM akan berfungsi sebagai katalis pemeringkatan ulang bagi sektor perbankan dalam waktu dekat.

Transaksi Rp 673,74 Miliar Saham AADI di Pasar Negosiasi, di Bawah Harga Pasar
| Kamis, 05 Juni 2025 | 15:35 WIB

Transaksi Rp 673,74 Miliar Saham AADI di Pasar Negosiasi, di Bawah Harga Pasar

Jumlah saham yang ditransaksikan, nilainya tidak lebih dari 1,31% dari total jumlah saham AADI yang ditempatkan dan disetor penuh.

Ekonomi Syariah Tahun 2025 Ditargetkan Tumbuh 4,8%-5,6%, Lebih Tinggi dari Tahun Lalu
| Kamis, 05 Juni 2025 | 13:00 WIB

Ekonomi Syariah Tahun 2025 Ditargetkan Tumbuh 4,8%-5,6%, Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

Terdapat sejumlah tantangan dalam mendorong kinerja perbankan syariah. Salah satunya, dampak dinamika perekonomian global.

Utang Negara Jatuh Tempo Bulan Juni 2025, Bakal Jadi Angka Tertinggi di Tahun 2025
| Kamis, 05 Juni 2025 | 12:00 WIB

Utang Negara Jatuh Tempo Bulan Juni 2025, Bakal Jadi Angka Tertinggi di Tahun 2025

Pelunasan utang, pemerintah, bisa berasal dari penerbitan obligasi baru, kas pemerintah dan pembiayaan non utang.

INDEKS BERITA

Terpopuler