ILUSTRASI. Pabrik kimia, petrokimia, PT Tridomain Performance Materials Tbk TDPM
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gagal bayar PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) atas medium term notes (MTN) II tahun 2018 yang menjadi underlying asset (aset dasar) reksadana terproteksi Mandiri seri 147, berakibat cross default terhadap utang TDPM lainnya. Temasuk diantaranya adalah Obligasi II Tridomain Performance Material Tahun 2019, yang akan jatuh tempo pada 28 Juni 2022 mendatang.
Dalam keterbukaan ke Bursa Efek Indonesia, Senin (10/5), Harjono Presiden Direktur TDPM sempat menegaskan bahwa MTN II memiliki cross default terhadap utang perseroan yang lain, seperti MTN I, MTN III, Obligasi I dan Obligasi II yang sebelumnya dikeluarkan TDPM. Secara sederhana, cross default merupakan kondisi gagal bayar debitur (TDPM) atas salah satu utang, yang berakibat pada gagal bayar seketika terhadap utang-utangnya yang lain.
Alhasil, gagal bayar atas MTN II Tridomain yang jatuh tempo 27 April 2021 lalu, berakibat pada gagal bayar seketika terhadap obligasi II Tridomain Performance Material Tahun 2019 yang akan jatuh tempo 28 Juni 2022 mendatang.
Asal tahu saja, Obligasi II Tridomain Performance Material Tahun 2019 tersebut, merupakan underlying asset dari reksadana terproteksi besutan PT Mega Asset Management, bernama Mega Asset Terproteksi 13. Hal tersebut, KONTAN ketahui dari surat bernomor 053/SPP/ST/V/2021.TRIM tertanggal 11 Mei 2021.
Baca Juga: Lebih hati-hati, investor tetap bisa rugi di reksadana terproteksi
Surat tersebut ditandatangani Stephanus Turangan selaku Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), yang ditujukan kepada nasabah reksadana terproteksi Mega Asset Terproteksi 13.
Lewat suratnya, Stephanus menyatakan bahwa Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai agen penjual reksadana (APERD) Mega Asset Terproteksi 13 terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PT Mega Asset Management selaku Manajer Investasi reksadana tersebut. "Kami akan segera menginformasikan lebih lanjut perkembangan mengenai hal ini," tulis Stephanus dalam suratnya.
