Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?

Selasa, 30 Juli 2019 | 06:10 WIB
 Mengapa Indonesia Terkesan Kurang Siap Menarik Minat Investor di Kendaraan Listrik?
[]
Reporter: Abdul Basith, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perkembangan industri kendaraan bermotor berbahan bakar listrik menuai minat investor asing. Namun, pemerintah terkesan kurang siap menyambut niat tersebut. Lihat saja, payung hukum dan insentif fiskal untuk sektor ini belum tersedia.

Terbaru, perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini meliputi pengembangan kendaraan bermotor bahan bakar listrik, baterai, hingga stasiun charging.

"Kami kaji potensinya. Kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem kendaraan listrik," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media Jepang yang bergerak dalam penyediaan beberapa jasa seperti internet broadband, telekomunikasi seluler, dan keuangan. Softbak memiliki saham di Yahoo! Japan, Alibaba, SB Creative, Softbank Mobile (operator jaringan selular terbesar di Jepang) dll.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pengembangan tersebut akan dimulai selama tiga tahun ke depan. Jakarta menjadi pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, Hyundai Motor Company juga sudah menyatakan minat berinvestasi di kendaran listrik sejak tahun lalu. Bahkan Hyundai sudah menyampaikan rencana itu kepada Jokowi  saat kunjungan kerja ke Korea Selatan pada September 2018.

Lalu, Hyundai kembali menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu, delegasi Hyundai diwakili oleh Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung, President Hyundai, Young Woon Kong, Executive Vice President Hyundai, Hong-Jae Park, dan Senior Vice President, Youngtack Lee.

Di pertemuan itu, manajemen pabrikan mobil asal Korea Selatan menyampaikan rencana investasi hingga US$ 1 miliar untuk membangun pabrik mobil listrik. Mereka membidik Karawang dan Jawa Tengah sebagai basis produksi.

Pabrikan mobil dari China, BYD Auto Co Ltd juga ingin investasi di kendaraan listrik di Indonesia. Mereka ingin menyusul dua pabrikan mobil dari China yang sudah masuk ke Indonesia, yakni Wuling dan DFSK.

Nama BYD di industri mobil listrik sudah tidak diragukan. Bahkan, Toyota menggandeng BYD untuk menghasilkan mobil listrik yang akan diluncurkan tahun depan.

Siapkan infrastruktur

Namun, realisasi investasi itu tentu baru akan terjadi setelah payung hukum untuk kendaraan motor listrik tersedia. Nah, hingga kini peraturan presiden (perpres) mengenai mobil listrik belum juga rampung. Di beleid itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak.

Luhut tidak menjelaskan apa kendala yang menghambat rampungnya beleid tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tambahan mengenai insentif bagi pendirian pabrik. "Paling lambat ya, mungkin minggu ini (Perpres mobil listrik terbit)," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perlu Perpres untuk membuat aturan turunan terkait. "Kalau Perpres keluar, dibikin aturan masing-masing menteri terkait, nah kalau enggak keluar Perpresnya, bagaimana?" terang Jonan.

Meski demikian, sembari menunggu Perpres terbit, Jonan menjanjikan Kementerian ESDM telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Pembangunan SPLU melibatkan PLN. Kementerian ESDM mendorong PLN lebih masif membuat SPLU di tempat-tempat keramaian. "SPLU itu seharusnya dibuat di tempat ramai seperti mal, pasar, gedung perkantoran atau parkir-parkir publik," katanya.

Sayangnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertutup terkait rencana ini. BKPM sebagai pintu masuknya investasi, enggan memberikan penjelasan.
Ekonom BCA David Sumual menyatakan investasi akan mendorong perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah harus bergegas dengan segera mungkin menyelesaikan payung hukum dan menjaga iklim investasi. "Stabilitas politik juga harus dijaga, karena investor wait and see karena kondisi politik memanas," ujar David.    

Bagikan

Berita Terbaru

Investor Sudah Bisa Transaksi KBIA MSCI Hong Kong
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 05:05 WIB

Investor Sudah Bisa Transaksi KBIA MSCI Hong Kong

Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA) kini sudah bisa ditransaksikan oleh investor Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perjalanan Karier Florence Army Dari Sekretaris Menjadi Direktur Tokio Marine Life
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 05:00 WIB

Perjalanan Karier Florence Army Dari Sekretaris Menjadi Direktur Tokio Marine Life

Ketekunan dan mau belajar menjadi kunci sukses bagi Florence Army. Bermula dari posisi sekretaris, kini Florence sukses menjadi Direktur Kepatuhan

Hanwha Life Umumkan Rencana Akuisisi 40% Saham NOBU
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 04:55 WIB

Hanwha Life Umumkan Rencana Akuisisi 40% Saham NOBU

Usai akuisisi, kepemilikan James Riady sekitar 30%. Sementara pemegang saham kedua terbesar adalah PT MNC Land Tbk 9,99% dan masyarakat 7,5%. 

Gotong Royong Menggenjot Kredit UMKM
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 04:10 WIB

Gotong Royong Menggenjot Kredit UMKM

Perbankan menilai kredit UMKM masih penuh risiko sehingga tidak bisa sembrono menggenjot pertumbuhan kredit. 

Harga Emas Semakin Bersinar
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 04:05 WIB

Harga Emas Semakin Bersinar

Menyusul emas global, emas Antam juga mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang sejarah di tengah ketidakpastian global​.

Biaya Operasi Multifinance Menanjak
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 04:00 WIB

Biaya Operasi Multifinance Menanjak

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) multifinance pada Oktober 2024 di 79,25%, lebih tinggi dari tahun 2023 di 76,39%.

Kebakaran Glodok Plaza Minim Efek untuk Surya Semesta Internusa (SSIA)
| Jumat, 31 Januari 2025 | 19:02 WIB

Kebakaran Glodok Plaza Minim Efek untuk Surya Semesta Internusa (SSIA)

Sepanjang sembilan bulan pertama 2024, SSIA membukukan pendapatan Rp 3,86 triliun, terbesar dari bisnis jasa konstruksi Rp 2,37 triliun (61,42%).

PJAA Urus Izin Perluasan Kawasan Ancol Barat dari 35 Ha Menjadi 65 Ha
| Jumat, 31 Januari 2025 | 11:29 WIB

PJAA Urus Izin Perluasan Kawasan Ancol Barat dari 35 Ha Menjadi 65 Ha

Manajemen PJAA menyatakan, di 2024 sedang dalam proses pengurusan Adendum Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perluasan Kawasan.

The Fed Bernada Hawkish, Kebijakan Moneter BI Pro Pertumbuhan dan Stabilitas
| Jumat, 31 Januari 2025 | 11:06 WIB

The Fed Bernada Hawkish, Kebijakan Moneter BI Pro Pertumbuhan dan Stabilitas

Prospek ekonomi AS saat ini masih belum pasti, meskipun sudah ada tanda-tanda aktivitas ekonomi berkembang dengan kecepatan yang solid.

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau
| Jumat, 31 Januari 2025 | 09:23 WIB

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau

Dengan memanfaatkan harga kompetitif DATA sebesar Rp 200 ribu/bulan per koneksi, TOWR bermaksud meningkatkan skala bisnis FTTH-nya.

INDEKS BERITA

Terpopuler