RUU Omnibus Law Cipta Kerja Memantik Kontroversi di Sektor ESDM
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:57 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih memantik kontroversi, tak terkecuali dalam perubahan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Di sektor energi, rancangan beleid sapu jagat ini menyasar perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah terkait dengan sentralisasi izin di pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam perizinan dan pengelolaan tambang minerba yang akan dihapus dan beralih ke pemerintah pusat. Jejak itu antara lain dapat dilihat dari rencana penghapusan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37 UU Minerba.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
