Ingin Pertahankan Kebijakan Moneter yang Prudent, China Enggan Mengguyur Likuiditas

Sabtu, 31 Juli 2021 | 21:26 WIB
Ingin Pertahankan Kebijakan Moneter yang Prudent, China Enggan Mengguyur Likuiditas
[ILUSTRASI. Wanita menggunakan masker berjalan di depan kantor pusat People's Bank of China (PBOC) di Beijing, China. 3 Februari 2020. REUTERS/Jason Lee/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati, fleksibel dan tepat sasaran pada paruh kedua tahun ini, demikian pernyataan bank sentral negeri itu (PBOC) pada Sabtu. Kebijakan itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok sambil mengendalikan perkembangan ekonomi digital.

Setelah sempat bangkit dari dampak pandemi Covid-19, ekonomi China belakangan ini terlihat kembali bergerak perlahan. Aktivitas pabrik pada Juli tumbuh pada laju paling lambat dalam 17 bulan sejak Februari 2020 ketika dampak penguncian untuk mengendalikan pandemi virus corona pertama kali dirasakan. Pesanan ekspor baru mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Baca Juga: BI raih penghargaan regulator sistemik dan prudensial terbaik di Asia Pasifik

Tindakan keras China terhadap berbagai perusahaan swasta selama beberapa bulan terakhir, telah menempatkan baik perusahaan teknologi pemula maupun perusahaan yang sudah berusia puluhan tahun beroperasi di lingkungan baru yang tidak pasti.

Dalam sebuah pernyataan tertulis di situs webnya, PBOC, Sabtu, menyerukan “memperbaiki” e-commerce dan perusahaan teknologi lain. Bank sentral juga mengatakan akan “mempertahankan tekanan tingkat tinggi” pada perusahaan yang berspekulasi dalam mata uang digital.

China akan fokus untuk menjaga stabilitas dalam kebijakan makronya selama paruh kedua, dan tidak akan menyuntikkan likuiditas secara besar-besaran, demikian pernyataan PBOC.

Bank sentral kembali menegaskan bahwa China akan menjaga nilai tukar yuan stabil dalam kisaran yang wajar dan seimbang.

Selanjutnya: Obligasi Pemerintah di Negara Maju Cetak Kenaikan Harga Terbesar di Masa Pandemi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler