Berita Intelligence Industries

Teguran Senyap OJK Buka Celah bagi SNP Finance Terbitkan MTN

Minggu, 05 Mei 2019 | 05:00 WIB
Teguran Senyap OJK Buka Celah bagi SNP Finance Terbitkan MTN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kegagalan melunasi bunga dari dua seri medium term notes, di bulan Mei tahun lalu, memicu serangkaian nasib buruk bagi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Perusahaan yang lebih popular disebut SNP Finance itu, seperti yang kita ketahui kemudian, harus berurusan dengan restrukturisasi di pengadilan, yang berujung pada kebangkrutan. (Lihat timeline)

Kegagalan melunasi utang juga menggiring perubahaan yang terafiliasi dengan Columbia Group, pemain lama di bisnis ritel household appliance itu ke ranah hukum. Selain kreditur perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyeret orang-orang kunci di perusahaan pembiayaan tersebut ke penegak hukum

Proses hukum yang berawal dari pengaduan OJK itu sudah memasuki tahap persidangan sejak pertengahan bulan lalu. Dalam sidang perdana yang berlangsung pada 15 April di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa membacakan dakwaan terhadap tersangka Leo Chandra, pendiri Columbia Grup, sekaligus komisaris utama di SNP Finance.

Dalam dakwaannya, jaksa memaparkan masalah keuangan yang membelit SNP Finance sejatinya sudah tercium Direktorat Pengawas Lembaga Pembiayaan (DPLP) di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK sejak Desember 2017. Radar para pengawas industri pembiayaan berbunyi karena adanya informasi yang beredar di market tentang kondisi kesehatan SNP Finance. Maklumlah, di masa itu SNP Finance mendadak gencar menerbitkan surat utang berjangka menengah alias medium term notes (MTN).

Saat menghadap para pengawas di OJK, direksi SNP menyatakan kondisi perusahaan dalam keadaan baik dan berjalan normal. Namun OJK tidak lantas percaya begitu saja keterangan direksi SNP. Itu sebabnya, pada tanggal 5 Maret-16 Maret 2018, tim pemeriksa OJK melakukan pemeriksaan terhadap kantor pusat SNP.

Pernyataan bersalah

Masih menurut keterangan dalam dakwaan jaksa, SNP tidak memberikan informasi secara lengkap dan utuh, terutama terkait penyediaan sampel dokumen debitur. SNP pun mendapat sanksi peringatan pertama, pada 12 Maret 2018 lewat surat bernomor S-242/NB.22/2018.

Pemeriksaan OJK lantas dikembangkan ke kantor SNP cabang Mataram. Mataram dipilih dengan pertimbangan kantor cabang tersebut merupakan salah satu kantor cabang dengan jumlah debitur yang besar mengacu data Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP). Pemeriksaan dilakukan pada periode 19 Maret-24 Maret 2018.

Dari hasil pemeriksaan kantor SNP cabang Mataram, tim pemeriksa OJK menemukan indikasi dokumen perjanjian pembiayaan yang dimiliki SNP tidak sesuai dengan jumlah debitur yang dilaporkan. Terdapat kekurangan yang sangat mencolok, antara jumlah debitur new booking periode Juni 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 dengan data debitur yang dilaporkan SNP ke SIPP. Semisal, jumlah new booking yang dilaporkan SNP ke SIPP pada Desember 2017 mencapai 8.680 debitur. Namun, dokumen yang tersedia hanya sebanyak 276 debitur.

Dihadapkan pada setumpuk bukti hasil pemeriksaan, pengelola SNP Finance kesulitan untuk mengelak. Akhirnya pada 23 Maret 2018, Direktur Risk dan Keuangan serta Manajer Akuntansi SNP Finance memberikan pernyataan tertulis ke OJK. Ada empat poin penting yang termuat dalam surat pernyataan tersebut.

Pertama, pejabat SNP tersebut menyatakan data yang dilaporkan SNP Finance dalam SIPP menggunakan data dan informasi yang tidak benar. Kecurangan itu dilakukan SNP Finance setelah kesulitan melunasi utangnya ke bank sejak tahun 2010. Kecurangan itu misalnya me-mark up nilai piutang hampir empat kali lipat. Dalam laporan SIPP, SNP Finance mengklaim nilai piutangnya mencapai Rp 4,5 triliun, padahal nilai sebenarnya hanya Rp 1,2 triliun.

Kedua, pejabat SNP tersebut menyatakan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak bank, SNP menjaminkan piutang secara berulang tanpa didukung dengan dokumen pembiayaan. Sehingga, mayoritas piutang yang dijaminkan kepada masing-masing kreditur perbankan adalah piutang fiktif.

Ketiga, yang bertanggung jawab atas seluruh kondisi perusahaan adalah pemegang saham. Dan keempat, pengelola SNP berkomitmen untuk memberikan data yang sebenarnya dari tahun 2010 sampai dengan Januari 2018 paling lambat 27 Maret 2018.

Setelah mengantongi surat pengakuan dosa berat semacam itu, sayangnya OJK tak segera menjatuhkan hukuman berat ke SNP Finance. Plt Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK, yang berwenang memeriksa SNP Finance, hanya menerbitkan surat No.311/NB.22/2018. Inti surat itu adalah menyatakan perusahaan pembiayaan itu, maupun pengelolanya, terlarang untuk melakukan empat hal.

Hal pertama yang tak boleh dilakukan pengelola SNP Finance adalah menggunakan dana keuangan perusahaan dan atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar. Kedua, SNP Finance dilarang menambah penerbitan surat utang dalam bentuk apapun termasuk MTN. Ketiga, SNP dilarang mengambil tindakan dan atau perbuatan hukum yang bisa memperburuk kondisi perusahaan. Keempat, SNP dilarang melakukan pergantian pengurus perusahaan tanpa persetujuan OJK.

Reporter: Yuwono Triatmodjo
Editor: Yuwono triatmojo


Baca juga