Ragu-Ragu Jatuhkan Sanksi, India Ingin Menstabilkan Transaksi Dagang dengan Rusia

Rabu, 06 April 2022 | 17:32 WIB
 Ragu-Ragu Jatuhkan Sanksi, India Ingin Menstabilkan Transaksi Dagang dengan Rusia
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat seremoni konferensi BRICS di Xiamen, Fujian, China, September 4, 2017. REUTERS/Kenzaburo Fukuhara]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Menteri luar negeri India pada Rabu mengatakan bahwa pemerintah negerinya berupaya menstabilkan transaksi ekonomi dengan Rusia. Pernyataan itu muncul berselang sehari setelah Pemerintah India mengutuk pembunuhan warga sipil di Ukraina dan menyerukan penyelidikan independen.

Dalam sidang di parlemen, Menteri S.Jaishankar menyatakan bahwa Rusia terus menjadi mitra ekonomi yang penting bagi India. Dan, Pemerintah India berupaya untuk "menstabilkan transaksi ekonomi antara India dan Rusia."

Rusia adalah pemasok utama alat dan sistim pertahanan India. Namun secara keseluruhan, rerata nilai perdagangan di antara kedua negara per tahun terbilang kecil sekitar US$ 9 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Komoditas ekspor Rusia ke India terutama pupuk dan sebagian minyak.

Baca Juga: Survei Caixin, Sektor Jasa di China Tertekan Peningkatan Kasus Baru Covid-19

Sumber di Pemerintah India sebelumnya mengatakan kedua negara berusaha untuk membangun sistem perdagangan rupee-rubel.

Pada hari Selasa perwakilan tetap India untuk PBB, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan bahwa India mengutuk pembunuhan warga sipil di Bucha Ukraina dan menyerukan penyelidikan independen. Moskow membantah menargetkan warga sipil dalam aksinya di Ukraina

New Delhi telah berulang kali menyerukan diakhirinya kekerasan di Ukraina. Namun untuk menjaga hubungan diplomatiknya dengan Rusia, India mengambil sikap abstain dari berbagai resolusi PBB tentang konflik Ukraina.

Bulan lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan hanya India di antara kelompok negara Quad yang "agak goyah" dalam bertindak terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Negara-negara Quad yang lain, AS, Jepang dan Australia, telah menjatuhkan sanksi kepada entitas atau orang Rusia. India belum menjatuhkan sanksi pada pemasok perangkat keras militer terbesarnya.

Akhir bulan lalu, menteri baja India mengatakan negaranya condong ke arah terus mengimpor batubara kokas dari Rusia. Sikap itu berlawanan dengan tren global, yaitu  menghindar dari Moskow, setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Berbicara tentang krisis Ukraina, Jaishankar mengatakan kepada anggota parlemen bahwa India telah memilih "sisi perdamaian".

Baca Juga: Yellen Menekan Lembaga Global untuk Tingkatkan Pinjaman bagi Negara yang Tertekan

"Ini adalah pendirian prinsip kami dan secara konsisten memandu posisi kami di forum dan debat internasional, termasuk di PBB," katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada solusi yang dapat dicapai dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa tak berdosa.

Seorang anggota parlemen federal dari pemerintah Modi mengatakan India harus mengutuk invasi Rusia dan menyambut baik pernyataan yang dibuat oleh pejabat India di PBB.

"Perubahan sikap pemerintah Modi tentang kebrutalan hak asasi manusia Rusia di Ukraina - seperti yang dinyatakan oleh Duta Besar PBB kami di DK PBB kemarin - disambut baik. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Subramanian Swamy dalam sebuah tweet.

Bagikan

Berita Terbaru

Bea Masuk Plastik 0% Berlaku Enam Bulan, Ini Peluang dan Risiko Bagi Emiten di Hilir
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:00 WIB

Bea Masuk Plastik 0% Berlaku Enam Bulan, Ini Peluang dan Risiko Bagi Emiten di Hilir

Risiko pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak, biaya pengiriman, dan gangguan pasokan global masih membayangi industri plastik.

Volatilitas Bitcoin Menurun, Harga Masih Dibayangi Inflasi AS dan Keputusan The Fed
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Menurun, Harga Masih Dibayangi Inflasi AS dan Keputusan The Fed

Harga bitcoin diprediksi bergerak di US$ 75.000–US$ 100.000 hingga akhir 2026, dengan asumsi tidak terjadi guncangan besar pada ekonomi global.

Mengukur Kontribusi Ekonomi Syariah
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:11 WIB

Mengukur Kontribusi Ekonomi Syariah

Rantai nilai halal atau halal value chain disebut menyumbang sekitar 24,9% terhadap PDB nasional    

Tambah Modal Usaha, HRTA Siap Menggelar Private Placement
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:57 WIB

Tambah Modal Usaha, HRTA Siap Menggelar Private Placement

Untuk memuluskan aksi ini, manajemen HRTA akan minta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Jumat (16/10). ​

Potensi Penerimaan dari Fasilitas Pajak Tak Banyak
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:57 WIB

Potensi Penerimaan dari Fasilitas Pajak Tak Banyak

Estimasi penerimaan pajak yang bisa masuk dari fasilitas ini hanya Rp 40,2 triliun​                 

BEI Tetapkan Harga Teoritis Rights Issue BUVA Rp 520 per Saham
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:52 WIB

BEI Tetapkan Harga Teoritis Rights Issue BUVA Rp 520 per Saham

Penetapan ini mengacu ke harga BUVA pada akhir cum di pasar reguler per 13 Oktober 2026 sebesar Rp 590 per saham.​

Saham ISAT Direkomendasikan Buy, Simak Target Harga dan Prospek Bisnis AI
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:48 WIB

Saham ISAT Direkomendasikan Buy, Simak Target Harga dan Prospek Bisnis AI

Fasilitas awal Zankore berkapasitas 100 MW dapat menghasilkan laba sebesar US$ 126 juta pada tahun pertama dan US$ 331 juta pada tahun kedua.

Penjualan Emiten Konsumer Berpeluang Naik, Tapi Margin Dibayangi Tekanan Bahan Baku
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:39 WIB

Penjualan Emiten Konsumer Berpeluang Naik, Tapi Margin Dibayangi Tekanan Bahan Baku

Tekanan biaya bahan baku dan daya beli membuat pertumbuhan pendapatan belum otomatis berujung pada kenaikan laba.

IHSG Masih Bergerak Fluktuatif
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:37 WIB

IHSG Masih Bergerak Fluktuatif

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif di tengah sentimen harga minyak yang masih tinggi

Pembatasan Gas Industri Ganggu Investasi
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:32 WIB

Pembatasan Gas Industri Ganggu Investasi

Pembatasan pasokan gas bumi mulai menekan aktivitas industri dalam negeri. Rencana ekspansi tertunda, ribuan pekerja berpotensi terdampak.

INDEKS BERITA

Terpopuler