Pemerintah Kaji Kenaikan PPh Impor atas Barang Konsumsi

Selasa, 19 Februari 2019 | 06:30 WIB
Pemerintah Kaji Kenaikan PPh Impor atas Barang Konsumsi
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meninjau ulang tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor terhadap 1.147 barang konsumsi. Kenaikan tarif impor atas ribuan barang konsumsi itu dinilai memberatkan pelaku industri yang mengimpor barang konsumsi untuk memproduksi barang yang diekspor lagi.

Penasihat Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas Edward Otto Kanter mengatakan, kenaikan tarif PPh impor atas barang konsumsi menghambat daya saing ekspor Indonesia. Ini terutama dirasakan oleh pelaku industri di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang mengimpor beberapa barang konsumsi tersebut sebagai bahan baku untuk produk yang akan diekspor.

"PPh 22 yang berlaku itu cukup memberatkan bagi eksportir di KITE karena beberapa komoditasnya kena," ujar Edward dalam Sarasehan antara Kemkeu, serta asosiasi dan pengamat, Senin (18/2).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji untuk segera mengkaji kebijakan itu. "Karena kemarin tujuannya untuk mengendalikan impor. Kami bayangkan bisa ada substitusinya dari dalam negeri. Kalau ternyata ini mengganggu supply chain terhadap ekspor, nanti akan kita lihat, akan langsung kami respon," ujar Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, relaksasi kebijakan tersebut hanya ditujukan khusus bagi pengusaha yang mengimpor barang konsumsi untuk kebutuhan ekspor. Pelaku usahanya yang mengimpor untuk tujuan ekspor kembali, bakal dikecualikan dari tarif PPh 22 impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga AADI Turun 30% dari Rekor Tertinggi, Fundamental Melemah atau Pasar Pesimistis?
| Selasa, 23 Juni 2026 | 22:03 WIB

Harga AADI Turun 30% dari Rekor Tertinggi, Fundamental Melemah atau Pasar Pesimistis?

Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) mulai menunjukkan tanda pemulihan dalam jangka pendek. ​

Anggaran MBG Dipangkas, Bagaimana Nasib Saham-Saham Unggas?
| Selasa, 23 Juni 2026 | 17:44 WIB

Anggaran MBG Dipangkas, Bagaimana Nasib Saham-Saham Unggas?

Revisi anggaran makan bergizi gratis (MBG) berpotensi menimbulkan demand shock bagi industri unggas.

Saham WBSA Terbang: Potensi Cuan dari Akuisisi Raksasa Logistik Laut
| Selasa, 23 Juni 2026 | 14:12 WIB

Saham WBSA Terbang: Potensi Cuan dari Akuisisi Raksasa Logistik Laut

WBSA gelontorkan Rp 215 M dana IPO akuisisi 99,99% saham Bermuda Inovasi Logistik. WBSA melebarkan sayap ke sektor maritim dan pertambangan.

Meneropong Masa Depan Hilirisasi Nikel dari Bumi Celebes
| Selasa, 23 Juni 2026 | 12:13 WIB

Meneropong Masa Depan Hilirisasi Nikel dari Bumi Celebes

Saat ini Vale Indonesia mengembangkan tiga proyek utama dalam program Indonesia Growth Project (IGP), yakni Pomalaa, Sorowako dan Morowali.

Dari Tambang ke Baterai: Membidik Nilai Tambah Hilirisasi Nikel Indonesia
| Selasa, 23 Juni 2026 | 11:55 WIB

Dari Tambang ke Baterai: Membidik Nilai Tambah Hilirisasi Nikel Indonesia

Hampir seluruh teknologi terkait transisi energi bersih dan elektrifikasi butuh mineral kritis, sehingga hilirisasi menjadi instrumen penting.

Elon Musk, The Value of Ambition
| Selasa, 23 Juni 2026 | 11:00 WIB

Elon Musk, The Value of Ambition

SpaceX IPO pecahkan rekor, valuasi pasar capai US$2,1 triliun. Namun, Morningstar nilai jauh di bawahnya.

Kredit Kontruksi Menanjak, Tapi Risikonya Masih Tinggi
| Selasa, 23 Juni 2026 | 09:37 WIB

Kredit Kontruksi Menanjak, Tapi Risikonya Masih Tinggi

Tantangan untuk menjaga kualitas aset kredit konstruksi masih sangat besar, terutama di segmen konstruksi perumahan.

GOTO Diburu Asing Sebulan ke Belakang, Ada Blackrock Hingga Credit Agricole
| Selasa, 23 Juni 2026 | 09:30 WIB

GOTO Diburu Asing Sebulan ke Belakang, Ada Blackrock Hingga Credit Agricole

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi salah satu incaran investor asing sepanjang Juni 2026.

Potensi Tambahan Transfer ke Daerah 2027
| Selasa, 23 Juni 2026 | 08:36 WIB

Potensi Tambahan Transfer ke Daerah 2027

Dalam KEM PPKF 2027, pemerintah mengusulkan anggaran transfer ke daerah sekitar Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun

Surat Utang Danantara Bak Tax Amnesty Baru
| Selasa, 23 Juni 2026 | 08:24 WIB

Surat Utang Danantara Bak Tax Amnesty Baru

Klausul imunitas hukum dan perlindungan data investor menyerupai pengampunan pajak                  

INDEKS BERITA

Terpopuler