Ini Dua Poin yang Hambat G20 Membuat Komitmen untuk Atasi Perubahan Iklim

Sabtu, 24 Juli 2021 | 11:51 WIB
Ini Dua Poin yang Hambat G20 Membuat Komitmen untuk Atasi Perubahan Iklim
[ILUSTRASI. Bendera Negara G20.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NAPOLI. Konferensi tingkat menteri G20 gagal menyepakati kata-kata komitmen utama dalam mengatasi perubahan iklim. Menteri Transisi Ekologi Italia, Roberto Cingolani, Jumat (23/7), menyatakan, poin yang belum disepakati itu akan diteruskan untuk dibahas di pertemuan puncak G20 di Roma, pada Oktober mendatang. 

Cingolani mengatakan negosiasi G20 dengan China, Rusia dan India terbukti sangat sulit. Catatan saja, Italia saat imemegang jabatan presiden bergilir G20, karena itu Cingolani menjabat sebagai ketua dalam pertemuan tingkat menteri yang berlangsung selama dua hari itu.

Menurut Cingolani, pada akhirnya China dan India menolak untuk menandatangani poin yang dipermasalahkan. Salah satu poin itu adalah menghapus secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara.

Sebagian besar negara anggota G20 ingin tujuan itu tercapai pada tahun 2025.  Namun beberapa negara lainnya menyatakan, target itu mustahil mereka penuhi.

Baca Juga: ADB Siapkan Fasilitas Pembiayaan Iklim Hingga US$ 80 Miliar

Poin lain yang diperdebatkan seputar batas kenaikan suhu global, yang menurut Perjanjian Paris 2015 berkisar 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Suhu global rata-rata telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius dibandingkan dengan dasar yang digunakan para ilmuwan untuk mengukur kenaikan suhu, yaitu suhu di masa pra-industri.

“Beberapa negara ingin lebih cepat dari apa yang disepakati di Paris dan bertujuan untuk membatasi suhu pada 1,5 derajat dalam satu dekade. Tetapi yang lain, dengan lebih banyak ekonomi berbasis karbon, mengatakan mari kita tetap berpegang pada apa yang disepakati di Paris,” kata Cingolani.

Komunike terakhir, yang seharusnya diterbitkan pada hari Jumat, mungkin tidak akan dirilis sampai hari Sabtu, tambahnya.

Baca Juga: Sistem pajak internasional disepakati, Indonesia akan dapat tambahan pendapatan pajak

Pertemuan G20, yang merupakan wadah dari negara-negara dengan ekonomi besar, dipandang penting, menjelang pembicaraan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikenal sebagai COP 26. Pertemuan COP 26 dijadwalkan berlangsung pada November di Glasgow dalam waktu 100 hari.

Kegagalan G20 untuk menyepakati bahasa yang sama menjelang pertemuan itu kemungkinan akan dilihat sebagai kemunduran bagi harapan dunia untuk mengamankan kesepakatan yang berarti di Skotlandia.

Menjelang COP 26, para aktivis lingkungan berharap pertemuan G20 akan mengarah pada penguatan target iklim, komitmen baru pada pembiayaan iklim, dan peningkatan negara-negara yang berkomitmen untuk nol emisi bersih pada tahun 2050.

“G20 gagal memberikan. Tagline G20 Italia adalah 'Rakyat, Planet, Kemakmuran', tetapi hari ini G20 menghadirkan 'Pencemaran, Kemiskinan, dan Kelumpuhan,” demikian pernyataan jaringan aktivis online, Avaaz.

Cingolani mengatakan G20 tidak membuat komitmen keuangan baru, tetapi menambahkan bahwa Italia akan meningkatkan pembiayaan iklimnya sendiri untuk negara-negara terbelakang.

Urgensi mengatasi risiko perubahan iklim muncul kembali bulan ini, dengan musibah banjir di Eropa barat, kebakaran hutan di Amerika Serikat serta suhu yang terik di Siberia. Namun negara-negara tetap berselisih tentang bagaimana menanggung kebijakan mengurangi pemanasan global, yang berbiaya mahal.

Terlepas dari dua poin ketidaksepakatan, Cingolani mengatakan G20 telah menyusun 58 poin komunike dan bahwa semua negara sepakat bahwa dekarbonisasi adalah tujuan yang diperlukan. “Ini adalah pertama kalinya G20 menerima bahwa kebijakan iklim dan energi saling terkait erat,” katanya ketika ditanya aspek paket mana yang paling dia sukai.

Baca Juga: Sistem pajak internasional disepakati, RI bisa pajaki 100 perusahaan multinasional

“Apa yang terjadi hari ini tidak terpikirkan empat bulan lalu,”  tambahnya. Menjelang komunike penuh, kepresidenan Italia merilis ringkasan kesepakatan, di bawah judul seperti “perang melawan perubahan iklim,” “energi bersih,” “pembiayaan iklim,” serta “penelitian dan pengembangan” dan “kota pintar.”

Ini merujuk pada kesepakatan yang dibuat negara-negara maju di tahun 2009 untuk bersama-sama menyumbang US$ 100 miliar setiap tahun, sejak 2020. Dana itu akan digunakan untuk membiayai risiko iklim yang mengancam negara-negara miskin, seperti kenaikan air laut, badai, dan kekeringan yang diperburuk oleh perubahan iklim. Target itu masih belum terpenuhi.

Meskipun demikian, ringkasan kepresidenan Italia mengatakan bahwa janji itu “tetap penting,” dan ada “komitmen untuk meningkatkan kontribusi setiap tahun hingga 2025.”

Selanjutnya: Ada Risiko Kebakaran, GM Mengumumkan Recall Terbaru atas Mobil Listrik Bolt

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tekanan Likuiditas Masih Hantui Kinerja Anak Usaha BUMN Karya
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:12 WIB

Tekanan Likuiditas Masih Hantui Kinerja Anak Usaha BUMN Karya

Proyek mangkrak hingga tingginya utang masih akan membayangi kinerja emiten anak usaha BUMN Karya ke depan

Beban Tinggi Membayangi Kinerja Krakatau Steel (KRAS)
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:09 WIB

Beban Tinggi Membayangi Kinerja Krakatau Steel (KRAS)

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih merugi. Emiten pelat merah ini juga dihadapkan dengan kondisi industri baja yang cukup menantang.​

Instruksi Danantara Tunda RUPS Bisa Mempengaruhi Kinerja Emiten BUMN
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:07 WIB

Instruksi Danantara Tunda RUPS Bisa Mempengaruhi Kinerja Emiten BUMN

Sejumlah aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di tengah ketidakpastian setelah BPI Danantara meminta penundaan RUPS BUMN 

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Sedia Semen Hijau untuk Pembangunan IKN Tahap II
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:30 WIB

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Sedia Semen Hijau untuk Pembangunan IKN Tahap II

INTP menilai penyediakan semen untuk pembangunan IKN dapat mendorong penjualan semen di Pulau Kalimantan.

Ekspor Beras dan Ketahanan Pangan
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:15 WIB

Ekspor Beras dan Ketahanan Pangan

Keinginan pemerintah untuk melakukan ekspor beras harus melihat data produksi beras lima tahunan yang fluktuatif.

Kelinci Percobaan
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:10 WIB

Kelinci Percobaan

Pemerintah perlu mempunyai regulasi yang jelas terkait adanya kegiatan ujicoba vaksin untuk menjamin keselamatan relawan uji klinis.

Puradelta Lestari (DMAS) Genjot Penjualan Lahan Inudstri
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:10 WIB

Puradelta Lestari (DMAS) Genjot Penjualan Lahan Inudstri

DMAS mengintip peluang penjualan lahan industri dari sektor industri data center dan juga sektor lainnya.

Obligasi Korporasi Jadi Salah Satu Pilihan Investasi
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 06:30 WIB

Obligasi Korporasi Jadi Salah Satu Pilihan Investasi

Obligasi korporasi dengan peringkat tinggi yang menawarkan yield menarik menjadi pilihan investor maupun manajer investasi

Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) Menggarap Pasar di Jawa Barat
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 06:10 WIB

Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) Menggarap Pasar di Jawa Barat

Melongok profil dan strategi bisnis PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) yang baru saja IPO pada pekan ini

Penundaan RUPS BUMN Bisa Memantik Masalah
| Sabtu, 10 Mei 2025 | 06:00 WIB

Penundaan RUPS BUMN Bisa Memantik Masalah

Salah satu BUMN yang berstatus bukan perusahaan terbuka, Pertamina bersiap mengikuti arahan Danantara terkait penyelenggaraan RUPS.

INDEKS BERITA

Terpopuler