Menyoroti Tata Kelola di Negeri Rawan Bencana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Sudah selayaknya program penanggulangan bencana masuk dalam prioritas utama pemerintah saban tahun. Ada sederet argumentasi untuk mendukung pernyataan itu. Satu alasan utama yang kita mafhum, Indonesia adalah negeri yang akrab dengan aneka bencana. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di periode 1 Januari hingga 13 Desember 2024, terdapat 1.942 bencana di Indonesia.

Perinciannya, 976 banjir, 420 cuaca ekstrem, 120 tanah longsor, 336 kebakaran hutan dan lahan, 13 gelombang pasang dan abrasi, 18 gempa bumi, 54 kekeringan serta 5 erupsi gunung api. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan PPN 12% Berlaku Awal 2025

Masih di periode yang sama, BNPB mencatat bencana alam di Indonesia mengakibatkan 469 orang meninggal dunia, 58 orang hilang, 1.157 luka-luka serta 5,64 juta orang mengungsi.

Bencana alam juga merusak 61.554 unit rumah dan 949 fasilitas publik meliputi sarana pendidikan, rumah ibadah dan fasilitas layanan kesehatan.

Pada kasus teranyar di awal Desember, bencana alam melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat tanah longsor, banjir, angin kencang hingga pergerakan tanah, lebih dari 13.000 warga setempat mengungsi.

Baca Juga: Barang Mewah Pun Tak Kebal Tekanan Ekonomi

Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan data World Risk Report 2024, Indonesia berada di peringkat kedua dari 193 negara yang masuk penilaian. Indonesia mencatatkan indeks 41,13, di bawah Filipina yang berada di posisi puncak dengan mencatatkan indeks 46,91. World Risk Report dirilis oleh Bündnis Entwicklung Hilft, aliansi sembilan organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jerman.

Ada lima parameter penilaian World Risk Index (WRI), yakni paparan (exposure), kerentanan (vulnerability), kerawanan (susceptibility), kurangnya kapasitas dalam mengatasi bencana (lack of coping capacities) serta kurangnya kapasitas adaptif (lack of adaptive capacities). 

Tak ada cara lain, pemerintah mesti segera berbenah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas perlu disiapkan untuk menanggulangi bencana, termasuk pemulihan pasca bencana.

Baca Juga: Penerbitan Obligasi Perbankan Bakal Semarak Tahun Depan

Lantaran sudah langganan bencana, pemerintah harus melipatgandakan dana bersama penanggulangan bencana (pooling fund bencana). Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan di sekolah harus dirancang sejak usia din