Ragu-Ragu Jatuhkan Sanksi, India Ingin Menstabilkan Transaksi Dagang dengan Rusia

Rabu, 06 April 2022 | 17:32 WIB
 Ragu-Ragu Jatuhkan Sanksi, India Ingin Menstabilkan Transaksi Dagang dengan Rusia
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat seremoni konferensi BRICS di Xiamen, Fujian, China, September 4, 2017. REUTERS/Kenzaburo Fukuhara]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Menteri luar negeri India pada Rabu mengatakan bahwa pemerintah negerinya berupaya menstabilkan transaksi ekonomi dengan Rusia. Pernyataan itu muncul berselang sehari setelah Pemerintah India mengutuk pembunuhan warga sipil di Ukraina dan menyerukan penyelidikan independen.

Dalam sidang di parlemen, Menteri S.Jaishankar menyatakan bahwa Rusia terus menjadi mitra ekonomi yang penting bagi India. Dan, Pemerintah India berupaya untuk "menstabilkan transaksi ekonomi antara India dan Rusia."

Rusia adalah pemasok utama alat dan sistim pertahanan India. Namun secara keseluruhan, rerata nilai perdagangan di antara kedua negara per tahun terbilang kecil sekitar US$ 9 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Komoditas ekspor Rusia ke India terutama pupuk dan sebagian minyak.

Baca Juga: Survei Caixin, Sektor Jasa di China Tertekan Peningkatan Kasus Baru Covid-19

Sumber di Pemerintah India sebelumnya mengatakan kedua negara berusaha untuk membangun sistem perdagangan rupee-rubel.

Pada hari Selasa perwakilan tetap India untuk PBB, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan bahwa India mengutuk pembunuhan warga sipil di Bucha Ukraina dan menyerukan penyelidikan independen. Moskow membantah menargetkan warga sipil dalam aksinya di Ukraina

New Delhi telah berulang kali menyerukan diakhirinya kekerasan di Ukraina. Namun untuk menjaga hubungan diplomatiknya dengan Rusia, India mengambil sikap abstain dari berbagai resolusi PBB tentang konflik Ukraina.

Bulan lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan hanya India di antara kelompok negara Quad yang "agak goyah" dalam bertindak terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Negara-negara Quad yang lain, AS, Jepang dan Australia, telah menjatuhkan sanksi kepada entitas atau orang Rusia. India belum menjatuhkan sanksi pada pemasok perangkat keras militer terbesarnya.

Akhir bulan lalu, menteri baja India mengatakan negaranya condong ke arah terus mengimpor batubara kokas dari Rusia. Sikap itu berlawanan dengan tren global, yaitu  menghindar dari Moskow, setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Berbicara tentang krisis Ukraina, Jaishankar mengatakan kepada anggota parlemen bahwa India telah memilih "sisi perdamaian".

Baca Juga: Yellen Menekan Lembaga Global untuk Tingkatkan Pinjaman bagi Negara yang Tertekan

"Ini adalah pendirian prinsip kami dan secara konsisten memandu posisi kami di forum dan debat internasional, termasuk di PBB," katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada solusi yang dapat dicapai dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa tak berdosa.

Seorang anggota parlemen federal dari pemerintah Modi mengatakan India harus mengutuk invasi Rusia dan menyambut baik pernyataan yang dibuat oleh pejabat India di PBB.

"Perubahan sikap pemerintah Modi tentang kebrutalan hak asasi manusia Rusia di Ukraina - seperti yang dinyatakan oleh Duta Besar PBB kami di DK PBB kemarin - disambut baik. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Subramanian Swamy dalam sebuah tweet.

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja Summarecon Agung Tbk (SMRA) Bakal Terangkat Stimulus
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:45 WIB

Kinerja Summarecon Agung Tbk (SMRA) Bakal Terangkat Stimulus

Penjualan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) diproyeksi akan pulih pada pertengahan tahun 2026, setelah lesu di awal tahun

Nasabah Korporasi Masih Menahan Ekspansi, Simpanan Rekening Jumbo Melesat
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:45 WIB

Nasabah Korporasi Masih Menahan Ekspansi, Simpanan Rekening Jumbo Melesat

Nasabah kaya dan korporasi nampaknya masih hati-hati dalam memutar uang yang dimiliki. Alih-alih belanja, mereka pilih memarkirkan dana di bank.​

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Kebijakan KDM Jabar Bayangi Portofolio Kredit Properti 2026

Tatkala perbankan memacu KPR agar terus melesat di tengah daya beli masyarakat yang layu, aral melintang justru menghadang.​

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:30 WIB

Strategi Investasi Saat Harga Emas Menjebol Rp 2,5 Juta per Gram

Harga emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:25 WIB

Bank Digital Akan Diawasi Secara Khusus

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menabuh genderang pengawasan lebih ketat bagi industri perbankan digital.​

APBN Pembayar Tagihan
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:05 WIB

APBN Pembayar Tagihan

Data APBN 2025 menelanjangi betapa mahalnya harga sebuah stabilitas. Alokasi subsidi dan kompensasi energi diproyeksikan menembus Rp 315 triliun.

Banjir Surat Berharga Negara di 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Banjir Surat Berharga Negara di 2026

Pasar surat utang pemerintah masih memiliki daya tarik karena peringkat sovereign Indonesia masih terus stabil di BBB.

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun
| Selasa, 23 Desember 2025 | 06:00 WIB

Penyaluran Beras SPHP Meleset di Akhir Tahun

Realisasi penyaluran beras SPHP baru menyentuh 897.000 ton atau setara 59,8% total target tahunan pemerintah 1,5 juta ton.

BEER Berharap Kinerja Tetap Berbuih di 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:35 WIB

BEER Berharap Kinerja Tetap Berbuih di 2026

BEER menyiapkan belanja modal periode 2025-2026 untuk memperkuat kapasitas dan daya saing jangka panjang.

Beberapa Daerah Sudah Tetapkan UMP 2026
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:25 WIB

Beberapa Daerah Sudah Tetapkan UMP 2026

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk  provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta baru ditetapkan 24 Desember 2025.

INDEKS BERITA

Terpopuler