Uang Tak Legal

Kamis, 10 April 2025 | 06:17 WIB
Uang Tak Legal
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Djumyati Partawidjaja | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kita paham, di negeri ini  banyak sekali korupsi yang terjadi. Korupsi jumbo yang cita-citanya dihancurkan di era reformasi, malah bertransformasi..
Celakanya, korupsi sudah menjadi bagian dari bisnis sehari-hari dan tentunya jadi makin rumit untuk dijaring. Itulah sebabnya beberapa lembaga international mengusung inisiatif perang terhadap illicit money. Illicit money atau uang tidak legal ini lebih besar cakupannya dari korupsi. Di sana juga ada uang penyelundupan, penggelapan pajak, dan berbagai kejahatan lain seperti pembiayaan teroris.

Tapi di negeri ini, banyak orang yang melihat peredaran uang tidak legal dengan sebelah mata. Pada waktu nama-nama pengusaha kita beredar di kasus Panama Paper, tak ada upaya sama sekali dari pejabat kita untuk menelusuri dan membongkarnya lebih jauh.

Memperkarakan illicit money memang tidak mudah. Tapi membiarkannya tidak disentuh membuat uang-uang tidak legal ini makin merajalela dan mematikan perekonomian kita. Tak heran beberapa tahun terakhir, semua orang di negeri ini mengeluh perekonomian yang terasa berat. Walau angka pertumbuhan ekonomi nasional dari BPS tak terlalu banyak bergejolak, para pelaku bisnis merasakan bisnisnya berat. 

Nyatanya ada penurunan konsumsi kalangan menengah. Ada beberapa analisis penyebab kalangan menengah ini jadi miskin. Salah satunya karena ada banyak orang terjebak judi online. Bahkan gosipnya, salah satu bank besar menderita banyak kredit macet karena para debitur memakai uang kreditnya untuk berjudi online. 

Pemerintah kita sendiri lebih banyak bicara tentang memberantas koruptor. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengungkapkan dalam pidatonya. Di tahun 2024 Prabowo pernah mengatakan akan mengejar koruptor sampai Antartika. Tapi setelah pelantikannya sebagai presiden, Prabowo menyampaikan gagasan supaya para koruptor mau mengembalikan uang kepada negara secara diam-diam. Terakhir di 7 April 2025, Prabowo yang menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi, bicara pentingnya penyitaan aset koruptor. Tapi di saat yang bersamaan, Prabowo juga minta untuk mempertimbangkan keadilan untuk keluarga koruptor.

Sepertinya perjalanan pemberantasan koruptor kita masih cukup panjang. Apalagi kalau mau lebih jauh lagi, memerangi uang-uang ilegal. Termasuk dari bisnis judi online yang melibatkan orang lingkaran dalam sang presiden.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Profit 34,01% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (10 Mei 2025)
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:14 WIB

Profit 34,01% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (10 Mei 2025)

Harga emas Antam hari ini (10 Mei 2025) 1 gram Rp 1.928.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 34,01% jika menjual hari ini.

Merdeka Copper Gold (MDKA) Kebut Target Operasi Dua Smelter
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:40 WIB

Merdeka Copper Gold (MDKA) Kebut Target Operasi Dua Smelter

MDKA membangun tiga smelter nikel. MDKA baru mengoperasikan smelter HPAL pertama mereka lewat PT ESG New Energy Material  (ESG).

Denny Asalim Sukses Meniti Jalan Menjadi Bos Properti
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:50 WIB

Denny Asalim Sukses Meniti Jalan Menjadi Bos Properti

Dunia Propertti tak pernah berhenti mengajarkan hal-hal baru bagi Denny Asalim untuk terus selalu berkembang.

Tekanan Likuiditas Masih Hantui Kinerja Anak Usaha BUMN Karya
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:12 WIB

Tekanan Likuiditas Masih Hantui Kinerja Anak Usaha BUMN Karya

Proyek mangkrak hingga tingginya utang masih akan membayangi kinerja emiten anak usaha BUMN Karya ke depan

Beban Tinggi Membayangi Kinerja Krakatau Steel (KRAS)
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:09 WIB

Beban Tinggi Membayangi Kinerja Krakatau Steel (KRAS)

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih merugi. Emiten pelat merah ini juga dihadapkan dengan kondisi industri baja yang cukup menantang.​

Instruksi Danantara Tunda RUPS Bisa Mempengaruhi Kinerja Emiten BUMN
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:07 WIB

Instruksi Danantara Tunda RUPS Bisa Mempengaruhi Kinerja Emiten BUMN

Sejumlah aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di tengah ketidakpastian setelah BPI Danantara meminta penundaan RUPS BUMN 

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Sedia Semen Hijau untuk Pembangunan IKN Tahap II
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:30 WIB

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Sedia Semen Hijau untuk Pembangunan IKN Tahap II

INTP menilai penyediakan semen untuk pembangunan IKN dapat mendorong penjualan semen di Pulau Kalimantan.

Ekspor Beras dan Ketahanan Pangan
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:15 WIB

Ekspor Beras dan Ketahanan Pangan

Keinginan pemerintah untuk melakukan ekspor beras harus melihat data produksi beras lima tahunan yang fluktuatif.

Kelinci Percobaan
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:10 WIB

Kelinci Percobaan

Pemerintah perlu mempunyai regulasi yang jelas terkait adanya kegiatan ujicoba vaksin untuk menjamin keselamatan relawan uji klinis.

Puradelta Lestari (DMAS) Genjot Penjualan Lahan Inudstri
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:10 WIB

Puradelta Lestari (DMAS) Genjot Penjualan Lahan Inudstri

DMAS mengintip peluang penjualan lahan industri dari sektor industri data center dan juga sektor lainnya.

INDEKS BERITA

Terpopuler