Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen

Jumat, 10 Juni 2022 | 16:30 WIB
Sinyal Bakal Intervensi? BOJ dan Pemerintah Jepang Prihatin dengan Depresiasi Yen
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Uang kertas dolar AS dan yen Jepang. 22 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah dan bank sentral Jepang pada Jumat menyatakan keprihatinan mereka atas penurunan nilai tukar yen yang drastis baru-baru ini. Pernyataan bersama tentang yen yang amat jarang itu merupakan peringatan terkuat bahwa Tokyo kemungkinan melakukan intervensi untuk menopang yen yang telah jatuh ke titik terendahnya selama 20 tahun terakhir. 

Setelah menggelar pertemuan dengan mitranya dari Bank of Japan (BOJ), pejabat pemerintah Jepang Masato Kanda mengatakan bahwa Tokyo akan "merespons secara fleksibel dengan semua opsi di atas meja."

Dia menolak mengatakan apakah Tokyo bisa bernegosiasi dengan negara lain untuk bersama-sama masuk ke pasar.

G7, di mana Jepang menjadi anggotanya, pernah memiliki kebijakan untuk melepas nilai tukar masing-masing ke pasar. Tetapi kelompok tersebut kerap melakukaan koordinasi dalam menanggapi pergerakan mata uang masing-masing. G7 menganggap pergerakan nilai tukar yang berlebihan dan tidak teratur dapat mengganggu pertumbuhan.

Baca Juga: Pasokan Berlimpah Saat Pasar Lesu, Margin Nafta Asia Rontok ke Titik Terendah

"Kami telah melihat penurunan tajam yen dan khawatir tentang pergerakan pasar mata uang baru-baru ini," demikian pernyataan bersama dari Kementerian Keuangan, BOJ dan Lembaga Jasa Keuangan yang dirilis setelah pertemuan eksekutif pada Jumat.

Pejabat yang mewakili ketiga institusi kadang-kadang bertemu untuk memberi sinyal kepada pasar bahwa mereka waspada terhadap pergerakan pasar yang tajam. Tetapi jarang bagi mereka untuk mengeluarkan pernyataan bersama dengan peringatan eksplisit atas pergerakan mata uang.

Nilai tukar dolar terhadap yen turun 0,70% menjadi 133,41 setelah pernyataan tersebut.

"Tokyo bisa melakukan intervensi jika yen merosot di bawah 135 terhadap dolar dan mulai jatuh bebas. Saat itulah Tokyo benar-benar perlu turun tangan," kata Atsushi Takeda, kepala ekonom di Itochu Economic Research Institute di Tokyo.

"Tapi Washington tidak akan bergabung jadi itu akan menjadi intervensi tunggal. Bagi Amerika Serikat, benar-benar tidak ada gunanya bergabung dengan Tokyo untuk intervensi."

Tidak seperti bank sentral di negara besar lain, BOJ berulang kali menyatakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga rendah. Aset keuangan Jepang pun menjadi kurang menarik bagi investor.

Divergensi kebijakan yang meningkat itu mengirim yen turun ke kisaran 135,20 yang dicapai pada 31 Januari 2002. Penembusan melewati itu akan menjadi yang terendah sejak Oktober 1998.

Baca Juga: Tesla Membatalkan Acara Rekrutmen Online di China untuk Bulan Ini

"Apa yang berpotensi memperlambat laju depresiasi adalah perubahan kebijakan tetapi saat ini sepertinya tidak ada indikasi bahwa Bank of Japan mengkhawatirkan inflasi atau dampak dari pelemahan yen terhadap hal itu," kata Moh Siong Sim, seorang ahli strategi mata uang di Bank of Singapore.

"Ini (pernyataan bersama) lebih merupakan intervensi verbal dan saya tidak yakin apakah itu akan menjadi tindakan apa pun dan tidak akan berdampak pada yen," katanya, menambahkan bar untuk intervensi aktual dalam valuta asing. pasar tetap sangat tinggi.

Mengingat ketergantungan ekonomi yang besar pada ekspor, Jepang secara historis berfokus pada menahan kenaikan tajam dalam yen dan mengambil pendekatan lepas tangan pada penurunan yen.

Intervensi pembelian yen sangat jarang terjadi. Terakhir kali Jepang melakukan intervensi untuk mendukung mata uangnya adalah pada tahun 1998, ketika krisis keuangan Asia memicu aksi jual yen dan arus keluar modal yang cepat dari wilayah tersebut. Sebelumnya, Tokyo melakukan intervensi untuk mengatasi penurunan yen pada 1991-1992.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler