Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua

Selasa, 30 April 2019 | 06:44 WIB
Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan secara resmi mengumumkan pemenang pemilu bulan depan. Tapi respons positif pelaku pasar sudah terlihat saat ini. Hal ini berdampak positif ke pasar obligasi korporasi. Bahkan para analis optimistis, penerbitan obligasi korporasi di sisa tahun ini bakal lebih ramai dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Maret 2019, total penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 21,82 triliun. Detailnya, penawaran obligasi korporasi sebesar Rp 18,13 triliun dan sisa Rp 3,69 triliun dari sukuk korporasi.

Sebenarnya, total nilai ini masih di bawah capaian penerbitan surat utang korporasi di 2018 yang mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, jumlah tersebut masih tergolong wajar. Karena pada kuartal I-2019 masih ada agenda pemilu.

Alhasil, banyak perusahaan yang memilih menahan diri dalam menerbitkan surat utang. "Setelah pemilu selesai, korporasi akan mendapat kepastian terkait kondisi pasar," kata Rudiyanto, kemarin.

Wawan Hendrayana, Head of Investment Research Infovesta Utama, menambahkan, pemerintah juga cukup gencar menerbitkan surat utang di awal tahun. Bahasa kerennya, front loading.

Kondisi ini membuat penerbitan obligasi mini adalah pada tiga bulan pertama tahun ini. "Karena kalau korporasi ikut ramai mengeluarkan, nanti bentrok sehingga terjadi oversupply," jelas dia.

Karena itu, Wawan melihat, korporasi cenderung menahan penerbitan surat utang dan baru gencar menawarkan pada kuartal II dan kuartal III. Selain itu, tak dipungkiri, obligasi yang akan jatuh tempo di tahun jadi pendorong penerbitan obligasi korporasi di tahun ini mulai marak di paruh kedua tahun ini.

Suku bunga

Beberapa korporasi juga baru terlihat tancap gas melakukan ekspansi usai pemilu. Oleh karena itu, pendanaan lewat penerbitan surat utang baru dilakukan di awal kuartal II-2019 ini.

Contohnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I-2019 senilai Rp 2 triliun pada Senin (29/4). Surat utang tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan III PNM, yang secara total nilainya Rp 6 triliun.

Perusahaan pelat merah lainnya yang hendak mengeluarkan obligasi adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Target penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp 1,84 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi III dengan target dana sebesar Rp 10 triliun. WSKT baru akan melakukan penawaran mulai 13 Mei 2019.

Peluang penerbitan surat utang korporasi kian terbuka setelah adanya potensi penurunan suku bunga acuan. Jika Bank Indonesia 7-day repo rate (BI 7-DRR) benar-benar turun, Rudiyanto memprediksi penerbitan obligasi korporasi bisa semakin ramai. Pasalnya, perusahaan jadi bisa memberikan kupon yang lebih rendah dan membuat cost of fund yang dikeluarkan cenderung mini.

Tetapi, Rudiyanto memperkirakan, suku bunga acuan berpotensi baru turun pada kuartal IV-2019 atau di awal 2020. "Penurunan suku bunga mungkin tidak hanya sekali, melainkan bisa lima hingga enam kali, seperti jumlah kenaikan suku bunga selama ini," kata Rudiyanto.

Tetapi Wawan menilai, persaingan dalam menerbitkan obligasi korporasi juga cukup ketat. Meski begitu, kondisi ini bukan merupakan indikasi pasar obligasi korporasi dalam negeri oversupply.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler