Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

Kisah Antonius Auwyang: Membangun Jembatan Emas Produk Indonesia di Australia
| Sabtu, 29 November 2025 | 16:50 WIB

Kisah Antonius Auwyang: Membangun Jembatan Emas Produk Indonesia di Australia

Tity Antonius Auwyang, insinyur sipil, sukses membangun Sony Trading Australia, mendistribusikan ribuan produk Indonesia ke pasar Australia.

Tips Investasi Ala Direktur OCBC The Ka Jit: Jangan Tergoda Ambil Untung Cepat
| Sabtu, 29 November 2025 | 14:36 WIB

Tips Investasi Ala Direktur OCBC The Ka Jit: Jangan Tergoda Ambil Untung Cepat

Mengintip strategi investasi dan portofolio pribadi Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), The Ka Jit

Astra Graphia (ASGR) Mengincar Peluang Bisnis Solusi Teknologi
| Sabtu, 29 November 2025 | 14:25 WIB

Astra Graphia (ASGR) Mengincar Peluang Bisnis Solusi Teknologi

Mengupas rencana bisnis PT Astra Graphia Tbk (ASGR) yang tengah memperkuat bisnis solusi teknologi lewat anak usahanya

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

INDEKS BERITA

Terpopuler