Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua

Selasa, 30 April 2019 | 06:44 WIB
Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Ramai di Kuartal Kedua
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan secara resmi mengumumkan pemenang pemilu bulan depan. Tapi respons positif pelaku pasar sudah terlihat saat ini. Hal ini berdampak positif ke pasar obligasi korporasi. Bahkan para analis optimistis, penerbitan obligasi korporasi di sisa tahun ini bakal lebih ramai dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Maret 2019, total penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 21,82 triliun. Detailnya, penawaran obligasi korporasi sebesar Rp 18,13 triliun dan sisa Rp 3,69 triliun dari sukuk korporasi.

Sebenarnya, total nilai ini masih di bawah capaian penerbitan surat utang korporasi di 2018 yang mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, jumlah tersebut masih tergolong wajar. Karena pada kuartal I-2019 masih ada agenda pemilu.

Alhasil, banyak perusahaan yang memilih menahan diri dalam menerbitkan surat utang. "Setelah pemilu selesai, korporasi akan mendapat kepastian terkait kondisi pasar," kata Rudiyanto, kemarin.

Wawan Hendrayana, Head of Investment Research Infovesta Utama, menambahkan, pemerintah juga cukup gencar menerbitkan surat utang di awal tahun. Bahasa kerennya, front loading.

Kondisi ini membuat penerbitan obligasi mini adalah pada tiga bulan pertama tahun ini. "Karena kalau korporasi ikut ramai mengeluarkan, nanti bentrok sehingga terjadi oversupply," jelas dia.

Karena itu, Wawan melihat, korporasi cenderung menahan penerbitan surat utang dan baru gencar menawarkan pada kuartal II dan kuartal III. Selain itu, tak dipungkiri, obligasi yang akan jatuh tempo di tahun jadi pendorong penerbitan obligasi korporasi di tahun ini mulai marak di paruh kedua tahun ini.

Suku bunga

Beberapa korporasi juga baru terlihat tancap gas melakukan ekspansi usai pemilu. Oleh karena itu, pendanaan lewat penerbitan surat utang baru dilakukan di awal kuartal II-2019 ini.

Contohnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I-2019 senilai Rp 2 triliun pada Senin (29/4). Surat utang tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan III PNM, yang secara total nilainya Rp 6 triliun.

Perusahaan pelat merah lainnya yang hendak mengeluarkan obligasi adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Target penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp 1,84 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi III dengan target dana sebesar Rp 10 triliun. WSKT baru akan melakukan penawaran mulai 13 Mei 2019.

Peluang penerbitan surat utang korporasi kian terbuka setelah adanya potensi penurunan suku bunga acuan. Jika Bank Indonesia 7-day repo rate (BI 7-DRR) benar-benar turun, Rudiyanto memprediksi penerbitan obligasi korporasi bisa semakin ramai. Pasalnya, perusahaan jadi bisa memberikan kupon yang lebih rendah dan membuat cost of fund yang dikeluarkan cenderung mini.

Tetapi, Rudiyanto memperkirakan, suku bunga acuan berpotensi baru turun pada kuartal IV-2019 atau di awal 2020. "Penurunan suku bunga mungkin tidak hanya sekali, melainkan bisa lima hingga enam kali, seperti jumlah kenaikan suku bunga selama ini," kata Rudiyanto.

Tetapi Wawan menilai, persaingan dalam menerbitkan obligasi korporasi juga cukup ketat. Meski begitu, kondisi ini bukan merupakan indikasi pasar obligasi korporasi dalam negeri oversupply.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?
| Selasa, 31 Maret 2026 | 07:06 WIB

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?

Laba dua emiten besar sektor ini, yakni CPIN dan JPFA, berpotensi melampaui ekspektasi pasar pada awal tahun.

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:49 WIB

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain

Mengutip laporan keuangan perusahaan, BLOG mencatat pendapatan sebesar Rp 1,33 triliun, meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:45 WIB

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing

Upaya ini dilakukan untuk menahan laju penurunan alami produksi sekaligus menjaga kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:41 WIB

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda

pemerintah akan mencari pemasukan tambahan bagi negara, salah satunya dari komoditas nikel yang bakal dikenakan pajak ekspor.

 Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:38 WIB

Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk menjaga beli masyarakat yang bisa mengerek inflasi akibat kenaikan harga barang

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:33 WIB

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM

Hanya BBM nonsubsidi yang mungkin mengalami perubahan harga pada awal April 2026 lantaran lonjakan harga minyak dunia

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:30 WIB

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli

​Daya beli masyarakat Indonesia melemah, pertumbuhan kredit konsumsi melambat meski terdorong momentum Ramadan.

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:25 WIB

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus

Neraca perdagangan Februari 2026 diperkirakan kembali mencatat surplus meski pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga

​Likuiditas masih longgar, bank besar lebih agresif menempatkan dana di obligasi saat kredit melambat.

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal

Bukan cuma likuiditas, program prioritas pemerintah turut jadi beban berat bagi rupiah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Baca selengkapnya.

INDEKS BERITA

Terpopuler