Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Frontloading masih menjadi strategi yang dipilih pemerintah dalam pembiayaan anggaran. Strategi yang berarti menarik utang di awal tahun ini tercermin dari realisasi penerbitan surat utang negara di bulan ini.
Per 23 Januari 2019, nilai SUN yang diterbitkan mencapai Rp 102,66 triliun. Angka itu setara 26,39% dari target penerbitan SBN neto sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 388,96 triliun. Jika dibandingkan dengan hasil frontloading di tahun sebelumnya, nilai penerbitan SUN di bulan ini merupakan yang terbesar.
Nilai SUN neto yang direalisasikan pemerintah per 31 Januari 2018 mencapai Rp 53,38 triliun atau 12,88% dari target penerbitan SUN neto tahun lalu yang mencapai Rp 414,42 triliun. Sementara per 31 Januari 2017, penerbitan SUN neto senilai Rp 81,9 triliun.
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting memperkirakan, sepanjang paruh pertama 2019, nilai SUN yang diterbitkan berkisar 50%- 60% dari target SBN bruto yang sebesar Rp 825,7 triliun.
"Tahun ini masih terdapat ketidakpastian di pasar keuangan global seperti perang dagang Amerika Serikat versus China, gejolak harga minyak mentah dunia, dan kenaikan Fed Fund Rate," jelas Loto, akhir pekan lalu.
Frontloading dinilai strategi yang tepat untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Awal tahun ini, kondisi pasar keuangan global sedang menunjukkan perbaikan, sehingga menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menerbitkan surat utang.
Data DJPPR juga mengungkap, rata-rata jumlah penawaran yang masuk dalam lelang SUN per 15 Januari 2019 mencapai senilai Rp 38,31 triliun per lelang. Adapun rata-rata total nominal yang dimenangkan sebesar Rp 18,01 triliun per lelang.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah penawaran yang masuk dalam lelang SUN per 15 Januari 2018, yakni Rp 27,87 triliun per lelang, sementara rata-rata yang dimenangkan Rp 12,15 triliun. "Kami harus melakukan strategi mendapatkan pendanaan yang paling aman dan paling murah," tandas Sri Mulyani, Menteri Keuangan Selasa (29/1).
Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail menganalisis, langkah Kementerian Keuangan untuk menjalankan strategi frontloading sudah berjalan dengan baik. Saat ini, yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun yang menjadi acuan, berada pada sekitar level 8,1%. Posisi ini sudah lebih rendah ketimbang akhir tahun lalu di mana yield sempat berada pada kisaran 8,4%-8,5%. "Ketenangan pasar ini tidak akan langgeng," ujar Mikail.
Ia memperkirakan, pasar kembali bergejolak pasca Maret 2019. Saat itu merupakan periode berakhirnya gencatan senjata perang dagang Amerika-China sehingga membuka ketidakpastian yang baru.
