Pemerintah Siap Memvaluasi Saham Vale Indonesia (INCO)

Rabu, 24 Juli 2019 | 04:45 WIB
Pemerintah Siap Memvaluasi Saham Vale Indonesia (INCO)
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses divestasi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) terus bergulir. Dalam waktu dekat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggelar pertemuan untuk membahas valuasi saham divestasi Vale Indonesia.

Kementerian ESDM dan manajemen INCO sudah memiliki hasil penghitungan sendiri atas nilai valuasi saham divestasi tersebut. Kelak, pemerintah akan memilih perhitungan mana yang paling menguntungkan negara.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, pada akhir Juli ini pemerintah akan menggelar pertemuan dengan INCO. Pertemuan itu sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kementerian ESDM memang meminta INCO untuk memenuhi kelengkapan data dan kesesuaian metode penghitungan valuasi.

"Mereka presentasi, kami meminta data yang masih kurang. Kira-kira cara menghitung (valuasi) mereka bagaimana," kata Yunus di Kementerian ESDM, Senin (22/7).

Sejatinya, Kementerian ESDM juga sudah memiliki valuasi atas 20% saham divestasi Vale Indonesia. Namun Yunus belum mau membeberkan nilai valuasi tersebut. Alasannya, masih perlu ada klarifikasi lantaran perhitungannya baru dilakukan secara internal di Ditjen Minerba.

Satu hal yang pasti, valuasi ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018. Penghitungan dilakukan dengan metode discount cash flow dan replecement cost.

Saat pertemuan nanti, manajemen INCO dipersilakan mengajukan valuasi hasil penghitungan sendiri. Jika valuasi tersebut menghasilkan angka yang berbeda, maka nilai valuasi yang dipilih ialah yang dinilai paling menguntungkan negara. "Kami memakai keduanya, nanti ada dua angka. Kita pilih mana yang menguntungkan bagi negara," ungkap Yunus.

Setelah itu, nilai valuasi dari Kementerian ESDM dan INCO akan dilaporkan kepada tim divestasi lintas kementerian. Tim tersebut terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Nanti mereka yang menentukan (nilai valuasi final)," ujar Yunus.

Dia mengharapkan proses valuasi rampung pada Agustus, atau sebelum jatuh tempo divestasi 20% saham INCO pada Oktober tahun ini.

Direktur INCO Febriany Eddy mengemukakan pihaknya sudah menyiapkan divestasi ini sejak jauh-jauh hari. Makanya, INCO juga sudah menyiapkan nilai valuasi tersebut. "Namun proses negosiasi secara formal belum didiskusikan," kata dia tanpa mau membeberkan berapa nilai valuasinya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan secara internal mereka telah melakukan kajian untuk menyerap 20% saham INCO yang akan didivestasikan. Bahkan Inalum sudah melakukan penghitungan atas valuasi 20% saham INCO.

Meski tak menyebutkan angka pastinya, Budi menaksir valuasi saham INCO yang akan didivestasi itu masih di bawah US$ 1,5 miliar. "Kami sudah menghitung dan mendapatkan angkanya," ungkap Budi beberapa waktu lalu.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga CPO Menguat Bersama dengan Saham Sawit, TAPG dan DSNG Jadi Favorit
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:00 WIB

Harga CPO Menguat Bersama dengan Saham Sawit, TAPG dan DSNG Jadi Favorit

Kenaikan harga CPO ini utamanya didorong oleh peningkatan permintaan CPO dari India dan China serta pengetatan pasokan dari Indonesia.

Sell On News, Pengumuman Rencana Rights Issue PACK Disambut Profit Taking Hingga ARB
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:48 WIB

Sell On News, Pengumuman Rencana Rights Issue PACK Disambut Profit Taking Hingga ARB

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) berencana menggelar rights issue Rp 2,73 triliun untuk akuisisi tambang nikel.

Harga Minyak Mentah Global Diprediksi Tidak Sampai Anjlok ke Bawah US$ 60 per Barel
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:00 WIB

Harga Minyak Mentah Global Diprediksi Tidak Sampai Anjlok ke Bawah US$ 60 per Barel

China terus menimbun stok minyak, terlihat dari volume impor yang 10% lebih tinggi dari kebutuhan negara itu.

Petrosea (PTRO) Gencar Akuisisi di Semester I-2025, Kas Terkuras Hingga 42 Persen
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:30 WIB

Petrosea (PTRO) Gencar Akuisisi di Semester I-2025, Kas Terkuras Hingga 42 Persen

Meski posisi liabilitas lebih tinggi dari ekuitas, hal terebut tidak menjadi masalah selama akuisisi mampu menghasilkan laba dan arus kas sehat.

Saham-Saham Emiten Grup Lippo Tengah Naik Daun, Seberapa Menarik Untuk Dilirik?
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:12 WIB

Saham-Saham Emiten Grup Lippo Tengah Naik Daun, Seberapa Menarik Untuk Dilirik?

Kenaikan sebagian harga saham emiten Grup Lippo tidak diiringi dengan perbaikan yang signifikan di sisi fundamental.

Tera Data Indonusa (AXIO) Menyiapkan Dana Belanja Modal Rp 48 Miliar
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:25 WIB

Tera Data Indonusa (AXIO) Menyiapkan Dana Belanja Modal Rp 48 Miliar

Dana capex tahun ini juga dialokasikan untuk pengembangan fasilitas, termasuk penambahan instalasi bangunan serta peremajaan inventaris keja.

Menengok Arah Bisnis IRSX Usai Ganti Pemegang Saham Pengendali
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:18 WIB

Menengok Arah Bisnis IRSX Usai Ganti Pemegang Saham Pengendali

PT Media Digital Investindo mengakuisisi saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX) jauh di bawah harga pasar.

Truk Peti Kemas Hanya Diberikan Waktu 60 Menit di Pelabuhan Tanjung Priok
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:05 WIB

Truk Peti Kemas Hanya Diberikan Waktu 60 Menit di Pelabuhan Tanjung Priok

Truk pengangkut peti kemas di pelabuhan dibatasi waktunya hanya 60 menit untuk berada di kawasan pelabuhan, terhitung sejak berada di pintu masuk.

Potensi Pajak Shadow Economy Rp 20 Triliun
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:47 WIB

Potensi Pajak Shadow Economy Rp 20 Triliun

Pemerintah melihat ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari shadow economy, khususnya empat sektor utama yang minim pengawasan.

Penarikan Utang 2026 Tertinggi Pasca Pandemi
| Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:41 WIB

Penarikan Utang 2026 Tertinggi Pasca Pandemi

Tingginya rencana penarikan utang pemerintah tahun depan membawa sejumlah risiko                    

INDEKS BERITA

Terpopuler