Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen

Jumat, 10 Juni 2022 | 16:30 WIB
Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Uang kertas dolar AS dan yen Jepang. 22 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah dan bank sentral Jepang pada Jumat menyatakan keprihatinan mereka atas penurunan nilai tukar yen yang drastis baru-baru ini. Pernyataan bersama tentang yen yang amat jarang itu merupakan peringatan terkuat bahwa Tokyo kemungkinan melakukan intervensi untuk menopang yen yang telah jatuh ke titik terendahnya selama 20 tahun terakhir. 

Setelah menggelar pertemuan dengan mitranya dari Bank of Japan (BOJ), pejabat pemerintah Jepang Masato Kanda mengatakan bahwa Tokyo akan "merespons secara fleksibel dengan semua opsi di atas meja."

Dia menolak mengatakan apakah Tokyo bisa bernegosiasi dengan negara lain untuk bersama-sama masuk ke pasar.

G7, di mana Jepang menjadi anggotanya, pernah memiliki kebijakan untuk melepas nilai tukar masing-masing ke pasar. Tetapi kelompok tersebut kerap melakukaan koordinasi dalam menanggapi pergerakan mata uang masing-masing. G7 menganggap pergerakan nilai tukar yang berlebihan dan tidak teratur dapat mengganggu pertumbuhan.

Baca Juga: Pasokan Berlimpah Saat Pasar Lesu, Margin Nafta Asia Rontok ke Titik Terendah

"Kami telah melihat penurunan tajam yen dan khawatir tentang pergerakan pasar mata uang baru-baru ini," demikian pernyataan bersama dari Kementerian Keuangan, BOJ dan Lembaga Jasa Keuangan yang dirilis setelah pertemuan eksekutif pada Jumat.

Pejabat yang mewakili ketiga institusi kadang-kadang bertemu untuk memberi sinyal kepada pasar bahwa mereka waspada terhadap pergerakan pasar yang tajam. Tetapi jarang bagi mereka untuk mengeluarkan pernyataan bersama dengan peringatan eksplisit atas pergerakan mata uang.

Nilai tukar dolar terhadap yen turun 0,70% menjadi 133,41 setelah pernyataan tersebut.

"Tokyo bisa melakukan intervensi jika yen merosot di bawah 135 terhadap dolar dan mulai jatuh bebas. Saat itulah Tokyo benar-benar perlu turun tangan," kata Atsushi Takeda, kepala ekonom di Itochu Economic Research Institute di Tokyo.

"Tapi Washington tidak akan bergabung jadi itu akan menjadi intervensi tunggal. Bagi Amerika Serikat, benar-benar tidak ada gunanya bergabung dengan Tokyo untuk intervensi."

Tidak seperti bank sentral di negara besar lain, BOJ berulang kali menyatakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga rendah. Aset keuangan Jepang pun menjadi kurang menarik bagi investor.

Divergensi kebijakan yang meningkat itu mengirim yen turun ke kisaran 135,20 yang dicapai pada 31 Januari 2002. Penembusan melewati itu akan menjadi yang terendah sejak Oktober 1998.

Baca Juga: Tesla Membatalkan Acara Rekrutmen Online di China untuk Bulan Ini

"Apa yang berpotensi memperlambat laju depresiasi adalah perubahan kebijakan tetapi saat ini sepertinya tidak ada indikasi bahwa Bank of Japan mengkhawatirkan inflasi atau dampak dari pelemahan yen terhadap hal itu," kata Moh Siong Sim, seorang ahli strategi mata uang di Bank of Singapore.

"Ini (pernyataan bersama) lebih merupakan intervensi verbal dan saya tidak yakin apakah itu akan menjadi tindakan apa pun dan tidak akan berdampak pada yen," katanya, menambahkan bar untuk intervensi aktual dalam valuta asing. pasar tetap sangat tinggi.

Mengingat ketergantungan ekonomi yang besar pada ekspor, Jepang secara historis berfokus pada menahan kenaikan tajam dalam yen dan mengambil pendekatan lepas tangan pada penurunan yen.

Intervensi pembelian yen sangat jarang terjadi. Terakhir kali Jepang melakukan intervensi untuk mendukung mata uangnya adalah pada tahun 1998, ketika krisis keuangan Asia memicu aksi jual yen dan arus keluar modal yang cepat dari wilayah tersebut. Sebelumnya, Tokyo melakukan intervensi untuk mengatasi penurunan yen pada 1991-1992.

Bagikan

Berita Terbaru

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024
| Selasa, 07 April 2026 | 13:43 WIB

Ada Penyesuaian Laporan Keuangan, Laba ADHI Berbalik Jadi Rugi pada 2024

Untuk setahun penuh 2024, ADHI mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp 60,09 miliar dari awalnya laba sebesar Rp 281,15 miliar.

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak
| Selasa, 07 April 2026 | 11:00 WIB

Kilang Asia dan Eropa Berebut Sumber Minyak Mentah, Pasokan Seret Harga Membengkak

Imbas penutupan Selat Hormuz, sejumlah cekungan migas yang masih menyimpan harapan menjadi rebutan berbagai negara.

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026
| Selasa, 07 April 2026 | 10:00 WIB

Melihat Peluang di Musim Pembayaran Dividen di Kuartal II-2026

Analis menyebut bahwa saham dengan dividend yield yang tinggi umumnya berasal dari sektor komoditas dan perbankan.

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways
| Selasa, 07 April 2026 | 07:44 WIB

Konflik AS-Iran Masih Jadi Pemicu, IHSG Selasa (7/4) Berpotensi Sideways

IHSG Senin (6/4) turun 0,53%, dipicu konflik global dan rilis daftar HSC. Analis membeberkan potensi risiko yang perlu diwaspadai investor.

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya
| Selasa, 07 April 2026 | 07:34 WIB

Laba MAPI Melonjak 26%, Cek Rekomendasi Sahamnya

Laba bersih MAPI melonjak 26,22% pada 2025. Terungkap, iPhone 17 dan musim liburan akhir tahun jadi pendorong utama. Simak detail performa MAPI!

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45
| Selasa, 07 April 2026 | 07:24 WIB

Sejumlah Risiko Masih Membayangi Kinerja Emiten LQ45

Suku bunga tinggi, rupiah melemah, dan geopolitik Timur Tengah jadi bayangan. Pahami risiko yang bisa menekan kinerja LQ45 tahun ini.

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah
| Selasa, 07 April 2026 | 07:08 WIB

Pemerintah Siap Memperbaiki 400.000 Unit Rumah

Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun.

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius
| Selasa, 07 April 2026 | 07:04 WIB

Sentralisasi BPK Berimplikasi Serius

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak merujuk hasil audit BPK

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%
| Selasa, 07 April 2026 | 07:01 WIB

Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Maksimal 13%

Pemerintah menunda kenaikan tarif batas atas namun mengerek fuel surcharge menjadi 38% lantaran harga avtur melonjak

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji
| Selasa, 07 April 2026 | 06:57 WIB

148 Kapal Pertamina Memasok BBM dan Elpiji

Hingga saat ini, operasional distribusi energi, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T didukung oleh 148 kapal.

INDEKS BERITA

Terpopuler