Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen

Jumat, 10 Juni 2022 | 16:30 WIB
Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Uang kertas dolar AS dan yen Jepang. 22 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah dan bank sentral Jepang pada Jumat menyatakan keprihatinan mereka atas penurunan nilai tukar yen yang drastis baru-baru ini. Pernyataan bersama tentang yen yang amat jarang itu merupakan peringatan terkuat bahwa Tokyo kemungkinan melakukan intervensi untuk menopang yen yang telah jatuh ke titik terendahnya selama 20 tahun terakhir. 

Setelah menggelar pertemuan dengan mitranya dari Bank of Japan (BOJ), pejabat pemerintah Jepang Masato Kanda mengatakan bahwa Tokyo akan "merespons secara fleksibel dengan semua opsi di atas meja."

Dia menolak mengatakan apakah Tokyo bisa bernegosiasi dengan negara lain untuk bersama-sama masuk ke pasar.

G7, di mana Jepang menjadi anggotanya, pernah memiliki kebijakan untuk melepas nilai tukar masing-masing ke pasar. Tetapi kelompok tersebut kerap melakukaan koordinasi dalam menanggapi pergerakan mata uang masing-masing. G7 menganggap pergerakan nilai tukar yang berlebihan dan tidak teratur dapat mengganggu pertumbuhan.

Baca Juga: Pasokan Berlimpah Saat Pasar Lesu, Margin Nafta Asia Rontok ke Titik Terendah

"Kami telah melihat penurunan tajam yen dan khawatir tentang pergerakan pasar mata uang baru-baru ini," demikian pernyataan bersama dari Kementerian Keuangan, BOJ dan Lembaga Jasa Keuangan yang dirilis setelah pertemuan eksekutif pada Jumat.

Pejabat yang mewakili ketiga institusi kadang-kadang bertemu untuk memberi sinyal kepada pasar bahwa mereka waspada terhadap pergerakan pasar yang tajam. Tetapi jarang bagi mereka untuk mengeluarkan pernyataan bersama dengan peringatan eksplisit atas pergerakan mata uang.

Nilai tukar dolar terhadap yen turun 0,70% menjadi 133,41 setelah pernyataan tersebut.

"Tokyo bisa melakukan intervensi jika yen merosot di bawah 135 terhadap dolar dan mulai jatuh bebas. Saat itulah Tokyo benar-benar perlu turun tangan," kata Atsushi Takeda, kepala ekonom di Itochu Economic Research Institute di Tokyo.

"Tapi Washington tidak akan bergabung jadi itu akan menjadi intervensi tunggal. Bagi Amerika Serikat, benar-benar tidak ada gunanya bergabung dengan Tokyo untuk intervensi."

Tidak seperti bank sentral di negara besar lain, BOJ berulang kali menyatakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga rendah. Aset keuangan Jepang pun menjadi kurang menarik bagi investor.

Divergensi kebijakan yang meningkat itu mengirim yen turun ke kisaran 135,20 yang dicapai pada 31 Januari 2002. Penembusan melewati itu akan menjadi yang terendah sejak Oktober 1998.

Baca Juga: Tesla Membatalkan Acara Rekrutmen Online di China untuk Bulan Ini

"Apa yang berpotensi memperlambat laju depresiasi adalah perubahan kebijakan tetapi saat ini sepertinya tidak ada indikasi bahwa Bank of Japan mengkhawatirkan inflasi atau dampak dari pelemahan yen terhadap hal itu," kata Moh Siong Sim, seorang ahli strategi mata uang di Bank of Singapore.

"Ini (pernyataan bersama) lebih merupakan intervensi verbal dan saya tidak yakin apakah itu akan menjadi tindakan apa pun dan tidak akan berdampak pada yen," katanya, menambahkan bar untuk intervensi aktual dalam valuta asing. pasar tetap sangat tinggi.

Mengingat ketergantungan ekonomi yang besar pada ekspor, Jepang secara historis berfokus pada menahan kenaikan tajam dalam yen dan mengambil pendekatan lepas tangan pada penurunan yen.

Intervensi pembelian yen sangat jarang terjadi. Terakhir kali Jepang melakukan intervensi untuk mendukung mata uangnya adalah pada tahun 1998, ketika krisis keuangan Asia memicu aksi jual yen dan arus keluar modal yang cepat dari wilayah tersebut. Sebelumnya, Tokyo melakukan intervensi untuk mengatasi penurunan yen pada 1991-1992.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat
| Senin, 20 April 2026 | 05:00 WIB

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat

​Margin bank berpeluang stabil dalam beberapa kuartal kedepan, menjaga kinerja laba.                     

INDEKS BERITA

Terpopuler