Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

Nasib THR: Antara Kebutuhan Lebaran dan Peluang Cuan SR024
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 05:00 WIB

Nasib THR: Antara Kebutuhan Lebaran dan Peluang Cuan SR024

Pencairan THR bisa jadi modal. Kupon SR024 menjanjikan untung bersih hingga 5,31% setelah pajak, lebih menarik dari deposito. 

Belajar dari Pekalongan
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:30 WIB

Belajar dari Pekalongan

Pilih kepala daerah berkualitas, berintegritas dan memiliki visi untuk memajukan wilayah bukan untuk pribadi dan keluarga.

Investor Reksadana Saham Untung Besar? Ini Proyeksi Imbal Hasil 2026
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:15 WIB

Investor Reksadana Saham Untung Besar? Ini Proyeksi Imbal Hasil 2026

Reksadana saham mencetak return 2% MoM, tertinggi di Februari 2026. Simak proyeksi imbal hasil hingga 15% tahun ini dan strategi pilih yang tepat.

Daya Saing Asuransi Indonesia
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:15 WIB

Daya Saing Asuransi Indonesia

Sistem yang mampu menjamin keadilan lintas batas, termasuk juga berlaku untuk industri asuransi, adalah fondasi dari kepercayaan.

Alkindo Naratama Beberkan Strategi Bidik Laba Tumbuh 50% di 2026
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 04:00 WIB

Alkindo Naratama Beberkan Strategi Bidik Laba Tumbuh 50% di 2026

ALDO menargetkan laba bersih melesat 50% pada 2026! Cari tahu bagaimana ekspansi ke kemasan konsumen dan pasar AS jadi pendorong utama.

Primaya Hospital (PRAY) Melanjutkan Ekspansi Rumah Sakit Baru
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 03:00 WIB

Primaya Hospital (PRAY) Melanjutkan Ekspansi Rumah Sakit Baru

Setelah meresmikan RS Primaya Kelapa Gading pada Januari 2026, Primaya akan melanjutkan ekspansi dengan membangun cabang di BSD

Cadangan Devisa Jangka Pendek Masih Akan Tertekan
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 02:45 WIB

Cadangan Devisa Jangka Pendek Masih Akan Tertekan

Posisi cadangan devisa per akhir Februari 2026 sebesar US$ 151,9 miliar                              

Dapen Hindari Aset Saham Saat Perang
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 02:45 WIB

Dapen Hindari Aset Saham Saat Perang

Pengelola dana pensiun cenderung menghindari instrumen saham pada ketika perang Iran berkecamuk saat ini.

Dalam Skenario Terburuk, Defisit Bisa Lampaui 3% PDB
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 02:20 WIB

Dalam Skenario Terburuk, Defisit Bisa Lampaui 3% PDB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan menyiapkan langkah mitigasi agar defisit tak melebar

Harga Minyak Dorong Bisnis Elnusa (ELSA)
| Sabtu, 07 Maret 2026 | 02:20 WIB

Harga Minyak Dorong Bisnis Elnusa (ELSA)

Kenaikan harga minyak berpotensi membuat sejumlah lapangan migas yang sebelumnya kurang ekonomis menjadi lebih layak untuk dikembangkan.

INDEKS BERITA

Terpopuler