Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua

Selasa, 30 April 2019 | 06:44 WIB
Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan secara resmi mengumumkan pemenang pemilu bulan depan. Tapi respons positif pelaku pasar sudah terlihat saat ini. Hal ini berdampak positif ke pasar obligasi korporasi. Bahkan para analis optimistis, penerbitan obligasi korporasi di sisa tahun ini bakal lebih ramai dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Maret 2019, total penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 21,82 triliun. Detailnya, penawaran obligasi korporasi sebesar Rp 18,13 triliun dan sisa Rp 3,69 triliun dari sukuk korporasi.

Sebenarnya, total nilai ini masih di bawah capaian penerbitan surat utang korporasi di 2018 yang mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, jumlah tersebut masih tergolong wajar. Karena pada kuartal I-2019 masih ada agenda pemilu.

Alhasil, banyak perusahaan yang memilih menahan diri dalam menerbitkan surat utang. "Setelah pemilu selesai, korporasi akan mendapat kepastian terkait kondisi pasar," kata Rudiyanto, kemarin.

Wawan Hendrayana, Head of Investment Research Infovesta Utama, menambahkan, pemerintah juga cukup gencar menerbitkan surat utang di awal tahun. Bahasa kerennya, front loading.

Kondisi ini membuat penerbitan obligasi mini adalah pada tiga bulan pertama tahun ini. "Karena kalau korporasi ikut ramai mengeluarkan, nanti bentrok sehingga terjadi oversupply," jelas dia.

Karena itu, Wawan melihat, korporasi cenderung menahan penerbitan surat utang dan baru gencar menawarkan pada kuartal II dan kuartal III. Selain itu, tak dipungkiri, obligasi yang akan jatuh tempo di tahun jadi pendorong penerbitan obligasi korporasi di tahun ini mulai marak di paruh kedua tahun ini.

Suku bunga

Beberapa korporasi juga baru terlihat tancap gas melakukan ekspansi usai pemilu. Oleh karena itu, pendanaan lewat penerbitan surat utang baru dilakukan di awal kuartal II-2019 ini.

Contohnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I-2019 senilai Rp 2 triliun pada Senin (29/4). Surat utang tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan III PNM, yang secara total nilainya Rp 6 triliun.

Perusahaan pelat merah lainnya yang hendak mengeluarkan obligasi adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Target penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp 1,84 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi III dengan target dana sebesar Rp 10 triliun. WSKT baru akan melakukan penawaran mulai 13 Mei 2019.

Peluang penerbitan surat utang korporasi kian terbuka setelah adanya potensi penurunan suku bunga acuan. Jika Bank Indonesia 7-day repo rate (BI 7-DRR) benar-benar turun, Rudiyanto memprediksi penerbitan obligasi korporasi bisa semakin ramai. Pasalnya, perusahaan jadi bisa memberikan kupon yang lebih rendah dan membuat cost of fund yang dikeluarkan cenderung mini.

Tetapi, Rudiyanto memperkirakan, suku bunga acuan berpotensi baru turun pada kuartal IV-2019 atau di awal 2020. "Penurunan suku bunga mungkin tidak hanya sekali, melainkan bisa lima hingga enam kali, seperti jumlah kenaikan suku bunga selama ini," kata Rudiyanto.

Tetapi Wawan menilai, persaingan dalam menerbitkan obligasi korporasi juga cukup ketat. Meski begitu, kondisi ini bukan merupakan indikasi pasar obligasi korporasi dalam negeri oversupply.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:46 WIB

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying

Pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

 Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:42 WIB

Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman

Penurunan hari operasi pembngkit (HOP) PLTU mengindikasikan ada persoalan pada distribusi batubara domestik

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi

Jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel, maka belanja subsidi tembus Rp 309 triliun

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026

Kebutuhan pendanaan akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mencatat pertumbuhan laba bersih di tengau merosotnya penjualan di sepanjang tahun 2025. ​

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi

Prospek emiten CPO dan batubara diadang kebijakan kenaikan tarif ekspor dan pemangkasan kuota produksi.

Transaksi Waran Terstruktur dan Derivatif Masih Terus Tumbuh
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:01 WIB

Transaksi Waran Terstruktur dan Derivatif Masih Terus Tumbuh

BEI mencatat, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk terstruktur dan derivatif mulai tumbuh. 

Ancaman Inflasi Membayangi Prospek Bisnis Asuransi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 03:50 WIB

Ancaman Inflasi Membayangi Prospek Bisnis Asuransi

Hingga Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp 18,42 triliun. 

Harga Pangan Masih Tinggi Saat Stok Aman
| Selasa, 10 Maret 2026 | 03:35 WIB

Harga Pangan Masih Tinggi Saat Stok Aman

Sejumlah komoditas pangan masih menunjukkan harga tinggi ditengah klaim pasokan aman di bulan Ramadan ini.

Menakar Untung dan Risiko Tambahan Injeksi Dana Negara ke Perbankan
| Selasa, 10 Maret 2026 | 03:30 WIB

Menakar Untung dan Risiko Tambahan Injeksi Dana Negara ke Perbankan

Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan sebesar Rp 100 triliun guna meningkatkan likuiditas

INDEKS BERITA

Terpopuler