Ingin Pertahankan Kebijakan Moneter yang Prudent, China Enggan Mengguyur Likuiditas

Sabtu, 31 Juli 2021 | 21:26 WIB
Ingin Pertahankan Kebijakan Moneter yang Prudent, China Enggan Mengguyur Likuiditas
[ILUSTRASI. Wanita menggunakan masker berjalan di depan kantor pusat People's Bank of China (PBOC) di Beijing, China. 3 Februari 2020. REUTERS/Jason Lee/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati, fleksibel dan tepat sasaran pada paruh kedua tahun ini, demikian pernyataan bank sentral negeri itu (PBOC) pada Sabtu. Kebijakan itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok sambil mengendalikan perkembangan ekonomi digital.

Setelah sempat bangkit dari dampak pandemi Covid-19, ekonomi China belakangan ini terlihat kembali bergerak perlahan. Aktivitas pabrik pada Juli tumbuh pada laju paling lambat dalam 17 bulan sejak Februari 2020 ketika dampak penguncian untuk mengendalikan pandemi virus corona pertama kali dirasakan. Pesanan ekspor baru mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Baca Juga: BI raih penghargaan regulator sistemik dan prudensial terbaik di Asia Pasifik

Tindakan keras China terhadap berbagai perusahaan swasta selama beberapa bulan terakhir, telah menempatkan baik perusahaan teknologi pemula maupun perusahaan yang sudah berusia puluhan tahun beroperasi di lingkungan baru yang tidak pasti.

Dalam sebuah pernyataan tertulis di situs webnya, PBOC, Sabtu, menyerukan “memperbaiki” e-commerce dan perusahaan teknologi lain. Bank sentral juga mengatakan akan “mempertahankan tekanan tingkat tinggi” pada perusahaan yang berspekulasi dalam mata uang digital.

China akan fokus untuk menjaga stabilitas dalam kebijakan makronya selama paruh kedua, dan tidak akan menyuntikkan likuiditas secara besar-besaran, demikian pernyataan PBOC.

Bank sentral kembali menegaskan bahwa China akan menjaga nilai tukar yuan stabil dalam kisaran yang wajar dan seimbang.

Selanjutnya: Obligasi Pemerintah di Negara Maju Cetak Kenaikan Harga Terbesar di Masa Pandemi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Gelombang PHK Masih Belum Mereda
| Senin, 13 April 2026 | 05:10 WIB

Gelombang PHK Masih Belum Mereda

Di periode Januari sampai Maret pada tahun ini ada sebanyak 8.389 pekerja mengalami  pemutusan hubungan kerja alias PHK.

Ekonomi Sulit, Urun Dana Perketat Seleksi Penerbit
| Senin, 13 April 2026 | 04:35 WIB

Ekonomi Sulit, Urun Dana Perketat Seleksi Penerbit

Industri securities crowdfunding atau urun dana semakin memerhatikan kualitas penerbitan efek demi menjaga kepercayaan investor.

Utang Negara Naik, Risiko Meningkat
| Senin, 13 April 2026 | 04:30 WIB

Utang Negara Naik, Risiko Meningkat

Biaya utang pemerintah berpotensi naik akibat tekanan global dan rupiah.                                 

Mitra Keluarga (MIKA) Merawat Kinerja Tetap Sehat
| Senin, 13 April 2026 | 04:20 WIB

Mitra Keluarga (MIKA) Merawat Kinerja Tetap Sehat

Pertumbuhan industri rumahsakit di 2026 ditopang oleh kesadaran masyarakat  yang meningkat terhadap layanan kesehatan.

Hilirisasi Belum Signifikan Mendorong PDB
| Senin, 13 April 2026 | 04:00 WIB

Hilirisasi Belum Signifikan Mendorong PDB

Investasi hilirisasi capai Rp 584,1 triliun, namun kontribusi ke PDB masih minim. Ada apa di balik angka ini?

Reli Saham EMTK; Ada Peluang Kenaikan Berlanjut tapi Waspadai Risiko Profit Taking
| Minggu, 12 April 2026 | 13:30 WIB

Reli Saham EMTK; Ada Peluang Kenaikan Berlanjut tapi Waspadai Risiko Profit Taking

Pergeseran haluan EMTK dari sekadar di bisnis penyiaran konvensional menjadi raksasa multisektor berbuah manis. 

WIFI Siap Alokasikan Duit Rights Issue  Hampir Rp 6 Triliun untuk Internet Rakyat
| Minggu, 12 April 2026 | 12:08 WIB

WIFI Siap Alokasikan Duit Rights Issue Hampir Rp 6 Triliun untuk Internet Rakyat

WIFI menargetkan pembangunan 5.500 titik atau sites IRA tahun 2026. Adapun potensi menjangkau hingga 5 juta pelanggan sampai akhir tahun 2026. 

Ambisi B50 Terus Menuai Penolakan! Beban Subsidi Biodiesel bisa Capai Rp 29 Triliun
| Minggu, 12 April 2026 | 12:00 WIB

Ambisi B50 Terus Menuai Penolakan! Beban Subsidi Biodiesel bisa Capai Rp 29 Triliun

Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pos pajak dan bea keluar senilai Rp 11,9 triliun hingga Rp 14,6 triliun. 

Kondisi Ekonomi Menantang di Kuartal II-2026, Tiga Hal Perlu Diwaspadai Masyarakat
| Minggu, 12 April 2026 | 10:35 WIB

Kondisi Ekonomi Menantang di Kuartal II-2026, Tiga Hal Perlu Diwaspadai Masyarakat

CEO Confidence Index (ICCI) kuartal II-2026 terjerembap ke level 2,99, ini rekor terendah sejak Juli 2020.

Right Issue RMKO Memicu Harapan Jangka Pendek, namun Ketidakpastian Masih Tinggi
| Minggu, 12 April 2026 | 09:25 WIB

Right Issue RMKO Memicu Harapan Jangka Pendek, namun Ketidakpastian Masih Tinggi

Rights issue RMKO ditujukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan dan likuiditas.

INDEKS BERITA